Jumat, 26 Maret 2010

PENELITIAN KOMUNITAS DESA

KEMISKINAN DI DESA WATES
KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO
OLEH SARYONO

I. PROFIL DESA WATES
A. Kondisi Geografis
Desa Wates merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah Ibukota Kabupaten. Luas wilayah desa sebesar 428,24 Ha, dengan rincian luas desa menurut penggunaan lahan :
­ Tanah Sawah ( Wetland) : 93,30 Ha
­ Tanah Kering (Dryland) :54,21 Ha
­ Bangunan (Building) : 222,12 Ha
­ Lainnya (Others) : 58,61 Ha
­ Jumlah Total : 428,24 Ha
Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Desa Wates dibagi dalam 16 (lima belas) Dusun, 38 (tiga puluh delapan) RW dan 86 (delapan puluh enam) RT. Secara administratif Desa Wates dibatasi oleh :
­ Bagian Selatan : Desa Giripeni Kecamatan Wates
­ Bagian Utara : Desa Pengasih Kecamatan Pengasih
­ Bagian Timur : Desa Margosari Kecamatan Pengasih
­ Bagian Barat : Desa Triharjo Kecamatan Wates

B. Kependudukan (Demografis)
Desa Wates memiliki jumlah penduduk jiwa pada akhir Tahun 2009 adalah : 15.987 jiwa terdiri dari 7.923 jiwa laki-laki dan 8.064 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Klurahan Cigadung saat ini mencapai sekitar 3.560 KK dengan rincian 2.656 KK laki-laki dan 904 KK Perempuan. Dari data tersebut dapat jumlah anggota keluarga dalam masing-masing KK adalah rata-rata 4 (empat) orang. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup ideal. Berdasarkan data kependudukan dari Desa Wates pada tahun 2009 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk, populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.
Tabel : 1.1
Banyaknya Jumlah Penduduk
Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin
di Desa Wates Tahun 2009

No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
1. 0 - 1 tahun 95 102 197
2. 1 - 4 tahun 457 452 909
3. 5 - 6 tahun 635 612 1247
4. 7 - 12 tahun 594 580 1174
5. 13 - 15 tahun 344 342 686
6. 16 - 18 tahun 288 291 579
7. 19 - 25 tahun 776 778 1554
8. 26 - 35 tahun 512 532 1044
9. 36 - 45 tahun 1659 1711 3370
10. 46 - 50 tahun 1571 1579 3150
11. 51 - 61 tahun 563 630 1193
12. 61¬ - 75 tahun 260 281 541
13. Lebih dari 75 tahun 169 174 343
Jumlah 7.923 8.064 15.987
Sumber Data : Buku Profil Desa Wates Tahun 2009

Berdasarkan data di atas nampak bahwa komposisi penduduk Desa Wates tertinggi adalah usia 36-45 tahun sebanyak 3.370 orang atau sekitar 21% dari keseluruhan jumlah penduduk. Sedangkan jumlah usia 46-50 tahun menempati peringkat kedua sebanyak 3.150 orang atau 16 %, hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk dengan usia produktif paling tinggi di wilayah Desa Wates. Prosentase penduduk usia anak-anak sekitar 2%, sedangkan usia sekolah sekitar 1,5%. Komposisi seperti ini kemungkinan disebabkan oleh keberhasilan program Kelurga berencana yang ada di wilayah Desa Wates, dimana pertumbuhan dan komposisi penduduk usia anak-anak bisa dibatasi.
Pertumbuhan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta datang-pergi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 1.2
Banyaknya Pertumbuhan Penduduk
Menurut Jenis Kelamin di Desa Wates Tahun 2009

No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Lahir (Birth) 117 124 241
2. Datang (Inmigration) 144 187 331
3. Pergi (Outmigration) 144 184 328
4. Mati (Death) 62 51 113
Sumber Data : Kecamatan Wates Dalam Angka 2009

Banyaknya penduduk menurut kegiatan sektor utama yang ada di wilayah Desa Wates yaitu :
­ Pertanian : 344 orang
­ Industri : 388 orang
­ Bangunan/ Konstruksi : 292 orang
­ Perdagangan : 1.172 orang
­ Angkutan : 161 orang
­ Lembaga Keuangan : 35 orang
­ Jasa Lainnya : 1.162 orang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sektor utama mata pencaharian penduduk di wilayah Desa Wates adalah di sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dipengaruhi wilayah Desa Wates yang merupakan Ibukota Kabupaten, sehingga banyak aktivitas perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduknya. Lahan pertanian yang tersedia hanya sebatas di pinggiran desa, sedangkan sebagian besar wilayah merupakan daerah perkantoran dan sentra perdagangan.
Selanjutnya berdasarkan tingkatan kesejahteraan keluarga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Tabel : 1.3
Banyaknya Kepala Keluarga
Menurut Tahapan Keluarga di Desa Wates Tahun 2009

No Uraian Jumlah Prosentase (%)
1. Pra Keluarga Sejahtera 538 15,04
2. Keluarga Sejahtera I 806 22,54
3. Keluarga Sejahtera II 327 9,14
4. Keluarga Sejahtera III 1.770 49,72
5. Keluarga Sejahtera III+ 240 6,74
Sumber Data : Kecamatan Wates Dalam Angka 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar Kepala Keluarga di Desa Wates masuk dalam kategori Keluarga Sejahtera. Namum juga perlu diperhatikan, karena ada 538 Kepala Keluarga atau 15,04% yang masih berada dalam kondisi Pra Keluarga Sejahtera. Kondisi inilah yang memacu berbagai pihak (stake holder) untuk terus berusaha menuntaskan kondisi masyarakat yang belum masuk kriteria sejahtera. Selain itu juga masih banyaknya kondisi keluarga yang berada di tingkatan KS I, dimana kondisi ini belum dianggap stabil untuk bebas dari kemiskinan.
Sarana dan Prasarana pendidikan yang tersedia juga cukup memadahi, yaitu meliputi :
­ Sekolah Dasar (SD) : 14 unit
­ SLTP : 5 unit
­ SLTA : 8 unit
­ Akademi / PT : 1 unit
Berdasarkan tingkat pendidikan, masyarakat Desa Wates juga sudah tergolong cukup baik, yaitu dengan banyaknya penduduk yang sudah memiliki dasar pendidikan minimal tingkat SLTP. Prosentase terbesar penduduk sudah tamat pendidikan SLTA yaitu dengan jumlah 4.480 orang, hal ini tidak lepas dari aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia cukup memadahi di wilayah Desa Wates. Berikut adalah data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2009 :

Tabel : 1.4
Banyaknya Jumlah Penduduk
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Desa Wates Tahun 2009

No Tamat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. SD / Sederajat 21 39 60
2. SLTP 1100 1135 2235
3. SLTA 2410 2070 4480
4. AKADEMI 425 466 891
5. PT 778 772 1550
Jumlah 4734 4482 9216
Sumber Data : Buku Profil Desa Wates Tahun 2009

C. Sosial Budaya (Social and Culture)
Sebagai Desa yang berada di wilayah Perkotaan, banyak permasalahan Sosial dan budaya yang terjadi di wilayah Kecamatan Wates. Berikut adalah data kondisi sosial budaya yang ada :

Tabel : 1.5
Banyaknya Penyandang Cacat
Menurut Jenis Kelamin di Desa Wates Tahun 2009

No Agama JUMLAH %
1 Islam 14.842 92,84%
2 Kristen 557 3,48%
3 Khatolik 566 3,54%
4 Hindu 4 0,025%
5 Budha 18 1,13%
Jumlah 15.987 100 %
Sumber Data : Diolah dari Kecamatan Wates Dalam Angka 2009

Tabel : 1.6
Banyaknya Penyandang Cacat
Menurut Jenis Kelamin di Desa Wates Tahun 2009

No Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Cacat Tubuh 6 4 10
2. Tuna Netra 2 3 5
3. Bisu Tuli 4 3 7
4. Cacat Ganda 2 - 2
5. Cacat Mental 17 24 41
6. Sakit Kronis 5 3 8
7. Gangguan Jiwa 8 7 15
Sumber Data : Diolah dari Kecamatan Wates Dalam Angka 2009

Kejadian kriminalitas yang terjadi juga cukup meresahkan masyarakat, namun dengan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat sendiri, aparat kepolisian maupun yang lain berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi termasuk kerugian baik material maupun non material dapat diminimalisir. Berikut adalah data yang terekap dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Wates :

Tabel : 1.7
Banyaknya Peristiwa Kriminal di Desa Wates
Menurut Jenisnya yang dilaporkan ke Polsek Wates Tahun 2009

No Uraian Jumlah Kejadian Kerugian (Rp.000)
1. Pencurian 3 175.000
2. Penganiayaan 1 10.000
3. Penipuan 1 100.000
4. Penggelapan 1 50.000
Sumber Data : Diolah dari Kecamatan Wates Dalam Angka 2009

Dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat berbagai fasilitas dan sarana prasarana juga cukup mendukung. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas dan layanan bidang kesehatan, karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh yakni maksimal 2 km dari rumah warga. Berikut adalah data fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Desa Wates :
­ Poliklinik : 1 unit
­ Puskesmas Pembantu : 1 unit
­ Rumah Sakit Swasta : 4 unit
­ Dokter Praktek : 17 unit
­ Sub PPKBD : 86 unit

Selanjutnya banyaknya Balita menurut status gizi yang ada di wilayah Desa Wates sebagai berikut :
­ Gizi Baik : 671 balita
­ Gizi Kurang : 91 balita
­ Gizi Buruk : 1 balita


D. Sarana Ekonomi

Sebagai Desa yang berada di wilayah Perkotaan, kehidupan ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa mobilitasnya cukup tinggi. Sarana dan prasarana perekonomian tersedia cukup lengkap. Sarana transportasi yang tersedia meliputi :
­ Truk : 15 unit
­ Bus Umum : 16 unit
­ Colt : 16 unit
­ Mobil Pribadi : 130 unit
­ Sepeda Motor : 1.119 unit
­ Lainnya : 20 unit
Selain itu sarana transportasi tidak bermotor seperti Dokar, sepeda onthel, Becak masih tersedia cukup banyak dan dijadikan alternatif sarana transportasi yang murah meriah bagi masyarakat. Sarana yang lain seperti pasar, kios, toko, bank, lembaga keuangan tersedia cukup memadahi, yaitu :
­ Pasar : 3 unit
­ Toko : 59 unit
­ Kios : 226 unit
­ Warung : 130 unit
­ Bank : 8 unit
Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2009 juga cukup memadahi yaitu Rp.1.082.135.647,00.

D. Program-program Pelayanan Sosial
Program-program pelayanan dan penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan cukup beragam baik yang merupakan program pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, desa maupun atas inisiatif warga sendiri. Sebagaimana di daerah-daerah lain, program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sasarannya penduduk miskin, Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan lainnya.
Pemerintah Propinsi dalam bidang kesehatan juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam Program Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), sedangkan dari Pemerintah Kabupaten adanya Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Selain itu pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan bantuan sosial untuk penyandang cacat, Organisasi Sosial, Majelis Taklim, Kelompok-kelompok Usaha, Kaum Rois, dan Rumah Tangga Miskin.
Kelembagaan lokal merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang cukup berperan dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Kelembagaan dan organisasi di Desa Wates tergolong kepada kelembagaan dan organisasi formal dan non formal. Lembaga formal adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disekitarnya secara administratif maupun secara fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaganya. Sebagai contoh dalam bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diberi nama LKM Binangun. Lembaga ini mendapatkan hibah dana dari Pemerintah Kabupaten yang cukup besar untuk dikelola oleh masing-masing desa dalam upaya pengembangan usaha-usaha ekomoni mikro dengan sistem kredit bunga murah, tanpa agunan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam bidang sosial keberadaan kelompok-kelompok PKK baik di tingkat desa dan dusun juga memeberikan sumbangan besar bagi kehidupan bermasyarakat. Sedangkan lembaga non formal adal lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh inisiatif warga masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kelembagaan dapat berbentuk organisasi ataupun nilai, aturan dan kesepakatan yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah kelompok-kelompok arisan warga dan majelis taklim, dimana kepedulian terhadap anggota kelompoknya cukup tinggi seperti dengan adanya dana sosial yang digunakan untuk membantu anggota kelompok yang terkena musibah.


II. PROFIL RUKUN WARGA
Wilayah paling Selatan dari Desa Wates adalah RW 38, yang merupakan bagian dari Pedukuhan Sebokarang Desa Wates. Wilayah ini berpenduduk 374 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 83 KK, dan terbagi dalam 3 (tiga) Rukun Tetangga yaitu RT 84, RT 85 dan RT 86. Penduduk sebagian besar merupakan petani, karena di wilayah ini masih tersedia cukup lahan untuk bertani. Ikatan sosial warga cukup erat, dengan adanya berbagai kelembagaan non formal yang berkembang seperti kegiatan majelis taklim dan arisan. Dalam kelompok ini mereka saling berinteraksi, bertukar pikiran dan pengalaman serta berbagi rasa satu dengan yang lain, sehingga jalinan kekeluargaan antar warga cukup erat. Ketua RW yaitu S (inisial) merupakan tokoh masyarakat yang disegani dan menjadi panutan warga RW 38. Ketua RW dipilih oleh masyarakat dalam sebuah musyawarah warga.
RW 38 merupakan wialyah dengan potensi kemiskinan cukup tinggi di wilayah Desa Wates, yaitu dari seluruh Keluarga Pra Sejahtera di Desa Wates yang berjumlah 538 KK, 23 KK merupakan keluarga di RW 38. Hal ini mungkin disebabkan karakteristik penduduk yang sebagian besar merupakan petani buruh, pekerja serabutan serta wilayah yang berada di pinggiran. Berbagai program layanan sosial yang dilaksanakan pemerintah di wilayah RW 38 antara lain :
1. Beras Miskin (Raskin)
Raskin merupakan pelayanan sosial yang merupakan program pemerintah pusat yang terdapat di wilayah RW 38. Terdapat 13 (tiga belas) Rumah Tangga Miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan beras miskin dengan rincian di RT 85 sebanyak 7 (tujuh) Rumah Tangga Miskin, di RT 85 sebanyak 4 (empat) Rumah Tangga Miskin dan RT 86 sebanyak 2 (dua) Rumah Tangga Miskin.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Tahun 2009 penerima BLT di RW 38 jumlahnya sama dengan Rumah Tangga Miskin Penerima Beras Miskin yakni sebanyak 13 (tiga belas) KK. Sebagian besar penerima merupakan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, bekerja sebagai buruh serabutan tukang becak, penjual sayur keliling, janda, serta keluarga lansia. Tidak semua Keluarga yang masuk dalam kategori Pra Sejahtera mendapatkan BLT, maupun Raskin, hal ini disebabkan keterbatasan kuota yang ada, sehingga atas permusyawaratan warga, hanya yang betul-betul miskin (miskin absolut) yang diberi jatah bantuan tersebut.
3. Program Keluarga Harapan ( PKH)
Penerima Program PKH di RW 38 sebanyak 7 Kepala Keluarga, yakni keluarga yang masih menangung biaya pendidikan sekolah, keluarga muda yang baru memiliki anak yang ke depan diharapkan bantuan ini mampu memberikan stimulus untuk dapat lepas dari belenggu kemiskinan.
4. Program Jaminan Kesehatan
Program Jaminan Sosial bidang kesehatan yang ada baik dari pemerintah Pusat berupa Jamkesmas, Pemerintah Propinsi berupa Program Jamkesos dan Pemerintah Kabupaten berupa Program Jamkesda mampu menjangkau seluruh Miskin baik yang masuk kategori Pra Sejahtera, dan Keluarga Sejahtera I di wilayah RW 38. Tujuan program ini adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin, sehingga jangan sampai keluarga miskin yang sakit makin menderita akibat biaya pelayanan kesehatan yang ada.


5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Bantuan usaha ini diberikan dalam bentuk bantuan hewan Ternak Sapi yang diberikan kepada 2 Kelompok Usaha. Pengelolaan dilaksanakan secara berkelompok dengan dengan adanya Kandang Kelompok, pembagian tugas dan hasil dimusyawarahkan berdasarkan keterlibatan masing-masing anggota dalam kelompok.
6. Pelayanan Sosial lainnya
Pelayanan Sosial bagi masyarakat dalam berbagai bidang dilaksanakan oleh berbagai kelembagaan lokal yang ada di wilayah Pedukuhan Sebokarang maupun Desa Wates. Sebagai contoh kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya dengan kegiatan penimbangan balita, serta kegiatan pemberian gizi/makanan tambahan yang dilakukan oleh para kader Posyandu setiap sebulan sekali bertempat di Rumah Dukuh Sebokarang. Dalam kegiatan ini sesekali juga diberikan penyuluhan oleh para kader dan petugas medis dari Dinas Kesehatan/Puskesmas tentang Pola-pola hidup sehat.
Pelayanan Sosial yang lain misalnya dalam bidang keagamaan adanya Majelis Taklim baik untuk Ibu-ibu maupun Bapak-bapak yang biasanya dilaksanakan pada malam hari. Dalam kegiatan ini biasanya diselingi dengan kegiatan arisan, pengumpulan dana sosial, zakat yang peruntukannya digunakan oleh kelompok itu sendiri, yaitu membantu anggota yang mengalami berbagai permaslahan seperti sakit, meninggal dunia, atau terkena musibah yang lain.
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mempererat jalinan sosial antar warga.
Pelayanan sosial di dalam bidang keamanan lingkungan yakni dengan keberadaan satu unit poskamling di RW 38 yang jadwal rondanya diatur bergiliran sedemikian rupa sehingga tiap Kepala Keluarga di wilayah RW masing-masing merasakan dan mendapatkan jatah ronda. Dalam kegiatan ini setiap malamnya masing-masing petugas ronda harus berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengadakan ”jimpitan” yaitu kegiatan pengumpulan beras, dimana setelah terkumpul kemudian digunakan untuk kepentingan bersama.


III. PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN
A. Tukang Becak, Riwayatmu Kini..!

Gambar : Mas Puji dan Becaknya Mas Puji warga RT. 84 RW 38 Dusun Sebokaran Kecamatan Wates adalah salah satu dari puluhan tukang becak yang sehari-hari mangkal di Pasar Wates. Dini hari sekitar pukul 04.30 dia sudah harus mengayuh becaknya menuju Pasar Wates untuk mengantar pedagang sayur pasar pagi yang menjadi langganannya. Jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya, hanya sekitar 700 meter. Aktivitas di Pasar Pagi Wates sudah dimulai sekitar Pukul 04.00 WIB, dimana para pedagang sayuran dari beberapa penjuru sudah
berkumpul dan memajang dagangannya Mas Puji pun dengan telaten membantu pedagang langgananya untuk mengumpulkan dan menata sayuran di becaknya, kemudian membawanya ke Kios untuk diecerkan pada warga. Sekitar Pukul 06.30 Mas Puji kemudian mengayuh Becaknya untuk mengantar langganan anak sekolah, dan kemudian menjemput ketika anak itu sudah pulang. Pagi-siang-sore Mas Puji tidak mengenal lelah mengayuh becaknya demi lembaran uang ribuan yang diterimanya.
Begitulah gambaran kegiatan Mas Puji pada setiap harinya. Sebagai seorang kepala keluarga ia bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak semata wayangnya yang tahun ini akan masuk SMP. Pengahsilannya tidak menentu, kadang kalau hujan terus tidak ada penghasilan sama sekali, namun kalau pas ramai juga lumayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau dirata-rata penghasilan sebulan sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,-. Tentu dengan jumlah uang tersebut hanya cukup untuk makan minum sehari-hari, dan itupun sederhana sekali. Belum lagi kenaikan harga Sembako yang tak pernah turun lagi, membuat keluarga Mas Puji harus banting tulang setiap hari. Istri Mas Puji juga berusaha membantu mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh cuci di sekitar rumahnya. Dalam sebulan rata-rata mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 150.000,- dari hasil mencuci tersebut.
Berikut adalah genogram yang menggambarkan silsilah dan hubungan keluarga Mas Muji :












Gambar 1.1 : Genogram Keluarga Mas Puji

Meskipun termasuk keluarga miskin, keluarga Mas Puji memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Dari hubungan baik tersebut maka banyak warga sekitar menjadi simpati dan berusaha membantu keluarganya baik berupa bantuan material, maupun lainnya termasuk pekerjaan-pekerjaan serabutan yang bisa menambah penghasilan.
Program pelayanan sosial yang diterima keluarga ini yaitu Beras Miskin (Raskin), PKH, Jamkesmas serta di sekolah anaknya mendapatkan program BOS, sehingga biaya sekolah menjadi gratis. Dalam kegiatan kemasyarakatan baik ronda, arisan, majelis taklim, dan kelompok PKK keluarga ini juga tergolong aktif. Berikut adalah bagan Ecomap Keluarga mas Muji yang menggambarkan hubungan keluarga ini dalam lingkungan sosialnya.






















Gambar 1.2 : Ecomap Keluarga Mas Puji

Keterangan :
: Mudah diakses
: Bisa diakses
: Akses insidental

Dalam hal kepemilikan asset, keluarga Puji tinggal di rumah semi permanen dengan lantai yang masih dari tanah dengan ukuran 6x8 m2, perabot rumah tanggapun cukup sederhana dan terbatas. TV berwarna 14’ sudah sering rusak, becak tua, almari pakaian dari kayu, kompor gas pembagian pemerintah, serta yang lain. Walau hidup sederhana namun keluarga ini mampu menikmatinya dengan bersahaja.

B. Mbak Yati (Pedagang Sayur)
Tanggal 13 Maret 2005 yang lalu merupakan saat menyedihkan bagi Keluarga Mbak Yati (Nama Panggilan), dimana saat itu suaminya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Kini ia hidup dengan dua anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Anak sulung berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 sebuah SMP Negeri di Wates, sedang adiknya berumur 10 tahun dan masih duduk di Kelas 4 Sekolah Dasar. Mbak Yati tinggal di RT. 85 RW.38 Dusun Sebokarang Desa Wates, di sebuah rumah yang cukup sederhana. Semenjak suaminya meninggal rumah belum pernah direnovasi, sehingga terjadi kerusakan disana-sini.
Sebagai seorang Janda tanpa penghasilan yang tetap, harus menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, biaya sosial yang cukup tinggi tentu merupakan hal yang cukup berat baginya. Beruntung pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT, yang walaupun jumlahnya Cuma Rp. 100.000, - per bulan namun hal itu dirasakan cukup membantu Mbak Yati dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk uang saku anak-anaknya sekolah. Meskipun Sekolah SD dan SMP sudah gratis dengan adanya Program BOS, namun perlu biaya untuk transportasi dan uang saku yang rutin harus keluar tiap pagi.

Gambar : Mbak Yati menunggu pembeli yang datang

Untuk usaha dagangnya Mbak Yati memanfaatkan pinjaman dari Kelompok Arisan di kelompok PKK yang diikutinya, dengan bunga yang ringan dibanding rentenir pasar hal ini cukup membantunya untuk membeli barang dagangan yang akan dijualnya kembali di Pasar Pagi Wates dan Pasar Teteg. Beralaskan Karpet Lusuh sayuran digelar di pinggir jalanan agar para pembeli lebih bebas untuk memilihnya. Barang dagangan biasanya ia langsung membeli dari petani di sekitar Wates atau dari para pengepul di Pasar. Pisang, Kacang Panjang, Bayam, Singkong, dan sayuran lainnya merupakan dagangan yang biasanya ia jual. Keuntungan yang diperoleh juga tidak seberapa karena modalnya juga terbatas, kadang 10 hingga 20 ribu sehari. Sayuran yang tidak laku di Pasar kemudian dijual di rumahnya kepada para tetangga sekitar.
Keluarga terdekat dan tetangga cukup peduli dengan kehidupannya. Berikut adalah Genogram yang menunjukkan hubungan silsilah keluarganya :














Gambar 1.1 : Genogram Keluarga Mbak Yati
























Gambar 1.2 : Ecomap Keluarga Mas Puji

Keterangan :
: Mudah diakses
: Bisa diakses
: Akses insidental








IV. ANALISA BERDASARKAN PERPEKTIF TEORI KEMISKINAN

Kemiskinan disebabkan banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh bebrapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal dan keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas ( Suharto, 2009).
Berdasarkan hasil Studi Smeru (Suharto, 2009), menunjukan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan, yaitu :
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar ( sandang, pangan, papan)
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
3. Ketidakmampuan atau ketidakberuntungan sosial ( anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil )
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ( buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam ( tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air )
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual ( rendahnya pendapatan dan aset) maupun massal ( rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum )
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi )
8. Ketiadaan jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat)
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Malasis (1975), penyebab kemiskinan dapat digambarkan dalam sebuah lingkaran kemiskinan sebagai berikut :


Gambar : Lingkaran Kemiskinan (Malassis, 1975)

Dari kedua contoh profil kasus kemiskinan di atas (keluarga Mas Puji dan Mbak Yati) dapat diambil beberapa kesimpulan tentang beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan :
1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti sandang, pangan, papan. Hal ini terlihat dari kondisi rumah yang sangat sederhana, asupan gizi keluarga yang kurang, serta kemampuan membeli pakaian yang terbatas.
2. Ketidakmampuan atau ketidakberuntungan sosial, seperti kondisi mbak Yati yang Janda akibat ditinggal mati oleh suaminya.
3. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual yakni akibat rendahnya pendapatan dan kepemilikan aset. Naiknya harga kebutuhan pokok sering menjadi pemicu utama terjadinya permasalahan, karena tidak diimbangi kenaikan pendapatan keluarga.
4. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan. Penyebabnya rendahnya skill, pendidikan, modal, serta kurangnya jaringan sosial.
5. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). Meskipun sudah ada Jamkesmas, BOS, PKH dan Program bantuan lainnya, namun pemenuhan kebuthan dasar lainnya masih sangat terbatas.
6. Ketiadaan jaminan masa depan yaitu seperti rendahnya saving dan investasi pendidikan bagi anak-anak karena biaya pendidikan yang semakin tinggi. BOS hanya berlaku untuk SD dan SMP, sedangkan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang SLTA biayanya sudah cukup besar.

Solusi mengatasi masalah kemiskinan juga harus komprehensif dan berkesinambungan. Penanggulangan Kemiskinan (Penduduk Desa) menurut Rahasan dan Kamaruddin (1993: 5 – 7) :
1. Program penanggulangan kemiskinan haruslah program yang dilandaskan pada kegiatan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan income bagi kegiatan tersebut.
2. Diterapkannya secara utuh prinsip pembinaan dengan pendekatan kelompok, kemitraan, keluarga serta berprinsip pada keserasian dan keswadayaan, belajar sambil bekerja dan kepemimpinan dari masyarakat itu sendiri.
3. Dirancangkannya pola pelatihan bagi petugas pembina yang mampu meningkatkan antusiasisme, dedikasi dan kemampuan para petugas pembina dalam menggali dan mengembangkan aspirasi keluarga miskin,
4. Diterapkannya pola kredit yang memdidik dan disiplin bagi masyarakat miskin sehingga pada akhirnya mempunyai kredibilitas untuk berhubungan dengan Bank secara norma.
5. Diterapkannya cara kerja yg terbuka diantara petugas pembina, sehingga memacu kreativitas dan produktivitas kerja.
6. Dilaksanakannya latihan kepemimpinan perencanaan partisipatif sehingga tumbuh kesatuan kepemimpinan dan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Digunakannya berbagai kredit untuk berbagai macam usaha memiliki peluang pasar terbesar.
8. Digunakannya prinsip pendekatan kelompok, keluarga, keserasian, kepemimpinan dari kelompok, kemitraan, swadaya, dan belajar sambil bekerja.
.

KEMISKINAN DI BABAKAN CIAMIS

KEMISKINAN DI KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

OLEH MAHANENI




PENDAHULUAN

Pendidikan Profesional pekerja sosial mempersyaratkan dilakukannya pembelajaran didalam kelas (Classroom teaching) maupun pembelajaran di lapangan (field teaching). Tanpa pembelajaran lapangan, mahasiswa pekerja sosial akan mengalami ketidaktahuan terhadap kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat dan tidak akan memiliki sikap tanggap dan keterampilan kerja yang memadai.
Mahasiswa pekerja sosial sepantasnya diperkenalkan pada masalah-masalah dan potensi aktual di masyarakat serta konsep-konsep yang berlaku dan digunakan didalam praktek lapangan. Selanjutnya haruslah mahasiswa diperkenankan untuk melakukan penanganan masalah dengan menggunakan konsep pekerjaan sosial yang dipelajari didalam kelas.
Melalui upaya pembelajaran di lapangan mahasiswa diharapkan akan menemukan kenyataan yang tidak bisa dicapai melalui pembelajaran didalam kelas, sehingga dengan demikian akan ada perpeaduan antara konsep dengan teori yang dipelopori dengan kenyataan yang dihadapi.
Kemudian pada diri mahasiswa akan lahir sesuatu yang baru yang mengarah pada lahirnya sikap bijak dalam menyikapi kutub antara teori dan praktek.
Tugas lapangan ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan tepatnya di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.Tugas lapangan ini adalah kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan, kegiatan–kegiatan itu pada dasarnya adalah implementasi dari teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan tugas lapangan merupakan salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kajian kemiskinan yang terintegrasi dalam kurikulum secara utuh.
Kegiatan praktek di lapangan dilakukan samapi dengan Ujian Tengah Semester atau selama 3 bulan secara berkala dan tujuannya untuk memahami masyarakat dari kondisi geografis, demografi, keadaan sosiografis masyarakat dan jika mungkinditemukan ada masalah-masalah sosialnya yang dihadapi oleh keluarga miskin kemudian dilakukan analisa.
Rangkaian kegiatan di lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan feedback (hasil) dan produks dari masyarakat yang berwujud kesadaran masyarakat, partisipasi meningkat dan terjadi kekompakan kerjasama antara praktikan dengan masyarakat di tingkat RW02 pada suatu wilayah perkotaan di Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
A. Tujuan
Uji coba menerapkan ilmu (konsep) yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan diaplikasikan di masyarakat .
B. Tehnik
a). Observasi
Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati kondisi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari keluarga miskin seperti : pekerjaan sehari-hari, pendapatan sehari-hari, kondisi tempat tinggal, sumber pelayanan sosial yang di peroleh., sistem sumber yang dapat diakses, jaringan kerja,norma (loyalitas) dan kepercayaan sesama keluarga miskin.
Konsentrasi pengamatan dilakukan di area lingkungan rumah, di tempat mangkal/berkumpul, di tempat kerja dan di pasar.

b). Studi Dokumentasi
Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari data dari dokumen resmi yang tersedia di Kelurahan Babakan Ciamis.

c). Wawancara.
Praktisi lapangan/mahasiswa melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta warga untuk memahami permasalahan dan sumber lain yang dapat digali informasinya dengan cara melakukan kunjungan ke rumah, ke tempat kerja dan ke tempat masyarakat melakukan pertemuan.
d). Sistem.
Dalam kegiatan lapangan ini mengunanakan sistem berkala artinya sistem yang digunakan melalui kunjungan secara berkala sesuai dengan kebutuhan praktisi/mahasiswa
e). Sasaran
Dalam kegiatan ini dalam pelaksanaan kegiatannya mengambil setting masyarakat di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung dan sasarannya adalah pada modal sosial keluarga miskin.
f). Lokasi.
Kegiatan lapangan ini dilakukan pada tingkat RW di mana mahasiswa melakukan observasi yakni di wilayah Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
g). Waktu.
Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2010 dan tugas ini sebagai bahan Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Kajian Kemiskinan..
h). Peserta.
Peserta Observasi Lapangan ini adalah mahasiswa STKS Bandung semester II Program Spesialis Pekerjaan Sosial Konsentrasi Komunitas.
BAB II
O B S E R V A S I

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan Marrshall berpendapat (1995) bahwa “ melalui observasi peneliti belajar perilaku dan makna dari perilaku tersebut”
Manfaat Observasi adalah peneliti memahami konteks data dari keseluruhan situasi sosial, melaui observasi didapatkan pengalaman langsung, melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, mengungkapkan masalah-masalah yang tersebunyi, diperoleh gambaran yang koprehensif, dalam observasi akan terdapat kesan dan merasakan langsung situasi sosial yang akan diteliti.
Objek Observervasi adalah Place atau tempat dimana situasi sosial sedang berlangsung, actor atau pelaku atau oraNg-orang yang sedang memainkan peran tertentu dan aktivity atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.
Dalam observasi ini yang dimaksud place adalah area aktivitas Warga RW.02:di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat mangkal/berkumpul dan di Pasar sedangkan yang dimaksud aktor adalah warga RT. 01, RT. 02 dan RT. 03 dan yang dimaksud dengan aktivitas adalah aktivitas sehari-hari keluarga miskin, ruang aktivitas, jenis aktivitas yang dilakukan, relasi, pekerjaan sehari-hari, pendapatan sehari-hari, tempat tinggal, sumber pelayanan sosial yang diperoleh serta sistem sumber yang dapat diakses
Tahapan observasi menurut Spradley (1980) adalah 1) observasi deskriptif, 2) observasi terfokus dan 3) obervasi terseleksi.
PROSES KERJA SELAMA DI LAPANGAN
1. Persiapan Sosial
a. Tujuan
1). Memperoleh dukungan ( politis dan fasilitas)
2). Memperoleh kepercayaan (diterima menjadi bagian dari masyarakat)
3). Tehnologi yang digunakan:
(a). C.I
(b). Home Visit
(c). Transect Walk
(d). Diskusi Informal
(e). Wawancara Informal

b. Yang dilakukan:
1) Kunjungan persiapan/survey lokasi
Persiapan awal survey ke lapangan bertujuan untuk memilih dimana lokasi yang tepat akan dilakukan kegiatan observasi.
(2) Data
(a) Data Primer akan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan keluarga miskin di lingkungan RT.
(b) Data Sekunder akan diperoleh dari Kantor kelurahan Babakan Ciamis.
(c) Data internal yang akan diperoleh dari masyarakat RW Kelurahan Babakan Ciamis.
(d) Data eksternal yang akan diperoleh dari lingkungan di luar RW.

2. Penyelesaian Prosedur Perijinan:
Hirarki birokrasi adalah salah satu syarat yang berfungsi untuk mendapatkan ijin penelitian dari pejabat setemapt. Pertama-tama pengurusan ijin dilakukan di lembaga STKS sebagai dasar perijinan ke Pemerintah Kota Bandung Bagian Kesbanglinmas kemudian didelegasikan ke Kecamatan Sumur Bandung dan ke Kelurahan Babakan Ciamis serta yang teakhir ke Tingkat RW di lingkungan wilayah setempat.

3. Penyusunan Design Kerja.
Penyusunan jadwal kerja bertujuan agar kegiatan-kegiatan di lapangan terarah dan terkontruktif dengan baik. Jadwal akan disusun perminggu dan didalamnya membuat kegiatan-kegiatan harian yang akan dilakukan selama periode tertentu .

4. Persiapan-persiapan praktis ditempuh dengan cara mempersipakan sebuah matriks yang berfungsi sebagai panduan pada saat melakukan observasi (terlampir).
5. Mempersiapkan matriks observasi sebagai panduan di lapangan (terlampir).

6. Mempersiapkan pedoman wawancara sebagai panduan untuk melakukan indepth terhadap keluarga miskin (terlampir).

7. Memasuki Lapangan
a. Mengidentifikasi karakteristik umum masyarakat di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis, diantaranya luas wilayah, batasan masyarakat, jumlah dan komposisi penduduk, karakteristik pendidikan, karakteristik social, ekonomi dan budaya penduduk, dan lain-lain.
b. Mengidentifikasi masyarakat RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis kemudian melakukan tansectwalk untuk menentukan di wilayah RT- RT mana yang akan dijadikan pusat observasi.
c. Memahami komposisi penduduk RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis dalam, umur, ras, etnis, gender, dan sebagainya.
d. Mengidentifikasi kekuatan masyarakat maupun sumber yang ada di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis.
e. Mengidentifikasi struktur kepemimpinan dalam masyarakat Rw.02 Kelurahan Babakan Ciamis.
f. Mengidentifikasi nilai, tradisi dan kepercayaan di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis.
g. Mengidentifikasi lembaga pelayanan apa sajakah yang dipandang perlu dan yang ada dalam masyarakat sebagai pelayanan utama di RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis.




B A B III
HASIL OBSERVASI


Sejarah Kelurahan Babakan Ciamis hanya diketahui sebagai daerah pemekaran kota yang terjadi pada tahun1980-an dari Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan menjadi Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung dengan 8 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga.
Sejarah yang berasal dari legenda tempo dulu banyak warga yang tidak mengetahuinya dan mereka hanya mengetahui bahwa wilayah ini adalah daerah pemekaran kota karena keperluan administratif. Sedangkan RW 02 Kelurahan Babakan Ciamis terletah bersebelahan dengan kantor Kelurahan Babakan Ciamis.
Letak Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung adalah di jantung kota Bandung tepatnya di depan kantor Walikota Bandung dan Kantor DPRD Kota Bandung yang jaraknya kira-kira hanya 100 meter saja. Kelurahan Babakan Ciamis terdari dari 8 RW, rumah penduduk sejumlah 764 dengan 2.625 Kepala Keluarga.
1. Secara Geografis
Kondisi Kelurahan Babakan Ciamis Kelurahan Sumur Bandung Kota Bandung berada pada ketinggian wilayah 775 m dpl dengan suhu udara maksimum berkisar 200 Celcius, bentuk wilayah 100% berombak, merupakan tanah seluas lebih kurang 1.342 ha yang terbagi dalam 460 ha lapang, 460 taman rekreasi dan 422 tanah kering.
a. Keadaan Geografis Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sbb:
1) Letak, Luas, dan Jarak.
Letak RW.02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung berada di dekat jantung ibu kota dengan batas-batas sebagai berikut :
(a) Sebelah Utara : Jl.Raya Cicendo
(b) Sebelah Selatan : Stasion Hall/ Stasion Kereta Api
(c) Sebelah Barat : Kantor DPRD dan Kantor Walikota Bandung
(d) Sebelah Timur : Jl.Raya Cicendo
2) Luas daerah.
Luas wilayah Kelurahan Babakan Ciamis yang terdiri dari :

(a) Tanah Lapang : 460 hektar
(b) Tanah Pemukiman : 460 hektar
(c) Pemukiman : 422 hektar
3) Jarak.
Jarak lokasi Kelurahan Babakan Ciamis dapat dilihat sebagai berikut:
(a) Dari pusat Kecamatan : 2 kilo meter
(b) Dari pusat Kota : 3 kilo meter
(c) Dari pusat Provinsi : 2 kilo meter
b. Keadaan Demografis.
Jumlah penduduk Kelurahan Babakan Ciamis berjumlah 2.625 .KK dengan 8.655 jiwa, yang terdiri dari :
1) Laki-laki : 4.494 Jiwa.
2) Wanita : 4.161 Jiwa.


a). Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur.
Adapun komposisi penduduk Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung menurut kelompok umur adalah sebagai berikut
TABEL. 1

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
TAHUN 2010
No Kelompok Umur
(Dalam Tahun) W N I W N A Jumlah Persen
Laki
Laki Wanita Laki
laki Wanita
1 0 < 5 235 210 25 18 488 5,64
2 6-10 282 250 14 16 562 6,49
3 11-15 226 217 19 21 483 5,58
4 16-20 189 179 47 44 459 5,30
5 21-25 301 287 51 53 692 7,99
6 26-30 463 430 45 43 961 11,10
7 31-35 520 448 40 46 1.054 12,18
8 36-40 492 400 33 31 956 1,10
9 41-45 388 351 15 25 779 9
10 46-50 323 248 22 27 620 7,16
11 51-55 242 210 15 30 497 5,74
12 56-60 147 128 16 14 305 3,52
13 61-65 99 124 13 18 254 2,93
14 > 65 207 255 26 37 525 6.06

Jumlah 4.114 3.737 380 423 8.655 100
Sumber Data dari Kelurahan Th.2009



Bila diperhatikan tabel 1 pada terdapat usia produktif sebesar 6.118 atau 70, 69 % dari jumlah penduduk secara keselurahan dan 9, 28 % nya adalah warga asing atau sekitar 803 orang. Jumlah penduduk usia produktif merupakan kekuatan tersendiri bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Menurut BKKBN batas usia produktif manusia adalah umur 15 – 55 tahun.
Disamping itu, dari komposisi penduduk di atas terdapat penduduk usia balita (< 5 tahun) sebanyak 488 orang atau 5,64 % yang mendapatkan pelayanan setiap hari rahu minggu ke 2 setiap bulan melalui posyandu berupa penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan gizi ,imunisasi, tidak ditemukan kasus baji meninggal kekurangan gizi,penduduk.
Dan dari jumlah 488 balita tersebut balita dari peranakan orang asing berjumlah 43 balita atau 0,50%. Pelayanan balita asing dengan dokter bukan di posyandu maupun di puskesmas.
Lansia yaitu umur > 61 sebanyak 779 orang atau 8,99 % mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulan sekali pada hari rabu minggu ke 2 bersamaan dengan posyandu, pada umumnya lansia termasuk lansia golongan produktif, karena tetap bekerja untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Kesehatan mereka dengan dokter bukan di puskesmas ataupun posyandu.
Dari 779 lansia diatas yang 84 lansia adalah warga asing atau sebesar 0,97 % dan pelayanan
Dan untuk warga negara asli pelayanan kesehatan selain di posyandu mereka mendapat pelayanan di Puskesmas. Jumlah lansia cukup banyak mengingat di masa lalu pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama selain balita sehingga kesehatan yang baik berdampak pada usia panjang.
b). Komposisi Penduduk maenurut Tingkat Pendidikan.
Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kelurahan Babakan Ciamis dapat dikelompokan sebagai berikut:
TABEL 2

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
TAHUN 2010

No Tingkat Pendidikan W N I W N A Jumlah Persen
laki wanita laki wanita
1 Tidak Sekolah /belum 403 367 46 39 855 9,88 %
2 Tidak Tamat SD 7 9 4 4 24 0,28 %
3 Belum Tamat SD 352 303 30 32 717 8,28 %
4 Tamat SD 666 610 53 88 1417 16,37%
5 SLTP 405 430 80 79 994 11,49%
6 SLTA 1688 1526 99 123 3436 39,70%
7 AKADEMI/SARMUD 191 167 25 29 412 4,76%
8. SARJANA 191 325 43 30 800 9,24%
Jumlah : 4114 3737 380 423 8655 100%
Sumber Data dari Kelurahan Th.2009

Bila diperhatikan tabel 2 di atas, tingkat pendidikan formal masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan sebab yang tidak tamat SD hanya 0,28 %, yang tamat SD hanya 16,37 % dan SLTP hanya 11,49 % sedangkan yang belum sekolah 9,88% yang dimaksud dalam tabel ini adalah balita. Secara keselurhan jumlah ini hanya sebesar 29,14 % jadi yang 70,86 % telah memiliki pendidikan yang cukup bahkan 39,70% telah menamatkan SLTA dan 9, 24 % telah menjadi sarjana.
Bila dicermati wilayah ini telah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengabdi dan bekerja di wilayahnya serta dapat ikut perpartisipasi dalam memajukan wilayahnya. Tenaga kerja ini akan saling bersaing untuk dapat bekerja sedangkan infra struktur yang tersedia di lapangan pekerjaan informal adalah 8 buah perusahaan besar dengan daya tampung 58 tenaga besar, 4 buah perusahaan kecil dengan daya tanpung 38 tenaga kerja, 6 buah home industri dengan daya tampung 48 tenaga kerja, 5 buah hotel dengan daya tampung 142 tenaga kerja dan 4 buah rumah makan dengan daya tampung 31 tenaga kerja. Selain itu mereka akan mengadu nasib di sektor formal sebagai Pegawai Negeri Sipil (209 orang), ABRI dan Polisi (156 0rang). Keterangan ini diperkuat dengan data pada tabel 3 yahni tabel jenis pekerjaan
Sadar akan lapangan pekerjaan di sektor formal sangat terbatas dan sebagai buruh infromal juga meiliki infrastruktur yang terbatas maka sebagaian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjakaan mencoba peruntungan sebagai pedagang di Pasar Baru sebagai pedagang pakaian, aneka makanan dan pedagangan asongan. Bahkan para ibu-ibu membuka warung makan, berjualan makanan ringan dan berjualan sate ayam di rumah demi mencukupi kebutuhan hidup mereka.
c). Komposisi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk Kelurahan Babakan Ciamis dapat dikelompokan sebagai berikut :
TABEL. 3
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN.
KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
TAHUN 2010
No Jenis Pekerjaan W N I W N A Jumlah Persen

Laki
Laki wanita Laki
Laki wanita
1 PNS 113 84 11 1 209 2,41 %
2 ABRI/POLRI 114 35 7 0 156 1,18 %
3 SWASTA 217 363 82 48 710 8,20%
4 DAGANG 133 74 66 18 291 3,37 %
5 PENSIUNAN 55 25 7 6 93 1,07 %
6 BURUH 2266 2226 33 159 4685 54,13 %
7 PELAJAR 886 767 92 116 1861 21,50 %
8 MAHASISWA 330 163 82 75 650 7,52 %

Jumlah
4114
3737
380
423
8655
100 %
Sumber Data dari Kelurahan Th.2009

Bila diperhatikan tabel 3 di atas, terlihat adanya keragaman jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan Babakan Ciamis dan mata pencaharian atau pekerjan yang terbanyak adalah sebagai buruh sebesar 54,13 % atau 4.493 dan dari jumlah tersebut sebanyak 192 buruh adalah warga asing atau sebesar 2,22 %.
.Buruh yang dimaksud adalah buruh perusahaan besar 58 orang atau 0,67 %, buruh industri kecil sebanyak 38 orang atau 0,44 %, home industri 48 atau 0,55 %, pegawai hotel 142 orang atau 1,64% dan pegawai rumah makan 31 orang atau 0,34 %.
Tenaga swasta sebesar 8,20% atau sebesar 710 tenaga kerja dari jumlah tersebut 130 tenaga kerja atau 1,50 % adalah tenaga orang asing (mereka menjadi pemilik modal) dan yang pribumi rata-rata menjadi pedagang pakaian, aneka makanan dan pedagang asongan di Pasar Baru yang terletak hanya 600 meter dari RW 02. Termasuk dalam katagori hal ini adalah ibu-ibu yang memiliki usaha warung dan berjualan makanan ringan di rumah.
Pensiunan sebesar 1,07 % atau 93 orang dalam katagori ini adalah pensiunan guru dan pensiunan dari perusahaan-perusahan yang mendapatkan tunjangan di hari tua.
Pegawai Negeri Sipil hanya 2,41 % atau 209 orang yang tersebar di kantor kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Bandung dan anggota POLRI dan ABRI hanya sebanyak 1,18% saja. Jumlah di sektor ini tergolong kecil dikarenakan penduduk setempat kurang memiliki minat dan kalah dalam kompetensi di saat ada lowongan di sektor formal tersebut.
Pelajar sebanyak 21,50 % dan mahasiswa 7,52 % ke dua kelompok ini dimasukkan dalam angkatan jenis pekerjaan dikarenakan mereka akan menjadi tenaga kerja yang produktif setelah mereka lulus sekolah dan ini merupakan cadangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di sektor formal maupun informal
d). Komposisi Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan.
Berdasarkan jenis agama yang dianut penduduk Kelurahan Babakan Ciamis dapat dikelompokan sebagai berikut :


TABEL. 4
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA
KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
TAHUN 2010

No
Jenis AgAma
JML
Persesn
1 Islam 7473 86,34 %
2 Kristen 671 7,75 %
3 Katholik 386 4,46 %
4 Budha 115 1,33 %
5 Kepercayaan 10 0,12 %

Jumlah
8655
100%
Sumber Data dari Kelurahan Th.2009

Bila diperhatikan tabel 4 di atas, terlihat adanya keragaman jenis agama maka di wilayah ini yang terbesar adalah pemeluk agama islam yakni sebesar 86,34 %, urutan ke dua adalah agama kristen sebesar 7,75 %, urutan ke tiga agama katolik sebesar 4,46 %, agama budha di urutan ke empat sebesar 1,33 % dan terakhir kepercayaan sebsar 0,12 %.
Meskipun merupakan agama islam merupakan agama terbesar di wilayah tetapi agama islam bukan menjadi superior di wilayah ini karena masyarakat pada umumnya sudah menerapkan saling hidup rukun antar agama dan tidak saling mengganggu ibadah agama lain.
Sarana ibadah yang tersedia adalah masid, mushlona dangereja sedangkan untuk agama lain masih dilakukan di rumah sendiri tetapi hal ini tidak mengurangi kekusukan mereka dalam menjalankan ibadah dan berdoa kepada Sang Pencipta Alam Semesta.
2. Kondisi Sosiografis
Masyarakat RW 02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung merupakan masyarakat perkotaan yang mata pencahariannya sebagian besar sebagai buruh buruh. Ini ditunjukan dengan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal dan sebagian lagi adalah pedagang asongan di pasar baru.
Pada umumnya masyarakat RW 02 mudah menerima kehadiran orang lain. Diantara penduduk sudah ada yang melakukan perkawinan antar suku, misalnya dengan Suku Jawa . Kehadiran warga pendatang di masyarakat ini tidak menimbulkan pembedaan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Warga pendatang yang ada dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Saya juga merasakan sendiri penerimaan masyarakat terhadap orang lain. Saya ketika melakukan obsrvasi tidak mengalami hambatan dalam berbaur dengan masyarakat walau memiliki kendala bahasa.
Pada umumnya masyarakat sangat komunikatif dan enak diajak ngobrol tentang apapun. Begitu pula pada saat melalakukan wawancara tidak mengalami hambatan malah mereka menyuguhkan hidangan dan makan siang. Beberapa menawari butiran bakso dan sate ayam untuk saya bawa pulang sebagai oleh-oleh dan rasa persahabatan.
Masyarakat RW 02 sebanyak 86,34 % memeluk Agama Islam. Landasan agama ini turut mewarnai irama kehidupan mereka. Upacara adat yang dilakukan berhubungan dengan ritual kematian, selamatan kehamilan dan kelahiran anak bernuansa islami dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an dan salawat Nabi serta zikir. Pengajian dilakukan setiap seminggu sekali untuk ibu-ibu dilakukan tiap hari jum’at dan untuk bapak-bapak tiap malam jum’at atau hari kamis malam.
Namun demikian pemeluk agama lain bukan menjadi kendala bagi penduduk yang beragama muslim. Dalam masyarakat sudah terlihat kedewasaan dalam saling menghormati agama lain. Mereka hidup rukun, tentram dan saling menolong meskipun mereka tinggal di jantung kota Bandung.
Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sarana menunaikan ibadah, melainkan juga sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat, termasuk untuk penyelesaikan konflik. Seorang tokoh agama masih menjadi tokoh sentral untuk menyelesaikan setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum. Termasuk untuk mendidik anak-anak balita dan remaja untuk belajar mengaji.
Masyarakat RW 02 sangat menghormati dan mentaati tokoh agama atau pemuka agama. Di RW.02 tokoh agama dikenal dengan sebutan tokoh sentris artinya ,bahwa seorang tokoh agama menjadi panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah,sebagai penuntun hidup beragama dan sebagai penuntun hidup dalam pergaulan dengan keluarga ,tetangga dan masyarakat secara luas.
Selain masjid ada juga Balai Pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan warga setempat.
Kehidupan masyarakat terlihat sangat tenang tanpa beban hidup meskipun kondisi wilayah terlihat pengap. Kondisi rumah mereka rata-rata bertingkat meskipun tidak memenuhi standart bangunan yang semestinya. Ukuran rumah rata-rata sama dengan luas bangunan rumah dengan luas bangunan lebih kurang 4 x 5. Kondisi rumah hanya meliki satu kamar tempat tidur, tidak ada ruang tamu atau ruang tamu digabung dengan ruang keluarga. Rumah rata-rata tidak memiliki ventilasi udara sehingga bau penggap sangat mengigit hidung karena tidak ada sirkulasi udara. Beberapa rumah bahkan ditinggali oleh 3 sampai dengan 4 kepala keluarga dengan jumlah jiwa rata 4 jiwa per kepala keluarga.
Mereka menggunakan MCK karena tidak memiliki kamar mandi sendiri dan jumlah MCK ada 8 buah yang tersebar di setiap RT. Kondisi MCK cukup bagus dan amat bersih. Pengelolaan MCK dilakukan bersama-sama. MCK ini dibangun dengan dana dari Program PNPM.
Perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Demokrasi berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan pemilihan Ketua RW yang justru dipegang oleh seorang Ibu dan berstatus janda. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya sudah mampu menerapkan kehidupan berpolitik dan tidak ada perbedaan gender.
Konflik-konflik internal belum terlihat secara jelas sebab tokoh agama mampu meredam konflik. Keluarga satu dengan yang lain saling hidup rukun meskipun ada beberapa rumah yang terlihat di huni oleh 3 sampai dengan 4Kepala Kelurga. Begitu juga kehidupan ketetanggan terlihat rukun satu sama lain meskipun mereka tinggal di perkotaan.
Nilai penghormatan terhadap orang tua masih dijunjung tinggi terbukti dengan kondisi lansia yang berjumlah 120 orang dipelihara oleh anak-anak mereka sendiri di dalam rumah mereka sendiri.
Pelayanan kesehatan lansia dilakukan rutin setiap sebulan sekali bersamaan dengan penimbangan posyandu atau pada saat ada kegiatan-kegiatan posyandu. Tetapi masalah pelayanan kesehatan masih merupakan kendala sebab dari 120 lansia yang berkenan melakukan pengobatan atau memeriksakan diri hanya 15 lansia. Para lansia hanya mau berobat jika mereka merasa sakit saja.
Di RW.02 terdapat 80 balita yang memerlukan perhatian mengingat daerah ini dikelilingi oleh sungai dan jalan raya atau jalan protokol. Polusi udara dan rentan banjir akan menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang balita.
Terdapat 20 Karang Taruna yang saat ini kondisinya memprihatinkan sebab semuanya dalam keadaan collaps. Kegiatan Karang Taruna hanya ada pada saat menjelang tujuh belas agustusan dan para pengurusnya sudah banyak yang menikah sedangkan pemilihan penggurus baru belum dipilih kembali.
PKK masih berjalan aktif baik ditingkat RT mapun tingkat kelurahan. Kegiatan PKK masih dianggap penting sebagai sarana berkumpul antar warga terutama para ibu-ibu selain mereka saling berbagi rasa dalam banyak hal.
Namun demikian peran aparat kelurahan juga menjadi panutan bagi seluruh warga terbukti banyak warga yang datang ke kantor kelurahan dengan berbagai kepentingan sesuai kebutuhan mereka, Bapak Lurah dan jajarannya sangat komunikatif dan terbukti pula bahwa di kelurahan ini menjadi contoh pembagian beras miskin yang terbaik dan teratur se Kecamatan Sumur Bandung kota Bandung..

3. Struktur Kepemimpinan Masyarakat
Selain kepemimpinan yang ada di RW. 02 Kelurahan Babakan Ciamis khususnya yang formal terdiri dari Ketua RW dan Ketua RT yang proses pengangkatannya dipilih langsung oleh masyarakat. Selain itu tugas pimpinan birokrat tersebut melaksanakan program-program (kebijakan) dan pemerintah ditingkat RT dan RW. Ketua RT bertanggung jawab kepada Ketua RW atas tugas-tugas yang diembannya. Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan yang mempertanggung-jawabkan seluruh program-program dan kebijakan yang ada.
Struktur organisasi, nama-nama para tokoh formal dan informal dapat digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR KEPEMIMPINAN
RW.02 KELURAHAN BABAKAN CIAMIS
KECAMATAN SUMUR BANDUNG
KOTA BANDUNG

















4. Pelayanan Sosial
Bentuk – bentuk pelayanan sosial yang ada diwilayah RW 02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung yaitu :
a). Bantuan Beras Miskin dari pemerintah per KK mendapat: 10 kg
b). Penimbangan balita, serta pemberian gizi yang dilakukan oleh kader posyandu setiap sebulan sekali pada hari rabu minggu ke 2.
c). Dana Bantuan Opearional Sekolah
d). Pelayanan kesehatan lansia setiap rabu pada minggu ke 2 setiap bulan
e). Kegiatan pengajian oleh DKM Al - Iklas setiap Kamis, malam buat bapak-bapak dan Jumat buat ibu-ibu.
f). Anak-anak dan remaja mengaji setiap hari.
g). Pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh DKM Al-Iklhas setiap setahun sekali.
h). Pembagian daging kurban dari DKM Al-Iklas
i). Bantuan Langsung Tunai
j). Pengelolaan MCK sebanyak 8 MCK
k). Program PNPM
l). Jaskesmas
m). Khitanan massal secara gratis setiap tahun dari Kimia Farma
5. Sistem Sumber
Sumber adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah
Pincus dan Minahan (1973 : 4 – 9) membagi sumber kesejahteraan sosial ke dalam beberapa jenis yaitu :
a). Sistem Sumber Informal atau Alamiah,
b). Sistem Sumber Formal, dan
c). Sistem Sumber Kemasyarakatan.

Berbagai sistem sumber yang ada di wilayah RW. 02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung sebagai berikut:
1). Sumber Informal atau Alamiah
Adalah sumber yang dapat memberikan bantuan yang berupa dukungan emosional dan afeksi, nasihat dan informasi serta pelayanan–pelayanan konkret serta membantu dalam mengakses sumber formal dan kemasyarakatan. Sumber informal ini terdiri dari :
(a). Adanya nilai kekeluargaan, serta kebersamaan. Dengan nilai ini mereka saling berkomunikasi, dapat saling bantu terutama untuk kepentingan umum seperti gotog royong pembangunan sarana ibadah, saling bantu bila ada warga yang punya hajat dan ketika ada warga yang meninggal.
(b). Adanya tokoh masyarakat yang berperan dalam menggerakan masyarakat untuk kegiatan kepentingan umum, mendidik masyarakat dalam pemahaman ajaran agama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengkoordinir penghimpunan dana sumbangan.
(c). Adanya orang kaya dan orang china yang memberikan bantuan berupa finansial sebagai ketidak hadiran mereka ketika ada kerja bakti pembersihan aliran sungai serta ada beberapa warga yang bersedia mencarikan dana dalam kegiatan masyarakat.


2). Sumber Formal
Adalah sumber yang dapat memberikan bantuan atau pelayanan langsung terutama kepada para anggotanya. Sumber ini berbentuk lembaga. Adapun sistem sumber formal yang ada di masyarakat RW 02 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung adalah :
(a). Dewan Keluarga Masjid Al- Iklhas sebagai lembaga yang berfungsi dalam penerapan nilai–nilai agama bagi penduduk. Fungsi ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengajian.
(b). Perkumpulan Gereja bagi orang Kristen dan Katolik
(c). Organisasi Pemuda, yang berfungsi sebagai wadah para pemuda dapat menuangkan kreatifitas dan aktifitas.Di RW 02 jenis aktifitas pemuda berupa kelompok pengajian remaja.
(d). Karang Taruna sebagai wadah dari kegiatan-kegiatan para pemuda.
(e). PKK masih berjalan dengan baik di tingkat RT, RW dan tingkat Kelurahan dengan pertemuan setiap bulan.
(f). Koperasi Simpan Pinjam yang berjumlah 9 buah.( di luar RW.02)
(g). Koperasi Produksi yang berjumlah 32 buah ( di luar RW.02)
(h). Sekolah Dasar ada 7 buah, SLTP ada 2 buah, SLTA ada 4 buah dan Perguruan Tinggi Ada 1 buah (terletak di luar RW.02)
3). Sumber Kemasyarakatan
Adalah sumber yang dapat memberi bantuan kepada masyarakat umum. Sumber kemasyarakatan di RW 02 Kelurahan Babakan Ciamis terdiri dari :
(a). Kantor Kelurahan Babakan Ciamis yang berada di dalam wilayah RW.02, yang berfungsi dalam pelayanan di bidang birokrasi misalnya : pembuatan kartu tanda penduduk,kartu keluarga,kartu sehat,ijin pernikahan,kartu, kematian dll .
(b). Pasar Umum yang berada di luar sistem RW.02
(c). Pertokoan berjumlah 242 dan berada di luar RW.02
(d). Bank berjumlah 3 buah berada di luar RW.02
(e). Telepon Umum berjumlah 16 buah di luar RW.02
(f). Kantor Veteran Legiun di luar RW.02
(g). Panti Asuhan ada di RW.04
(h). Dealer Honda ada di RW.03
(i). Super Market di RW.04
(j). Hotel berjumlah 5 buah
(k). Kantor Walikota Bandung terletak 100 meter dari RW.02
(l). Kantor DPRD Kota Bandung terletak 100 dari RW.02
(m). Masjid Besar Walikota terletak 90 meter dari RW.02
(n). Stasion Hall terletak 500 meter dari RW.02
(o). Pasar Baru terletak 600 meter dari RW.02
(p). Terminal Umum utuk Bus dan angkutan umum terletak di depan Stasion Hall
(q). Rumah Sakit Mata Cicendo terletak di kawasan RW.02
(r). Posyandu yang memberikan pelayanan dalam hal penimbangan balita, serta pemberian gizi juga pelayanan kepada lansia setiap sebulan sekali setiap hari rahu minggu ke 2
(s). Puskesmas Pembantu sebagai lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang membutuhkannya. Sumber ini terletak di luar wilayah RW 02
(t). Sarana Rekeasi Taman Dewi Sartika
(u). Bioskop ada 6 buah di luar RW.02
(v). Restoran 6 buah di luar RW.02
(w). Kantor KODAM Siliwangi di luar RW.02
(x). Sarana ibadah berupa masjid ada 13 buah, 6 mushlola dan 4 gereja .
(y). Industri besar 8 buah, industri kecil ada 4 buah dan Home Industri ada 6 buah semua berada di luar RW.02

























BAB IV
HASIL WAWANCARA


Dalam observasi ini telah dilakukan wawancara kepada tiga keluarga miskin di RT.01, RT.02 dan RT.03. Ke tiga informan tersebut adalah AT seorang ibu rumah tangga, UK seorang bapak dan ER seorang remaja yang belum bekerja. Hasil wawancara disajikan sebagai berikut :
1. Norma Keluarga Miskin
Norma yang dimaksudkan oleh warga masyarakat adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua warga, sangsi yang diberikan dan bentuk sangsi yang diberikan jika ada pelanggaran.
Hasil wawancara mendalam dengan AT yang dilakukan di rumah yang bersangkutan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam komunitas keluarga miskin sbb :
“ Saya bertempat tinggal disini sudah duapuluh tahun, waktu itu saya masih pengantin baru sampai sekarang . Di sini selalu ada siskampling setiap hari dan dijaga oleh dua orang. Setiap warga yang mendapatkan tugas wajib menjalankan tugas kecuali ada keperluan lain tetapi jika terlalu sering maka lama kelamaan akan dikucilkan oleh warga yang lain. Selain itu kami juga menjaga wilayah ini dengan kerja bakti setiap hari minggu jika ada yang berhalangan biasanya menggantinya dengan menyediakan makanan gorengan, kue-kue ringan atau minuman buat yang bekerja bakti. Kerja bakti lingkungan juga termasuk membersihkan sungai. Kebanyakan orang china tidak mau ikut kerja bakti mungkin merasa sebagai orang kaya “

Informan AT mengakui bahwa selama dua puluh tahun bertempat tinggal di wilayah ini memang ada peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua anggota warga masyarakat setempat dan peraturan yang dimaksudkan adalah kegiatan siskampling setiap malam dijaga oleh dua orang dan kerja bakti setiap minggu untuk membersihkan lingkungan dan sungai.Sangsi dikenakan bagi yang tidak hadir berupa makanan kecil dan minuman dan jika terlalu sering tidak hadir akan dikucilkan tetapi kebanyakan orang china tidak terlibat dalam kegiatan ini.

Pendapat yang diungkapkan oleh UK melalui wawancara yang dilakukan di rumah yang bersangkutan sbb:
“Wilayah di sini sangat aman walaupun berdekatan dengan jalan raya, kami semua ikut menjaga wilayah ini dengan cara siskampling setiap malam yang dijaga oleh dua orang warga dan jika ada yang mangkir maka akan dikucilkan. Saya menetap di sini sudah lima belas tahun. Setiap minggu juga diadakan kerja bakti, kerja bakti lingkungan dan membersihkan sungai jika tidak datang wajib mengeluarkan makanan atau minuman ringan. Dulu ada orang china yang baik hati yang ikut pula dalam kegiatan siskampling dan kerja bakti tetapi sekarang sudah meninggal”

Informan UK betempat tinggal di sini selama lima belas tahun juga mengatakan ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan yakni kegiatan siskampling setiap malam dengan dijaga dua orang dan kerja bakti setiap minggu membersihkan lingkungan dan sungai. Sangsi bagi yang tidak hadir wajib mengganti makanan dan minuman ringan dan ada orang china yang ikut terlibat kegiatan ini tetapi sudah meninggal. Jika ada yang mangkir dari kegiatan ini akan dikucilkan.

Informan ER diwawancarai pada saat sedang mangkal di tempat berkumpul dengan warga lain yakni di warung makan nasi depan gang RW.02 mengatakan pendapatnya sebagai berikut :
“ Saya lahir disini bu dan keluarga saya sudah menempati rumah ini selama dua puluh dua tahun. Lingkungan di sini aman karena ada siskampling yang setiap harinya di jaga dua orang. Ada juga yang kadang-kadang tidak datang karena ada keperluan lain tetapi jika terlalu sering yang jadi bahan gunjingan antar warga. Kalau orang cina tidak peduli dengan lingkungan jadi mereka tidak mau datang”

Dari pendapat ER dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa selama dua puluh dua tahun bertempat tinggal di wilayah ini mengakui lingkungan aman karena siskampling setiap malam dan dijaga dua orang. Jika sering tidak hadir akan jadi gunjungan warga setempat dan kalau orang china tidak hadir.




















Data yang lain masih dalam proses pengolahan pak, nuwun.









MATRIKS OBSERVASI
WARGA RW.02 KELURAHAN BABAKAN CIAMIS KECAMATAN
SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG
NO URAIAN KEGIATAN JENIS KEGIATAN
PENGAMATAN ALAT BANTU YANG DIPERGUNAKAN
1 PLACE Area Aktivitas Warga RW.02:
a. Di rumah
b. Di tempat pekerjaan
c. Di tempat mangkal/berkumpul
d. Di Pasar e. Peta Wilayah
f. Foto
g. Rekaman suara.
2
AKTOR
Warga RW 02 Khususnya di wilayah :
a. RT. 01
b. RT. 02
c. RT. 03
a. Rekaman suara
b. Foto

3 AKTIVITAS a. Aktivitas sehari-hari keluarga miskin
b. Ruang aktivitas
c. Jenis aktivitas yang dilakukan
d. Pekerjaan sehari-hari
e. Pendapatan sehari-hari
f. Tempat tinggal
g. Sumber pelayanan sosial yang di peroleh.
h. Sistem sumber yang dapat diakses
i. Jaringan Kerja.
j. Norma
k. Kepercayaan. a. Rekaman suara.
b. Foto
c. Wawancara /indepth.







PEDOMAN WAWANCARA
WARGA BINAAN DI RW.02
KELURAHAN BABAKAN CIAMIS


I. LOKASI
a. Kelurahan : Babakan Ciamis
b. Kecamatan : Sumur Bandung
c. Kota : Bandung
d. Propinsi : Jawa Barat

II. DATA INFORMAN.
a. Nama :
b. Tempat/ tgl lahir :
c. Alamat :
d. Agama :
e. Pendidikan :
f. Pendapatan per hari :
g. Jumlah anggota keluarga :
h. Lama ikut dalam komunitas :
i. Kedudukan dalam komunitas :


III. MODAL SOSIAL DI RW.02 KELURAHAN BABAKAN CIAMIS.

A. NORMA

1. Apakah dalam komunitas Bapak/Ibu ada peraturan yang wajib ditaati oleh semua anggota ?
a. Ya b.. Tidak
2. Jika ya, tolong jelaskan peraturan apa saja yang bapak/Ibu maksudkan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

3. Jika ada anggota komunitas bpk/ibu yang melanggar apakah akan dikenakan sangsi ?
a. Ya b.. Tidak
4. Jika ya, tolong jelaskan dalam bentuk apa saja sangsi tersebut diberlakukan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5. Apakah bapak/Ibu pernah melanggar peraturan tersebut?
a. Ya b. Tidak

B. JARINGAN KERJA

1 Apakah bapak/Ibu menerima bantuan dari sesama warga?.
(bantuan materi: diberi uang atau pinjaman uang, kridit barang, kridit bahan-bahan pokok, pinjaman kendaraan, menempati rumah, dikontrakan rumah, diberi baju, dll bantuan non materi: tukar jam kerja, bantuan psikis:dukungan emosional,semangat, dorongan, dll )
a. Menerima b.Tidak menerima
2 Jika menerima dari siapa dan bantuan apa yang diterima ?
NO PEMBERI BANTUAN JENIS BANTUAN FREKUENSI DLM SITUASI YANG BAGAIMANA ?







3 Apakah bapak/Ibu memberikan bantuan ?
a. Pernah b.Tidak pernah
4 Jika pernah kepada siapa dan bantuan apa yang diberikan?
NO PENERIMA BANTUAN JENIS BANTUAN FREKUENSI DLM SITUASI YANG BAGAIMANA ?








5 Warga siapa saja yang bapak/Ibu sukai ?
6 Apa yang bapak/Ibu sukai dari mereka?
NO INISIAL HAL YANG DISUKAI







7 Warga siapa saja yang tidak bapak/Ibu tidak disukai ?
8. Apa yang tidak bapak/Ibu tidak disukai dari mereka?
NO INISIAL HAL YANG TIDAK DISUKAI







C.KEPERCAYAAN
1. Manfaat apa yang diyakini bisa diperoleh dari komunitas bapak/Ibu? Tolong jelaskan.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah bapak/Ibu memiliki keyakinan dengan kemampuan anggota lain ?
a. Ya b.. Tidak
3. Jika ya, tolong jelaskan kemampuan dalam hal apa yang dimiliki oleh anggota lain?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Apakah bapak/Ibu saling berbagi rasa kepada anggota komunitas lain ?
a. Ya b.. Tidak
5. Jika ya, apa saja yang Bapak/Ibu ungkapkan kepada anggota lain? Tolong
Jelaskan.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Apakah ada anggota komunitas yang berbagi rasa kepada Bapak/Ibu?
a. Ya b.. Tidak
7. Jika ya, apa saja yang dungkapkan kepada Bapak/Ibu?Tolong jelaskan

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PENELITIAN SOLIDERITAS TIONGHOA

SOLIDERITAS SUKU TIONGHOA
DI KABUPATEN BANGKA

Pengertian Solidaritas

J.S. Roucek di sadur oleh Soerjono Soekamto menyatakan tentang solidaritas sosial yang merupakan lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat. J.S. Roucek menyatakan bahwa, “Solidaritas sosial merupakan kohensi yang ada diantara asosiasi, kelompok, kelas sosial atau kasta, dan diantara pelbagai pribadi kelompok maupun kelas-kelas yang membentuk masyarakat atau bagian-bagiannya”. (1987:68). Lebih lanjut J.S. Roucek kemudian menyatakan bahwa :
“ Kohensi ini berakhir pada kelompok kekerabatan, bahasa/agama yang sama dan wilayah tempat tinggal yang sama. Solidaritas sosial ini menghasilkan persamaan, saling ketergantungan dan pergaulan yang sama-sama mempunyai unsur pengikat bagi unit-unit kolektif seperti keluarga, rumah tangga, kamunitas dan negara”. (1987:68).

Soetarso, (1991:91) menyatakan bahwa :
Ikatan pokok yang kuat akan menciptakan kesadaran yang kuat, akan menciptakan kesadaran yang berlebih-lebihan terhadap kelompoknya sendiri sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan solidaritas dalam menghadapi pihak lain dalam masyarakat.

Emile Durkheim seperti yang dikutip oleh Robert M.Z. Lawang, (1986:181).
Solidaritas menunjuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.(1986:181).

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasari oleh perasaan moral, kepercayaan serta pengalaman emosional yang dirasakan bersama.

Berkaitan dengan hal diatas tentang solidaritas sosial Ferdinand Tonnies, yang dikutip oleh Soerjono Soekamto (2006:116), persamaan mendasar tersebut juga menjadi sumber bagi bentuk kehidupan bersama yang oleh Toenies disebut :
“Panguyuban (Gemeinschaft) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotannya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis “.

Sebaliknya, Patembayan (Gesellschaft) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai sesuatu bentuk dalam pikiran belaka (imaginary) serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin.






Tipe-tipe Solidaritas
Solidaritas dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe. Emile Durkheim seperti yang dikutip oleh Robert M.Z. Lawang, (1986:183).
1. Solidaritas Mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama (collective consciousness/conscience), yang menunjuk pada “totalitas kepercayaan-kepercayaan dan masyarakat yang sama itu” itu merupakan solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat sama dan menganut kepercayaan yang sama dan menganut kepercayaan dan pola normatif yang sama pula.
2. Solidaritas Organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu, sehingga merombak kesadaran kolektif.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa solidaritas sosial mekanik muncul karena adanya persamaan-persamaan yang tumbuh dalam masyarakat yang merupakan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan solidaritas organic muncul karena adanya perbedaan-perbedaan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga menimbulkan saling ketergantungan yang tinggi diantara anggotanya.

Pengertian Minoritas

Minoritas adalah Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain.
Konsep minoritas jauh lebih kompleks dari kelihatannya, pada tingkat sederhana “minoritas” mengarah pada beberapa kelompok yang lebih kecil yang terdapat dalam suatu masyarakat. Dalam literatur pekerjaan sosial moderen pengertian minoritas mengarah kepada kelompok-kelompok seperti imigran, penyandang cacat (people with disabilities), gay dan lesbi, lansia dan anggota-anggota politikal tertentu, kelompok keagamaan bahkan terkadang dipakai kepada wanita.

Norbert Rouland (1991) menyarankan tidak ada kaum semacam minoritas, mereka hanya ditentukan atau dibuat secara struktur. Kaum minoritas merupakan kelompok-kelompok yang berada pada posisi minoritas sebagai hasil dari keseimbangan kekuatan dan hukum, yang mengsubyekkan mereka dibanding kelompok lain dalam sebuah masyarakat secara utuh.

Pengertian Tionghoa

Para imigran Tionghoa yang tersebar ke Indonesia mulai abad ke-16 sampai kira-kira pertengahan abad ke-19, asal dari suku-bangsa Hokkien. Mereka berasal dari propinsi Fukien bagian selatan. Daerah ini merupakan daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang cina keseberang lautan. Kepandaian berdagang ini yang ada di dalam kebudayaan suku-bangsa Hokkien telah terendap berabad-abad lamanya yang masih tampak jelas pada orang Tionghoa di Indonesia.
Diantara pedagang-pedagang Tionghoa di Indonesia merekalah yang paling berhasil. Hal ini juga disebabkan karena sebagian besar dari mereka sangat ulet, tahan uji dan rajin. (Koentjaraningrat. 1993:353).
Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa adalah seorang Tionghoa apabila ia berfungsi sebagai anggota dari, dan bergabung dengan masyarakat Tionghoa.(Charles A. Coppel.1994:24).
“WNI keturunan cina adalah penduduk Indonesia yang berasal dari timur asing yang berada diwilayah Indonesia dan telah di syahkan dengan undang-undang kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia”. (C.S.T. Kansil.1989:90).

Ciri-ciri WNI keturunan Cina/Tionghoa
Menurut Fredrik Barth (terjemahan Nining I, 1998), sebagai golongan etnis keturunan asing, WNI keturunan Cina/Tionghoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memiliki ciri biologis yang khas seperti bentuk wajah, bentuk hidung, warna kulit yang membedakan dengan etnis golongan lainnya.
2. Memegang dan memperaktekkan nilai dasar kebudayaan asli yang diwarisi dari nenek moyang mereka.
3. Membuat suatu jaringan komunikasi dan intervensi dalam bentuk bahasa, walaupun bagi generasi mudanya sudah semakin kurang yang bisa menggunakan bahasa nenek moyangnya.
4. Keanggotaannya dalam masyarakat menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat membedakan dari kelompok populasi lainnya. (1988:10).









Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing Social-institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada istilah yang tepat untuk menggambarkan Social-institution. Leopold Von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya, lembaga kemasyarakatan diartikan “ sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya”. (hal:173).

Sumer melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan “sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat”. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.(hal:173).

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan.
2. Menjaga Keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control).

Gillin dan Gillin, mempunyai beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan, yaitu :
1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melaui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan.
5. Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.

Menurut Gillin dan Gillin, lembaga – lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan, sebagai berikut :
1. Crescive institution dan enacted institution merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Crescive institution yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer merupakan lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas basic institution dan subsidiary institution. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
3. Dari Sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau sosial sanctioned institution dengan unsanctioned institution. Approved atau social sanctioned institution merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Sebaliknya unsanctioned institution yang ditolak oleh masyarakat, walau kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya.
4. Pembedaan antara general institution dengan restricted institution timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu general institution, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sementara itu, agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha merupakan restricted institution karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia.

5. Berdasarkan fungsinya, terdapat perbedaan antara operative institution dan regulative institution. Operatives institution berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. regulative institution, bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri.



Pekerja Sosial dengan Kelompok Minoritas

Pengertian Pekerjaan Sosial
Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah, memperbaiki kondisi tingkat kehidupan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka secara umum.
Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Pengertian pekerjaan sosial pada prinsipnya mempunyai dua unsur pokok yaitu:
a. Pekerjaan sosial merupakan suatu metode institusi sosial.
b. Bertujuan untuk membantu orang guna memecahkan permasalahan agar tidak muncul dan agar tidak kambuh lagi, memecahkan permasalahan yang dihadapi, memperbaiki kemampuan berfungsi sosial yang terganggu, meningkatkan kemampuan berfungsi sosial sehingga mampu untuk mengatasi kesulitan dan tantangan yang ada.

Menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte, yang dikutip oleh Dwi Heru Sukoco (1991:6), adalah :
“Social Work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relation, which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satis faction and independence”


Pengertian diatas menunjukan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Charelas Zastrow(1982:12), memberikan definisi pekerjaan sosial, sebagai berikut :
“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal condition favorable to their goals”.

Pengertian ini menunjuk bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.


Definisi pekerjaan sosial juga telah diperjelas dalam undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial yang mendefinisikan pekerjaan sosial profesional, sebagai berikut :
“Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial”.


Dari definisi para ahli tersebut pekerjaan sosial bertujuan sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu maupun kelompok juga tidak terkecuali dengan kelompok minoritas yang diartikan sebagai kelompok yang memiliki jumlah anggotanya lebih sedikit dari pada kelompok lain dalam masyarakat. Melihat kondisi ini, pekerja sosial harus memahami kondisi komunitas etnik minoritas secara menyeluruh dengan kompleksitasnya.
Pekerja sosial dalam melaksanakan dan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya keadilan dan kesejahteraan.


Peranan Pekerja Sosial

Berdasarkan pengertian dan konsep dari pekerjaan sosial itu sendiri, maka dalam meningkatkan solidaritas sosial orang Tionghoa dalam kegiatan kemasyarakat di Desa Baturusa Kecamatan Merawang, peran pekerja sosial, sebagai berikut :

Peranan sebagai Animasi Sosial, yaitu menggambarkan suatu peranan yang penting dalam praktek pekerjaan sosial masyarakat, yaitu kemampuan mengilhami, menyemangati, mendukung, menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk bertindak.

Peran sebagai Dukungan (Support), satu dari peranan pekerja sosial masyarakat yang sangat penting adalah untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang dilibatkan dalam struktur dan aktifitas masyarakat.
Peran sebagai Mediator, pekerja sosial sering melakukan peran sebagai mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa profesi pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pertolongan kemanusian memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap setiap upaya yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami orang Tionghoa terutama dalam meningkatkan solidaritas sosial dalam kegiatan kemasyarakatan.

PEMETAAN KEMISKINAN

PEMETAAN KEMISKINAN

Oleh Bambang Rustanto
Mata Kuliah Peksos Dengan Kemiskinan

A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara khususnya Indonesia. Kemiskinan di Indonesia secara klasifikasi tersebar di tiga wilayah, yaitu perkotaan, perdesaan dan pesisir. Kemiskinan di Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2006, mencapai 60 juta jiwa dari total penduduk atau sekitar 25 persen. Dengan asumsi pendapatan perbulan hanya RP 150 ribu perbulan. Padahal standar Bank Dunia orang miskin memiliki pendapatan US$2 perkapita per hari. Maka jika standar ini digunakan maka jumlah keluarga miskin di Indonesia lebih fantastik lagi. Kemiskinan sebuah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau suatu keluarga. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran.
Walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan merumuskan kebijakan anti kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Ketidakberhasilan itu kiranya bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi semata-mata. Sedikit dari para ahli pembangunan yang memahami bahwa problema kemiskinan juga bersumber dari tata politik yang timpang.
Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan pemberdayaan ekonomi, akan tetapi juga dengan pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang dikehendaki.
Pekerjaan sosial sebagai profesi utama dalam usaha kesejahteraan sosial memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, agar mereka dapat berfungsi sosial atau dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan baik, yakni tugas dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Selain itu, pekerjaan sosial juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi-situasi sosial yang kondusif bagi kehidupan mereka. Situasi-situasi sosial yang dimaksud adalah terciptanya peluang dan kesempatan usaha, terbukanya akses dan jaringan usaha/kerja, adanya jaminan usaha dan informasi pasar.

B. Defenisi Kemiskinan
Kemiskinan memiliki defenisi berbeda bergantung pada cara pandang dan indikatornya. Secara tradisional kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Ketidakmampuan ini terjadi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri orang tersebut, sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan hal-hal di luar diri orang miskin.
Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Dari perspektif manapun kita melihat kemiskinan, satu hal yang harus disadari adalah bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kehidupan orang dengan mata pencahariannya (internal) dan sistem di luar dirinya (eksternal) yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Maka ketika kita akan melakukan pertolongan bagi orang miskin, semua aspek kehidupan mereka harus disentuh mulai dari aspek personal hingga aspek global, mulai dari dimensi ekonomi hingga dimensi politik, sosial, teknologi serta psikologi. Dengan demikian, uang saja tidak cukup untuk menghapuskan kemiskinan. Diperlukan upaya lebih besar yang menyangkut aspek lain dalam kahidupan seperti kesehatan, pendidikan, kemandirian, pengembangan jaringan, penguatan jaringan dan lain-lain.
Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985).
Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak terpenuhinya hak. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut.
Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. World Bank (2008) membagi dimensi kemiskinan ke dalam empat hal pokok, yaitu lack of opportunity, low capabilities, low level security, dan low capacity. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi.
Kemiskinan menurut Suparlan (1995) didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.
Ellis (1984:242-245) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefenisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

C. Faktor Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebakan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebakan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Menurut Suharto, (2009:17-18), secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu :
1. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
3. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menggabungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amrika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto, 2008b). Sikap-sikap “negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghirmati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin.
4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompo orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sisten ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya. Stimulus ekonomi, pajak dan ilklim investasi lebih menhuntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.
Menurut Bagong dan Karnaji (2005:7) akar penyebab masalah kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:
a. Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. mungkin saja dalam keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan memperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan patron client, jiwa gotong royong, dan sejenisnya fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.
b. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena sturktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakt tersebut bila di bagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Dari uraian ini maka dapat disederhanakan, yang menekankan bahwa penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi internal factor dan external faktor.

D. Indikator Kemiskinan
Indikator nasional dalam menghitung jumlah yang dikategorikan miskin ditentukan oleh standard garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standard kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standard minimum ini digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.
Menurut BPS (1999) menggambarkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi dan aneka barang/jasa lainnya. Maka dapat dikategorikan miskin. Sementara itu, penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 1800 kalori per hari dikategorikan fakir miskin.
Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Seperti menurut Indonesian Nutrition Network (INN) (2003:2), ukuran kemiskinan untuk perkotaan dan pedesaan dibedakan dalam besarnya pendapatan yang diperoleh dalam bentuk uang sebagai berikut, Rp. 96.956 untuk perkotaan dan Rp. 72.780 untuk pedesaan. Kemudian Departemen Sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS, garis kemiskinan yang diterapkannya adalan keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 150.000 per bulan. Bahkan Bappenas mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005, bahwa batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 180.000 per bulan.
Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPS menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin yaitu :
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/rumbia/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayamsatu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nalayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000, seperti motor (kredit/non kredit) emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
Secara umum, indikator kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut :
1. Penghasilan rendah, atau berada dibawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran perorangan per bulan berdasarkan standard BPS perwilayah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial)
3. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keliuarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
6. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis kemiskinan.
7. Tinggal dirumah tidak layak huni
8. Kesuliatan memperoleh air bersih

E. Pekerjaan Sosial dan Kemiskinan
Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1985 dalam Huraerah A, 2006). Dari defenisi ini dapat diketahui bahwa fokus utama pekerjaan sosial adalah pada peningkatan keberfungsian sosial (social fungtioning) orang-orang di dalam situasi-situasi sosial mereka. Pekerjaan sosial merupakan aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya sekian abad yang lalu, telah memiliki perhatian yang mendalam pada pengembangan masyarakat miskin.
Dalam perspektif profesi pekerjaan sosial, orang miskin adalah orang yang mengalami disfungsi sosial, karena ia tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
Dalam konteks ini, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani masalah kemiskinan tidak hanya diarahkan kepada si klien (masyarakat miskin), tetapi juga ditujukan kepada situasi-situasi sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal tersebut didasari oleh pendekatan pekerjaan sosial yang senantiasa berorientasi pada sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya (person-in-enviranment dan person-in-situation).
Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerja sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) masyarakat miskin yang dibantu. Keberfungsian sosial seseorang secara sederhana dapat didefenisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.
Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitarnya.
Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural (Suharto, 2005). Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:
1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta hurup,).
3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahhkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

F. Peranan Pekerja Sosial
Peranan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu. Sebagaimana Soetarso dala Huraira (2008) menegaskan bahwa peranan dalam profesi apapun tidak ditentukan dalam kevakuman, melainkan terkait dengan aneka ragam variabel. Peranan juga tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan peranan-peranan lain. Dengan demikian peranan bersiat dinamis dan interaksional, dalam pengertian dapat berubah sesuai variabel dan peranan-peranan lain yang dilaksanakan oleh pekerja sosial.
Dalam proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan bagi miskin, Schwartz dalam Suharto (2009), mengemukakan 5 (lima) tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial :
1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh (significant others) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki oleh masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yanh dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat; harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat bagi kesejahteraan individu dan sosial.
5. Mendefenisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi ’kontrak kerja’ yang mengikat masyarakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsi masing-masing.
Sebagaimana Charles Zastrow (Huraira:2008), ada beberapa peranan yang dilakukan petugas pengembangan masyarakat/pekerja masyarakat (community worker/community organizer) anatara lain, yaitu:
• Enabler. Peranan sebagai enabler adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peranan sebagi enabler ini adalah peranan klasik atau peranan tradisional (the classic or traditional role) dari seseorang commutity organizer / community worker. Fokusnya adalah menolong masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri (to help people help themselves). Ada empat fungsi utama seorang CO/CD, yaitu:
- Membantu membangkitkan kesadaran masyarakat
- Mendorong dan mengembangkan pengorganisasiandalam masyarakat
- Memelihara relasi interpersonal yang baik
- Dan memfasilitasi perencanaan yang efektif
• Broker. Peranan seorang broker adalah menghubungkan individu-individu dan kelompok yng membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat. Peranan ini dilakukan oleh seorang broker karena individu atau kelompok tersebut kerapkali tidak mengetahui di mana dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.
• Expert. Sebagai seorang expert, ia berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Misalnya, seorang expert menyarankan tentang bagaimana struktur organisasi dapat dikembangkan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang harus terwakili.
• Social Planner. Sebagai seorang social planner berperan mengumpulkan fakta-fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut. Kemudian, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan.
• Advocate. Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana community organizer/community worker melaksanakan fungsinya sebagai advocate yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat.
• The Activist. Sebagai seorang activist, ia senantiasa melakukann perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannnya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masayarakat yang tidak beruntung (disadventage group). Seorang activist menugusung tema-tema atau isu-isu tertentu, misalnya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, ketidakadilan, dan permapasan hak. Taktik yang dilakukan adalah melalui konflik, konfrontasi dan negosiasi.
Ada beberapa peran yang dapat dilakukan dalam praktik CO/CD, yaitu:
• Peranan-peranan fasilitator (facilitative roles) meliputi peranan: animasi sosial (social animation), mediasi dan negosiasi (mediation and negotiation), dukungan (support), pembentukan konsensus (building consensus), fasilitasi kelompok (group facilitation), pemanfaatan sumber daya dan keterampilan (utilisation of skill and resources), pengorganisasian (organizing), dan komunikasi personal (perconal communication).
• Peranan-peranan pendidikan (educational roles) terdiri dari peranan : peningkatan kesadaran (conscionsness raising), penyampaian informasi (informing), pengkonfrontasian (confrontation), dan pelatihan (training).
• Peranan-peranan representasional (reprensentational roles), mencakup peranan : mendapatkan sumber (obtaining resources), advokasi (advocacy), pemanfaatan media (using the media), dan hubungan masyarakat (publik relations), jaringan kerja (networking), dan berbagai pengetahuan dan keterampilan (sharing knowledge and experince).
• Peranan-peranan teknis (technical roles), meliputi peranan : penelitian (research), penggunaan komputer (using computers), presentase verbal dan tertulis (verbal and written presentation), manajemen (management) dan pengawasan finansial.

G. Strategi mengatasi kemiskinan
Dalam perspektif profesi pekerjaan sosial, orang miskin adalah orang yang mengalami disfungsi sosial. Karena ia tidak mampu melakukan tugas pokoknya dengan baik, yaitu tugas dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti: pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Mereka pada umumnya tidak memiliki faktor produksi yang mencakup seperti tanah, modal, atau keterampilan hidup (life skill). Tingkat pendidikan mereka rendah, hanya tamatan sekolah dasar, bahkan tidak sedikit pula yang tidak tamat sekolah dasar. Selain mempunyai keterbatasan dalam faktor kepemilikan tersebut, orang miskin juga lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasi akses ekonominya, sehingga semakin tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi tinggi.
Untuk penanganan masalah kemiskinan, strategi yang dapat dilakukan adalah:
1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non ekonomik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan politis.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking) serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Dalam kaitan ini, Ginandjar Kartasasmita menyatakan, upaya memberdayakan masyarakat setidak-tidaknya harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :
(1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi (daya) yang bisa dikembangkan
(2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
(3) Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Artinya, proses pemberdayaan harus mengantisipasi terjadinya yang lemah menjadi makin lemah.
Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan oleh pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in situation”. Selain itu, motto pekerjaan sosial seperti “to help people to help themselves” (menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri), “self determination” (penentuan nasib sendiri) dan “working with people, not working for people” (bekerja dengan masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat) menunjukkan betapa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah kemiskinan.
Pengembangan Masyarakat memiliki sejarah panjang dalam literatur dan praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 2009). Menurut Johnson (1984), pengembangan masyarakat merupakan spesilaisasi atau setting praktek pekerjaan sosial yang bersifat makro (macro practice). Pengembangan masyarakat tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, Pengembangan Masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial atau usaha kesejahteraan sosial.
Menurut Jack Rothman dalam Suharto (2009: 42-47) ada tiga model dalam pengembangan masyarakat yaitu :
1. Pengembangan masyarakat lokal (locality development), yaitu proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif angota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada “tujuan proses” (process goal).
2. Perencanaan sosial (social planning), menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dll. Perencanaan sosial berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal).
3. Aksi sosial (social action). Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution resources) dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi ‘korban’ ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Model ini berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil.
Pekerjaan sosial dengan satu diantara metodenya, yaitu community development/community organization adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota masayarakat sendiri serta untuk memperbaiki kualitas hidup masayarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial, dengan menggunakan alat yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan metode yang terfokus pada proses pertukaran informasi antara pekerja sosial dengan masyarakat dan Methode Of Participation Assessment (MPA).
Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelolah dan mengorganisasikan segala potensi yan g mereka miliki sehingga pada tahap tertentu, barbagai aktivitas tersebut membutuhkan pelembagaab dalam institusi yanmg lebih formal. Bekerja bersama masyarakat (working with people) dan menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri adalah prinsip utama dalam penerapan metode Community Development. Sebagaimana dalam Huraira (Huraira : 2008), strategi-strategi yang digunakan dalam metode community development, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin tersebut adalah sebagai berikut:
1. Strategi pemecahan masalah, dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Teknik motivating dan supporting bisa digunakan untuk membangkitkan kepercayaan diri (self-relience) mereka, sebagai unsur penting yang harus dikembangkan dalam meminimalisasi dampak negarif budaya kemiskinan.
2. Konfrontasi, merupakan strategi mengonfrontasikan masyarakat miskin dengan permasalahan yang dihadapi. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat menimbulkan kesadaran, menggalang persatuan, dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam menangani masalah tersebut.
3. Membangun kelembagaan baru, yaitu membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat, dimana masyarakat miskin diitegrasikan kedalam lembaga tersebut. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin senantiasa ditumbuhkembangkan, misalnya: lembaga ekonomi prduktif (LEP), kelompok usaha bersama (KUBE), wira usaha baru (WUB), pemberdayaan ekonomi kecil, koperasi, baitul maal, dan lain-lain. Jika dilingkungan masyarakat sudah ada lembaga tetapi tidak berfungsi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mengaktifkan kembali lembaga tersebut.
4. Pengembangan dan peningkatan keterampilan hidup (life skill), dengan mengajarkan cara-cara atau alat-alat dalam perubahan ya ng direncanakan.
5. Terapi pendidikan, yaitu strategi untuk mengikutsertakan masyarakat miskin dalam suatu program penanggulangan kemiskinan, biasanya dalam bentuk latihan-latihan, saling bekerja sama secara demokratis, dan belajar untuk menilai dan menghargai kerjasama tersebut. Strategi ini akan memperkuat pemerintah pada tingkat lokal, mendorong proses pembangunan serta menimbulkan perasaan sebagai anggota masyarakat dalam satu kesatuan.
Strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial yang senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungannya dianalogikan dengan strategi pemberian ikan dan kail, maka strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bermatra individual, yakni dengan memberi ikan; dan memberi kail kepada si miskin. Lebih jauh lagi, pekerja sosial berupaya untuk mengubah struktur-struktur sosial yang tidak adil, dengan:
1. Memberi keterampilan memancing;
2. Menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok-kelompok elit; dan
3. Mengusahakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan hasil memancing tersebut.
Berdasarkan analogi tersebut, maka ada dua pendekatan pekerjaan sosial yang satu sama lain saling terkait, yaitu :
1. Pendekatan pertama melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan di mana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat.
2. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin dalam secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/ atau masalah-masalah yang dihadapinya.
Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan yang didasari dua pendekatan ini antara lain:
1. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yanmg diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
3. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembeian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Program kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Program “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif skala mikro.

H. Penutup
Masalah kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dan merupakan masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Masalah ini dari dahulu sampai sekarang tetap menjadi isu sentral di Indonesia.
Pekerjaan sosial merupakan profesi utama dalam bidang kesejahteraan sosial juga mempunyai tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kemiskinan tersebut. Dalam penanganan masalah kemiskinan profesi pekerjaan sosial berfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin. Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi kesehatan, psikolog dengan konsepsi perilaku adekwat, guru dengan konsepsi pendidikan, dan pengacara dengan konsepsi keadilan, maka keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya.
Dalam penanganan masalah kemiskinan berdasarkan perspektif pekerjaan sosial yang berfokus pada peningkatan keberfungsian sosial, senantiasa melihat keluarga miskin dengan lingkungannya yang berarti penanganan masalah tidak hanya pada terpusat pada individu atau keluarga.