Kamis, 11 Februari 2016

TEORI REWANG GOTONG ROYONG



TEORI REWANG GOTONG ROYONG
Oleh Bambang Rustanto
Menurut Ardian Kresna (2010), “kebudayaan yang ada di Jawa adalah perwujudan hasil budi manusia yang mencakup kemauan, cita-cita, gagasan, dan semangat dalam mencapai masyarakat menuju kesejahteraan, keselamatan lahir dan batin”.
1.          Rewang
Menurut Made melalui Media Center Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dalam situs resminya www.http://cpps.ugm.ac.id/ budaya rewang sesungguhnya merupakan salah satu bentuk keterlibatan sosial masyarakat Jawa. Sebagai bentuk bantuan, mereka bisa menyumbang tenaga, barang, bahkan uang. Upaya saling tolong-menolong ini begitu kentara, dan menjadi salah satu kegiatan sosial yang sangat penting di pedesaan Jawa. Sepanjang upacara lingkaran hidup manusia mulai dari kelahiran, sunatan, pernikahan, hingga kematian, para tetangga, kerabat, dan teman akan datang membantu. 
Dengan ikut rewang, masyarakat di pedesaan merasa beban sosial, ekonomi serta psikologis yang mereka tanggung akan menjadi lebih ringan. Di suatu waktu, penyelenggara acara nanti juga akan melakukan hal yang sama untuk membantu dengan memberi sumbangan tenaga atau uang.
Tidak ada kriteria baku tentang besar maupun bentuk sumbangan. Namun, ada patokan atau ukuran tidak tertulis tentang besar sumbangan yang mereka sebut umume. Mereka yang sesuai dengan aturan tersebut dianggap umum, wajar, tidak berbeda. Jika sebaliknya, maka akan dinilai ora umum, tidak umum, tidak wajar. Mereka yang ora umum akan dianggap aneh, dan menjadi bahan pembicaraan di pedesaan Jawa.
Perubahan kebiasaan dalam upacara atau syukuran ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi sebagian rumah tangga miskin, khususnya perempuan atau ibu rumah tangga. Masuknya jasa penyewaan tenda, bahkan katering membuat akses mereka untuk menyumbang tenaga kian terbatas. Agar tetap dipandang “umum”, mereka berusaha untuk menyediakan uang kontan sebagai sumbangan. Meski untuk hal ini pun, mereka sampai harus hutang bahkan menggadaikan barang miliknya.
Sebagai strategi agar dapat menyumbang, masyarakat miskin di pedesaan bahkan sampai ada yang terpaksa menjual hewan ternaknya, seperti ayam, bebek, kambing. Pada bulan-bulan baik untuk hajatan inilah, rumah tangga miskin terkuras sumber dayanya untuk menyumbang. Kondisi keterpaksaan ekonomi membuat penduduk miskin semakin marjinal. Kaum perempuan khususnya, yang paling merasakan proses perubahan sosial ini.
Pustaka Acuan
Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya. Bandung: KoperasiMahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
ArdianKresna. 2010. Semar dan Togog Yin dan Yang dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: Narasi
Bambang Rustanto,2015. Masyarakat Multi Kultur Di Indonesia, Bandung:Rosda Karya
Beni Ahmad Saebani. 2015. SosiologiPerdesaan. Bandung: CV PustakaSetia.
Dwi Heru Sukoco. 2011. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya. Bandung: STKS Press.
Edi Suharto. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
. 2013. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
Elly M. Setiadi danUsmanKolip. 2011. PengantarSosiologi. Jakarta: KencanaPredana Media Group.
Heddy Shri Ahimsa Putra. 2011. Kearifan Lokal Sebagai Identitas Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ife, Jim. 2008. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Imam S. Ernawi. 2010. Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.Jakarta: Kemenbudpar RI

TEORI KOMUNITAS BISSU



TEORI KOMUNITAS BISSU
Oleh Bambang Rustanto
Komunitas Bissu atau pa’ Bissu, merupakan salah satu Komunitas yang masih memelihara kebudayaan bugis kuno yang berada di  Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan komunitas ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas kecuali para peneliti dan antropolog serta sebagian kecil mahasiswa yang tertarik dengan komunitas lokal ini.
Bissu berasal dari kata “bessi” atau “mabessi”, yang berarti bersih atau suci. Bissu adalah pendeta agama Bugis kuno pra-Islam yang umumnya adalah lelaki yang keadaan jasmaniahnya abnormal. Bissu dan tradisi transvestites (lelaki yang berperan sebagai perempuan) di tanah Bugis telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selain waria, ada pula Bissu perempuan, yaitu mereka yang menjadi Bissu setelah mengalami masa tidak subur lagi atau menopause (Makkulau, 2008).
Untuk menjadi Bissu memang dipersyaratkan sebelumnya harus berasal dari golongan waria/calabai (Laki-laki dengan sifat dan tingkah laku perempuan yang lebih menonjol) juga harus ada “panggilan spiritual” dan ketekunan mendalami ilmu keBissuan. Setelah seseorang telah menjalani masa magang di Puang Matowa Bissu dan dianggap telah sempurna ilmu keBissuannya, maka seorang Bissu diwajibkan untuk selalu menjaga tutur kata, sikap dan perbuatannya.
Selain dari segi penampilan dan cara berpakaian, perbedaan Bissu dengan waria kebanyakan adalah ilmu, bahasa dam kesaktian yang dimiliki oleh seorang Bissu. Kesaktian para “waria bugis” itu bukan hanya terlihat saat melakukan atraksi maggiri (menusuk badan dengan senjata tajam tapi tidak mempan), melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap waria yang telah menjadi Bissu diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan kontak dengan masa lalu dan juga masa depan. Dengan bahasa tersendiri atau basa torilangi (bahasa orang langit), Bissu mampu berkomunkasi dengan para leluhurnya dari zaman baheula.
Bissu juga memiliki kemampuan mempraktekkan pengobatan ala sanro (perdukunan), yaitu cukup dengan membacakan mantera-mantera dan doa disertai kepulan asap kemenyan, seseorang dapat dianggap sembuh dari penyakit yang dideritanya. Disamping itu, Bissu juga diyakini memiliki kemampuan meramal, yaitu kemampuan melihat hari baik melakukan sesuatu atau hari pantangan melakukan sesuatu, selain sebagai perantara penyelenggara upacara persembahan (sesajian) sebagai ungkapan rasa syukur hasil pekerjaan yang baik.
1.   Asal Usul Bissu
Salah satu kisah melukiskan ketika tengah hari itu cuaca gelap gulita, taufan dan badai turun. Puang Matowa Bissu dari Lae-Lae, We Salareng dan We Apanglangi, kepala Bissu dari Ware dan Luwu turun ke bawah bersama perlengkapannya,  taufan dan badai pun reda. Norma-norma, konsep-konsep kehidupan, bahkan silsilah dewa-dewa dan kosmologi orang Bugis dalam kitab La Galigo, mereka peroleh secara lisan atau tertulis dari guru-guru pendahulu mereka yang telah wafat.
Pengetahuan-pengetahuan warisan Bugis kuno itu mereka pertahankan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan atau upacara orang Bugis seperti upacara Mappalili, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bissu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan para dewata dan untuk berkomunikasi antara sesama mereka. Bahasa tersebut disebut bahasa suci, basa Torilangi, bahasa Bissu atau bahasa dewata. Para Bissu  beranggapan bahwa bahasa tersebut diturunkan dari surga melalui dewata. Kata-kata dalam bahasa dewata ini telah banyak dimuat dalam naskah La Galigo. Bissu merupakan penasehat raja beserta seluruh keluarganya, mengabdi dan menjaga Arajang yang merupakan  benda pusaka keramat. Mustika-mustika tuah ini memiliki sifat keluarbiasaan karena dua sebab, yakni karena cara menemukannya dan bentuknya yang tidak lasim. Benda pusaka ini dipelihara dalam tempat khusus di ruang istana dan tempat persembahan.
Kadang mereka mengadakan upacara khusus untuk benda pusaka itu. Pusaka-pusaka ini diberi nama dan diperlakukan melebihi dari sekedar lambang. Roh-roh nenek moyang diharapkan bersarang dalam benda-benda pusaka tersebut atau turun menjelma kepada para pemiliknya saat mereka memerlukannya.
Bissu umumnya adalah Waria (Wanita Pria) atau wanita dari kalangan putri bangsawan tinggi. Kata Bissu sendiri berasal kata bessi (Bugis) yang berarti bersih. Mereka disebut Bissu karena tidak berdarah, suci (tidak kotor), tidak ada berpayu dara, dan tidak haid. Dr. B.F. Matthes menyebut Bissu ini sebagai priesters en priesteresse (wanita dalam tubuh pria). Matthes mengambarkan Bissu sebagai pendeta-pendeta pria-wanita (Calabai) Bugis, dinyatakan bahwa sumbernya datang dari Raja Luwu yaitu Batara Guru anak sulung dari Raja Agung di Kayangan yang turun ke bumi (Tumanurung). Dia turun dalam sebatang bambu dan ia keluar dan terasa asing dari penduduk. Kekurangan ini ditutupi dengan bersatunya We Nyili Timo, saudara perempuan dewa mereka yang bangkit dari lautan. Dengan gadis-gadis cantik yang berdiam di Kayangan dan bumi yang fana, barulah kehidupan yang pertama di mulai.
Hubungan Batara Guru dengan We Nyili Timo termasuk dewa-dewa dan roh-roh lain, dapat dilakukan melalui para Bissu. Misalnya dewata yang memberikan dan menghibur serta memberi kesuburan bumi, masyarakat yang bersungguh-sungguh dapat memperolehnya melalui perantaraan Bissu. Para Bissu dapat diberdayakan sebagai suatu penghubung ke dewata dengan persembahan masyarakat, khususnya pada upacara-upacara keagamaan dari suatu kelompok masyarakat dengan dewa-dewa nenek moyang yang diadakan dengan sangat meriah.
2.   Bissu di Kabupaten Pangkep
Saat ini anggota komunitas Bissu ini berjumlah sekitar 35 orang yang hidup di Kabupaten Pangkep  .Pusat kegiatan Bissu memang di Kab Pangkep namun sesekali mereka mengunjungi keluarga mereka yang ada di Kabupaten lain.Penyebaran Bissu di Kabupaten lain pun bertujuan agar mereka mampu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari hari karena ketika mereka menetap di Kabupaten Pangkep saja, para Bissu tidak mempunyai penghasilan. Kondisi Bissu sekarang berbeda dengan Bissu pada zaman dahulu.Komunitas Bissu dahulu pada pemerintahan Kerajaan dibiayai segala kebutuhan hidupnya oleh Kerajaan sehingga mereka tidak perlu lagi sibuk mencari nafkah dan hanya fokus mengurusi urusan Kerajaan dan adat istiadat.Sementara saat ini Bissu tidak lagi dibiayai kehidupannya oleh pemerintah setempat sehingga mereka harus mencari biaya hidup dengan bekerja maupun berwirausaha.
Dulu para Bissu kebanyakan tinggal di bola arajang (rumah adat Bissu), namun setelah Puang Matowa Saidi meninggal dunia pada tahun 2012, bola arajang  kini tidak dihuni oleh Bissu lagi. Masing-masing Bissu kembali ke rumahnya dan menjalani hidup seperti masyarakat lainnya.Bola arajang baru akan ramai oleh Bissu pada acara tertentu saja seperti mappalili (upacara turun sawah) dan mattemmu taung (upacara adat awal tahun). Seharinya Bissu ini hanya bekerja sebagai pementas kesenian dan sebagai pelaksana ritual adat di wilayah Kecamatan Segeri. Setiap acara ritual bugis kuno sangat bergantung pada peranan Bissu ini, hal tersebut dikarenakan Bissu adalah pendeta agama Bugis kuno pra Islam.
Ketua para Bissu adalah seorang yang diberi gelar Puang Matowa atau Puang Towa. Dia adalah figur feminim dengan wajah yang bersih. Para Bissu lain adalah lelaki yang keadaan jasmaniahnya abnormal. Bissu dan tradisi transvestites (lelaki yang berperan sebagai perempuan) di tanah Bugis sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Naskah La Galigo banyak mengungkap tentang keberadaan Bissu dalam budaya Bugis, yang konon sebagai pendamping dan pelengkap kedatangan para tokoh utama dari langit.
Pustaka Acuan
Bambang Rustanto,2015, Masyarakat Multikultur Di Indonesia, Bandung; Rosda Karya

TEORI LEMBAGA KEMASYARAKATAN



TEORI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Oleh bambang rustanto
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:
 “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.”
Lebih lanjut disebutkan jenis Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 7 yaitu:
a.      Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Msyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
b.      Lembaga adat;
c.      Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
d.      RT/RW;
e.      Karang Taruna; dan
f.        Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 7 poin (b) tercamtum Lembaga Adat sebagai salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan. Definisi Lembaga Adat pada Pasal 1 ayat (15) Permendagri No. 5 Tahun 2007 yaitu:
“Lembaga adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang belaku.”
Sebagai Lembaga Adat,mempunyai tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 Pasal 10 yang berbunyi:
“Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah”
Adapun fungsi Lembaga Adat diatur pada Pasal 11 yaitu:
a.      Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b.      Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c.      Penciptaan hubungan yang demokratisdan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.
Merujuk pada Pasal 10 dan 11 Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat mempunyai tugas dan fungsi yang cukup penting di masyarakat selain sebagai pelestari adat istiadat juga berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
Pustaka acuan
Bambang Rustanto, 2015, Masyarakat Multi Kultur Indonesia, Bandung:Rosda Karya

TEORI KELOMPOK KUBE



TEORI KELOMPOK KUBE
Oleh Bambang Rustanto.
Kelompok menurut Fahrchild (1962: 133) dalam Sudjarwo (2011:1) diterjemakan dengan kata group diartikan secara harafia sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang mengadakan interaksi baik secara fisik maupun secara psikologi dengan konstan, atau juga sebagai satu kesatuan yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
Menurut Soekanto (2010:101) yang disebutkan sebagai kelompok sosial adalah himpunan manusia yang memenuhi persyaratan/ciri sebagai berikut:
1)  Ada kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan yang bersangkutan.
2)  Ada hubungan timbal balik antar aggota yang satu dengan anggota yang lainnya.
3)  Adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat, yang dapat berupa nasip yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama dan lain-lain.
4)  Berstruktur, berkaida dan mempunyai pola perilaku.
5)  Bersistem dan berproses.
Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kelompok tidak lepas dari unsur-unsur berupa keberadaan  dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian kelompok misalnya penonton sepak bola yang menjadi sekumpulan individu namun mereka tidak saling mengenal dan tidak melakukan interaksi. Kelompok dapat dibedakan menurut klasifikasinya, ada jenis kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok formal adalah sub-unit dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan menajemen. Kelompok informal hanya dapat terbentuk apabila lokasi fisik anggota-anggotanya, sifat pekerjaan dan jadwal kerja memungkinkan untuk terbentuknya kelompok. Oleh karena itu kelompok informal muncul dari kombinasi antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya. Pada umumnya fungsi kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sehingga setiap anggotanya relatif merasa puas. Selanjutnya Kartini Kartono dalam Sudrarwo (2011:6) menyebutkan fungsi kelompok sesuai dengan kondisi indonesia adalah sebagai berikut:
1)  Kelompok merupakan wadah dan ruang psikologis kepada semua anggotanya sehingga memiliki terhadap kelompoknya.
2)  Muncul kader yang menunjukan loyalitas dan kesetiakawanan sosial.
3)  Memberikan rasa amana kepada semua anggota.
4)  Adanya penghargaan melalui status dan eranan masing-masing anggotannya.
5)  Ada suatu tujuan tertentu dari kelompok.
6)  Kelompok dapat berperan sebagai wahana untuk mencapai tujuan.
7)  Anggota kelompok sebagai individu merasa sebagai organ dari kelompok.
Sebelum berbicara lebih banyak tentang manfaat kelompok lebih dalam, perlu untuk mengetahui keterbatasan kelompok sebagai media pemberdayaan. Dalam pembangunan masayarakat, kelompok yang tidak alami pembentukannya atau dibentuk oleh pihak luar dari masyarakat tersebut maka kelompok tersebut akan mudah bubar. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Surjadi (1989:173) bahwa mudah untuk membentuk kelompok tetapi lebih mudah lagi untuk gagal. Hal ini terbukti dari waktu ke waktu pada badan-badan pembangunan masyarakat yang bekerja dengan kelompok. Karena itu suatu kelompok mesti menemukan kebutuhan dan harapan anggota-anggotanya, kalau tidak pasti bubar. Selain itu bubarnya kelompok juga bisa disebabkan oleh kurannya pengetahuan, ketrampilan, dan bahan-bahan untuk bekerja dalam kelompok.
Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa untuk tetap mempertahankan kelompok maka setelah kelompok menemukan kebutuhan dan harapan anggotannya maka perlu pertolongan dari luar untuk mendampingi dan mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan oleh kelompok sehingga kelompok tersebut dapat berlangsung terus.
Pembentukan kelompok oleh pekerja sosial merupakan fase awal pemberdayaan. Artinya masyarakat miskin diberikan kebebasan untuk membentuk dan beraktifitas dalam kelompok yang diinginkan. Pembentukan kelompok menekankan pada prinsip kebersamaan demi mewujudkan semangat dan kegiatan kooperatif. Dalam kebersamaan, tiap-tiap anggota ikut bertanggung jawab, saling mempercayai dan saling melayani. Kondisi ini merupakan prasyarat yang penting didalam proses konsientisasi. Kelompok dapat juga digunakan sebagai alat bagi para anggota untuk mengembangkan aspirasi dan potensi mereka.
Pembentukan kelompok menyediakan suatu dasar (platform) bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok. Kohesi sosial akan terbentuk setelah diadakannya pertemuan rutin untuk membahas aktifitas kelompok dan permasalahannya. Adanya kedekatan dan mutual interest dari anggota kelompok membantu kelompok untuk membentuk semangat sukarela (volountary spirit). Kondisi ini akan membantu kelompok untuk mengurangi kerentanan individu dalam menghadapi “goncangan mendadak” dan kesengsaan. Akibat sinergestik dari ikatan kelompok ini nantinya akan membantu mengatasi masalah mereka.
Bagi para pengambil kebijakan dan para pekerja sosial pendamping program dilapangan sangat penting untuk melihat tingkat sebuah keberhasilan program yang menggunakan kelompok. Ada beberapa kekuatan kelompok yang bisa dijadikan dasar bagi para pelaksanaan program dan pendampingan dilapangan (Elfindri, 2008):
1)  Kelompok adalah salah satu media untuk mempersatukan masyarakat berbagai komunitas, karena dalam kelompok berbagai perbedaan dan penafsiran terhadap program bisa  dieliminir, maka dengan demikian para pelaksana dilapangan perlu membangun komunikasi dan membangun jaringan sesama kelompok yang ada didaerah sasaran.
2)  Kelompok-kelompok yang terdiri dari individu-individu sebagai bahagian dari anggota masyarakat yang kelompokan sebagai kelompok sasaran program.
3)  Kelompok merupakan representasi dari keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh anggotanya dalam melakukan perubahan dan perbaikan.
Salah satu pentingnya kelompok bagi pekerja sosial adalah menjadikan kelompok sebagai alat pencapaian tujuan karena kelompok merupakan sebuah kekuatan sosial yang dapat dijadikan sebagai alat perubahan ditengah masyarakat, oleh sebab itu kelompok sangat efektif untuk dijadikan media untuk mewujudkan sebuah gagasan, atau ide yang juga sekaligus alat untuk mengimplementasikan gagasan yang dikemas dalam bentuk program dan kegiatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan merupakan amanat Undang – Undang dasar Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Sosial RI (2011:11:30-31) menjelaskan bahwa arah dan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dalam usaha peningkatan pendapatan dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya dilaksanakan melalui media Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan berbagai kegiatan pendukung untuk mengembangkan KUBE tersebut.
Pemberdayaan sosial secara sederhana merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok maupun komunitas agar mampu menggunakan sumber-sumber bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Pemberdayaan juga menyangkut upaya yang bersifat politis agar individu, kelompok dan komunitas dapat terlibat dalam berbagai keputusan yang dapat mengontrol/mengendalikan kehidupan mereka. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan diantaranya melalui (1) Transfer pengetahuan dan ketrampilan, (2)Pemberian modal/barang, (3) Pelibatan dalam pengambilan keputusan, (4) Pelibatan dalam organisasi.
Karena itu pemberdayaan sosial oleh kementerian sosial diarahkan pada peningkatan kemampuan mereka dalam mencapai kondisi sejahtera (well being). Pemberdayaan sosial mengintegrasikan konsep sosial-ekonomi ditujukan untuk terciptannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak-hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Aspek ekonomi pada akhirnya hanya sebagai penunjang terciptanya kehidupan sosial keluarga masyarakat miskin yang bermatabat. Untuk mencapai hal itu maka penanggulangan masyarakat miskin dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai media pemberdayaan sosial. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembentukan KUBE  adalah pendekatan pekerjaan sosial dengan metode Social Group Work. Tipe kelompok sesuai pendekatan ini adalah kelompok bantu diri (Self Help Group) dengan pekerja sosial sebagai pendamping.
Secara Spesifik dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sebagai berikut:
1. Hakekat KUBE
KUBE adalah salah satu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pendampingan dalam merintis dan mengembangan usaha serta peningkatan keterampilan teknis anggota.
Keberadaan KUBE bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tengah‑tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi RTSM, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar anggota.
Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan.Dengan sistem KUBE, kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukan secara sendiri‑sendiri bisa dikembangkan menjadi usaha kelompok ataupun mendapatkan pendampingan berkelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha kesejahteraan sosial serta kemampuan berorganisasi.
Kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial dapat berupa: pengelolaan santunan hidup, luran Kesetiakawanan Sosial (IKS), arisan, pengajian, perkumpulan kematian, usaha simpan pinjam, pelayanan koperasi, usaha tolong menolong atau gotong royong, usaha pelayanan sosial untuk membantu orang tidak mampu, usaha‑usaha untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial di lingkungannya, dan usaha‑usaha kesetiakawanan sosial lainnya. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif (UEP) dapat berupa usaha dagang, jasa, pertanian, dan lain-­lain, sedangkan kegiatan yang bersifat penataan kelembagaan, seperti: pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan.
Melalui KUBE diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan berupaya menggali dan memanfaatkan sumber‑sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok dapat menumbuh kembangkan sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas.
KUBE dibentuk dan dilandasi oleh nilai filosofis "dari", "oleh" dan "untuk" masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUBE di manapun (desa atau kota) berasal dari dan berada di tengah‑tengah masyarakat. Pembentukan kelompok ini berasal dari ide masyarakat setempat, yang diharapkan dapat membantu penumbuhan potensi ekonomi lokal. Pengembangan usaha ini harus mempertimbangkan nilai dan norma budaya lokal, keberadaan sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan, serta kemampuan sumber daya manusia (anggota KUBE).
KUBE harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan semua potensi lokal.Kerjasama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kesetiakawanan sosial.Di dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan yang saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antar anggota sehingga memunculkan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial, yang berdampak pada hubungan dengan lingkungan eksternal kelompok.
2. Tujuan KUBE
Tujuan umum program pemberdayaan masyarakat miskin lewat KUBE adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melaui kegiatan yang dapat memberikan penghidupan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan keberfungsian sosial para anggota kelompok.
Tujuan khusus pelaksanaan KUBE, meliputi:
a.    Meningkatnya kernampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan‑kebutuhan hidup sehari‑hari;
b.   Meningkatnya kemampuan anggota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pengembangan usaha; serta
c.    Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dalam masyarakat.
3. Sasaran dan Kriteria
            KUBE didalam perjalanannya memiliki sasaran dan kriteria yang menjadi tujuan yang ingi dicapai.
                a.  Sasaran
Terdapat 2 mekanisme dalam penentuan sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu:
                    1) Mekanisme Rujukan Program:
§  Sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah mendapat pelayanan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan status graduasi ataupun transisi, dengan prioritas utama status transisi.
§  Sasaran Kepala Keluarga dalam satuan wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah menyelesaikan Program Pemberdayaan KAT dari Direktorat Pemberdayaan KAT (Purnabina KAT).
§  Sasaran purnabina lain, baik dari program Kementerian Sosial ataupun program lintas sektoral
§  Dimungkinkan juga sinergi antar program dimana sasaran bisa mendapatkan bantuan stimulan KUBE pada saat menerima program lain tersebut guna mempercepat capaian untuk mengantarkan sasaran keluar dari kerniskinan.
2) Mekanisme Non Rujukan Program:
§  Sasaran Kepala Keluarga yang tergolong Keluarga Sangat Miskin (RTSM), baik yang terdata maupun tidak terdata pada Basis Data Terpadu (BDT). Untuk menetapkan sasaran ini, diperlukan verifikasi untuk memastikan peserta terbebas dari kemungkinan salah sasaran (indusion error dan exdusion error) dengan mempedomani Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, baik berlokasi di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau‑pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan atau perbatasan antar Negara sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
§  Dimungkinkan juga dalam mekanisme non rujukan program, terdapat kasus khusus dimanamasyarakat dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan stimulan KUBE selama anggota memenuhi kriteria calon anggota yang diatur dalam juknis ini. Kasus khusus ini meliputi kondisi seperti pasca bencana alam, krisis ekonomi ataupun kondisi lain yang memerlukan bantuan stimulan KUBE mendesak.
b. Kriteria Calon Anggota KUBE
1)  Merupakan RTSM yang memenuhi kriteria miskin seperti dimaksudkan Kepmensos RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Pendataan Orang Tidak Mampu, serta telah dilakukan verifikasi untuk meminimalisir indusion error dan exclusion error.
2)  Khusus untuk sasaran Purnabina KAT adalah seluruh anggota komunitas yang telah     mendapatkan pemberdayaan KAT dari dan diusulkan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT.
3)  Khusus untuk sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang telah menyelesaikan keikutsertaan secara penuh melalui PKH, ataupun yang masih menerima program PKH guna mempercepat capaian untuk mengeluarkan dari kemiskinan.
4)  Diutamakan memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki embrio usaha ekonomi produktif atau usaha kecil.
5)  Memiliki kemauan untuk dapat bekerja secara berkelompok.
6)  Telah menikah dan memiliki keluarga serta masih dalam usia produktit.
4. Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab
Demi terwujudnya keterpaduan pelaksanaan program dan adanya pembagian tugas diantara pihak yang terkait dalam pelaksanaan KUBE, maka pembagian tugas dan tanggung jawab diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
a)   Kementerian Sosial
    Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dibawab Kementerian Sosial RI mempunyai tugas dan tanggung jawab:
§  Menetapkan kebijakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
§  Menyiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan.
§  Melakukan penentuan dan penetapan lokasi KUBE dan kriteria penerima bantuan KUBE.
§  Menyiapkan alokasi dana melalui APBN untuk bantuan UEP KUBE dan insentif bagi Pendamping KUBE.
§  Melaksanakan sosialisasi kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan
§  Melakukan rekrutmen dan diklat pendamping.
§  Menetapkan KUBE penerima bantuan stimulan melalui SK Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan/Perkotaan.
§  Melakukan transfer dana bantuan UEP ke rekening KUBE dan insentif bagi pendamping KUBE.
§  Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan dana stimulan bagi pengurus KUBE.
§  Melakukan transfer dana operasional untuk Dinas/Instansi sosial kabuputen/kota.
§  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
b) Dinas/Instansi Sosial Provinsi
§  Menerima tembusan usulan proposal KUBE dari Kabupaten/Kota
§  Melakukan supervisi pelaksanaan KUBE.
§  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUBE.
c)Pendamping
§  Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (Lampiran 4)
§  Melakukan verifikasi data calon penerima manfaat
§  Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan UEP dalam KUBE
§  Memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal
§  Mendampingi pembukaan rekening bank atas nama KUBE
§  Mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE
§  Memfasilitasi KUBE membuat laporan penggunaan dana
§  Mengajak, mengarahkan, dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif.
§  Memberikan informasi dan pengetahuannya kepada KUBE
§  Memotivasi KUBE dan anggotanya
§  Menjadi jembatan antara KUBE dan Dinas Sosial ataupun Dinas terkait lainya guna membangun kemitraan untuk pengembangan KUBE
§  Mendampingi dalam pertemuan wajib bulanan KUBE
§  Mencatatdan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala
§  Memberikan penilaian, saran dan masukan kepada KUBE
5. Tahapan Pelaksanaan KUBE
Untuk pelaksanaan setiap kohor, KUBE dilaksanakan secara berkesinambungan.Kegiatan diawali dengan Tahap Persiapan (TO), Tahap Pembentukan/Perintisan UEP (T1), dan Tahap Pengembangan UEP (T2), dan Tahap Kemitraan KUBE (T3).
Dalam setiap tahapan ini, ada kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana.
1.  Tahap Persiapan (TO)
     Kegiatan pada Tahap persiapan dapat dibagi kedalam dua tahap kegiatan, yaitu:
     Persiapan awal: Pada tahap awal kegiatan persiapan belum melibatkan pendamping. Sedangkan yang kedua adalah Persiapan lanjutan yaitu tahap dimana setelah pendamping  direkrut, diberi pelatihan, dan kontrak kerja pendamping, tahapan kegiatan persiapan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan bantuan pendamping
2. Tahap Pelaksanaan (T1-T3)
Kegiatan pada Tahap Perintisan UEP (T1) terdiri dari : (a) Pembuatan Rekening KUBE, (b) Penyaluran bantuan stimulan dan pencairan dana, (c) Perintisan UEP didampingi Pendamping, (d).Pengupayaan komplementaritas program (PKH, Raskin, KIP, dan KIS), (e).Bimbingan Teknis Lanjutan kepada Pendamping, (f). Bimbingan Teknis Lanjutan kepada KUBE. (g). Perternuan Wajib Bulanan, Pengumpulan IKS, Kas Kelompok, (h). Pemantauan dan Evaluasi
Sedangkan kegiatan Kegiatan pada Tahap Pengembangan UEP (T2) terdiri atas dua kegiata yaitu Pengembangan UEP didampingi Pendamping dan kegiatan bimbingan Teknis Lanjutan Pengembangan UEP kepada KUBE.Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dimungkinkan ada nya insentif tambahan bagi KUBE dan pendamping.Insentif bagi KUBE dapat diberikan berupa stimulan usaha maupun program‑program yang dapat bersumber dari Kementerian Sosial ataupun dari sumber      lainnya.Insentif bagi pendamping dapat diberikan kepada pendamping berprestasi untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas terhadap program.
3. Kegiatan pada Tahap Kemitraan KUBE (T3) terdiri dari Pengembangan Kemitraan KUBE didampingi pendamping selama enam bulan pertama. Kemitraan KUBE diharapkan bisa terjadi bahkan lebih awal dari T3.Terminasi/Ruju kan ke program lain.       Setelah KUBE mendapatkan pendampingan guna mengembangkan usaha dan juga menjalin kemitraan maka, dan diharapkan pada saat itu, KUBE sudah mampu berdikari, maka pendampingan terhadap KUBE tersebut dapat diterminasi, dan KUBE dirujuk untuk menjadi bagian dari program pemerintah lainnya, baik pusat ataupun daerah ataupun berusaha sendiri.
4.   Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi adalah hal yang sangaf penting,sehinggaharus dilaksanakan dalam setiaptahapan kegiatan yang dijalankan. Monitoring dilakukan terhadap proses pelaksanaan yang sedang berjalan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah sesuai rencana, sementara evaluasi dilakukan untuk mengukurapakah keluaran, hasil, dan tujuan dari program sudah tercapai. Untuk memudahkan proses input data dan analisis, maka Sistern Informasi Manajemen (SIM) berbasis internet diterapkan. Monitoring dilakukan secara berkala oleh pendamping menggunakan instrumen yang ada dalam Buku Catatan Pendamping cian dilaporkan dalam SIM di alamat (http://mis.kubepedia.info/). Selanjutnya Kementerian Sosial cq. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan/Perkotaan melakukan pernantauan setahun sekali.Dinas Sosial tedianya juga memantau perkembangan KUBE di daerahnya.
Pustaka acuan
Bambang Rustanto, 2015, Cara Menangani Kemiskinan, Bandung; Rosda karya