Senin, 18 Mei 2015

KARTU SAKTI JOKOWI




.1 Kartu Indonesia Sehat (KIS).
KIS (Kartu Indonesia Sehat) adalah kartu yang memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.
“KIS hanya kartunya, dan tidak akan menggantikan JKN. Bahkan para anggota JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit, salah satunya edukasi.” kata Menteri Kesehatan, Nila Moeloek.
Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun, anak dari keluarga miskin bisa langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat tanpa harus mendaftar lagi.
Pada tahap pertama sampai akhir 2014 itu, KIS akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.
Terkait dengan biaya premi KIS, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher mengatakan, untuk saat ini biaya premi di Kartu Indonesia Sehat sama dengan JKN.
“Sama untuk preminya karena sementara ini memakai anggaran 2014,” ujar Akmal. Karena itu, biaya untuk menanggung mereka yang ikut dalam KIS tidak berubah sampai akhir 2014. “Sesuai anggaran,” ujar beliau. Biaya premi yang dibayarkan masyarakat di JKN akan sama dengan KIS. JKN terbagi dalam tiga kelas, yakni Kelas 1 dengan harga Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500. “Jadi, sementara akan sama,” kata dia. Masyarakat akan membayar harga sesuai kelas mana dan kesanggupan mereka membayar premi per bulan.
Bagaimana cara menggunakannya? Ternyata sangat mudah, pemilik kartu hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat sedang berobat di puskemas dan rumah sakit.
2 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014. Kini, para pemilik Kartu Perlindungan Sosial diminta untuk menukarkan kartunya dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta sim card (kartu HP) yang berisi uang elektronik. Jika KPS hilang atau rusak, bawa identitas lain dan surat keterangan dari kepala desa/lurah saat penukaran.
“KKS adalah pengganti KPS, berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu,” bunyi penjelasan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi pengawas kartu sakti ini.
Setiap kepala keluarga akan mendapat KKS dan 1 SIM card untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan Keluarga Sejahtera (KKS). Setiap keluarga mendapat dana Rp 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Nantinya, warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.

.3 Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis. Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja. Penerima kartu ini hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Pintar ke pihak sekolah dan balai-balai latihan.
KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah karena data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM).
KIP akan didistribusikan secara bertahap di 18 lokasi kabupaten/kota di Indonesia. Lokasi tersebut adalah Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, dan Pematang Siantar.
.4 Kartu Asistensi Disabilitas
Kartu asistensi disabilitas adalah kartu yang ditujukan kepada para penyandang difabel agar mampu membantu memenuhi kebutuhan baik pengobatan dll.Pada setiap bulanya para pemegang kartu difabel diberi bantuan sebesar tiga ratus ribu rupiah dan bisa diambil empat bulan sekali di kantor pos.
Program ini sudah terealisasikan dari bulan Mei. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, untuk tahun pertama ini, pemerintah memberikan kartu ASPDB kepada 22.000 penyandang disabilitas berat di Indonesia. Mereka termasuk dari 6,7 juta penyandang cacat di Indonesia berdasarkan data Bappenas. Khusus di Jakarta Utara, kartu ASPDB diberikan kepada 363 penyandang disabilitas berat, di mana 12 di antaranya berada di Kelurahan Penjaringan. Pada awal peluncuran oleh Presiden Joko Widodo di Manokwari, Papua Barat, pada Senin (11/5) kartu ASPDB ini pertama kali diberikan kepada 52 penyandang disabilitas di Manokwari.





A.     Perbedaan KIS dan BPJS
Presiden Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam membuktikan janji-janji pada rakyat saat kampanye. hal ini nampaknya bukan hanya isapan jempol belaka. Jokowi menjawab hal itu dengan menluncurkan tiga kartu sekaligus. Hal ini memang digadang gadang oleh pak jokowi yang akan ia jadikan terobosan andalannya dalam masa pemerintahannya. Pemerintah dengan serius membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Senin (03/11/2014). Diharapkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan dapat terpenuhi melalui kartu tersebut. Namun, banyak yang menyangka, KIS merupakan pengganti dari kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), padahal beda. Perbedaan tersebut memang masih awam bagi masyarakat indonesia, maklum saja ini adalah program baru dan masih banyak yang belum megetahui perbedaan tersebut, nah kali ini kami akan mencoba memberikan informasi terkait dengan pengertian dari ketiga kartu tersebut, terutama untuk Kartu indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan KIS.
Pada awalnya ini memang menjadi bahan perbincangan oleh para pengamat politik indonesia, dengan pertanyaan apakah ini tidak akan tumpang tindih antara kebijakan BPJS dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan tidak hanya itu memang sempat berhembus kabar ditakutkan nantinya kebijakan ini akan menjadi lahan korup bagi para koruptor dengan membuat daftar ganda ataupun dengan cara yang lainnya.
Namun dengan persiapan yang matang dan pemantapan strategi dari pemerintahan Jokowi hal ini coba dipatahkan dengan tanpa ragu meluncurkan produk baru yang mengawali perjalanan pemerintahan Presiden Jokowidodo, dan untuk mengenal lebih dekat seperti apa kebijakan ini, inilah penjelasan dari berbagai tokoh yang memberikan keterangannya.
Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah program sementara BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut.
Sebelumnya, yang mendapatkan KIS, sementara ini adalah pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan jalur pelayanan KIS sama dengan peserta PBI atau Jamkesmas. Peserta lebih dahulu dilayani di Puskesmas tempat peserta terdaftar, kemudian jika menurut dokter perlu perawatan lebih lanjut akan dirujuk ke RS yang ditunjuk, kecuali Gawat Darurat bisa langsung ke RS.
Jadi jelas, bahwa BPJS merupakan nama institusi penyelenggara program KIS.

B.     Pro dan Kontra Kartu Sakti Jokowi
Senin (13/11/14) pemerintah Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan tiga kartu 'sakti'. Yaitu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Baru diluncurkan, tapi program ini sudah mengundang pro dan kontra. Antara lain, mengenai payung hukumnya. Mengingat, peluncurannya terkesan mendadak dan terburu-buru.
Seperti disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat ini masih dalam proses menyiapkan payung hukum untuk program perlindungan sosial tersebut. “Nantinya payung hukum untuk KIS, KIP, dan KKS dapat berbentuk instruksi presiden (inpres) atau keputusan presiden (keppres)” ,ujar beliau.
Pakar hukum tata negara Margarito  menyarankan Jokowi segera menangguhkan program KIS, KIP dan KKS yang telah diluncurkan pada (3/11/14). Karena tiga kartu itu tidak memiliki payung hukum yang jelas. Margarito menjelaskan, program Jokowi itu digulirkan tanpa mengacu pada program yang tertera di APBN. Atas dasar itu, pelaksanaan KIS dan KIP harusnya ditangguhkan untuk terhindar dari masalah pada kemudian hari.
Tidak adanya prosedur persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atas peluncuran 3 Kartu Sakti presiden Jokowi mengundang sejumlh pertanyaan dan kritikan pedas. Tak sedikit yang mempertanyakan dari mana biaya dari tiga kartu yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketua Komisi IX, Dede Yusuf mengatakan pemerintah harus mendapat persetujuan dari DPR bila ingin membuat dasar hukum bagi program jaminan sosial baru serupa BPJS yang diberi nama KIS. Apakah Undang undang BPJS dicabut dulu atau membuat undang undang baru.
Dede mengatakan saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selama undang-undang yang sudah ada itu belum dicabut atau direvisi, maka KIS diasumsikan sebagai produk dari BPJS dengan penyempurnaan. Karena itu, untuk mendapatkan informasi detail mengenai KIS, Komisi IX DPR merencanakan mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
DPR adalah salah satu sumber pengkritik kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini. Menurut Ruhut, kalangan DPR mestinya instropeksi diri karena kartu itu memang harus direalisasikan.
Tapi Imam Nasef, peneliti pada Divisi Kajian Hukum Tata Negara SIGMA, menilai penerbitan KIS, KKS, dan KIP oleh Presiden Jokowi telah mengabaikan konstitusi. Menurutnya kebijakan itu tak memiliki dasar hukum. Menurut Imam sangat tabu dan tidak mungkin suatu tindakan dilakukan lebih dulu ketimbang dasar hukumnya. Sebab itu bisa saja membuat tindakan atau kebijakan Presiden melanggar hukum. “Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sangat jelas menyebutkan, maka konsekuensinya seluruh tindakan pemerintah wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tindakan menerbitkan KIS, KIP dan KKS, itu harus memiliki dasar hukum,” ujar beliau.
Tapi Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan program itu sudah punya dasar hukum. Sebab KIS hanyalah program Jaminan Kesehatan Nasional yang diperbaiki. "Yang berubah nama kartunya, dan cakupan serta manfaatnya diperluas.
Kepala Badan P‎endidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan dasar hukum program itu sama dengan JKN, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 soal Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 soal BPJS, dan UUD 45 pasal 34.



DAFTAR PUSTAKA
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/07/nemtei-prokontra-kartu-sakti-jokowi-apa-payung-hukumnya
http://www.republika.co.id/
Liputan6.com
simomot.com

ANAK DENGAN DISABILITAS



a.      Pengertian Anak Dengan Kedisabilitasan
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai pelayanan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat, dan penyandang cacat fisik dan mental. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 6 menyebutkan bahwa hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

b.     Permasalahan Anak Dengan Kedisabilitasan
1.      Masalah Internal
a)    Menyangkut keadaan jasmani
Kecacatan yang diderita seseorang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau gerakan yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari ( activity daily living )
b)      Menyangkut Kejiwaan
Akibat kecacatan dapat menganggu kejiwaan/mental seseorang, sehingga seseorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai dirinya terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimistis, labil, sulit untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Keadaan seperti ini sangat merugikan, khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara manusia.
c)      Masalah Pendidikan
Karena kecacatn fisiknya hal ini sering menimbulkan kesulitan khususnya pada anak umur sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus baik dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulian ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah, kesulitan mempergunakan alat-alat sekolah, maupun fasilitas umum lainnya.
d)      Masalah Ekonomi
Masalah ekonomi sosial tergambar dengan adanya kehidupan penyandang cacat tubuh yang pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya pendapatan.Tingkat produktifitas yang rendah karena kelemahan jasmaniah maupun rohaniah hingga tidak memiliki keterampilan kerja (produksi) serta adanya hambatan di dalam struktur kejiwaan, sehingga melaksanakan fungsi sosialnya.
e)      Masalah Penampilan Peranan Sosial
1)      Ketidakmampuan hubungan antar perorangan (interpersonal relationship)
2)      Ketidakmapuan di dalam mengambil peranan di dalam kegiatan sosial/kelompok(parrtisipasi sosial)
3)      Kecanggungan hubungan antar manusia di masyarakat (human relation)
4)      Ketidakmampuan di dalam mengambil peranan/di dalam kegiatan sosial/kelompok
5)      Ketidakmampuan di dalam saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu kelompok sosial (interkasi sosial)
2.      Masalah Eksternal
a)    Masalah Keluarga
Keluarga yang mempunyai anak penyandang cacat tubuh, ayah dan ibunya ada yang merasa malu. Akibatnya penyandang cacat tidak dimasukkan sekolah, tidak boleh bergaul dan bermain dengan teman sebaya, kurang mendapatkan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh anak-anak pada umumnya, sehingga anak tersebut tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya. Selanjutnya penyandang cacat tubuh menjadi beben keluarganya.
b)      Masalah Masyarakat
Masyarakat yang memeiliki warga penyandang cacat tubuh akan turut terganggu kehidupannya, selama penyandang cacat tersebut belum dapat berdiri sendiri dan selalu mengantungkan  dirinya pada orang lain.
Apabila dipandang dari segi ekonomi, sejak seseorang terutama yang telah dewasa menjadi cacat tubuh, masyarakat mengalami kerugian ganda, yaitu kehilangan anggota yang produktif dan bertambah anggota yang konsumtif, yaang berarti menambah beban berat bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu usaha-usaha rehabilitasi yang dapat merubah penyandang cacat tubuh dari kondisi konsumtif menjadi produktif. Disamping itu masih ada sikap dan anggapan sebagian anggota masyarakat yang kurang begitu menguntungkan bagi penyandang cacat tubuh, yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :
1)      Masih adanya sikap yang ragu-ragu terhadap kemampuan (potensi) penyandang cacat tubuh.
2)      Masih adanya sikap masa bodoh di sementara lapisan masyarakat terhadap permasalahan penyandang cacat tubuh.
3)      Belum meluasnya partisipasi masyarakat di dalam menangani permaslahan penyandang cacat tubuh.
4)      Masih lemahnya sementara organisasi sosial yang bergeraka di bidang kecacatan di dalam melaksanakan operasinya.
5)      Masih ada anggapan masyarakat bahwa tenaga kerja penyandang cacat tubuh kurang potensial dibanding tenaga kerja tidak cacat
6)      Pengguna jasa tenaga kerja penyandang cacat tubuh umumnya belum menyediakan kemudahan/sarana bantu yang diperlukan bagi tenaga kerja penyandang cacat tubuh.
7)      Program pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi vokasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menjangkau seluruh populasi penyandang cacat tubuh.
8)      Masih sangat terbatasnya aksesibilitas bagi kemandirian dalam bekerja, seperti penyediaan perumahan, transportasi dan jenis pekerjaan tertentu yang sesuai dengan jenis kecacatan serta fasilitas umumnya.
3.      Kelompok Bermain
1)      Sulit menemukan kelompok bermain
2)      Membentuk kelompok khusus yang cenderung menutup diri
3)      Antar kelompok berkompetisi secara negatif
4.          Pelayanan Umum
Sarana umum, seperti : sekolah, rumah sakit, perkantoran, tempat rekreasi, perhotelan, kantor pos, terminal, telepon umum, bank dan tempat lain belum memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat tubuh.

c.       Kebutuhan Anak Dengan Kedisabilitasan
Dengan adanya permaslahan tersebut diatas perlu diberikan perhatian khusus kepada penyandang cacat tubuh yang sedang berkembang dengan memenuhi kebutuhan penyandang cacat tubuh dari segi :
1)      Perkembangan penyandang cacat tubuh sebagai individu
Sebagai penyandang cacat tubuh yang hidup dalam masyarakat yang komplek, ia memerlukan suatu lingkungan aman dan memberikan kasih sayang, pengakuan dan penerimaan. Ia sebagai individu mengalami hambatan namun masih mempunyai kemampuan-kemampuan yang dapat dikembangkan, terutama di dalam perkembangan emosionalnya dimana emosi merupakan kebutuhan yang sama dengan anak-anak yang tidak cacat.
2)      Perkembangan penyandang cacat tubuh sebagai makhlik sosial
Sejak penyandang cacat dilahirkan telah disadarkan bahwa ia adalah makhluk sosial, kelangsungan hidupnya tergantung pada orang di sekelilingnya, kebutuhan rasa aman dan kasih sayang merupaka hal utama, hal ini dialami oleh penyandang cacat tubuh dan kebutuhan ini makin lama makin bertambah seiring dengan perkembangan usia anak-anak. Jika kebutuhan tersebut mula-mula hanya ditujukan kepada orang tuanya, lama kelamaan ia membutuhkan teman bermain. Ia membutuhkan pengakuan, dihargai dan diterima oleh teman-temannya dan akhirnya timbul keinginan akan status sosial yang layak di dalam kelompok/masyarakat. Apabila perkembangan ini mengalami hambatan sebagai akibat dari kecacatan, maka hal ini akan berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak.
3)       Perkembangan cacat tubuh dalam keluarga
Karena ketidaktahuan keluarga dalam penanganan penyandang cacat maka dibutuhkan suatu organisasi persatuan orang tua dan keluarga penyandang cacat.
4)      Perkembangan cacat tubuh dalam masyarakat
Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa penyandang cacat tubuh mempunyai kesamaan kesempatan dengan melibatkan penyandang cacat tubuh dalam organisasi kemasyarakatan.Disamping itu masyarakat juga perlu diberikan bimbingan agar muncul kepedulian, partisipasi dan tanggung jawab dalam penanganan penyandang cacat.
5)      Pelayanan umum
Fasilitas untuk penyandang cacat di tempat umum hampir tidak ada. Contohnya : Jalur khusus bagi pengguna kursi roda, toilet bagi pengguna kursi roda, tempat wudhu bagi pengguna kruck, boks telepon khusus bagi pengguna kursi roda.
d.      Ciri-Ciri Penyandang Disabilitas

Menurut Permensos Nomor 8 tahun 2012 ciri-ciri penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari, dan tidak mampu memecahkan masalah secara memadai, yang terbagi menjadi :
                                   i.          Penyandang disabilitas fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh.
                                 ii.          Penyandang disabilitas mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang  lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
                                iii.          Penyandang Cacat Fisik dan Mental, yaitu  individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya.
e.    Klasifikasi Disabilitas
1)      Disabilitas fisik
Disabilitas fisik dibagi menjadi 3 yaitu :
a)      Disabilitas daksa
Disabilitas daksa adalah kondisi seseorang yang mengalami kalainan fisik atau cacat tubuh, yang mencakup kalainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak (Suparno, 2007).
b)      Disabilitas netra
Seseorang dikatakan penyandang disabilitas netra apabila ia mempunyai kelainan pada indera penglihatan, sehingga menghambat di dalam melaksanakan fungsi sosialnya, terlebih bila tidak dipersiapkan secara khusus baik dirinya maupun lingkungannya.
c)      Disabilitas rungu wicara
Anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya.
2)      Disabilitas mental
                                       i.      Definisi disabilitas mental
Disabilitas mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata sebagaimana diukur oleh tes intelegensi yang dilaksanakan secara individual.Untuk diklasifikasikan sebagai orang yang mengalami disabilitas mental, fungsi sosial dan intelektualnya harus rusak (lemah). Disabilitas mental dilihat sebagai suatu kondisi kronis dan tidak dapat diubah yang dimulai sebelum usia 18 tahun dan mengacu pada keberfungsian intelektual umum di bawah rata-rata yang secara bersamaan disertai kekurangan dalam tingkah laku adaptif, dan dimanifestasikan selama periode perkembangan.Menurut Kemis dan Ati Rosnawati (2013: 10), disabilitas mental adalah kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum dibawah rata-rata dan kelainan yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif.
Adapun klasifikasi disabilitas mental yaitu :
(i)     Klasifikasi disabilitas mental
Disabilitas mental terdiri dari dua jenis, yaitu :
(a)      Mental retardasi
Mental retardasi adalah seseorang yang mengalami suatu kelainan yang diakibatkan oleh perubahan pertumbuhan dan perkembangan fungsi intelektual yang terjadi pada masa bayi dalam kandungan atau masa kanak-kanak yang diakibatkan faktor organik biologis atau faktor fungsional.
(b)   Psikotik
Seseorang yg mengalami gangguan serius karena penyebab organik biologis maupun fungsional yang mengganggu daya nilai realitas, sehingga dengan demikian individu yang bersangkutan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhambat fungsi sosialnya.
(c)    Disabilitas fisik dan mental (ganda)
Disabilitas fisik dan mental atau biasa diistilahkan menjadi disabilitas ganda adalah gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara serta sekaligus mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/ wajar.
f.        Faktor Penyebab Disabilitas
1)        Disabilitas fisik
a)      Disabilitas daksa
(i)      Masa prenatal
(a)      Anoxia prenatal, disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi.
(b)     Gangguan metabolisme pada ibu.
(c)      Kromosom, gen yang tidak sempurna.
(d)     Pembelahan sel telur, sperma yang kualitasnya buruk.
(ii)    Masa natal
(a)    Kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang
atau pinggul ibu terlalu kecil
(b)   Pendarahan pada otak saat kelahiran
(c)    Kelahiran premature
(d)   Gangguan pada plasenta yang dapat mengurangi oksigen sehingga mengakibatkan terjadinya anorexia.
(iii)         Masa perkembangan
a)      Faktor penyakit : meningitis, radang otak
b)      Faktor kecelakaan
c)      Pertumbuhan tubuh/ tulang yang tidak sempurna.
2)        Disabilitas netra
a)    Masa prenatal
(i)        Akibat penyakit campak Jerman. Jika menyerang ibu yang sedang hamil 1-3 bulan, besar kemungkinan bayinya lahir dalam keadaan disabilitas netra.
(ii)    Akibat penyakit syphilis, bayi yang ada dalam kandungan  kemungkinan terlahir dengan keadaan disabilitas netra.
(iii)   Akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan/ zat kimia, sinar laser, minuman keras yg mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada bagian mata.
(iv)  Infeksi virus rubella, toxoplasmosis.
(v)    Malnutrisi berat pada tahap embrional minggu ke3 sampai ke8.
b)      Masa Natal
(i)      Kerusakan mata atau syaraf mata pada saat proses
kelahiran. Terjadi karena proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat (vakum).
(ii)      Ibu menderita penyakit kelamin, sehingga kuman menular pada bayi saat kelahiran.
(iii)     Retrolenta Fibroplasia yang disebabkan karena bayi lahir sebelum waktunya, sehingga diberikan konsentrasi oksigen yang tinggi dalam inkubator.
c)      Masa Perkembangan
(i)        Kekurangan vitamin A.
(ii)      Diabetes melitus, menyebabkan kelainan retina.
(iii)     Darah tinggi: pandangan rangkap/kabur.
(iv)    Stroke: kerusakan syaraf mata.
(v)      Radang kantung air mata, radang kelenjar kelopak mata, hemangiona, retinoblastoma, efek obat/ zat kimiawi.
3)      Disabilitas rungu wicara
a)    Masa prenatal
(i)        Salah satu dari orang tua penderita merupakan pembawa sifat abnormal.
(ii)      Ibu yang sedang mengandung mengalami sakit pada masa 3 bulan pertama kehamilan, yaitu pada masa pembentukan ruang telinga.
(iii)     Keracunan obat-obatan.
b)      Masa natal
(i)      Kesulitan pada saat melahirkan, sehingga harus dibantu oleh beberapa alat.
(ii)      Kelahiran prematur.
c)      Masa perkembangan
(i)      Ketulian karena terjadinya infeksi, difteri, dan morbili.
(ii)     Karena kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat pendengaran bagian dalam.
4)      Disabilitas mental
a)      Masa prenatal
(i)        Infeksi rubella (cacar Jerman), rubella telah menggantikan sifilis sebagai penyebab utama disabilitas mental yang disebabkan oleh infeksi maternal.
(ii)      Penyakit inklusi sitomegalik, orang dengan disabilitas mental dari penyakit ini seringkali memiliki klasifikasi cerebral, mikrosefalus, atau hidrosefalus.
(iii)     Sifilis pada wanita hamil merupakan penyebab utama berbagai perubahan neuropatologis pada keturunannya, termasuk disabilitas mental.
(iv)    Toxoplasmosis, dapat ditransmisikan dari ibu kepada janinnya.
(v)      Herpes simpleks, dapat ditransmisikan transplasental, walaupun cara yang paling sering adalah selama kelahiran.
(vi)    Gejala putus zat pada bayi adalah iritabilitas, hipertonia, tremor, muntah, tangisan dengan nada tinggi, dan kelainan pola tidur.

b)      Masa natal
Disebabkan oleh kejadian yang terjadi saat kelahiran adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak nafas, dan lahir prematur.
c)      Masa perkembangan
Penyakit-penyakit akibat infeksi misalnya meningitis (peradangan pada selaput otak) dan problema nutrisi (kekurangan gizi, misalnya kekurangan protein yang diderita bayi dan awal masa kanak-kanak), cedera kepala yang disebabkan karena kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan disabilitas mental.
5)      Disabilitas fisik dan mental (ganda)
a)    Masa prenatal
(i)   Ketidaknormalan kromosom komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan
(ii)      Ketidakcocokan Rh
(iii)     Infeksi pada ibu yang kekurangan gizi pada saat sedang mengadung, serta terlalu banyak mengonsumsi obat dan alkohol.
b)      Masa natal
(i)      Kelahiran prematur dan kekurangan oksigen
(ii)    Terdapat luka pada otak saat kelahiran.
c)      Masa perkembangan
(i)      Kepala mengalami kecelakaan kendaraan, jatuh, dan mendapat pukulan atau siksaan.
(ii)    Tidak dirawat dangan baik, keracunan makanan atau penyakit tertentu yang sama, sehingga dapat berpengaruh tehadap otak.
Daftar Pustaka
Adi Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Rafika Aditama.
Asngari, 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia. Bogor : IPB Press.
Bambang Rustanto. 2002. Metode Partisipatori Assesment dan Rencana Tindak Dalam Pengembangan Masyarakat. STKS Bandung : KOPMA STKS.
Dwi Heru Sukoco. 1993. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya.  Bandung: KOPMA STKS
Ife, Jim & Frank  Tesoirero. 2005. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisas (Jilid 3). Jogjakarta: Pustaka Pelajar
Isbandi Rukminto Adi. 2008. Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat
       sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rajawali
Maratmo. 1998. Pelaksanaan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Dengan Pendekatan Pengembangan Masyarakat. Surakarta : PT. RBM
Kemis dan Ati Rosnawati. 2013. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
       Tunagrahita. Jakarta : Luxima
Mardikanto. 1993. Penyuluhan Pembangunan. Surakarta : UNS Press
Materi Kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kedisabilitasan, Dosen Dra.Enung Hurupah,M.Pd
Pedoman Praktikum III Praktek pekerjaan Sosial Makro Aras Komunitas dan Kebijakan
Peraturan Menteri Sosial No.8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Profil Desa Tanjungsari, Kecamatan Pondok Salam. Kabupaten Purwakarta. Tahun 2014.
Pusat Penyuluhan Sosial.2001. Standard Umum Penyuluhan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI.
Pusat Penyuluhan Sosial.2008. Materi Penyuluhan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial.  Jakarta: Departemen Sosial RI.
Slamet, K. 1998. Manual RBM tentang Prevensi Deteksi Dini dan Rehabilitasi Penyandang Cacat. Solo : YPAC.  
Soerjono Soekanto. 2007. Sosisologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Suparno, dkk. 2007. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Direktorat
       Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah