Senin, 25 Januari 2010

PERENCANAAN PARTISIPATIF

PROPOSAL
PELATIHAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM
PELAKSANAAN MUSRENBANG



A. DASAR PEMIKIRAN

Ada beberapa faktor pendorong mengapa perencanaan partisipatif menjadi wacana penting dan merupakan agenda reformasi di banyak daerah. Pertama, secara paradigmatik diyakini bahwa perencanaan partisipatif adalah bentuk kongkrit dari pelaksanaan desentralisasi administrasi pemerintahan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Perencanaan partisipatif adalah bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya publik. Kedua, munculnya dukungan kerangka hukum yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya, termasuk di dalamnya urusan perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Inisiatif reformasi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah muncul sejak ditetapkannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Inisiatif tersebut kemudian menguat bersamaan dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disusul kemudian dengan munculnya peraturan lain yang lebih rinci. Misalnya saja PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga, PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah, PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan PP No. 72/2005 tentang Desa. Keseluruhan peraturan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif, penyusunan anggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran yang pro terhadap kepentingan orang miskin (pro-poor) dan responsif gender (gender budget responsiveness).

Jika dilacak lebih jauh, upaya mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1986 melalui Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hanya saja proses ini tidak begitu berpengaruh pada pengalokasian anggaran untuk masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan bahwa usulan di tingkat desa diterima baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dan situasi sosial politik waktu itu yang tidak memungkinkan warga desa untuk lebih berani dalam memperjuangkan aspirasinya.

Untuk maksud itulah kiranya diperlukan wahana yang diharapkan dapat menjembatani beberapa permasalahan yang senantiasa masih mengiringi setiap gerak langkah dalam upaya proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. Dan, pelatihan tentang perencanaan partisipatif dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mutlak diperlukan. Agar diperoleh satu kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah bagi para pelaku dan stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan musrenbang. Untuk maksud dan tujuan itulah, proposal ini disusun.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Pelatihan ini bertujuan untuk :
1. Menambah kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah dalam pelaksanaan musrenbang.
2. Mendapatkan pengalaman lapangan dan praktek langsung.

Manfaat yang akan diperoleh para peserta pelatihan maupun pihak Pemerintah Daerah meliputi :
1. Tercapai dan terciptanya kesatuan pemahaman, kerangka pikir serta gerak langkah dalam pelaksanaan musrenbang.
2. Adanya gambaran awal tentang komitmen, dukungan, dan kesiapan daerah terhadap pelaksanaan musrenbang yang akan datang.

C. SASARAN/PESERTA

Sasaran/peserta pelatihan sebanyak ….. orang dari Kabupaten …………… ini adalah para pelaku dan stakeholder yang terkait erat dengan pelaksanaan musrenbang, meliputi :
1. Bappeda Kabupaten ………………
2. DPRD Kabupaten ………………
3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten ………………
4. Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten ………………
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten ………………
6. Bagian Keuangan Setkab ………………
7. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten ………………
8. Para Camat di wilayah Kabupaten ………………

D. NARASUMBER

Narasumber dalam kegiatan workshop ini meliputi para pakar serta praktisi yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perencanaan partisipatif (musrenbang) : (1) Birokrat, (2) Politisi, (3) Akademisi, dan (4) Praktisi; sebagai berikut:
1. Edi Suharto, Ph.D (Spesialis Kebijakan Publik STKS Bandung)
2. Drs. Bambang Rustanto, M.Hum. (Praktisi perencanaan partisipatif).
3. Ir. Juni Tamrin, M.Soc.Sc, M.Sc. (Praktisi perencanaan partisipatif).
4. Dr. Dede Mariana, M.Si. (Universitas Padjadjaran Bandung),
5. Drs. Megahari, M.Si. (Ahli Musrenbang – Kabupaten Bandung)
6. Dra. Tuti Kartika, M.Si. (Dosen STKS Bandung)
7. Dra. Nurani Kusnadi, M.Si. (Dosen STKS Bandung)
8. Dra. Ellya Susilowati, M.Si. (Dosen STKS Bandung)
9. Dra. Dwi Yuliani, M.Si. (Dosen STKS Bandung)
10. Dra. T.M. Marwanti, M.Si. (Dosen STKS Bandung)
11. Drs. Bambang Sugeng, M.P. (Dosen STKS Bandung)
12. Aep Rusmana, S.Sos., M.Si. (Dosen STKS Bandung)
13. Dra.Didiet Widyowati,M.Si ( Dosen STKS Bandung)

E. MATERI PELATIHAN

Materi pokok yang akan diperoleh dalam workshop ini meliputi :
1. Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Keuangan Daerah dan Pengawasan Pembangunan
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang),
4. Metode Perencanaan Partisipatif ( ToP, MPA)
5. Studi Banding ke Kabupaten ………………

F. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana dalam kegiatan pelatihan ini meliputi :

Penanggung Jawab : Ketua STKS Bandung
Pengarah : Drs. Bambang Rustanto, M.Hum.
Panitia Pelaksana :
Ketua : Drs. Ramli A Rahman, M.Pd.
Sekretaris : Drs. Aep Rusmana,MSi
Bendahara : Dra. Endah Dwi Winarni., M.Si.
Bidang-Bidang :
Bidang Pelatihan : Drs. Bambang Sugeng, MP.
dan Materi Dra. Tuti Kartika, M.Si.
Bidang Akomodasi : Dra. Hj. Nurani Kusnadi, M.Si.
Dra. Rokna Murni, MP.
Bidang Dokumentasi : Eko Gunawan Wibisono,SST
Micho Oberlijn Siagian
Bidang Kesekretariatan : Drs. Badrun Susantyo, M.Si.
Drs. Wawan Priha, M.P.








G. PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan Perencanaan Partisiatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten ……………… tahun 2007 ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari bertempat di Hotel ………………dari tanggal ….. sampai dengan …………

Adapun jadwal pelaksanaan pelatihan, sebagai berikut:

NO HARI, TANGGAL MATERI NARASUMBER/PELAKSANA
1 HARI PERTAMA
15.00 – 17.00 Registrasi Panitia
17.00 – 19.00 Istirahat
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00 Pembukaan
Sosialisasi STKS Bandung Sekda Kab. …………..
Ketua STKS
20.00 – 21.30 Dinamika Kelompok Panitia

2 HARI KEDUA
08.30 – 10.00 Kebijakan Publik & Partisipasi Masyarakat
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Desentralisasi & Kebijakan Daerah Edi Suharto, Ph.D.
11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Keuangan Daerah dan APBD
14.30 – 14.45 Istirahat
14.45 – 16.15 Komitmen Politik
16.15 – 19.00 Istirahat
19.00 – 21.00 Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah

3 HARI KETIGA
08.30 – 10.00 Musrenbang Tingkat Kabupaten
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Musyawarah Forum SKPD
11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Musrenbang Tingkat Kecamatan Dra. Nurani Kusnadi, M.Si.
14.30 – 14.45 Istirahat
14.45 – 16.15 Musrenbang Tingkat Desa Ir. Juni Thamrin, M.Soc.Sc, M.Sc.
16.15 – 19.00 Istirahat

19.00 – 21.00 Diskusi Musrenbang Dra. TM.Marwanti,M.SI
Dra. Aep Rusmana.M.Si

4 HARI KEEMPAT
08.30 – 10.00 Metode Perencanaan Partisipatif (MPA) Dra. Dwi Yuliani, M.Si.
10.00 – 10.15 Istirahat
10.15 – 11.45 Metode Perencanaan Partisipatif (MPA) Dra. Tuti Kartika, M.Si.

11.45 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.30 Metode Perencanaan Partisipatif (ToP) Drs. Ellya Susilawati,M.Si.

14.30 – 14.45 Istirahat
14.45 – 16.15 Metode Perencanaan Partisipatif (ToP) Drs. Bambang Rustanto, M.Hum.
16.15 – 19.00 Istirahat
19.00 – 21.00 Diskusi Perencanaan Partisipatif Dra. Didiet Widiowati, M.Si.
Drs. Bambang Sugeng, M.P

5 JUM’AT, 18 Mei 2007
08.00 – 08.30 Persiapan Panitia
08.30 – 10.00 Perjalanan Panitia
10.00 – 12.00 Workshop di Bappeda Bappeda Kabupaten
12.00 – 14.00 Jum’atan/Istirahat
14.00 – 15.30 Kunjungan Desa Bappeda Kabupaten
15.30 – 21.30 City Tour Panitia

H. BIAYA
Untuk merealisasikan kegiatan pelatihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten ………….., Provinsi ………….. Tahun 2007.
I. PENUTUP

Demikian Proposal Pelatihan Perencanaan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten ……………. Tahun 2007 ini disusun semoga dapat segera direalisasikan.

Bandung, ……………………………...
Ketua Pelaksana,


……………………………………………..
N

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar