Selasa, 22 April 2014

SJSN



SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Oleh Bambang Rustanto
Bagian Ke-6 Mata Kuliah Sistem Perlindungan Sosial

Ø  Pasal 47
Dana jaminan sosial merupakan dana operasional. Dimana dana operasional tersebut adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. UU BPJS tidak memberikan pengaturan mengenai berapa besaran “dana operasional” yang dapat diambil dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannnya. UU BPJS tidak juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. “Dana Operasional” yang digunakan oleh BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial tentunya harus cukup pantas jumlahnya agar BPJS dapat bekerja secara optimal, tetapi tidak boleh berlebihan apalagi menjadi seperti kata pepatah “lebih besar pasak daripada tiang”.Besaran “dana operasional” harus dihitung dengan cermat, mengunakan ratio yang wajar sesuai dengan best practice penyelenggaraan program jaminan sosial.  Sehingga diperlukan kesesuaian antara dana yang dimiliki dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat yaitu dengan mempertimbangkan banyak aspek. Di dalam pasal 47 ini terdapat 5 aspek yang akan kami kaji lebih mendalam. Aspek Solvabilitas, yaitu kemampuan suatu lembaga untuk memenuhi semua kebutuhannya. Aspek kehati-hatian, yaitu suatu aspek yang menyatakan bahwa  dalam menjalankan fungsi dan kegiatan jaminan sosial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. Aspek keamanan dana, yaitu suatu aspek dimana dalam pengelolaan dana jaminan sosial  dikelola dan dikembangkan oleh Badan penyelenggaraan jaminan sosial dan di monitoring oleh suatu badan yang dinamakan dewan jaminan sosial nasional. Dan yang terakhir Aspek hasil yang memadai adalah aspek dimana hasil atau dana jaminan sosial tersebut mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan segala aspek lebih medalam agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Ø  Pasal 48
Dalam proses menjalankan program jaminan sosial sudah tentu ada suatu lembaga idenpenden yang berwenang dalam mengawasi proses penyaluran dana tersebut kepada masyarakat.  Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini berguna agar dana jaminan sosial yang bersifat sensitive ini dapat tersalurkan secara baik dan sampai kepada tangan masyarakat. Perlu   adanya tindak lanjut  terhadap terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi di dalam instansi tersebut, sehingga akan dilakukan  tindakan tegas dan  nyata dari pemerintah dalam  mengatasi masalah tersebut.

Ø  Pasal 49
Di dalam pasal ini berisi tentang pengelolaan dana oleh BPJS,  kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan governance BPJS sebagai badan hukum publik. BPJS harus dikelolan sesuai dengan prinsip-prinsip transparency, accountability and responsibility, responsiveness, independency, danfairness.  Ayat-ayat dalam pasal ini terutama ayat 3 dan 4 menyangkut kewajiban BPJS memberikan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan, dan informmasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan ke depan BPJS dikelola lebih transparan dan fair, sehingga publik dapat turut mengawasi kinerja BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 
Ø  Pasal 50
Dalam pasal ini Badan Penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial diwajibkan membentuk suatu cadangan teknis berdasarkan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku secara umum. Praktek atuaria ini berisi tentang pendanaan dan solvabilitas dana pensiun. Praktek aktuaria diharapkan dapat  memberi jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan Peserta pada saat pensiun atau Pihak Yang Berhak apabila Peserta meninggal dunia. Pendanaan Program Pensiun perlu diselenggarakan secara terarah dan terpadu. Dengan adanya perkembangan keadaan pe rekonomian di Indonesia dan perkembangan pemahaman terhadap pendanaan Dana Pensiun. Segala ketentuan umum, penanggung jawab, pendanaan, laporan dan pernyataan aktuaris , pembayaran, pengalihan dana beserta perubahan program telah lebih lanjut dibahas di keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia 510/KMK.06/2002. Keputusan pemerintah ini merupakan   perubahan dan perombakan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Peraturan ... - 2 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001. Pembentukan UUD ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi terkait dana pensiun. Walaupun disana-sini masih banyak kasus yang belum dapat terselesaikan dengan sempurna. pengaturan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan perlu disempurnakan secara terus menerus. Agar hal ini dapat mengatasi segala permasalahn yang terjadi di dalam masyarakat.
Ø  Pasal 51
Dalam Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.Istansi yang berwenang dalam proses pengawasan ini yaitu Dewan jaminan sosial nasioanal. Mengenai hak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan, dimaksudkan agar BPJS memperoleh umpan balik sebagai bahan untuk melakukan tindakan korektif memperbaiki penyelenggaraan program jaminan sosial. Perbaikan penyelenggaraan program akan memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik kepada peserta.Tentunya DJSN sendiri dituntut untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara objektif dan profesional untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial yang optimal dan berkelanjutan, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.
Daftar Pustaka
Pra SJSN-Askesos-Prosedur melalui http://www.jamsosindonesia/prasjsn/askeso/prosedur , 2012

PMKS



PENYANDANG MASALAH  KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh Bambang Rustanto
Bagian Ke-3 Mata Kuliah Sistem Perlindungan Sosial
PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.
1 . Anak Terlantar. Adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan :miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
2 . Anak Jalanan. Adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat umum.
3 . Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Adalah seorang wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
4 . Korban Tindak Kekerasan. Adalah seseorang yang terancam secara fisik maupun non fisik(psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.
5 . Penyandang Cacat. Adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis.
6 . Tuna Susila. Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
7 . Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan(BWBLK). Adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
8 . Komunitas Adat terpencil. Adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
9 . Korban Bencana Alam. Adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri(kecelakaan kerja).
10 . Korban Bencana Sosial atau Pengungsi. Adalah perorangan, keluarga atau  kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA
}  EDI SUHARTO –KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
}  JAMES MIGLEY – PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
}  JOHN PIERSON – SOCIAL EXLUSION IN SOCIAL WORK
}  UU SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
}  MENKO KESRA – PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




PROGRAM KELUARGA HARAPAN



PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Oleh Bambang Rustanto
Bagian Ke-8 Mata Kuliah Sistem Perlindungan Sosial
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Pelaksanan PKH yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target MDGs pada tahun 2015, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga setengahnya dari keadaan tahun 2000.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran RTSM. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price effect) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance effect) dan mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.
PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah sebagai berikut: (i) meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (ii) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (iii) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, dan iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.
RTSM peserta PKH menerima bantuan uang tunai yang besarnya mulai dari Rp. 660.000 hingga Rp. 2.200.000 untuk selama 6 tahun secara terus menerus. Penentuan pemberian bantuan tunai bersyarat selama enam tahun ini berdasarkan pengalaman pelaksanaan CCT di negara-negara lain di mana dibutuhkan waktu selama 5-6 tahun untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pada itu, dalam setiap periode tiga tahun dilakukan resertifikasi terhadap status kepesertaan RTSM. Apabila dalam periode 6 tahun mengikuti PKH ternyata RTSM masih berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk exit strategy PKH memerlukan koordinasi dengan program-program lain pada instansi sektoral lainnya.
Untuk mendukung PKH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Sosial telah membentuk Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Infomasi Manajemen PKH berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping PKH, yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat. Pada umumnya, para Pekerja Sosial pendamping PKH ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan ada beberapa berkualifikasi sarjana strata 2. Tugas utama para Pekerja Sosial Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM peserta PKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Ketentuan Penerima Bantuan
Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PKH. Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta PKH adalah kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan, dan  pendidikan. Kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan, RTSM/RTM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun KSM yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah KSM yang memiliki Ibu Hamil/Nifas, anak balita, anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar. Protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH terdiri dari:
1.        Bagi Ibu Hamil/Nifas, peserta PKH  mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.    Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan pertama, sekali pada usia kehamilan 3 bulan kedua, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan tablet suplemen Fe.
b.    Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
c.    Ibu Nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan.
2.        Bagi peserta PKH mempunyai anak balita (0-6 tahun), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.    Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
b.    Usia 0-11 bulan melakukan imunisasi komplit (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
c.    Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali setahun: Februari dan Agustus),
d.    Usia 12-59 bulan mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan.
e.    Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnua dan atau mengikuti  Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila di lokasi/Posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.
Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memathui persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak usia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wutsha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun/pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakan program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.
Peran Pemberi pelayanan Kesehatan dalam PKH
Program keluarga harapan bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH (yaitu ibu hamil, ibu nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan mendukung pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).
Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan, seperti berikut:
1. Puskesmas. Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED).
2. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.
3. Polindes dan Poskedes. Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir; maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.
4. Posyandu. Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penhyuluhan kesehatan.
5. Bidan Praktek. Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan.
Hak dan kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
1.        Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya dibiayai dari sumber program JPKMM/Askeskin di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin.
2.        Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan
a. Menetapkan jadwal kunjungan
Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH adalah sebagai berikut:
-       Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta PKH kesehatan dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan/pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
}  EDI SUHARTO –KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
}  JAMES MIGLEY – PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
}  JOHN PIERSON – SOCIAL EXLUSION IN SOCIAL WORK
}  UU SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
}  MENKO KESRA – PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT