Senin, 25 Januari 2010

EKONOMI PEDESAAN

PROPOSAL
WORKSHOP PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN EKONOMI KERAKYATAN DI PEDESAAN




A. DASAR PEMIKIRAN

Realita yang terjadi pada masa krisis keuangan dan ekonomi, memberikan pengalaman bahwa sektor ekonomi rakyat tidak saja memiliki daya tahan atau daya lenting (resilience) yang mengagumkan melampaui taksiran elit cendekiawan ekonomi, tetapi juga telah menjadi faktor penyelamat ekonomi nasional dari ‘keruntuhan”. Belajar dari pengalaman tersebut kiranya sudah sepantasnya apabila para pembuat kebijakan, baik di pusat maupun di daerah, dan cendekiawan menjadikan sektor ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Perspektif ini sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertulis dalam pasal 33.
Selain itu, untuk menanggulangi kemiskinan yang bersifat multidimensi, diperlukan perubahan paradigma dengan meredefinisi peran pemerintah; serta pemilihan strategi besar perekonomian yang lebih pro kaum miskin dan pro keadilan dengan pendekatan yang mengembangkan pola bottom-up dalam perencanaan, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan.
Adapun konsep pro masyarakat miskin mementingkan beberapa prinsip pokok, yakni: (1) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan modal sosial penduduk miskin; (2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (3) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan/atau nilai tambah dari usaha sendiri; (4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan/ruang, sarana produksi, informasi pasar, dan lain-lain); dan (5) pembangunan yang ramah lingkungan, yang memelihara atau bahkan memperbaiki fungsi ekologi dan kapasitas sumber daya alam untuk berproduksi.
Otonomi daerah yang diimplementasikan semenjak awal 2001 di Indonesia telah memperluas ruang partisipasi politik kepada rakyat dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Otonomi daerah memang merupakan prasyarat penting menuju perbaikan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, tetapi itu saja tidak cukup. Untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut, diperlukan politik ekonomi yang secara konsisten memihak kepada sektor ekonomi rakyat disertai strategi yang kompak (koheren) untuk menunjang integrasi masyarakat miskin ke dalam usaha produktif dan pasar.
Meletakkan fokus pada sektor ekonomi rakyat, yang notabene adalah sektor usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM) bukan berarti mengabaikan sektor swasta skala besar. Malah sebaliknya kebijakan dan pelayanan publik semestinya menjadi insentif untuk memperluas peluang bagi terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan perusahaan mikro dan kecil-menengah.
Kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan landasan legal bagi strategi pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, dari perspektif ekonomi, implementasi otonomi daerah diharapkan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar. Pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat daerah tentunya lebih mengenal dan memahami potensi daerahnya. Pengembangan ekonomi lokal adalah sebuah proses yang membentuk kemitraan pemeran (stakeholders) ekonomi, yakni pemerintah daerah, kelompok-kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menggiatkan (stimulasi) ekonomi daerah. Pendekatan tersebut menekankan kewenangan lokal, menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan kelembagaan. Dengan demikian, kemitraan pengembangan ekonomi lokal mengintegrasikan upaya mobilisasi para aktor, organisasi dan sumber daya, serta pengembangan kelembagaan melalui dialog dan kegiatan-kegiatan stratejik..
Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat seringkali tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya kebijakan atau program itu sendiri. Melainkan, sangat bergantung pada bagaimana para pengelola, penerima dan seluruh pelaku yang terlibat melakukan komunikasi dan interaksi yang efektif. Dengan kata lain, kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat akan berhasil diterapkan dengan baik jika di dalamnya melibatkan pendampingan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, adalah tepat jika dalam merealisasikan strategi upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di atas didukung oleh peranan fasilitator yang kreatif, inovatif, dan berkompeten. Oleh karena itu, workshop bagi fasilitator dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan mutlak diperlukan, sehingga diperoleh satu kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah bagi para pelaku dan stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Workshop ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kompleksitas pengembangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di pedesaan.
2. Meningkatkan ketrampilan dalam memfasilitasi proses pendampingan pelaku dan stakeholder ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Manfaat yang akan diperoleh para peserta workshop, adalah:
1. Terciptanya kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di pedesaan.
2. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial penduduk melalui strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Selain itu, workshop ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah berupa tersedianya tenaga pelatih/fasilitator daerah yang memiliki kompetensi dalam upaya deseminasi berbagai program dan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di pedesaan.
C. SASARAN/PESERTA

Sasaran/peserta workshop sebanyak 30 orang dari Kabup yaitu calon fasilitator tingkat kecamatan yang terkait erat dengan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

D. NARASUMBER

Narasumber dalam kegiatan workshop ini meliputi para pakar serta praktisi yang memiliki komitmen dalam bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi kerakyatan di pedesaan, sebagai berikut:

1. Drs. Bambang Rustanto, M.Hum.
2. Drs. Ramli A. Rahman, M.Pd.
3. Dra. Tuti Kartika, M.Si.
4. Dra. Endah Dwi Winarni, M.Si.
5. Drs. Bambang Sugeng, M.P.
6. Dra. Ella Nurlela, M.Si.
7. Dra. Dwi Yuliani, M.Si.
8. Aep Rusmana, S.Sos., M.Si.

E. MATERI WORKSHOP

Materi pokok yang akan diperoleh dalam workshop ini meliputi :
1. Kebijakan dan Informasi Program
2. Kemiskinan Pedesaan
3. Pendampingan Sosial
4. Pengembangan Ekonomi Lokal
5. Manajemen Organisasi
6. Asesmen Kebutuhan dan Masalah
7. Pemetaan Potensi dan Sistem Sumber
8. Perencanaan Partisipatif
9. Monitoring dan Evaluasi
10. Pengembangan Jaringan
11. Administrasi Keuangan




F. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana dalam kegiatan workshop ini meliputi :

Penanggung Jawab : Ketua STKS Bandung
Pengarah : Drs. Bambang Rustanto, M.Hum.
Ketua : Drs. Ramli A. Rahman, M.Pd.
Sekretaris : Drs. Aep Rusmana,MSi
Bendahara : Dra. Endah Dwi Winarni., M.Si.
Bidang Workshop dan Materi : Drs. Bambang Sugeng, MP.
Bidang Akomodasi dan Transportasi : Dra. Ella Nurlela, M.Si.

G. PELAKSANAAN

Kegiatan workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ekonomi Kerakyatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari bertempat di Hotel Jayakarta Jakarta dari tanggal 5 s/d. 8 Juni 2007.

Adapun jadwal pelaksanaan workshop, sebagai berikut:

NO HARI, TANGGAL MATERI NARASUMBER/
PELAKSANA
1 HARI PERTAMA
15.00 – 17.00 Registrasi Panitia
17.00 – 19.00 Istirahat
19.00 – 20.00 Pembukaan
20.00 – 21.30 Dinamika Kelompok Panitia

2 HARI KEDUA
08.30 – 10.00 Kebijakan dan Informasi Program
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Kemiskinan di Pedesaan
11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Pendampingan Sosial
14.30 – 14.45 Istirahat
14.45 – 16.15 Pengembangan Ekonomi Lokal
16.15 – 19.00 Istirahat
19.00 – 20.30 Manajemen Organisasi

3 HARI KETIGA
08.30 – 10.00 Asesmen Kebutuhan dan Masalah
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Pemetaan Potensi dan Sistem Sumber
11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Perencanaan Partisipatif
14.30 – 14.45 Istirahat
14.45 – 16.15 Moneva
16.15 – 19.00 Istirahat
19.00 – 20.30 Pengembangan Jaringan

4 HARI KEEMPAT
08.30 – 10.00 Adminiatrasi Keuangan
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Pembulatan
11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Penutupan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar