Sabtu, 31 Agustus 2013

TOPIK DAN ETIKA PENELITIAN



TOPIK DAN ETIKA PENELITIAN KUALITATIF
BAB I
PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang Penulisan
Metode penelitian kualitatif mulai diperkenalkan pada tahun 1990, pada masa itu para peneliti lebih-lebih peneliti muda lebih terfokus pada metode ini. Kecendrungan adanya “pandangan lebih” terhadap setiap hal yang baru, turut mendorong asumsi sebagian besar peneliti bahwa metode ini lebih “mentereng” dari metode yang lain pada masa itu.
Pada masa awal perkembangannya, metode penelitian kualitatif mendapat cukup banyak tentangan dari para peneliti kuantitatif yang lebih dulu telah mapan, hal ini disebabkan mereka berasumsi metode ini tidak sistematis, sangat individual, dan kurang ilmiah, namun secara pelan-pelan metode ini dapat diterima.
Metode kualitatif digunakan untuk meneliti dimana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil peneliti lebih mendalam dan bermakna. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses peneliti lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.
Metode ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif

1.2        Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk :
1.      Memahami mengenai pengertian Penelitian Kualitatif
2.      Memahami tentang Topik yang dapat dipilih dalam Penelitian Kualitatif
3.      Memahami tentang Etika dalam Penelitian Kualitatif.

1.3        Pokok Bahasan
Makalah ini akan membahas mengenai :
1.      Pengertian Penelitian Kualitatif
2.      Topik dalam Penelitian Kualitatif
3.      Etika dalam Penelittian Kualitatif








BAB II
PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Penelitian Kualitatif
Metode penelitian kualitatif berkembang disebabkan oleh terjadinya perubahan paradigma terhadap suatu realitas atau fenomena, dimana sebelumnya paradigma positivisme (yang mengembangkan metode kuantitatif) memandang realitas sosial sebagai tunggal, statis dan konkret. Kemudian timbul paradigma lain yaitu post positivisme yang mengembangkan metode penelitian kualitatif dan melihat realitas sosial sebagai holistik, utuh, komplek, dinamis dan penuh makna.
Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.
Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.
Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat mempekuat data primer.

2.2    Topik dalam Penelitian Kualitatif
Pemilihan topik penelitian, merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Fokus penelitian muncul dari tinjauan pustaka secara ekstensif, anjuran rekan, peneliti atau pembimbing, serta dapat pula  dikembangkan melalui pengalaman yang nyata. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik penelitian adalah sebagai berikut :
1.      Feasible, jumlah subjek dapat ditetapkan dan ruang lingkup penelitian difokuskan pada masalah yang detail. Penelitian kualitatif dapat dilaksanakna dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.
2.      Interesting, topik penelitian yang diambil harus menarik. Agar menarik minat pembaca dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan sosial.
3.      Reference, dalam memilih topik penelitian sebaiknya melihat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah topik tersebut sudah pernah dikaji atau belum. Sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya.
4.      Ethical, penelitian tersebut tidak boleh merugikan subjek dan objek yang diteliti, karena sifat penelitian yang deskriptif dan setting penelitian yang hanya berupa studi lapangan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Peneliti juga tidak melakukan intervensi terhadap sistem yang berjalan. Meskipun demikian apabila ada mahasiswa atau peneliti yang ingin memilih topik yang sedang meresakan masyarakat, inipun tidak menjadi masalah untuk dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Yang terpenting adalah mahasiswa atau peneliti tetap mengikuti prosedur yang ada, serta telah mendapatkan izin dari otoritas setempat.
5.      Relevant, topik yang diangkat akan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan

2.3    Etika dalam Penelitian Kualitatif
Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (consent form).
Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian. Penelitian Kualitatif sangat menjunjung kode etik penelitian, dimana identitas partisipan hanya ditulis menggunakan kode atau inisial.
Pada awal proses penelitian, peneliti melakukan proses informed consent untuk mengevaluasi kesediaan partisipan dalam berpartisipasi selama penelitian (Streubert & Carpenter, 2003). Tujuan informed consent adalah memudahkan partisipan dalam memutuskan kesediaannya mengikuti proses penelitian.  Informed consent berisi penjelasan singkat meliputi tujuan penelitian, prosedur penelitian, lamanya keterlibatan partisipan, dan hak-hak partisipan. Berikut ini beberapa uraian mengenai  isi Informed consent  :
a.       Penjelasan tujuan penelitian, partisipan diberikan penjelasan yang dapat dimengerti mengenai tujuan dan manfaat penelitian, prosedur dan teknik yang dilakukan selama proses penelitian.
b.      Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan
c.       Penjelasan manfaat potensial, manfaat dapat dijelaskan kepada partisipan sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh partisipan untuk mengikuti penelitian
d.      Persetujuan bahwa partisipan  menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkaitan dengan proses penelitian
e.       Persetujuan bahwa partisipan dapat mengundurkan diri kapan saja, peneliti tidak dapat memaksa atau membujuk partisipan untuk mengikuti penelitian yang betentangan dengan keinginannya
f.        Jaminan anonimitas dan kerahasiaan, partisipan diyakinkan bahwa semua hasil tidak akan dihubungkan dengan mereka dan cerita mereka akan dirahasiakan.











BAB III
PENUTUP

3.1        Kesimpulan
Topik penelitian kualitatif sebaiknya mengambarkan tentang masalah apa yang akan  diteliti. Dalam penetapan topik, dapat dirumuskan dari hasil temuan yang telah ada (mengembangkan penelitian sebelumnya) atau berupa masalah yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Serta peneliti diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian. Misalnya, apakah topik penelitian tersebut memungkinkan untuk diteliti ?
Kemudian dalam etika penelitian kualitatif, seorang peneliti dituntut untuk mengikuti beberapa prosedur yang sudah ada, antara lain adalah :
a.       Mendapat persetujuan klien (informan) untuk melakukan wawancara
b.      Merahasiakan identitas klien (informan)
c.       Menyampaikan hal-hal yang terkait dengan wawancara (penelitian) tersebut, dll

TUGAS LAPANGAN STUDI GENDER



PROGRAM KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA

TUGAS LAPANGAN

(Semester gasal/ganjil/ 2013-2014)
Bobot Studi: 3 sks

Sinopsis:

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai kendala yang dihadapi  perempuan dalam praktek  mewujudkan  kesetaraan dan keadilan.  Konperensi Beijing yang diadakan tahun 1995 pernah mengidentifikasi
berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan  dalam 12 critical areas of concern[1].  Namun di luar 12 permasalahan kritis itu masih ada berbagai bidang permasalahan lain yang lebih khusus Untuk perkuliahan ini  dipilih beberapa critical areas yang menonjol untuk dibicarakan dan didiskusikan oleh para mahasiswa. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kuliah lapangan berupa magang di NGO perempuan yang dipilihnya sendiri. Kemudian mereka diminta untuk membuat laporan hasil magang dan melakukan analisis terhadap hasil magangnya itu.  Untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan perempuan, tersebut mahasiswa dituntut untuk memahami berbagai konsep dan kerangka pemikiran yang telah terekam dalam kepustakaan kajian wanita dan mampu menerapkan berbagai alat analisis gender dalam menyusun dan mengevaluasi program pembangunan bagi pemberdayaan perempuan.

Pengajar:
  1. Shelly Adelina, M.Si   ( SA) (koordinator)
  2. Dr. Bambang Rustanto, M.Hum   (BR)
  3. Ratna Batara Munti, M.Si  (RBM)
Teknik Pengajaran:
·              cara belajar aktif
·              concurrent block placement (magang di LSM/Instansi Pemerintah sementara waktu, yaitu kehadiran 6-12 jam dalam seminggu selama 2 bulan). Sistem evaluasi: unsur yang dinilai adalah partisipasi aktif mahasiswa, kemampuan untuk menganalisis permasalahan di lapangan berdasarkan teori yang didapat, yang ditulisakan melalui laporan kegiatan di lapangan.

Tujuan Instruksional Umum
a.              mengembangkan kepekaan mahasiswa dalam melihat dan menghayati masalah yang dihadapi perempuan
b.              mahasiswa dapat menunjukkan keahliannya sebagai calon magister kajian wanita dalam bentuk:
-         kemampuan melakukan kontak dan menjalin hubungan dengan LSM dan client
-         kemampuan mendeskripsikan masalah
-         kemampuan menggali dan menganalisis data
c.              mahasiswa memiliki kemampuan membuat pencatatan dan pelaporan tentang deskripsi kegiatan, dan studi
    kasus (membuat catatan kasus, proses dan analisis kasus tersebut)



[1] 12 critical areas of concerns: (1) perempuan dan kemiskinan, (2) pendidikan dan pelatihan perempuan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) perempuan dan konflik bersenjata, (6) perempuan dan ekonomi, (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, (8) mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan, (9) hak-hak asasi perempuan, (10) perempuan dan media, (11) perempuan dan lingkungan hidup, (12) dan anak-anak perempuan  (Forum komunikasi LSM untuk Perempuan dan APIK, Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing, Persamaan Pembangunan Perdamaian, 1997)

STRUKTUR MASYARAKAT MAJEMUK




STRUKTUR MASYARAKAT MAJEMUK
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kultur (budaya) beraneka ragam. Bahkan, Indonesia (Parsudi Suparlan) tegas dimasukkan ke dalam kategori plural society atau masyarakat majemuk dengan sejumlah dimensi negatifnya. Kultur yang beraneka ragam (multikultur) oleh kolonial Belanda direkayasa sedemikian rupa (ironisnya dilanjutkan oleh elit-elit politik lokal dan nasional) guna menjamin posisi kekuasaan. Masyarakat dibelah menurut kategori suku, agama, ras, dan golongan jadilah masyarakat majemuk. Pembelahan dilakukan dengan cara melakukan permanensi atas perbedaan lalu membenturkan satu sama lain. Hingga kini, efek pembelahan masih terasa bahkan banyak meledak dalam rentetan panjang konflik horisontal di Indonesia.

1.2    Rumusan Masalah

a.    Pengertian Masyarakat Majemuk
b.    Kategori & Karakteristik Masyarakat Majemuk
c.    Ciri-ciri & Sifat Masyarakat Majemuk
d.    Faktor yang menyebabkan Kemajemukan Masyarakat
e.    Peran Pekerja Sosial dalam Masyarakat Majemuk








1.3    Tujuan Penulisan

Di dalam praktek pekerjaan sosial yang memfokuskan pada Struktur Masyarakat Majemuk,yang harus benar-benar di pahami adalah segala bentuk indikator mengenai hal tersebut. Maka dari itu, kami sebagai calon pekerja sosial harus dapat memahami hal-hal yang telah disebut di atas,agar dalam langkah-langkah pertolongan kami pada masyarakat tidak



















BAB 2
PEMBAHASAN

2.1       Pengertian

            John Sydenham Furnivall termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk (plural society). Masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.
            Studi Furnivall saat itu dikhususkan pada masyarakat yang mengalami tindak kolonial barat seperti Burma, India, ataupun Indonesia. Mengenai fakta plural society ini, Furnivall menulis dalam salah satu studinya mengenai Burma:

In Burma, as in Java, probably the first thing that strikes the visitor is the medley of peoples ---European, Chinese, Indian, and native. It is in the strictest sense a medley, for they mix but do not combine. Each group holds by its own religion, its own culture and language, its own ideas and ways. As individuals they meet, but only in the market-place, in buying and selling. There is a plural society, with different sections of the community living side by side but separately, within the same political unit. Even in the economic sphere there is a division of labour along racial lines.

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power.
Di dalam kenyataan, kedua variabel kerap berhimpitan sehingga menambah kompleksitas masalah. Dalam masyarakat India misalnya, kemajemukan budaya terbentuk dari anutan penduduk atas sejumlah agama besar yaitu Hindu, Islam, Kristen, dan Sikh. Kendati kini mulai memudar, dalam masyarakat Hindu, berlaku kasta dan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran agama. Di dalam masyarakat yang menganut agama Islam, kasta tidak berlaku dan situasi masyarakat lebih egaliter. Kemajemukan budaya tersebut merambah pada kemajemukan sosial. Kasta di dalam masyarakat Hindu menciptakan kelas-kelas dan status-status sosial, sementara pelapisan kelas dan status tersebut berjalan secara berbeda di dalam masyarakat India yang Islam. Terjadi perbedaan penafsiran tajam antara kedua elemen masyarakat India tersebut. Masing-masing masyarakat memerlukan space atau wilayah untuk mengimplementasikan keyakinan budaya dan sosial yang berbeda. Friksi tajam ini berkulminasi dalam pemisahanan India (Hindu), Pakistan (Islam, di barat India), dan Bangladesh (Islam, di timur India) sejak 1948 lewat fasilitasi Inggris.

Pengamatannya atas Burma yang ia samakan dengan Jawa, Furnivall menyatakan masyarakat majemuk terpisah menurut garis budaya yang spesifik, di mana kelompok-kelompok di dalam unit politik menganut budaya yang berbeda. Kelompok yang satu berbaur dengan kelompok lainnya tetapi masing-masing tidak saling mengkombinasikan budayanya. Kelompok-kelompok masyarakat berbeda tersebut saling bertemu dalam kegiatan sehari-hari (semisal di pasar), tetapi masing-masing mempraktekkan budayanya masing-masing. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang berasal dari etnis berbeda, sehingga kerap memperdengarkan percakapan dalam aneka bahasa: Jawa, Batak, Padang, Madura, Sunda, dan lain-lain. Pedagang pun terkotak berdasarkan komoditas yang didagangkan misalnya pedagang Minang di bagian pakaian, pedagang Batak di kelontong/grosir, pedagang Jawa di sayur-mayur dan bahan mentah, pedagang Madura di lapak ikan, pedagang Banten di los daging, dan seterusnya.

Parsudi Suparlan memberi catatan tentang masyarakat majemuk ini. Dalam tulisannya Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, Suparlan menulis:

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti sukubangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jatidiri.

2.2       Kategori & Karakteristik Masyarakat Majemuk

            Masyarakat majemuk adalah suatu keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan kebudayaan yang berbeda – beda yang melebur dan membentuk satu kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita – cita yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut pengertian tersebut masyarakat majemuk dibedakan atas tiga kategori yaitu :
§  Kemajemukan sturuktural, dominasi politik dipegang oleh suatu kelompok tertentu.
§  Kemajemukan sosial, suatu keadaan dimana hak dan kewajiban tersebar secara merata diantara kelompok sosial yang ada.
§  Kemajemukan budaya, seluruh warga masyarakat merupan bagian dari publik tanpa memperhatikan identifikasi yang ideal maupun yang nyata.

Pierre L. van den Berghe menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk, sebagai berikut:
  1. terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain,
  2. memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer,
  3. kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
  4. secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain,
  5. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, serta
  6. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain


2.3       Ciri-ciri & Sifat Masyarakat Majemuk

            Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu:

1. Horizontal
Ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan suku-bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan - perbedaan kedaerahan.

2. Vertical
Struktur masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan - perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah ( stratifikasi social ) yang cukup dalam.

gambaran masyarakat Indonesia pada zaman Hindia-Belanda yaitu :
Ø  Dalam kehidupan politik , tidak adanya kehendak bersama (common will).
Ø  Hal tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi yang tidak ada permintaan social yang di hayati oleh masyarakat ( Common Social Demand )
Ø  Hal itu menjadikan perbedaan karakter pada masyarakat yang homogeneous yaitu ekonomi majemuk ( plural Economy ) dan ekonomi tunggal ( Unitary Economy ).
Sedangkan Sifat – sifat masyarakat mejemuk menurut Pierre L.Van den Berghe, yaitu :

1.    Adanya segmentasi dalam kelompok – kelompok dengan kebudayaan yang berbeda.
2.    Strukur sosialnya terbagi kedalam lembaga yang non komplementer.
3.    Konsensus antar anggota kurang dikembangkan.
4.    Sering timbul konflik.
5.    Integrasinya tidak secara sukarela tetapi dengan paksaan.
6.    Adanya dominasi politik


2.4       Faktor penyebab Masyarakat Majemuk

            Tidak dipungkiri, Indonesia negara dengan kultur beraneka ragam. Bahkan, Indonesia (Parsudi Suparlan) tegas dimasukkan ke dalam kategori plural society atau masyarakat majemuk dengan sejumlah dimensi negatifnya. Kultur yang beraneka ragam (multikultur) oleh kolonial Belanda direkayasa sedemikian rupa (ironisnya dilanjutkan oleh elit-elit politik lokal dan nasional) guna menjamin posisi kekuasaan. Masyarakat dibelah menurut kategori suku, agama, ras, dan golongan: Jadilah masyarakat majemuk.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi.
1.      Keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih tiga ribu pulau yang terserak di sepanjang equator kurang lebih tiga ribu mil dari timur ke barat, dan seribu mil dari utara selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas sukubangsa di Indonesia.
Ketika nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini mula-mula sekali datang secara bergelombang sebagai emigran daru daerah yang kita kenal sebagai daerah Tiongkok Selatan pada kira-kira dua ribu tahun sebelum masehi, keadaan geografik serupa itu telah memaksa mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Isolasi geografik demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan-kesatuan sukubangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan-kesatuan sukubangsa yang lain. Setiap kesatuan sukubangsa terdiri atas sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka sebagai suatu jenis tersendiri.  Dengan perkecualian yang sangat kecil, satuan-satuan sosial itu mengembangkan dan akhirnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih dari itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang seringkali didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat.
Tentang berapa jumlah sukubangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih kurang tiga ratus sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda.
Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan adat istiadat yang tidak sama. Lebih dari sekedar menyebutkan banyaknya sukubangsa di Indonesia, Skinner menggambarkan juga perbandingan besarnya sukubangsa-sukubangsa tersebut. Beberapa sukubangsa yang paling besar sebagaimana disebut oleh Skinner adalah Jawa, Sunda, Madura, Mingangkabau, dan Bugis. Kemudian ada beberapa sukubangsa yang lain yang cukup besar,  yaitu Bali, Batak Toba, dan Sumbawa.

Buku Statistik Hindia Belanda menggambarkan prosentasi sukubangsa di Indonesia pada tahun 1930, sebagai berikut.
1.      Jawa : 47.02 %
2.      Sunda : 14,53 %
3.      Madura : 7,28 %
4.      Minangkabau : 3,36 %
5.      Bugis : 2,59 %
6.      Batak : 2,04 %
7.      Bali : 1,88 %
8.      Betawi: 1,66 %
9.      Melayu: 1,61 %
10.   Banjar : 1,52 %
11.   Aceh: 1,41 %
12.   Palembang: 1,30 %
13.   Sasak: 1,12 %
14.   Dayak: 1,10 %
15.   Makasar: 1,09 %
16.   Toraja: 0,94 %
17.   lainnya : 9,54 %.
Walaupun angka tersebut dibuat pada waktu yang telah sangat lampau, tetapi melihat angka kelahiran, angka kematian, atau angka pertumbuhan penduduk, mungkin hal tersebut masih dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini.
Mengikuti pengertian sukubangsa yang dikemukakan oleh para ahli antropologi, Dr. Nasikun menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu sukubangsa di Indonesia, dan berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, dan berdasarkan perkiraan tambahan penduduk golongan Tionghoa 3 %, serta dengan mengingat kurang lebih 100.000 orang Tionghoa kembali ke Tiongkok selama tahun 1959 dan 1960, diperkirakan jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia pada tahun 1961 sebanyak 2,45 juta orang, sementara penduduk pribumi waktu itu diperkirakan 90.882 juta orang. Walaupun jumlah orang Tionghoa sangat kecil dibandingkan dengan penduduk pribumi, tetapi mengingat kedudukan mereka yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, mereka sangat mempengaruhi hubungan mereka dengan sukubangsa-sukubangsa yang lain (yang secara keseluruhan disebut pribumi).
2.      Faktor kedua  yaitu faktor geografis, menyebabkan pluralitas masayarakat Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, sehingga  sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.
Telah sejak lama masyarakat Indonesia memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing. Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia adalah agama Hindu dan Budha dari India sejak kurang lebih empat ratus tahun sebelum masehi.
Hinduisme dan Budhaisme pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersama-sama dengan kebudayan asli yang telah hidup dan berkembang lebih dulu. Namun, pengaruh Hindu dan Budaha terutama dirasakan di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Pengaruh kebudayaan Islam mulai memasuki masyarakat Indonesia sejak abad ke-13, akan tetapi baru benar-benar mengalami proses penyebaran yang luas pada abad ke-15.  Pengaruh Islam sangat kuat terutama pada daerah-daerah di mana Hindu dan Budha tidak tertanam cukup kuat. Karena keadaan yang demikian, cara beragama yang sinkretik sangat terasakan, kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme bercampur dengan kepercayaan agama Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh reformasi agama Islam yang memasuki Indonesia pada permulaan abad ke-17 dan terutama akhir abad ke-19 ternyata tidak berhasil mengubah keadaan tersebut, kecuali memperkuat pengaruh agama Islam di daerah-daerah yang sebelumnya memang telah merupakan daerah pengaruh agama Islam. Sementara itu, Bali masih tetap merupakan daerah  agama Hindu.
Pengaruh kebudayaan Barat mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan Bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16.  Kedatangan mereka ke Indonesia tertarik oleh kekayaan rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku, suatu jenis barang dagangan yang sedang laku keras di Eropa pada waktu itu.
Kegiatan missionaris yang menyertai kegiatan perdagangan mereka, dengan segera berhasil menanamkan pengaruh agama Katholik di daerah tersebut. Ketika bangsa Belanda berhasil mendesak bangsa Portugis ke luar dari daerah-daerah tersebut pada kira-kira tahun 1600-an, maka pengaruh agama Katholik pun segera digantikan pula oleh pengaruh agama Kristen Protestan. Namun demikian, sikap bangsa Belanda yang lebih lunak di dalam soal agama apabila dibandingkan dengan bangsa Portugis, telah mengakibatkan pengaruh agama Kristen Protestan hanya mampu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya tidak cukup kuat dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu.
Hasil fina dari semua pengaruh kebudayaan tersebut kita jumpai dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Di luar Jawa, hasilnya kita lihat pada timbulnya golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah yang strategis di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah pedalaman-pedalaman, dan golongan Kristen (Katholik dan Protestan) di daerah-daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli, dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah; serta golongan Hindu Bali (Hindu Dharma) terutama di Bali.
Di Pulau Jawa dijumpai golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah pantai Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat, golongan Islam konservatif-tradisional di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan Kristen yang tersebar di hampir setiap daerah perkotaan Jawa.

3.      Faktor ketiga, iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara, telah mengakibatkan pluralitas regional. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis yang berbeda, yakni daerah pertanian basah (wet rice cultivation) yang terutama banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, serta daerah ladang (shifting cultivation) yang banyak dijumpai di luar Jawa.



2.5       Peran Pekerja Sosial pada Masyarakat Multikultur

            Peran Pekerja Sosial dalam Masyarakat Multikultur menurut pendapat Jim Ife (1995:117-127) yang membahas mengenai peran-peran pekerjaan sosial meliputi :

a. Peran Fasilitator

            Peranan fasilitator mengandung tujuan untuk memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat kelompok sasaran atau klien agar mereka dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya, antara lain:

  1. Animasi sosial, yang bertujuan untuk mengaktifkan semangat, kekuatan, kemampuan sasaran yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam bentuk suatu kegiatan bersama, sedangkan dalam kondisi ini seorang pekerja sosial harus memiliki antusiasme yang tinggi yang dapat menciptakan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah direncakan bersama klien atau kelompok sasaran. Antusiasme ini dapat diikat dengan komitmen bersama-sama kelompok sasaran.
  2. Mediasi dan negosiasi, peran ini dapat dimanfaatkan untuk meredam dan menyelesaikan ketika terjadi konflik internal maupun eksternal pada kelompok sasaran. Seorang pekerja sosial dalam hal ini harus bersikap netral tanpa memihak satu kelompok tertentu.
  3. Support, peran ini berarti memberikan dukungan moril kepada kelompok sasaran untuk terlibat dalam struktur organisasi dan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung dimasa datang .
  4. Pembangunan Konsensus, peran ini meliputi upaya-upaya yang menitik beratkan pada tujuan bersama, mengidentifikasikan kepentinggan bersama dan upaya-upaya pemberian bantuan bagi pencapaian konsensus yang dapat diterima semua masyarakat.
  5. Memfasilitasi Kelompok, peranan ini akan melibatkan peranan fasilitatif dengan kelompok, bisa sebagai ketua kelompok atau bisa juga sebagai anggota kelompok.

b. Peran Edukasi

            Peran ini melibatkan peran aktif pekerja sosial didalam proses pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam konteks ini dapat diwujudkan berupa pelatihan-pelatihan ketrampilan, misalnya: pelatihan tatacara pengambilan keputusan, pelatihan agenda rapat atau mengelola rapat, pelatihan administrasi surat-menyurat dan pelatihan pemanfaatan waktu luang yang mereka miliki.

  1. Peningkatan Kesadaran, peran ini berarti membantu orang untuk mengembangkan pandangan tentang suatu alternatif atau beberapa alternatif dalam tataran kepentingan personal dan politis.
    Memberikan Informasi, peran ini berarti memberiakn informasi tentang program-progam yang ada di masyarakat tetapi dengan hati-hati karena terdapat variasi kehidupan sosial di masyarakat, informasi tersebut berupa sistem sumber eksternal, sumber dana , sumber ahli, berbagai petunjuk pelaksanaan program, presentasi audio visual dan pelatihan-pelatihan.
  2. Mengkonfrontasikan, peran ini berarti keinginan kelompok masyarakat yang positif sedangkan kelompok lain berkeinginan negatif, jadi keduanya harus dikonfrontasikan untuk mencapai konsesus, tetapi harus diingat ini pilihan terakhir tanpa kekerasan.
  3. Pelatihan, peran ini berarti mencari dan menanalisa sumber-sumber dan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelatihan.




c. Peran Representatif.

            Dalam peran ini pekerja sosial bertindak sebagai enabler atau sebagai agen perubahan, antara lain membantu klien menyadari kondisi mereka, mengembangkan relasi klien untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain (networking ) dan membantu klien membuat suatu perencanaan.

  1. Mendapatkan Sumber, peranan ini berarti memanfaatkan sistem sumber yang ada dalam masyarakat dan di luar masyarakat.
  2. Advokasi, peranan ini berarti mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa dengan pendapat,lobbying dengan para politis/pemegang kekuasaan, membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat dan membela klien di pengadilan.
  3. Memanfaatkan Media Massa, peranan ini untuk memperjelas isu tertentu dan membantu mendapatkan agenda publik.
  4. Hubungan Masyarakat, peranan ini berati memahami gambaran-gambaran proyek-proyek masyarakat dan mempromosikan gambaran tersebut ke dalam konteks yang lebih besar, melalui publikasi agar masyarakat tergerak terlibat dalam proyek tersebut dan menarik simpati dukungan dari pihak lain.
  5. Jaringan Kerja Networking, peranan berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya perubahan.
  6. Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman, peranan ini dilakukan dalam kegiatan seperti keterlibatan aktif dalam pertemuan-pertemuan formal maupun non formal seperti: konfrensi-konfrensi, penulisan jurnal, surat kabar, seminar dll.

d. Peranan Teknis

  1. Pengumpulan dan Analisis Data, peranan ini berarti sebagai peneliti sosial, dengan memanfaatkan berbagai metodologi penelitian ilmu pengetahuan sosial untuk mengumpulkan dan menganalisa data serta mempresentasikannya dengan baik.
  2. Menggunakan Komputer, peranan ini berarti mampu menggunakan komputer dengan tujuan untuk penyusunan proposal, rancangan penelitian, analisis data, penyunan laporan keuangan, membuat selebaran, spanduk, leaflet, surat menyurat.
  3. Presentasi Verbal dan Tertulis, peranan ini berarti harus mampu mengekspresikan pikiran-pikiran, tindakan-tindakan secara langsung dan dalam bentuk tulisan.
  4. Management, peranan ini berarti bertanggung jawab untuk mengelola program kegiatann yang telah dibuatnya.

Selain peran-peran pekerjaan sosial juga harus memahami nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat dan nilai-nilai yang berlaku umum. Sejalan dengan hal ini Pumhrey berpendapat tentang tingkatan nilai-nilai sebagai berikut:

  1. Nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti demokrasi, keadilan, persamaa, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, perwujudan diri dan penentuan diri.
  2. Nilai-nilai tingkat menengah, seperti kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok dan masyarakat yang baik.
  3. Nilai-nilai tingkat ketiga merupakan nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintahan yang baik dan orang profesional yang baik. Misalnya: dapat dipercaya, jujur dan memiliki disiplin diri.

Dalam menjalankan profesinya seorang pekerjaan sosial selain dilandasi oleh perananan dan nilai maka pekerja sosial juga wajib menjunjung tinggi Kode Etik Profesi antara lain :

  1. Pekerja sosial mengutamakan tanggungjawab melayani kesejahteraan individu atau kelopok, yang meliputi kegiatan perbaikan kondisi-kondisi sosial.
  2. Pekerja sosial mendahulukan tanggungjawab profesinya ketimbang kepentingan-kepentingan pribadinya.
  3. Pekerjaan sosial tidak membedakan latar belakang keturunan, warna kulit, agama, umur, jenis kelamin, warganegara serta memberikan pelayanan dalam tugas-tugas serta dalam praktek-praktek kerja.
  4. Pekerjaan sosial melaksanakan tanggung jawab demi mutu dan keluasan pelayanan yang diberikan.
  5. Menghargai dan mempermudah partisipasi kelayan.
  6. Menghargai martabat dan hargadiri kelayan.
  7. Menerima kelayan apa adanya.
  8. Menerima dan memahami bahwa setiap orang itu adalah unik.
  9. Tidak menghakimi sikap kelayan.
  10. Memahami apa yang dirasakan orang lain/empati.
  11. Menjaga kerahasian kelayan.
  12. Tidak mengahdiahi kelayan dan tidak pula menghakimi.
  13. Pekerja sosial harus sadar akan keterbatan-keterbatasan yang dimilikinya.













BAB 3
PENUTUP

3.1          Kesimpulan

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power.



















DAFTAR PUSTAKA

Simatupang,Maurits.2002.Budaya Indonesia yang Supraetnis.Jakarta:Sinar Sinanti