Kamis, 24 Desember 2009

KESEJAHTERAAN ANAK

A. Tujuan
PKSA bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus agar mereka terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal.

B. Sasaran dan Kriteria
1. Sasaran PKSA adalah kelompok anak yang termasuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus.
Anak yang dimaksud dapat mencakup :
a. anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, khususnya anak jalanan.
b. anak korban perlakuan salah dan penelantaran (yang dapat menyebabkan anak putus sekolah), didalamnya juga termasuk anak tanpa pengasuhan orang tua.
c. anak dalam situasi darurat, terdiri atas: a) anak yang menjadi pengungsi, b) anak korban kerusuhan, c) anak korban bencana alam dan d) anak dalam situasi konflik bersenjata;
d. anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas: a) anak yang berstatus diversi, dan b) anak yang telah menjalani masa hukuman pidana;
e. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
f. anak yang menjadi korban penyalahgunaaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
g. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
h. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
i. anak yang menyandang cacat dengan derajat kecacatan ringan (cacat fisik dan cacat mental dan anak tersebut mampu didik dan/atau mampu latih).
2. Usia anak-anak tersebut antara 7 s.d. 17 tahun

3. Anak-anak tersebut karena kondisinya rentan putus sekolah dan/atau tinggal kelas dan sudah putus sekolah

C. Jenis Kegiatan
Program Kesejahteraan Sosial Anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan secara simultan dan saling mendukung satu-sama lain, yaitu:
1. Kegiatan Layanan Pemenuhan Dasar
Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar anak penerima manfaat PKSA dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan nutrisi/makanan bergizi dan pemenuhan kebutuhan peralatan belajar.
2. Kegiatan Layanan Kesiapan Belajar
Kegiatan ini dikenal dengan nama lain pendidikan transisional. Kegiatan yang berupaya mencegah anak putus sekolah dan/atau tinggal kelas serta mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal dan/atau nonformal. Kegiatan ini mencakup 2 (dua) model layanan:
a. Layanan Remedial (Remedial)
Layanan ini diberikan dalam rangka mencegah anak putus sekolah dan/atau tinggal kelas.

b. Layanan perantaraan dan/atau penghantaran (Bridging Course)
Layanan ini diberikan dalam rangka mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki sistem pendidikan formal dan/atau nonformal.
3. Kegiatan Layanan Dukungan
Layanan ini didesain dalam rangka memperkuat layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesiapan belajar anak, mencakup aspek hak-hak dan perlindungan anak.

D. Tahapan Program
Sebagai program pelayanan transisional, PKSA dilaksanakan secara bertahap dalam proses sebagai berikut :
1. Penyusunan Buku-buku yang berkaitan dengan PKSA
Guna meningkatkan pelaksanaan PKSA maka dibutuhkan adanya pedoman kerja, khususnya pedoman bagi lembaga pemberi pelayanan kesejahteraan sosial anak serta pedoman bagi para pendamping PKSA. Penyusunan buku-buku ini dan yang berkaitan, antara lain mencakup:
a. Panduan Pelaksanaan PKSA,
b. Pedoman Operasional PKSA,
c. Pedoman Pendamping PKSA.
d. Modul-modul praktik pelayanan PKSA,
2. Akses dan Pengumpulan Data :
Pelaksana program (penanggung jawab PKSA) melakukan pengumpulan data permasalahan serta sistem sumber pelayanan yang tersedia di masyarakat.

Data yang dikumpulkan meliputi:
a. Anak yang termasuk kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menjadi sasaran PKSA.
b. Lembaga/institusi sebagai calon pelaksana atau pemberi layanan sosial anak seperti : Rumah Singgah, Panti Sosial Anak, Lembaga Sosial Masyarakat pemerintah/non pemerintah, PKBM, dan lain lain.
c. Menghubungi Pendamping PKSA yang berada di daerah lokasi.
3. Perekrutan dan Seleksi Calon Pendamping PKSA
Proses rekruitmen dan seleksi calon pendamping dilakukan melalui tahapan sebgai berikut :
a. Surat pemberitahuan ke Dinas-dinas sosial setempat untuk merekrut Calon Pendamping PKSA di kecamatan terdekat dengan lokasi program
b. Konsultasi dengan Tim Asesor untuk mempersiapkan : bahan untuk proses seleksi yang terdiri dari : penyiapan soal-soal termasuk pelaksanaan psikotes , penyiapan bahan untuk wawancara calon pendamping
c. Pelaksanaan proses rekruitmen dan proses seleksi secara administratif oleh petugas dari dinas sosial provinsi.
d. Pelaksanaan proses seleksi langsung dari petugas pusat dan dilaksanakan di provinsi yang dimaksud.
4. Penjajagan dan Verifikasi
Untuk melihat dan memastikan calon lembaga penyelenggara PKSA dari aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, manajemen, dan lain sebagainya dengan melibatkan dinas sosial di daerah.


5. Rapat Koordinasi Lintas Sektor
Tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan program. Rapat koordinasi ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Sosialisasi PKSA.
b. Peserta Tim Koordinasi PKSA Provinsi dan kabupaten, kecamatan, para pendamping yang telah lolos seleksi, Dinas Pendidikan (Sekolah, PKBM, dll), Panti Sosial/Lembaga Sosial pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga lain yang akan dijadikan tempat rujukan anak untuk memperoleh Layanan dan pendidikan baik formal, maupun informal.
c. Penetapan LPKSA dan Pendamping.
6. Pemantapan Pendamping
b. Pemantapan pendamping PKSA dilaksanakan untuk memahami secara mendalam semua buku panduan pelaksanaan, panduan pendamping, dan pedoman operasional PKSA.
c. Pemantapan pendamping tentang pendidikan transisional (bridging course dan remedial).
d. Pemantapan pendamping tentang manajemen kasus,
e. Pemantapan pendamping tentang qualitas pengasuhan anak (alternative care dan parenting skill).
7. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan layanan
Ada 3 kegiatan layanan:
b. layanan pemenuhan kebutuhan dasar
c. layanan kesiapan belajar anak
d. layanan dukungan

7. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKSA pada sisi masukan (inputs) dan keluaran (outputs). Program monitoring ini akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKSA sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan dampak pelaksanaan PKSA di masyarakat.


E. Dukungan Anggaran dan Pengalokasian
Program PKSA didukung dengan anggaran/dana untuk kegiatan-kegiatan yang mencakup: anggaran kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, anggaran untuk aktivitas program, dan anggaran operasional LPKSA. Uraian lengkap dan persyaratan dukungan anggaran adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan Alokasi Anggaran Untuk Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak
Dana ini diberikan kepada anak sebagai stimulasi bagi pemenuhan kebutuhan fisik anak seperti nutrisi/gizi, kesehatan, dan bermain/rekreasi serta kegiatan anak lainnya yang relevan. Pemberian stimulasi ini diperuntukkan bagi anak melalui lembaga PKSA dengan pelibatan/partisipasi aktif orang tua.
2. Persyaratan Alokasi Anggaran Untuk Layanan Kesiapan Belajar Anak
Persyaratan anak memperoleh dana stimulasi kesiapan belajar adalah apabila sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan dalam PKSA. Pemberian stimulasi ini diberikan selama periode program sejak penerima sasaran terdaftar dalam program PKSA oleh LPKSA. Anggaran ini dikelola oleh Lembaga PKSA sebagai stimulasi untuk menjamin kebutuhan pembelajaran anak terpenuhi dengan pelibatan/partisipasi aktif orang tua. Pokok-pokok pemanfaatannya antara lain untuk:
a. Transportasi kegiatan pembelajaran anak;
b. Kebutuhan-kebutuhan material anak dalam rangka kegiatan pembelajaran;
c. Kebutuhan-kebutuhan anak ketika dirujuk pada lembaga/sistem pendidikan formal maupun non-formal;
Pemberian stimulasi dapat dihentikan apabila kehadiran anak dalam proses belajar tidak maksimal (dibawah 75%), anak tidak bisa ikut belajar karena berbagai hambatan; dan anak tidak mampu lagi untuk melanjutkan layanan.
3. Persyaratan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Layanan Dukungan
Dana ini dapat bersumber dari internal LPKSA dan atau sistem sumber lain (sharing budget) yang diperuntukkan bagi biaya operasional kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penguatan hak-hak dan perlindungan anak, antara lain:
a. Penambahan dana operasional LPKSA dan pendamping;
b. Sosialisasi hak-hak anak;
c. Pengembangan dan penguatan jaringan rujukan;
d. Koordinasi dan pertemuan interagency;
e. Kegiatan-kegiatan yang diorientasikan bagi kemampuan pola asuh keluarga anak;
f. Kegiatan-kegiatan yang diorientasikan bagi advokasi kebijakan;
4. Mekanisme Pencairan Dana

Secara umum Mekanisme Pencairan dana adalah sebagai berikut:
a. Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai semua kegiatan layanan diajukan oleh LPKSA sesuai mata anggaran kegiatan yang disetujui oleh Tim Departemen Sosial (pejabat yang berwenang) dan secara langsung kemudian dikelola sepenuhnya oleh lembaga tersebut sebagaimana mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Anggaran yang disalurkan dan dipergunakan LPKSA secara reguler dan ketat akan dipantau, dievaluasi serta diaudit sehingga memiliki/memenuhi syarat akuntabilitas yang layak.

F. Alur Penyaluran Dana

Pendanaan program PKSA diwujudkan dengan alur penyaluran sebagai berikut:


























Gambar 1 : Alur Penyaluran Dana/Anggaran Dukungan Untuk PKSA





A. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Beberapa pertimbangan mendasar disediakannya layanan pemenuhan kebutuhan dasar, adalah:
• Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar dipandang perlu diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus yang berada dalam kategori rentan putus sekolah dan yang sudah putus sekolah.
• Permasalahan yang dialami anak dapat berasal dari faktor internal dan eksternal seperti gangguan perkembangan fisik dan kemiskinan keluarga, dan sebagainya.

1. Bentuk Layanan
Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar anak, antara lain berbentuk:
a. Bimbingan dan konsultasi tentang perilaku dan pola konsumsi sehat dalam keluarga dan pemeliharaan lingkungan;
b. Pemantauan upaya pemenuhan gizi/nutrisi dan sanitasi keluarga anak agar menunjang tumbuh kembang anak.
c. Penyediaan perlengkapan belajar.

2. Mekanisme Penyaluran Stimulasi
Layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan dasar anak disalurkan dalam bentuk pembelian paket layanan yang peruntukkannya langsung bagi anak penerima manfaat:


B. Layanan Kesiapan Belajar
Beberapa alasan disediakannya jenis layanan ini adalah:
• Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam rangka PKSA terabaikan pemenuhan hak pendidikan/belajarnya. Banyak anak yang belum pernah sekolah atau putus sekolah semestinya memiliki kesempatan dan harus diupayakan agar dapat terlibat dalam sistem pendidikan baik formal maupun non-formal. Maka, sangat relevan diterapkannya model pendidikan perantaraan/penghantaran (bridging course).
• Anak-anak yang rentan putus sekolah dan/atau tinggal kelas pun umumnya berasal dari kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus sehingga perlu dilibatkan dalam suatu model pendidikan pengulangan/penambahan (remedial). Anak yang sedang mengikuti pendidikan formal dan/atau nonformal memerlukan penguatan kemampuan akademik dan nonakademik.
• Anak-anak sebagai sasaran PKSA seringkali tidak hanya mengalami hambatan dan gangguan dalam perkembangan fisik tetapi juga mental maupun psikosial yang akan berpengaruh pada kesiapan mereka untuk mengikuti pendidikan. Maka, dukungan motivasi, adaptasi, dan interaksi sangat dibutuhkan.
1. Tujuan
Layanan Kesiapan Belajar adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya mempersiapkan anak untuk kembali ke sekolah dan belajar, juga mempertahankan anak yang sudah berada dalam sistem pendidikan agar tetap bersekolah dan tidak putus sekolah. Maka 2 (dua) tujuan Layanan Kesiapan Belajar yaitu:
a. untuk mencegah anak agar tidak putus sekolah dan/atau tinggal kelas.
b. untuk menarik kembali anak-anak yang putus sekolah ke sekolah formal dan/atau nonformal.

2. Mekanisme Pelayanan:
a. Langkah ke-1: Identifikasi dan Pendataan anak
1) Proses identifikasi dilakukan bersama oleh pendamping dan tenaga pendidik. Identifikasi yang dibutuhkan untuk program remedial adalah identifikasi nilai ketuntasan minimal anak melalui nilai raport maupun ulangan harian/akhir. Identifikasi ini juga dapat dilakukan oleh pendamping dengan guru-guru anak di sekolah melalui wawancara singkat.
2) Untuk pembelajaran bridging course, para pendidik diharapkan mengembangkan pre-post test untuk mengidentifikasi kebutuhan materi akademik anak seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
3) Kebutuhan materi nonakademik dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan anak perihal kecakapan belajar (seperti kemampuan menulis, mengelola waktu, kemampuan menghafal, dsb), sosial dan personal.
b. Langkah ke-2: Identifikasi pola pembelajaran:
1) Berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan tersebut, maka pendidik kemudian dapat mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan akademik mereka termasuk mengembangkan pola pembelajaran yang sesuai.
2) Pola pembelajaran ini diharapkan menggunakan prinsip PAIKEM (Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).
c. Langkah ke-3: Siapkan rancangan layanan kesiapan belajar (termasuk struktur program, silabus dan rencana pembelajaran).
1) Pada tahap ini, pendidik bersama dengan pendamping lapangan mengembangkan struktur program baik untuk remedial maupun bridging course yang menjawab kebutuhan anak. Struktur program ini meliputi perencanaan materi, kebutuhan waktu, biaya, tempat dan tenaga pengajar yang sesuai dengan kebutuhan.
2) Silabus dan rencana pembelajaran kemudian dikembangakan berdasarkan struktur yang telah ditetapkan. Format struktur, silabus dan rencana pembelajaran tersedia dalam lampiran panduan ini.
d. Langkah ke-4 : Pelaksanaan Bimbingan kesiapan belajar
1) Untuk program bridging course, pelaksanaan dilakukan sebelum masa masuk sekolah. Pada akhir program briding course, pendidikan wajib untuk melakukan evaluasi kepada anak untuk melihat kesiapan mereka mengikuti sekolah. Bagi anak-anak yang dianggap belum mampu mengikuti sekolah, maka mereka dapat meneruskan program bridging course mereka.
2) Sementara program remedial dapat dilaksanakan selama masa sekolah berlangsung, sebelum atau sesudah waktu sekolah. Sebaiknya, diskusikan juga waktu pembelajaran program remedial dengan anak.
e. Langkah ke-5: Monitoring dan Evaluasi.
1) Tahap ini dilakukan secara berkala baik oleh pendidik maupun pendamping anak. Pendidik melakukan pemantaun terhadap kemajuan perkembangan akademik anak maupun keterampilan belajarnya.
2) Pendamping melakukan pemantauan terhadap perkembangan non akademik anak. Pemantauan ini juga mecakup daftar kehadiran anak.
3) Satu bulan sekali pendidik dan pendamping anak harus melakukan pertemuan untuk membahas hasil pemantauan tersebut.
4) Evaluasi program juga harus dilakukan dengan anak untuk melihat kekuatan dan kelemahan program kesiapan belajar tersebut. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan format evaluasi program seperti terlampir.

3. Kegiatan/Model Layanan
a. Model 1: Pembelajaran Remedial/Perbaikan (Remedial)
1) Tujuan kegiatan
Mencegah anak putus sekolah. Jadi, model Remedial ini di dalamnya mengandung substansi pemberian dukungan perbaikan dalam konteks kelas regular agar anak-anak tidak putus sekolah.dan mencapai nilai minimum ketuntasan belajar.
2) Prinsip-Prinsip:
a) Mengadaptasi perbedaan individual anak (Adaptif).
b) Interaksi yang intensif antara guru/tutor/pendamping dengan anak (interaktif).
c) Luwes atau fleksibel.
d) Umpan balik harus diberikan sesegera mungkin.
3) Tempat
Tempat Pelaksanaan: Program Remedial ini dapat diberikan di sekolah atau lembaga pendidikan.
4) Pelaksana :
a) Pendamping lapangan untuk materi non akademik.
b) Guru/tutor untuk materi akademik.
5) Struktur Pembelajaran:
a) Materi akademik minimal 40 jam belajar atau sesuai kebutuhan anak.
b) Materi non akademik minimal 12 jam belajar, maksimal 36 jam belajar

Contoh Struktur Program Remedial
Nilai Materi Kls VII Kls VIII Kls IX Jml
Bhs Indonesia 6 jam 6 jam 10 jam 22 jam
Matematika 10 jam 10 jam 12 jam 32 jam
IPA 10 jam 10 jam 12 jam 32 jam
Bhs Inggris 10 jam 10 jam 12 jam 32 jam
Nonakademik:
kecakapan belajar, kecakapan personal, dan kecakapan sosial 10jam 10 jam 10 jam 12 jam
Jumlah 40 jam 40 jam 50 jam 130 jam

6) Upaya dan Peran Pendidik untuk mencegah anak putus sekolah (Remedial Course):
a) Membuat daftar anak-anak yang memiliki nilai di bawah standar ketuntasan minimal dan menganalisa kebutuhan akademik mereka;
b) Mengembangkan struktur program, silabus dan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan akademik anak untuk menncapai standar minimal ketuntasan belajar;
c) Melaksanakan program pembelajaran remedial berdasarkan silabus dan rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan;
d) berkoordinasi dengan pendamping anak mengenai perkembangan hasil belajar anak
e) berkoordinasi dengan guru anak di sekolah jika program remedial diberikan di luar sekolah.
b. Model 2: Persiapan Pendidikan atau Pendidikan Perantara
(Bridging Course)
1) Tujuan
Tujuan program ini untuk mempersiapkan anak yang putus sekolah mengalami transisi yang lancar dari lingkungannya (di luar sistem sekolah) ke sistem sekolah formal.dan/atau nonformal. Materi program ini berupa akademik maupun nonakademik berdasarkan kebutuhan anak.
2) Prinsip
a) Umpan balik yang menyenagkan bagi anak
b) Pembelajaran yang menyenangkan
c) Pembelajaran kontekstual
d) Pembelajaran dimulai dari yang sederhana menuju yang kompleks
e) Memperhatikan kondisi psikososial anak
f) Memperhatikan perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar anak
g) Dilaksanakan secara fleksibel
3) Tempat Pelaksanaan:
a) Program Bridging course biasanya diberikan di luar sistem sekolah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat di Sanggar Belajar.
b) Jika anak-anak berada jauh dari sanggar belajar, maka beberapa lembaga swadaya masyarakat juga melaksanakan program ini di tempat anak berada atau sistem jemput bola.
4) Pelaksana :
a) Pendamping PKSA, untuk materi nonakademik; dan
b) Guru/tutor, untuk materi akademik;
5) Struktur pembelajaran:
a) Materi kademik 48 jam atau sesuai kebutuhan anak atau (sekitar 60 persen).
b) Materi nonakademik dialokasikan selama 34 jam
belajar (sekitar 40 persen)


Contoh Struktur Bridging Course
Kategori Nilai rata – rata pre-test Waktu program *) Struktur program**)
I Nilai 50 – 69 % 72 jam Bahasa Indonesia : 10 jam
Matematika : 20 jam
Bahasa Inggris : 14 jam
IPA : 16 jam
Materi non akademik : 12 jam
II Nilai 30-49 % 120 jam Bahasa Indonesia : 16 jam
Matematika : 36 jam
Bahasa Inggris : 24 jam
IPA : 24 jam
Materi nonakademik : 20 jam
Seperti:
Kemampuan personal (kemampuan intra-interpersonal: memahami potensi diri, minat, bakat, dll)
Kemampuan sosial (interaksi sosial, berpendapat, menyimak, dsb)
Kemampuan dasar belajar: membaca, menulis dan menghitung
III Nilai < 30 % 60 jam Bahasa Indonesia : 24 jam
Matematika : 44 jam
Bahasa Inggris : 36 jam
IPA : 36 jam
Materi nonakademik : 20 jam
*) Kegiatan pre-test dan post-test tidak termasuk dalam struktur program
**) Pembagian jam ditentukan berdasarkan hasil nilai pre-test seiap mata pelajaran

6) Upaya dan Peran Pendamping/Pendidik untuk mengembalikan anak ke sekolah (Bridging Course):
a). Mengembangkan pre-test untuk menilai kebutuhan akademik (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA) anak
b). Mengembangkan struktur program, silabus dan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan akademik anak untuk mempersiapkan anak kembali ke sistem pendidikan;
c). Melaksanakan program bridging course berdasarkan silabus dan rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan;
d). Melakukan post-test untuk menilai kesiapan anak kembali ke sistem pendidikan. Apabila hasil menunjukkan anak belum siap kembali ke sistem pendidikan, maka anak tetap meneruskan program bridging course atau kembali ke sekolah dengan mendapatkan program layanan remedial;
e). berkoordinasi dengan pendamping anak mengenai perkembangan hasil belajar anak
f). Berkoordinasi dengan guru dari sekolah dimana anak dirujuk setelah mengikuti program layana bridging course.

7) Kesulitan dan masalah anak yang putus sekolah sebelum masuk kembali ke lembaga pendidikan, antara lain:
a). Perbedaan usia, perbedaan pengalaman hidup dan faktor kebiasaan sehari-hari
b). Masalah psikososial seperti masalah rendahnya rasa percaya diri, perilaku anti sosial dan menurunnya minat belajar
c). Persoalan-persoalan yang bersifat akademis yang perlu dipersiapkan dengan baik seperti: ketrampilan belajar, keterampilan berhitung, keterampilan mendengar, keterampilan berbicara dan keterampilan membaca serta menulis
d). Persoalan rendahnya kompetensi pelajaran di sekolah selanjutnya seperti: matematika, bahasa Inggris, fisika dan biologi serta mata pelajaran lainnya.
e). Persoalan yang berkaitan dengan pengelola waktu dan sosialisasi dengan anak lain, karena faktor terbiasa tidak bersekolah.


C. Layanan Dukungan
1. Tujuan
a. meningkatkan kesadaran lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dalam penyediaan berbagai layanan berkualitas bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
b. membantu para pemangku kepentingan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak dan pendamping PKSA dalam memberikan layanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
c. menciptakan lebih terbukanya akses sumber-sumber pemenuhan hak-hak dasar anak terutama anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
2. Prinsip
a. Memahami dan menerima perbedaan yang dimiliki anak (usia, individual, budaya, dll) serta membantu anak menjadi pembelajar dan pengurai serta penuntas masalah;
b. Menggunakan aneka strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik khas anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
c. Memberi kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai dengan iramanya sendiri dan mendorong anak untuk berhasil;
d. Memperhatikan perbedaan usia

3. Cakupan Kegiatan
Bersumber pada model pendampingan SCREAM: Supporting Children’s Right through Education, the Art, and Media (Mendukung Hak-Hak Anak melalui Pendidikan, Seni, dan Media) yang secara garis besar meliputi:



a. Informasi Dasar
Menggali dan menanamkan pengetahuan serta pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
b. Kolase
Merangsang ekspresi dalam bentuk gambar maupun seni dan menunjukkan betapa sedikit liputan media atas realitas anak yang memerlukan perlindungan khusus.
c. Penelitian dan Informasi
Mengetahui fakta-fakta dan angka-angka tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam lingkup internasional, regional, nasional maupun lokal.
d. Survey dan Wawancara
Melakukan sebuah survey dan/atau wawancara tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai pihak yang peduli.
e. Pencitraan
Menciptakan, membangun, dan mengembangkan profil atau karakteristik anak yang memerlukan perlindungan khusus dan meletakkan masalah dan isu-isunya dalam konteks global, regional, nasional maupun lokal.
f. Bermain Peran
Bermain peran sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lingkungan sosial (orang-orang) yang berinteraksi.
g. Kompetisi Seni
Inisiasi dan/atau partisipasi dalam event atau kompetisi seni yang bertemakan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

h. Menulis Kreaif
Menulis cerita tentang (bertema) anak yang memerlukan perlindungan khusus.
i. Debat
Mempelajari, mempersiapkan, dan mengadakan diskusi dinamis (debat) dengan topik-topik terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus.
j. Media Cetak, Radio, dan Televisi
Menjalin hubungan yang baik dan intensif dengan kalangan media untuk menarik perhatian khalayak tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mempersiapkan diri untuk wawancara, liputan, dan siaran pers radio dan/atau televisi.
k. Drama
Menciptakan dan mementaskan pertunjukkan drama (teater) dengan tema anak yang memerlukan perlindungan khusus.
l. Dunia Kerja dan Pelibatan Masyarakat
Mengenal macam-macam dunia dan pasar kerja serta relasi yang terjadi didalamnya serta merangsang ketertarikan dan keterlibatan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) serta elemen masyarakat luas untuk menanggulangi masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

4. Strategi Layanan Dukungan
Layanan dukungan ini berfokus pada dua kategori utama yaitu pengasuhan anak dan perlindungan anak, dengan strategi layanan meliputi:
a. Sosialisasi tentang PKSA;
Sosialisasi bisa dilakukan dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan resmi, maupun diskusi-diskusi, sarasehan, dialog interaktif untuk menginformasikan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pengasuhan dan perlindungan anak.
b. Penguatan Jaringan/Koordinasi Antar Lembaga;
Menjalin jaringan kerja diantara LPKSA dengan para pemangku kepentingan untuk merespons, mengantisipasi, dan menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan perlindungan anak seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk Perempuan dan Anak (kepolisian), PPT (kalangan medis dan psikolog), dan pihak yang relevan lainnya.
c. Advokasi dan Rujukan
Melakukan pembelaan kepada anak yang telah menerima komponen program/aktivitas layanan agar memperoleh perlakuan dan aturan-aturan yang berpihak dan tidak diskriminasi. Upaya-upayanya antara lain:”
1) Mengadvokasi pentingnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar dicegah putus sekolah dan/atau tinggal kelas serta memprioritaskan upaya penarikan anak kembali masuk ke sekolah.
2) Mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi anak-anak didalam mengikuti pendidikan di sekolah.
3) Melakukan pengarusutamaan (menjadikan isu dan tema besar/utama) tentang layanan kesiapan belajar anak dan perlindungan dari putus sekolah dan tinggal kelas.
4) Memberikan masukan dan penguatan kebijakan dan sistem dari level bawah (RT, RW, Keluarahan/Desa) hingga level atas pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota, Provinsi).
d. Pendidikan Pola Asuh;
Kegiatan layanan yang diberikan meliputi penyuluhan dan bimbingan untuk penguatan fungsi keluarga dan masyarakat dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
Bab 4
KELEMBAGAAN DAN PENDAMPINGAN


A. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA)

Program pelayanan kesejahteraan sosial anak (PKSA) mensyaratkan anak-anak keluarga penerima layanan mengikuti berbagai pelayanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Beberapa hal menyangkut kelembagaan dalam program PKSA, adalah sebagai berikut:
1. Jenis lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak (LPKSA)
a. Panti Sosial Anak
b. Rumah Singgah
c. Lembaga Sosial / LSM
d. LBK (Loka Bina karya) dan sebagainya.

2. Peran lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak (LPKSA)
Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak (LPKSA) memiliki peran-peran sebagai berikut:
a. Menerima Anak calon Penerima Manfaat
Setiap LPKSA diharuskan menerima anak peserta PKSA yang didaftarkan atau berdasarkan seleksi pendamping, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya operasional pelayanan remedial, persiapan belajar dan pendidikan.
b. Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, LPKSA berkewajiban memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada seluruh anak yang terdaftar. Penyelenggara PKSA harus memberikan Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak, Kesiapan Belajar, dan Layanan Dukungan.
c. Melakukan Verifikasi Komitmen Peserta PKSA di LKPSA
Layanan LPKSA akan terus diberikan jika anak-anak mengikuti seluruh proses layanan dengan tingkat partisipasi kehadiran minimal 75 % dalam sebulan selama program berlangsung.
3. Perekrutan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
Proses perekrutan lembaga sosial anak menjadi LPKSA mengikuti tahapan sebagai berikut:
a. Pemetaan sebaran dan jumlah LPKSA
Pemetaan merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data tentang jumlah, kualitas, sebaran, dan kinerja dari LPKSA calon pelaksana PKSA. Dari hasil pemetaan juga akan diketahui profil LPKSA yang mempunyai visi dan misi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak.
Pemetaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan:
1) rekomendasi dari dinas sosial (kabupaten, kota dan/atau provinsi);
2) lokasi dan sebaran anak sebagai calon penerima manfaat;
3) fasilitas, sarana prasarana, sumber daya manusia, yang dimiliki oleh LPKSA;
4) kinerja (kualitas pelayanan yang selama ini telah dan/atau sedang dilakukan) LPKSA calon pelaksana PKSA;
Strategi pemetaan LPKSA melalui pemanfaatan data sekunder dan verifikasi (cek silang) di lokasi terpilih atau langsung mengumpulkan data primer dari awal.



b. Seleksi Lembaga
Seleksi lembaga dapat dilakukan dengan criteria sebagai berikut:
1) Asal Lembaga
a) Lembaga-lembaga sosial yang dikelola oleh masyarakat seperti panti asuhan, organisasi sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada anak, dimana dapat memberikan dukungan sosial pada anak.
b) Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang menjadi unit pelaksana teknis (UPT) Departemen Sosial dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dengan kategori Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).
kategori panti sosial lainnya sebagai tempat rujukan, seperti: Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP), Panti Sosial Bina Karya (PSBK); Panti Sosial Bina Netra (PSBN); Panti Sosial Bina Grahita (PSBG); Panti Sosial Bina Daksa (PSBD); Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW). Panti-panti ini difungsikan sebagai Lembaga pelayanan kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA).
2) Ketersediaan Infrastruktur
Infrastruktur yang tersedia pada panti dipandang telah responsif pada kebutuhan anak, baik anak lelaki dan perempuan. Keberadaan para pekerja sosial yang ada dalam sistem panti juga sangat berarti dalam menunjang pelaksanaan program.
c. Membuat Surat Keputusan tentang Dana PKSA kepada LPKSA yang sudah ditunjuk sesuai dengan kriteria dan kevalidan dan terdaftar di Dinas Sosial Setempat.
d. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak antara Pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Pihak Kedua( LPKSA).
e. Menandatangani Surat Perintah Kerja antara pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Pihak Kedua( LPKSA).
f. Menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Pekerjaan dari pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada Pihak Kedua( LPKSA).
g. LPKSA yang akan mendapatkan dana PKSA membuat proposal dan RAB sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk kepentingan Anak;
h. Melampirkan foto kopi NPWP, No Rekening Bank a/n LPKSA (Yayasan, Lembaga, Orsos);
i. LPKSA yang menerima dana PKSA agar membuat MoU dengan Bank untuk membuat rekening bagi anak-anak untuk kelancaran dan ketepatan sasaran sesuai kebutuhan.
4. Hak Dan Kewajiban LPKSA
Pengaturan Hak dan kewajiban secara rinci antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua (LPKSA) diatur dalam dokumen-dokumen kontrak.

B. Lembaga Pendidikan
Aksessibilitas anak terhadap lembaga pendidikan adalah tujuan utama dari PKSA. Maksudnya adalah bahwa anak peneriam manfaat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan/atau nonformal.
Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat diakses oleh anak-anak penerima manfaat PKSA, terdiri dari:
1. Lembaga Pendidikan Formal
a) Sekolah Dasar (SD)
b) Madrasyah Ibtidaiyah (MI)
c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
d) Madrasyah Tsanawiah (MTs)
e) Sekolah Menengah Atas (SMA)
f) Mandrasah Aliyah (MA)
2. Lembaga Pendidikan Non Formal
a) BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
b) SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
c) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
3. Lembaga Pendidikan informal
1) Penyelenggaraan sekolah mandiri di rumah (home schooling)
2) Pondok pesantren
3) Pendidikan dalam keluarga




Tabel 1. Ringkasan Peran Lembaga Pendidikan dalam PKSA

Peran Lembaga Pendidikan dalam PKSA Pendidikan
1. Menerima pendaftaran anak.
2. Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak.
3. Melakukan verifikasi kehadiran anak.



Gambar 4. Alur Verifikasi PKSA Pendidikan
















C. Pendampingan

1. Kriteria dan Tugas Pendamping

a. Kriteria Pendamping PKSA ialah :

1) Memahami tumbuh kembang anak dan aspek-aspek perkemabnagnnya
2) Memahami metode pendekatan anak, yang diverifikasi dari tanggapannya pada saat proses seleksi
3) Peduli akan kesejahteraan anak, yang diverifikasi dari bukti-bukti atau dokumentasi aktivitasnya yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial anak.
4) Pendidikan Sarjana, diutamakan dalam disiplin pekerjaan sosial/ilmu kesejahteraan sosial/sosiatri (80%), psikologi, tarbiyah, dakwah, Layanan konseling , atau
5) Pendidikan D3 atau memiliki pengalaman di bidang pelayanan anak pada lembaga sosial anak sekurang-kurangnya 2 tahun
6) Telah mengikuti pelatihan pendamping PKSA umum dan PKSA- PKSA
b. Tugas-tugas Pendamping ialah :
1) Pada tahap penjangkauan, tugas-tugas adalah melakukan kunjungan, pemeriksaan, observasi dan validasi langsung data anak RTSM.
2) Pada proses layanan perantaraan/penghantaran, tugas-tugas pendamping adalah:
a) memotivasi anak untuk mau mengikuti proses Layanan
b) memfasilitasi anak dan orangtuanya untuk mendapat akses pelayanan pendidikan formal/nonformal
c) memediasi anak untuk mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dan hak dasarnya dari LPKSA
d) Mengadvokasi kepentingan anak kepada lembaga-lembaga PKSA dan pendidikan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi anak untuk memasuki sistem pendidikan formal/nonformal
3) Pada proses layanan pengulangan/remedial, tugas pendamping lebih dititikberatkan pada:
a) memantau perkembangan kemajuan dan aktivitas belajar anak
b) memastikan bahwa anak mendapatkan pelayanan-pelayanan PKSA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi Calon Pendamping
Ada dua jalur perekrutan, yaitu perekrutan pendamping dari jalur masyarakat (rekrutmen terbuka) dan rekrutmen dari jalur LPKSA (rekrutmen tertutup dan terbatas). Secara umum mekanisme rekrutmen itu relatif sama, yaitu:
a. Menetapkan Kriteria Calon Pendamping.
b. Mengirim Surat Pengumuman Pendaftaran Calon Pendamping PKSA
c. Pendaftaran calon pendamping oleh Tim Provinsi yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran dan seleksi kepada calon pendamping yang dinilai memenuhi syarat;
d. Seleksi pendamping
Proses seleksi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu :
1) Tahap I seleksi administrasi oleh Tim Seleksi Provinsi
2) Tahap II seleksi tertulis oleh Tim Seleksi Pusat
3) Tahap III, seleksi wawancara oleh Tim Seleksi Pusat



3. Pengangkatan Pendamping
a. Pengangkatan Pendamping dilakukan jika calon telah dinyatakan lulus
b. Pengangkatan pendamping dilakukan oleh Menteri Sosial RI melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
c. Pengumuman pengangkatan calon menjadi pendamping dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
d. Setiap calon yang dinyatakan lulus sebagai pendamping wajib menandatangani kontrak kerja bermaterai Rp. 6.000,- dengan form yang telah disediakan.
4. Penempatan Pendamping
a. Pendamping PKSA akan ditempatkan di lokasi pelaksanaan Program PKSA;
b. Penempatan Pendamping menjadi wewenang Departemen Sosial;
a. Hal-hal lain yang terkait dengan kelengkapan tugas dan pertanggung jawaban harus dikoordinasikan dengan kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat dimana pendamping ditugaskan.











Secara kelembagaan, PKSA dikelola oleh Tim dari Direktorat Pelayanan Sosial Anak bekerja sama dengan mitra kerjanya baik pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), Organisasi Sosial atau lembaga sosial.
Pengendalian PKSA diupayakan melalui rangkaian supervisi, monitoring, maupun evaluasi dan pelaporan. Selain itu, hubungan PKSA dan PKH disinergikan setelah anak dirujuk ke lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal.
Tugas dan fungsi Direktorat Pelayanan Sosial Anak adalah memastikan bahwa seluruh rangkaian dan komponen kegiatan PKSA serta unsur-unsur didalamnya telah sesuai degan ketentuan dan panduan yang berlaku.
Bagan pengendalian PKSA, sebagai berikut:











Keterangan:
- - - - - - hubungan koordinasi
hubungan kemitraan
hubungan vertikal


Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Secara fungsional Direktorat Pelayanan Sosial Anak melakukan fungsi koordinasi baik dengan penanggung jawab PKSA, Pemerintah Daerah, Bank, Institusi lokal berkaitan dengan wilayah kerja/ tugas pokok masing-masing institusi bersangkutan.
2. Secara fungsional Direktorat Pelayanan Sosial Anak juga berkewajiban melaksanakan fungsi kemitraan sebagai strategi pengembangan program PKSA dan upaya pemanfaatan sistem sumber kesejahteraan sosial.
3. Secara struktural Direktorat Pelayanan Sosial Anak berhak melakukan fungsi pembinaan maupun layanan teknis yang diwujudkan dalam bentuk supervisi, monitoring, evaluasi dan kewajiban menerima laporan hasil kegiatan.

A. Supervisi
1. Pengertian
Supervisi merupakan rangkaian proses Layanan teknis terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan operasional PKSA.
2. Tujuan
a. Untuk mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban keluarga, pendamping dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial anak dapat dijalankan.
b. Untuk memastikan, apakah program PKSA berjalan sesuai dengan pola/ mekanisme yang telah dirumuskan sebelumnya.
c. Untuk memastikan dan meningkatkan hubungan koordinasi dan kemitraan baik ditataran kebijakan maupun implementasinya antara PKSA dengan PKSA.
d. Untuk mengetahui dan meningkatkan pelayanan remedial yang akan diberikan kepada anak.

3. Sasaran :
a. Pendamping
b. Lembaga pelayanan kesejahteraan anak sebagai lembaga remedial
c. Semua petugas/pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial remedial.
d. Setiap kegiatan dan tahapan pelaksanaannya.
4. Pelaksana Supervisi
a. Departemen Sosial RI.
Dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Anak bertanggung jawab sebagai petugas/ penanggungjawab program secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun secara langsung melakukan supervisi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun terhadap proses pendampingannya.
b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Supervisi dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terhadap para pekerja sosialnya yang melakukan pendampingan terhadap anak.
5. Langkah-Langkah
a. Membuat rencana kerja supervisi termasuk didalamnya menetap-kan tujuan supervisi secara mendetail
b. Mempersiapkan instrumen supervisi.
c. Menentukan tempat, waktu, dan target.
d. Melaksanakan kegiatan supervisi.
5. Indikator keberhasilan supervisi
a. Terancangnya rencana kerja supervisi
b. Tersedianya instrument supervisi
c. Telah ditetapkannya tempat, waktu, dan target
d. Terlaksananya Layanan Teknis.

B. Pemantauan
Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan pengamatan secara terus menerus untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak. Pemantauan dilakukan disetiap tahapan, mulai dari tahap persiapan sampai pada kegiatan di lembaga.
1. Tujuan
a. Mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
b. Melaksanakan identifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
c. Mengetahui apakah pola operasional PKSA telah berjalan sesuai dengan tujuan.
d. Menyesuaikan kegiatan dengan perubahan situasi dan kondisi, tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
2. Sasaran
a. Perencanaan kegiatan baik yang disusun oleh pendamping/ pekerja sosial maupun lembaga PKSA.
b. Setiap tahap pelaksanan kegiatan, termasuk pelaksanaan Pola pelayanan PKSA bidang remedial.
c. Setiap komponen kegiatan.
3. Pelaksana Pemantauan
a. Departemen Sosial RI.
Dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Anak bertanggung jawab sebagai petugas/ penanggungjawab program secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun secara langsung melakukan pemantauan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun terhadap proses pendampingannya.
b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Pemantauan dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terhadap para pekerja sosialnya yang melakukan pendampingan terhadap anak.
4. Langkah-Langkah
a. Menyiapkan rencana kerja.
b. Mempersiapkan instrumen pemantauan.
c. Menentukan tempat, waktu dan target.
d. Melaksanakan kegiatan pemantauan.
5. Indikator :
a. Proses:
1) Program berjalan sesuai dengan rencana kerja
2) Dilakukannya pendampingan sesuai dengan buku pedoman
3) Tingkat Keterlibatan anak dalam proses pelayanan relatif tinggi.
b. Output:
1) Tersedianya rancangan monitoring.
2) Tersedianya instrumen monitoring.
3) Terlaksananya kegiatan monitoring sesuai dengan tempat, waktu dan kompetensi tenaga monitoring.

C. Evaluasi
Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap pengambil kebijakan, pelaksana teknis maupun terhadap seluruh proses kegiatan. Dari eva¬luasi, dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (formatif) dan hasil seluruh kegiatan (sumatif), baik dukungan maupun hambatan yang dihadapi.

1. Tujuan
a. Memberikan penilaian kesesuaian antara aspek input (SDM, kegiatan, sarana, dana) dengan tujuan yang telah ditetapkan.
b. Memberikan penilaian apakah pada setiap tahapan kegiatan dapat mencapai hasil sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.
c. Memberikan penilaian apakah keseluruhan hasil kegiatan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.
d. Memberikan informasi sebagai bahan untuk perumusan perencanaan program PKSA kearah yang lebih baik.
2. Sasaran
a. Input (SDM, kegiatan, fasilitas, dana).
b. Hasil setiap tahapan kegiatan.
c. Hasil seluruh kegiatan.
d. Laporan hasil pemantauan.
e. Petugas/pelaksana.
3. Pelaksana Evaluasi
a. Departemen Sosial RI.
Melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak bertanggung jawab sebagai petugas/ penanggungjawab program secara berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun secara langsung melakukan evaluasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak maupun terhadap proses pendampingannya.
b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terhadap para pendamping yang melakukan pendampingan terhadap anak.
4. Langkah-Langkah Evaluasi
a. Merancang kegiatan evaluasi termasuk merumuskan tujuan evaluasi yang ingin dicapai.
b. Menentukan tempat, waktu dan tenaga pelaksana untuk pelaksanaan.
c. Mempersiapkan instrumen evaluasi.
d. Pelaksanaan evaluasi.
5. Indikator:
a. Hasil :
1) Meningkatnya motivasi anak dan keluarga untuk mengikuti system pendidikan.
2) Meningkatnya minat dan sikap anak dalam mengikuti system pendidikan.
3) Meningkatnya komitmen orangtua/ keluarga maupun anak untuk mengikuti system pendidikan.
4) Meningkatnya komitmen dan integritas pendamping, PKSA/ institusi social local dalam pelaksanaan PKSA
5) Meningkatnya peran serta system pendidikan terhadap proses Layanan anak.
b. Dampak :
1) Terwujudnya wajib belajar 9 (Sembilan) tahun
2) Meningkatnya kesadaran RTSM akan pentingnya mengikuti PKSA.


D. Pelaporan
Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian lapor¬an PKSA yang sedang dan telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. Pelapor¬an digunakan sebagai bahan dokumentasi, pertanggung¬jawa¬ban sekaligus menjadi bahan masukan bagi upaya optimalisasi kegiatan selanjutnya.
1. Tujuan Pelaporan
Tersedianya data dan informasi yang lengkap tentang pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan maupun hasil seluruh kegiatan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Sasaran Pelaporan
a. Input kegiatan (SDM, fasilitas, kegiatan dan dana).
b. Seluruh pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan.
c. Keberhasilan yang dicapai, baik pada setiap tahap kegiatan maupun hasil dari seluruh kegiatan
d. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksana Pelaporan
a. Departemen Sosial RI.
Dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Sosial Anak bertanggung jawab menerima dan menghimpun laporan program PKSA dari Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak.
b. Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak.
LPKSA menerima dan menghimpun laporan kegiatan dari para pendamping secara rutin.
4. Outline Pelaporan, minimal mencakup adanya komponen:
a. Pengantar/ latar belakang
b. Tujuan
c. Manfaat
d. Pelaksanaan Kegiatan
e. Hasil yang dicapai
f. Faktor Pendukung dan Penghambat
g. Rekomendasi
h. Lampiran:
1) Foto kegiatan,
2) Daftar hadir pertemuan,
3) Administrasi keuangan dll.
5. Langkah-Langkah
a. Mengumpulkan bahan-bahan hasil kegiatan (dokumentasi dan informasi) PKSA dari setiap tahapan.
b. Analisa dan menyusun hasil pengumpulan bahan-bahan kegiatan.
c. Mengirim laporan kepada yang berkepentingan dan menyimpan kedalam file pengarsipan.
6. Indikator keberhasilan :
a. Terkumpulnya bahan seluruh kegiatan
b. Teranalisisnya hasil kerja sebagai bahan perumusan program kerja kearah yang lebih baik.
c. Terkirimnya laporan secara berkala maupun insidential.




























Program PKSA dengan fokus pada pelayanan sosial kesiapan belajar anak merupakan upaya kita bersama untuk turut serta dalam memenuhi hak anak di bidang pendidikan, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, di Indonesia. Berbagai intervensi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan (seperti program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program BOS dll) sudah dilaksanakan. Namun demikian, hambatan dalam memanfaatkan pendidikan bagi kelompok penduduk miskin masih tetap ada.

Kehadiran PKSA diharapkan mampu mengubah pola pikir keluarga dan masyarakat, sehingga meningkatnya kesadaran akan pentingnya anak-anak mereka mengikuti program pendidikan. Program PKSA yang dilaksanakan oleh LPKSA melalui dukungan para pendamping yang kompeten dapat mengarahkan program ini secara teralur sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Kehadiran, dukungan serta peran aktif para pekerja sosial dan pengelola lembaga kesejahteraan sosial anak sangat dibutuhkan. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pemberi pelayanan kesejahteraan sosial untuk bersama-sama mewujudkan tujuan mulia Program Keluarga Harapan.

Referensi

________. (2007) Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Badan Informasi Publik, Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta, Indonesia.


Daftar Singkatan dan Istilah

APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Depag Departemen Agama
Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional
Depkes Departemen Kesehatan
Depkominfo Departemen Komunikasi dan Informatika
Depsos Departemen Sosial
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
Orsos Organisasi Sosial
PKSA Program Keluarga Harapan
PSM Pekerja Sosial Masyarakat
Pedum PKSA Pedoman Umum Program Keluarga Harapan
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
SDM Sumber Daya Manusia
SIM PKSA Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan
SPM PKSA Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan
SLT Sumbangan Langsung Tunai
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
UPPKSA-D Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan - Daerah (Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
UPPKSA-P Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan – Pusat


BPKB Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
CCT Conditional Cash Transfers
Depag Departemen Agama
Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional
Depkominfo Departemen Komunikasi dan Informatika
Depsos Departemen Sosial
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat
PKSA Program Keluarga Harapan
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
RTM Rumah Tangga Miskin
RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin
SD/MI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
SDM Sumber Daya Manusia
SIM Sistem Informasi Manajemen
SLB Sekolah Luar Biasa
SMP/MTS Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
SKB Sanggar Kegiatan Belajar
UPPKSA-D Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan - Daerah (Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
UPPKSA-P Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan – Pusat

Askeskin
Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
AKI Angka Kematian Ibu
ANC Antenatal Care (perawatan masa kehamilan)
BCG Baccilus Calmete Guerrin
BPS Badan Pusat Statistik
CCT Conditional Cash Transfers
DPT Diphteri Pertusis Tetanus
Fe Ferrum
JPKMM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
K1-K4 Kunjungan Ibu Hamil Trimester 1,2,3 dan Kunjungan Akhir
KMS Kartu Menuju Sehat
MDGs Millennium Development Goals
PKSA Program Keluarga Harapan
PPK Pemberi Pelayanan Kesehatan
Polindes Pondok Bersalin Desa
Poskesdes Pos Kesehatan Desa
Posyandu Pos Pelayanan Terpadu
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling Puskesmas Keliling
Pustu Puskesmas Pembantu
RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin
UPPKSA Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
UPPKSA-D Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan - Daerah (Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
UPPKSA-P Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan – Pusat

1 komentar:

  1. Duh pengen ngambil judul KIA tentang PKSA bagusnya seperti apa ya judulnya supaya mengarah kesitu?

    BalasHapus