Jumat, 27 Maret 2015

PMKS DAN PSKS

PMKS DAN PSKS
2.1     Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012, Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
Saat ini terdapat 26 jenis PMKS sebagai berikut :
2.1.1 Anak Balita Terlantar
         Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada didalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2.1.2 Anak Terlantar
         Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

2.1.3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum
         Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.




2.1.4 Anak Jalanan
         Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

2.1.5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
         Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

2.1.6 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
         Adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

2.1.7 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
         Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

2.1.8 Lanjut Usia Telantar
         Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) yahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.




2.1.9 Penyandang Disabilitas
         Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

2.1.10 Tuna Susila
           Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

2.1.11 Gelandangan
           Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

2.1.12 Pengemis
           Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

2.1.13 Pemulung
           Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-padar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

2.1.14 Kelompok Minoritas
       Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

2.1.15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
           Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai keputusan pengadilan dan mengalami hambatan utnuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

2.1.16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
           Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan utnuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

2.1.17 Korban Penyalahgunaan NAPZA
           Adalah sesorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

2.1.18 Korban Trafficking
           Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

2.1.19 Korban Tindak Kekerasan
           Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

2.1.20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
           Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

2.1.21 Korban Bencana Alam
           Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oelh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

2.1.22 Korban Bencana Sosial
           Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas mesayarakat, dan teror.

2.1.23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
           Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi  kebutuhan pokok sehari-hari.

2.1.24 Fakir Miskin
           Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memnuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2.1.25 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
           Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antar suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.



2.1.26 Komunitas Adat Terpencil
           Adalah  kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

2.2    Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
       Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
       Saat ini terdapat 12 jenis PSKS sebagai berikut :
2.2.1 Pekerja Sosial Profesional
         Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melaui pendidikan , pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial utnuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2.2.2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
         Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.

2.2.3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
         Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

2.2.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
         Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelengaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.


2.2.5 Karang Taruna
         Adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasa kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

2.2.6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
         Adalah suatu lembaga/organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

2.2.7 Keluarga Pioner
         Adalah keluarga yang mapu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

2.2.8  Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
         Adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

2.2.9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
         Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

2.2.10 Penyuluh Sosial
                           2.2.10.1 Penyuluh Sosial Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

                                    2.2.10.2 Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

            2.2.11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
           Adalah tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

2.2.12 Dunia Usaha
           Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.


2.3       Undang-undang tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
                 Dasar Hukum atau Undang-undang mengenai PMKS dan PSKS diatur dalam :
1.        Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2.        Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.
3.        Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4.        Peraturan Menteri Sosial Nomor  08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.        

MASYARAKAT DAN KEMISKINAN

MASYARAKAT DAN KEMISKINAN

A.       Tinjauan Tentang Masyarakat
1.      Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli:
a.       Selo Soemardjan
Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
b.      Paul B.Horton& C. Hunt
Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
c.       Gillin&Gillin
Masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.
d.      Peter L.Berger
Masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa, keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu, dalam jangka waktu yang lama, dimana di dalamnya terjadi interaksi social serta menghasilkan kebudayaan tertentu.

           
2.      Ciri-ciri masyarakat
Dalam proses terbentuknya suatu masyarakat, terdapat beberapa ciri dan syarat didalamnya, diantaranya :
a.       Sekumpulan orang
b.      Adanya interaksi social
c.       Hidup bersama di suatu wilayah
d.      Memiliki kebudayaan
e.       Terdapat tujuan hidup yang sama

B.       Tinjauan Tentang Kemiskinan
1.      Pengertian
Dalam Soejono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan Piven dan Swanson dalam Suharto (2009:15) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial.
Sedangkan Suharto (2009:16) mengakatan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Sehingga kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan studi SMERU, Suharto (2006:132) menunjukkan Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:
a.       Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
b.      Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
c.       Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)
d.      Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air)
e.       Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dana set), maupun massal (rendahnya modal social, ketiadaan fasilitas umum)
f.        Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan
g.       Ketiadaan akses terhadap kehidupan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
h.       Keriadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan social dari Negara dan masyarakat)
i.         Keterlibatan dalam kegiatan social masyarakat.

2.      Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh factor tunggal namun disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Secara konseptual, kemiskinan disebabkan oleh 4 faktor :
a.       Factor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologisnya sendiri. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
b.      Factor social. Hal ini terkait dengan lingkungan social yang membuat seseorang menjadi miskin. Diskriminasi dalam lingkungan social, seperti usia, etnis, gender dan lain sebagainya.
c.       Factor kultural. Hal ini terkait dengan kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Ini menunjuk pada konsep kemiskina cultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan dengan kebiasaan hidup. Contohnya, sikap-sikap negative, seperti malas, menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa usaha, dan kurang menghormati etos kerja. Hal ini sering di temukan pada orang miskin.
d.      Factor structural. Hal ini terkait dengan struktur sistem yang tidak adil, tidak sensitive, sehingga meyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, dalam penerapan system ekonomi yang sangat memengaruhi kehidupan orang banyak. Penerapan ekonomi neoliberalisme di Indonesia menyebabkan para petani, nelayan, dan para pekerja sector informal terjerat kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing.

Kemudian, david cox (2004:1-6) membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi:
a.       Kemsikinan yang diakibatkan globalisasi. Hal ini berkaitan dengan persaingan antar negara yang merupakan prasyarat globalisasi itu sendiri.
b.      Kemsikinan yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan hakekat pembangunan yang dilaksanakan. Terjadi perbedaan antara kemiskinan perdesaan dan perkotaan.
c.       Kemiskinan social. Hal ini berkaitan dengan kondisi social yang tidak menguntungkan seperti diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang menyebabkan mereka mengalami kemiskinan.
d.      Kemiskinan konsekuesial. Hal initerkait dengan kejadian-kejadian atau factor-factor eksternal yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan dia miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

3.      Kategori Kemiskinan
Suharto (2005:18) mengemukakan bahwa secara konseptual pekerjaan social memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multi dimensional, yang bermatra ekonomi-social dan individual-structural. Berdasarkan persfektif ini, ada 3 kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan social, yaitu:
a.       Kelompok yang paling miskin (destitute)
Kelompok ini secara absolute memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan social.
b.      Kelompokmiskin (poor)
Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relative memiliki akses terhadap pelayanan social dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
c.       Kelompok rentan (vulnerable)
Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relative lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin.





4.      Indikator Kemiskinan
Indikator nasional dalam menghitung jumlah yang dikategorikan miskin ditentkan oleh standard garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskian dilakukan dengan cara menetapkan nilai standard kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standar minimum ini digunakan unuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.
Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Seperti menurut Indonesian Nutrition Network (2003:2), ukuran kemiskinan dan pedesaan dibedakan dalam besarnya pendapatan yang diperoleh dalam bentuk uang sebagai berikut, Rp 96.956 untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk pedesaan. Kemudian Departemen Sosial menyebutkan berdasarkan indicator BPS, garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp150.000 per bulan.
Indikator tersebut sudah merupakan standar yang dapat digunakan untuk mengamati dan mengobservasi keluarga miskin, dan dari indicator tersebut dapat dijadikan pedoman berhak dan tidaknya seseorang ataupun keluarga untuk mendapatkan layanan banntuan dari pemerintah.
Ada berbagai tolak ukur yang dikembangkan dalam menentukan suatu standard garis kemiskinan oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (2005) dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin, yaitu:
Penghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standart Badan Pusat Statistik (BPS) perwilayah provinsi dan kabupaten/kota;
a.       Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial);
b.      Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun)
c.       Tidak mampu membiaya pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit;
d.      Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya;
e.       Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup;
f.        Tinggal di rumah tidak layak huni;
g.       Kesulitan memperoleh air bersih.

Selanjutnya BPS dalam menentukan standar garis kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar minimum, baik untuk makanan  dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup layak, yaitu apabila penduduk dalam pengeluarannya tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari di tambah pemenuhan kebutuhan pokok minimun non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya, maka dikategorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1.800 kalori per hari dikategorikan fakir miskin.
BPS dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu :
a.       Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang;
b.      Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuta dari tanah/bambu/ /kayu murahan;
c.       Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester;
d.      Tidak memiliki fasilitas bung air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
e.       Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
f.        Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
g.       Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
h.       Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam/ satu kali dalam seminggu;
i.         Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
j.        Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
k.      Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik;
l.         Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan;
m.     Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD;
n.       Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

