Minggu, 23 November 2014

PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN DISABILITAS PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PROVINSI BANTEN
TENTANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS




































PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
IBUKOTA BANTEN
NOMOR ….. TAHUN 2013
TENTANG
PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI BANTEN


Menimbang
:
a.




bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung atas dasar kecacatan yang dapat menghambat,membatasi dan/atau menghilangkan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai warga negara;



B
bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan  pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;



C
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
Mengingat
:
1.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi        Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);


2.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);


3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);


4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);



5.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);


6.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);


7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4235);


8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);


9.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


10.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


11.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);


12.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);        


13.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);


14.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);


15.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);


16.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);


17.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);


18
Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



19.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);


20.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);


21.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);


22.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4866);


23.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan  Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4967);



24.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);


25.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


26.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);


27.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


28.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);


29.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


30.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);


31,
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);


32.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);


33.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan  dan Kejuaran Olahraga   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);


34.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


35.
Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);


36.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);


37.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);


38.
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentan9 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);


39.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);


40.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5149)


41.
Peraturan Daerah Provinsi Banten No.6 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.



42.
Peraturan Daerah Provinsi Banten No.8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR PROVINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :


Menetapkan     :    PERATURAN DAERAH PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.          Daerah adalah Provinsi Banten.
2.          Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3.          Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur    penyelenggara Pemerintahan Provinsi Banten.
4.          Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut  DPRD adalah   lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
5.          Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Banten yang karena jabatannya  berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Banten.
6.          Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten.
7.          Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
8.          Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
9.          Penyandang disabilitas atau nama lain adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
10.      Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.
11.      Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, spiritual,   dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12.      Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
13.      Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14.      Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15.      Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk  memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16.      Bantuan adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas   untuk   berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
17.      Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan  yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
18.      Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung  ataupun tak langsung kepada penyandang disabilitas yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar jenis dan derajat kecacatan dan/atau berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya .
19.      Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organlsasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. koperasi, massa, lembaga,
20.      Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21.      Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22.      Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.


BAB II
PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG L1NGKUP
Pasal2

Per!indungan penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinslp sebagai berikut :
a. kemanusiaan ;
b. keadilan;
c. kesetaraan;
d. pengayoman;
e. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
f. non diskriminasi.



Pasal 3

Tujuan perlindungan penyandang disabilitas:
a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan  kemandirian penyandang disabilitas;
b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:
a. kesamaan kesempatan;
b. aksesibilitas;
c. rehabilitasi;
d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
e. perlindungan khusus.
BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Kewajiban penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:
a. Pemerintah Daerah;
b. Badan hukum atau badan usaha;
c. Masyarakat; dan
d. Keluarga dan orangtua.

Pasal 6
(1) KewaJiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagalmana dimaksud dalam  Pasal 5 huruf a, meliputi:
a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang diletapkan  oleh  pemerintah;
    b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatanperlindunganpenyandang disabilitas;
     c. melakukan kerja sarna dalam pelaksanaan perlindungan  penyandang disabilitas ;
d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan   penyandang disabilitas;
e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang  disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
      f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang  disabilitas.
(2)  Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan penyandang disabilitas. Dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam memberikan perlindungan penyandang disabilitas.
(3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenal Rencana Aksi Daerah Perlindungan penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab badan hukum atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
Pasal 8

(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dal20m bentuk peran serta masyarakat.
(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
      b. turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
      c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat  pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hokum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2),  dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang secara hukum merniliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Setiap penyandang dlsabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. olahraga;
d. seni budaya;
e. ketenagakerjaan;
f. berusaha;
g. pelayanan umum;
h. politik;
i. bantuan hukum; dan
J informasi.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.
(2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
(3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kecacatan peserta didik.
Pasal 12
Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyediakan :
a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompelensi dan sertifikasi di bidangnya;
b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajal kecacalan peserta didik dan
c. program kegialan pembelajaran unluk dikembangkan menjadi kelas inklusi.
(1) Seliap penyelenggara saluan pendidikan bertanggungjawab alas pemberian kesempalan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabililas unluk memperoleh pendidikan.
(2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacalan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum lersedia aksesibililas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu alau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah tersedia aksesibililas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu alau
inklusi aiau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.
(1) Seliap penyelenggara saluan pendidikan bertanggungjawab alas pemberian kesempalan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabililas unluk memperoleh pendidikan.
(2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacalan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum lersedia aksesibililas dan/atau lidak menyelenggarakan kelas terpadu alau inklusi, dapal pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah tersedia aksesibililas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu alau
inklusi aiau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu dan kelas inklusi sebagaimana dimoksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15
(1) Bagi penyandang cacat yang karena jenis dan/atau derajat kecacaiannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inkusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam
bentuk sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.
(2) Kelentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keliga
Kesehatan
Pasal16
(1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan  kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan  memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan dan program jaminan kesehatan daerah bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga rnasyarakat pada umumnya.
Pasal 18

(1) Gubernur dapat bekerjasama dengan badan hukurn atau badan usaha dalam menyelenggarakan program jarninan kesehatan penyandang disabilitas.
(2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dituangkan 
     dalarn perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan   perundang-undangan.

Pasal19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal16, Pasal17, dan Pasal18, diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat
Olahraga
Pasal20

Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.
Pasal 21

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang cacat sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan kegiatan pengenalan olahraga,   penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau organisasi  olahraga penyandang disabilitas berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
Pasal 22

(1)   Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat 
menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
(2)   Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar daerah.
Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakanmasyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Seni Budaya
Pasal25

(1)   Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni
budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kecacatannya.
(2)   Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.
(3)   Pembinaan dan pengembangan sen; budaya sebagaimana d!maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan cara membangun dan memanfaatkan patensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni budaya.
Pasal26

Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat bersifat seni tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya tradisional yang ada di masyarakat.

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang cacat sebagaill1ana dill1aksud dalall1 Pasal 25 dan Pasal 26, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Ketenagakerjaan
Pasal 28

(1)   Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon
      tenaga kerja penyandang disabilitas.
(2)   Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat  
      diselenggarakan aleh masyarakat.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas  
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan
      pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.

Pasal 30

(1)   Pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan wajib 
       mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
       penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi 
       pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
(3)    Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Memperhatikan faktor:
a. jenis dan derajat kecacatan;
b. pendidikan;
c. keterampilan dan/atau keahlian;
d. kesehatan;
e. formasi yang tersedia;
f. jenis atau bidang usaha; dan 9 faktor lain.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan  bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31
Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Bagian Ketujuh
Berusaha
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usalla, dan dunia usaha dan/atau  pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
(2) Badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 33
Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam bentuk:
a. pendanaan/permodalan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. perizinan usaha;
e. kesempatan berusaha;
f.  promosi; dan
g. dukungan kelembagaan.

Pasal 34

(1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, ditujukan untuk:
     a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang
         disabilitas antara lain mendapatkan mengakses kredit dari perbankan dan/atau   
         lembaga keuangan bukan bank;
     b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
     c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan  murah kepada usaha yang dilakukan penyancang disabilitas;dan
     d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan produk   jasa/keuangan lain yang disediakan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem
syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditujukan  untuk: dapat mendorong dan dilakukan penyandang yang
      a. mengadakan prasarana mengembangkan usaha disabilitas; dan
      b. memberikan keringanan tarif prasarana, pajak daerah dan/atau retribusi.
(3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, ditujukan untuk:
     a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi  usaha penyandang disabilitas;
     b.mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
     c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang  disabilitas atas segala informasi usaha.
(4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditujukan untuk:
     a. memberikan kemudahan dalam penzlnan usaha yang akan dan/atau  pengembangan usaha dilakukan penyandang disabilitas; dan
      b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kedl yang dilakukan  penyandang disabilitas.
(5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e ditujukan untuk:
     a. memberikan tempat usaha berupa !okasi di pasar, pusat perbelanjaan/mall,    pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya;
     b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
     c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.

(6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, ditujukan untuk:
     a. meningkatkan promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas di daerah, di luar daerah, dan/atau di luar negeri;
     b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas b~ik di dnlam maupun di luar negeri;
     c. memberikan insentif kepada pelaku usaha penyandang disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produknya; dan
     d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.
(7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabiitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Umum
Pasal 36

Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikanpelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 37

Gubernur berkewajlban rnernfasilitasi, mernbina, dan rnengawasi pelaksanaan pelayanan umurn yang diberikan SKPD/UKPD dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Politik
Pasal 38

Partai politik rnemberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rurnah Tangga (ART) partai politik.

Pasal 39

(1) Dalarn setiap penyelenggaraan pemilihan umurn dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemerintah daerah dan/atau penyelenggara pemilihan urnum dan pemilihan kepala daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi terselenggaranya pernilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tersebut.
(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.



Bagian Kesepuluh
Bantuan Hukum
Pasal 40
Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

Pasal41

(1) Perlindungan hukum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 40, rneliputi:
a. pendampingan,
b. pembelaan; dan
c. rnelakukan tindakan hukurn lain untuk kepentingan pencari keadilan.
(2) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara curna-cuma kepada penyandang disabilitas tidak rnampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Informasi
Pasal 42
(1) Setiap penyandang disabilitas berhak mernperoleh informasi seluas-Iuasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan kornunikasi bagi penyandang disabilitas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh inforrnasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 42, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
AKSESIBILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal44

(1) Pernerintah Daerah, badan hukurn atau badan usaha, dan masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
(3) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kegiatan yang melibatkan langsung dan/atau tidak langsung bagi  penyandang disabilitas.

Pasal 45
Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berbentuk:
a. fisik; dan
b. non fisiko

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik
Pasal 46
Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
a. aksesibilitas pada bangunan umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum;
C. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman; dan
d. aksesibilitas pada angkutan umum.

Pasal 47

(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf  a, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan :
a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
C. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
d. toilet;
e. tempat minum;
f. tempat telepon;
g. peringatan darurat; dan
h. tanda-tanda.
(2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan dengan menyedlakan:
a. akses ke, dan dari jalan umum;
b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
c. jembatan penyeberangan;
d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
I. terowongan penyeberangan.
(3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
c. tempat duduk/istirahat;
d. tempat minum;
e. tempat telepon;
f.  toilet; dan
g. tanda-tanda.
(4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf  d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
a. rambatan
b. tempat duduk; dan
c. tanda-tanda.


Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

(1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
(2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penvandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danl ayat (2) dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Aksesibilitas Non Fisik
Pasal 50

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf b meliputi
a. pelayanan informasi; dan
b. pelayanan khusus.

Pasal 51

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan akseslbilitas yang tersedia pada bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.
(2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, ditujukan    untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 52

Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52, diatur dengan Peraturan Gubernur.




BAB VI
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54

Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 55

(1) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,  melalui kegiatan:
a. rehabilitasi medik;
b. rehabilitasi pendidikan;
c. rehabiitasi pelatihan; dan
d. rehabilitasi sosial.
(2) Rehabilitasi sebc:gaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 56

(1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap.
(2) Masyarakat yang akan menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Gubernur
(3) Untuk mendapatkan IZln penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
(4) Ketentuan lebih ianjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

(1) Bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara rehabilitas penyandang disabilitas wajib memberikan keringanan pembiayaan rehabilitasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mendapatkan keringanan biaya rehabilitasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitas Medik
Pasal 58

Rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas bertujuan agar
penyandang disabilltas dapat mencapai kemampuan fllngsional secara
maksimal.


Pasal 59
(1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, melalui pelayanan  kesehatan secara lItllh dan terpadll melalui tindakan medik.
(2) Tindakan medlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan:
a. dokter;
b. psikolog;
c. fisioterapi:
d. okllpasi terapi;
e. terapi wicara;
f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
g. sosial medik; dan
h. pelayanan medik lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Pendidikan
Pasal61

(1) Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti  pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
(2) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Pelatihan
Pasal 52

Rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 53

(1) Rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
(2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
a. asesmen pelatihan;
b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
c. latihan keterampilan dan permagangan:
d. penempatan; dan
e. pembinaan lanjut.

Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial
Pasal 55

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.

Pasal 66

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara uluh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosia!.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dllnaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
a. motivasi dan asesmen psikososial;
b. bimbingan mental;
c. bimbingan fisik;
d. bimbingan sosial;
e. bimbingan kelerampilan;
f. terapi penunjang;
g. bimbingan resosialisasi;
h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  I. bimbingan lanjut.

Pasal 67

Kelentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabililasi sosial bagi penyandang disabililas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN
Pasal 68

(1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan taraf kesejahleraan penyandang disabililas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
(2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
(3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

(1) Setiap penyandang disabilitas dilarang mengeksploitasi kecacatannya dl tempat umum.
(2) Setiap anggota keluarga penyandang cacat dan/atau orang lain dilarang mengekspolitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB VIII
PERLINDUNGAN KHUSUS
Pasal 71

Pada saat keadaan darurat dan bencana, Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana baik nasional maupun daerah, dan masyarakat wajlb ; memprioritaskan penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 72

Perlindungan penyandang disabilitas pada saat kedaan darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas bertujuan untuk Illendayagunakan keillampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 74

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.
(2) Peran serta masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan rnelalui.
a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah;
b. pengadaan aksesibililas bagi penyandang disabilitas;
c. penyediaan fasililas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
d. pengadaan dan pernberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau rnernbantu rnelaksanakan peningkalan kesejahteraan penyandang disabilitas;
e. pemberian bantuan yang berupa rnateriil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
f. pemberian kesernpatan dan perlakuan yang sarna bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
     g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabililas;
     h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
        I. kegialan lain dalarn upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 75

(1) Peran serta masyarakat sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 74, dapat bersifat wajib atau sukarela.
(2) Peran serta rnasyarakat yang bersifal wajib sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Gubernur membentuk  Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD).
(2) Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) sebagairnana dimaksud pada ayal (1), bersifat non structural berkedudukan di Provinsi.
(3) Keanggotaan Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) sebagairnana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas:
a unsur Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SKPD;
b. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
c. unsur akademisi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
d. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;dan
e. perwakilan komunitas penyandang cacat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
(4) Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam  penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
c. melakukan pengawasan dan audit penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
d. melakukan kerjasama lembaga independan yang kompeten dalam menyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
(5) Keanggotaan Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilantik oleh Gubernur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
(6) Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat adhoc.

Pasal 77

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) dibentuk Badan Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD).
(2) Sekretariat BPPDD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satu unit kerja di Dinas Sosial sebagai Kepala Sekretariat BPPDD.
(3) Dalarn melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat BPPDD sebagairnana dimaksud pada ayat (2), secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD).


Pasal 78

Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD) dalam melaksanakan tugas dlbiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pernbentukan, susunan kelembagaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (BPPDD), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 80

(1)Dalam rangka rnencapai tujuan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, Pernerintah Daerah bekerjasarna dengan:
 a. Pemerintah; dan
 b. Pemerintah Daerah lain.
(2) Kerjasarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersarna dan dilaksanakan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Setiap pelaku usaha berkewajiban mernberikan prioritas dalam pernanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pernberdayaan dan kernandirian penyandang disabilitas.
(2) Pernberdayaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diarahkan pemberdayaan ekonorni, pengernbangan sumber daya rnanusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 82
(1) Pemerintah Daerah mernbentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam  perlindungan penyandang disabilitas.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas;
b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABXI
PENGHARGAAN
Pasal 84

(1) Gubernur dapat memberikan pengharga'ln kepada badan hokum dan masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. piagam atau sertifikat ;
b. lencana atau medali kepedulian ;
c. tropy atau miniatur kemanusiaan ; dan/atau
d. insentif.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 85
Pemerintah Daerah dan rnasyarakat rnelakukan pembinaan perlindungan  penyandang disabilitas.
Pasal 86

(1) Pembinaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui :
a. penetapan pedoman teknis;
b. penyuluhan,
c. bimbingan;
d. pemberian bantuan; dan
e. perizinan.
 (2) Pembinaan berupa penetapan pedoman teknis sebagaimana dlmaksud pada ayat  (1) huruf a, berupa penyusunan dan/atau menetapkan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
(4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
     a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dalam upaya meningkatkan perlindungan penyandang disabilitas; dan
     b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.
(5) Pembinaan berupa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya; dan
     b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
(6) Pembinaan berupa perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan :
a. penetapan persyaratan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemberian ijin mendirikan bangunan atau ijin lainnya;
       b.memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perizinan usaha.

Pasal 87

(1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh Illasyarakat sebagaimlana dimaksud dalam Pasal 86, melalui kegiatan yang diarahkan dalam upaya penJamlllan dan/atau pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdayaguna dan
berhasilguna.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 88

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
(2) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat  dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 90

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
HAK GUGAT
Pasal 91

1) Bagi para pihak yang haknya tidak terpenllhi dan/atau rnerasa dirugikan sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan gugatan pengembalian atau pemulihan hak-haknya rnelailui pengadilan.
(2) Penyelesaian gllgatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
     dengan peraturan perundang-undangan.




BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 92

(1) Setiap orang dengan sengaja dan terbukti tidak rnernberikan
kesernpatan dan perlakuan yang sarna kepada penyandang
disabilitas dan !Idak rnelaksanakan kewajiban seba9airnana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 42, dikenai sanksi administrasi.
(2) Sanksi adrninistrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan
c. pencabutan izin.

Pasal 93

(1)      Peringatan tertlilis sebagaimana dimakslid dalarn Pasal 92 ayat (2) huruf a,
dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut turut rnasing-rnasing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Badan hukum atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dikenai sanksi administrasi berupa pembekalan izin.

Pasal 94
(1) Pembekalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b,  dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga pilih) hari kalender.
(2) Dalam jangka waktll sebagaimana dimakslld pada ayat (1), Badan hukum atau badan usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir pembekuan izin, Gubernur wajib memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pasal 95
(1) Selain saksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Gubernur dapat  memberikan sanksi denda administrasi sebagai berikut :
a.  setiap penyelenggara satuan pendidikan yang terbukti tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik dengan alasan kecacatan sebagaimana dimaksud dalamPasai 11 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 35.000000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
b. setiap penyelenggara pendidikan yang terbllkti tidak menyediakan guru dan pembimbing khllslls serta prasarana dan sarana bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan denda ; administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,- (dlla pllluh lima juta rupiah);
      c. setiap penyelenggara kesehatan terbukti tidak memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
      d. setiap penyelenggara penyediaan'layanan publik yang terbukti tidak menyediakan layanan dan/atau sarana prasarana yang tidak selayaknya kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kebenaran laporan atau tindakan pidana di dalam

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 96

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indoensia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
      a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
b. menerima, meneari, rnengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lebih lengkap dan jelas;
c. meneliti, mempelajari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 97

Dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
a. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada penyandang disabilitas dengan alas an kecacatan;
b. setiap orang dengan sengaja tidak rnemberikan kesempatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan; dan
c. setiap perusahaan dengan sengaja rnemberikan perlakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja tidak menyediakan penyandang disabilitas di bangunan gedung ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99
Aksesibilitas bagi dipidana

Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Banten
Ditetapkan di Serang
pada tanggal …….    Desember 2013
GUBERNUR PROVINSI BANTEN
Diundangkan di Serang
pada tanggal …… Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN




……………………………………………
NIP. ……………………………………..
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN …….. NOMOR ……..