C.       Pendekatan dalam Penanganan Kemiskinan
Berbagai studi tentang kemiskinan telah dilakukan dan berdasarkan pengertian-pengertian tentang kemiskinan di atas maka lahirlah berbagai pendekatan mengenai kemiskinan. Pendekatan kemiskinan yang dikembangkan melalui studi Antropologi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a.       Pendekatan kebudayaan (Oscar Lewis dalam Saifuddin, 2011; 92-93); yang berpandangan bahwa banyak perilaku “menyimpang” dari orang miskin adalah normatif dan ditransmisikan melalui sosialisasi. Kebudayaan kemiskinan ini merupakan cara hidup yang khas yang dikembangkan oleh stratum terbawah masyarakat kapitalistik dalam upaya merespons kondisi deprivasi ekonomi yang senjang. Sekali kebudayaan kemiskinan itu terwujud, maka kebudayaan tersebut cenderung menjadi mantap dari generasi ke generasi karena efeknya kepada anak-anak. Selanjutnya orang miskin semakin jauh dari partisipasi dan integrasi ke dalam masyarakat yang semakin luas. Orang miskin dipandang sebagai satuan sosial yang tegas batas-batasnya, yang menyandang suatu kebudayaan kemiskinan yang khas, yang berbeda dari masyarakat lain di luar lingkungannya.
b.      Pendekatan struktural (Charles Valentine dalam Saifuddin 2011; 93-94); memandang orang miskin sebagai sub-masyarakat yang tertekan oleh kekuatan dari luar yang bersifat eksploitatif. Orang miskin adalah sub masyarakat yang khas secara struktural, dan kehidupan mereka secara situasional berbeda dari lapiran-lapisan sosial lainnya. Tekanan-tekanan struktural seperti politik dan ekonomi yang mengakibatkan sejumlah orang dalam populasi terdorong ke posisi yang tidak menguntungkan.
c.       Pendekatan Prosesual (Nancy Scheper-Hughes dalam Saifuddin, 2011;95-96); menempatkan manusia sebagai subyek yang mampu berpikir, aktif, inovatif, dan bahkan manipulatif dalam menanggapi dan menghadapi lingkungannya, dengan demikian orang miskin dapat menampilkan diri mereka sebagaimana adanya. Melalui pendekatan prosesual kita dapat memahami mengapa suatu kelompok orang miskin yang sebelumnya seolah pasif dan pasrah kepada keadaan mendadak menjadi beringas dan bertindak kekerasan, atau sebaliknya suatu kelompok orang miskin yang lebih taktis dalam bertindak, terutama pada masa kampanye pemilihan umum  atau pemilihan kepala daerah.  
Pendekatan lain yang dikembangkan oleh Charles Zastrow dalam Edi Suharto (2011;73-74),  membaginya dalam dua pendekatan yaitu :
a.       Kemiskinan absolut, yaitu  masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.
b.      Kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi tetap masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Masalah kemiskinan juga dapat menghambat proses pengembangan suatu negara. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menghilangkan kemiskinan yang ada disuatu negara tersebut. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya kemiskinan itu belum dapat dihilangkan seutuhnya, tapi yang lebih tepatnya adalah mengurangi terjadinya kemiskinan pada setiap negara. Untuk dapat mengurangi kemiskinan tersebut berikut ini ada beberapa cara yang dapat pemerintah lakukan dalam mengurangi kemiskinan, yaitu :
a.       Diadakan pelatihan atau kursus agar warga negaranya punya keterampilan dan bisa memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.
b.      Diadakan pendidikan yang benar-benar bebas biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan yang baik agar semua warga bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas sehingga dapat pula mengurangi jumlah warga negara yang berpendidikan rendah.
c.       Memfasilitasi usaha kecil menengah, agar warga yang mempunyai UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai serta bisa merekrut warga lain untuk dipekerjakan. Dengan begitu pengangguran diharapkan bisa berkurang.
d.      Infrastruktur di daerah-daerah diperbaiki agar akses ke tempat lain bisa lebih mudah dan juga murah,denagn begitu warga miskin diharapkan bisa mencari pekerjaan di daerah-daerah lain dengan mudah.



















A.       Kesimpulan
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat berkaitan langsung dengan sistem kemasyarakatan secara menyeluruh. Hal ini pun mengharuskan penanganan yang dilakukan pun menyeluruh. Kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang umum terjadi di setiap Negara, termasuk di Indonesia sendiri. Kemiskinan yang terjadi pun memiliki jumlah yang cukup besar dan memprihatinkan. Dalam hal ini pun pemerintah dan juga masyarakat harus berperan aktif dalam menanganinya termasuk dalam pelaksanaan setiap program yang telah dibuat.

B.       Saran
Berdasarkan kesipulan di atas,maka saran kami dalam permasalahan ini adlah sebagai berikut
1.      Sebagai mahasiswa sendiri, kita perlu menganalisa permasalahan kemiskinan dalam semua aspek.
2.      Sebagai pemerintah sendiri harus benar-benar memberikan serta melaksanakan penanganan terhadap kemiskinan dengan baik. Dalam arti segala program yang telah dibuat harus segera diterapkan.
3.      Sebagai masyarakat juga harus benar-benar ikut serta dalam menangani masalah kemiskinan ini dengan mensukseskan setiap program pemerintah yang ada.