Jumat, 25 Maret 2011

POLITIK GENDER

PEMIMPIN PEREMPUAN DAN TRANSFORMASI DI RUANG PUBLLIK

Abstrak


Minimnya jumlah pempimpin perempuan di ruang publik terutama pada lingkungan kekuasaan dan pengambilan keputusan adalah fakta yang memprihatinkan Laporan PBB untuk Konferensi Dunia tentang perempuan di Beijing tahun 1995 menyebutkan bakwa tidak ada satu bidang kegiatan yang tidak setara bagi perempuan kecuali bidang kekuasaan dan pengambilan keputusan di ruang publik. Meskipun secara de jure kedudukan perempuan sebagai pemimpin di bidang kekuasaan dan pengambilan keputusan di ruang publik sudah setara namun secara de fakto ternyata masih menunjukkan jurang perbedaan yang sangat dalam dan lebar, untuk itu dibutuhkan suatu upaya agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua bidang dapat tercapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

A. Pendahuluan.

Pemimpin perempuan terutama di ruang publik dalam bidang kekuasaan dan pengambilan keputusan sering mengalami kesulitan dalam menyebarangi jurang kesetaraan itu. Hal ini paling terlihat dan dirasakan oleh para politkus perempuan yang akan dan sedang duduk di ruang parlemen baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun di desa. Hal ini disebabkan karena kondsi tidak nyamannya perempuan duduk dan menemuni dunia politik selama ini dianggap dunia politik adalah dunia laki-laki yaitu dunia kotor dan dunia persaingan milik laki-laki. Kontruksi social demikian rupa menjadi menakutkan bagi perempuan dan tentu saja meminggirkan mereka, sehingga dengan sendirinya, politik secara signifikan diisi oleh lebih banyak kepentingan representasi dan cara pandang laki-laki. Hal ini disebabkan karena ruang publik khususnya kekuasaan dan pengambilan keputusan sudah lama di dalam genggaman laki-laki, dan sekarang dominasi itu harus dikurangi dengan memberi peluang dan kesempatan kepada perempuan yang dianggap sebagai rival bebuyutannya sejak zaman Nabi Adam.

Kondisi pemimpin prempuan sungguh sangat menyedihkan hal ini dapat dilihat dari rencahnya perempuan di ruang publik baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat desa, yang selalu menjadi alasan para elit politik khusunya partai politik yang belum mau dan mampu memenuhi kuota politik 30%. Karenanya satu hal penting untuk diperjuangkan adalah membangun kesadaran perempuan sebagai pelaku utama. Perempuan sebagai warga Negara perlu merasa nyaman dengan terlihat secara intens dalam proses politik yang berfungsi bagi upaya perbaikan kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kalau dapat diperlihatkan bahwa hasil Pemilu 2008 menunjukkan prosentase rata-rata perempuan yang duduk di dalam DPRD provinsi di seluruh Indonesia hanyalah 5,4%, jumlah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan angka 11% persen perempuan di DPR tingkat Nasional. Hal ini menarik karena rendahnya representasi perempuan untuk DPRD Provinsi begitu juga pada DPR tingkat Nasional. Satu fakta pula, dalam hal keterwakilan politik perempuan, tidak terdapat perbedaan antara provinsi atau daerah yang berada di daerah yang lebih maju dengan daerah yang kurang maju atau tertinggal. Begitu pula tidak Nampak perbedaan berarti antara Provinsi dengan mayoritas Muslim dengan Provinsi dengan mayoritas non Muslim tetap menunjukkan adanya jurang-jurang ketidaksetaraan itu.

Untuk sementara ini memang tidak mudah mendapatkan data kuantitatif maupun kualitatif yang komprehensif mengenai representasi dari kekuaran peran perempuan di ruang publik terlebih pada politikus perempuan dan kader politik perempuan baik di tingkat Nasional, Provinsi apalagi tingkat Kabupaten/Kota bahkan Desa. Sementara itu DPRD tingkat Kabupaten/Kota justru menjadi ujung tombak dalam pengimplementasian otonomi daerah dan berperan strategik untuk menghasilkan kebijakan lokal yang berprespektif kesetaraan dan keadilan gender. Mereka juga merupakan aktor penentu alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang selayaknya menjadi representatif gender.
Bukan rahasia umum lagi bahwa rendahnya potensi rekrutmen politikus perempuan dalam partai politik terjadi akibat miskinnya idealism partai politik dan mandeknya fungsi parpol sebagai wadah seleksi kepemimpinan publik. Sebagai wadah perjuangan kepentingan publik, partai politik selayaknya memiliki pertautan idealism dengan kepentingan masyarakat lainnya di luar bidang politik seperti LSM dan akademisi dan kelompok fungsional yang pada gilirannya saling bersinergi untuk turut mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik yang dihasilkan.


B. Kuota Perempuan
Keterlibatan perempuan dalam parlemen telah mendapatkan payung hukum dengan dikeluarkannya UU Pemilu no 10 tahun 2008. Pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Legalitas keterlibatan perempuan dalam Pemilu dengan kuota 30% dianggap suatu kemenangan bagi para pengusung gender yang menyerukan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Dalam paradigma Kapitalisme persoalan perempuan hanya dapat dipahami dan diselesaikan sepenuhnya oleh kaum perempuan, yakni melalui berbagai kebijakan yang berorientasi perempuan. Kebijakan semacam ini hanya lahir atas kontribusi kaum perempuan. Namun kebijakan yang ada saat ini dianggap tidak berpihak kepada perempuan. Sebabnya, parlemen di Indonesia masih didominasi laki-laki yang dianggap tidak pro dengan kepentingan perempuan. Selama ini, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dianggap masih rendah, yaitu berada di peringkat 89 dari 189 negara. Hadar N Gumay mengemukakan, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 diprediksi hanya mencapai 13,6 persen, yaitu 75 orang atau naik sekitar 2,1 persen (12 orang) dibandingkan Pemilu 2004, karena umumnya partai hanya mendapatkan satu atau dua kursi di parlemen kecuali partai besar. (Rakyat Bicara, 27 Februari 2008).

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat yang ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Karena itu, diasumsikan bahwa banyaknya suara perempuan di parlemen akan mempengaruhi pembuatan UU yang memihak perempuan.
Secara fakta, jargon demokrasi ini omong-kosong. Sebabnya, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan keputusan Pemerintah sering dipengaruhi oleh para pemiliki modal, baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden sering bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa banyak kebijakan Pemerintah yang telah disetujui oleh wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri, seperti kenaikan BBM.

Sebagamana pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfredo Pareto, dan Robert Michels yang cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain., di Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital). Benyamin Constan mengatakan bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.

Artinya, berapa pun kuota perempuan di dalam parlemen tidak akan menjanjikan solusi yang tuntas dalam penyelesaian permasalahan perempuan selama masih dalam bingkai demokrasi. Dalam parlemen yang paling berkuasa adalah “uang” yang mampu mengubah idealisme anggota parlemen, sekalipun banyak perempuan di parlemen. Sebagai contoh, RUU APP yang sekarang menjadi RUU P masih alot diperdebatkan dalam parlemen. Padahal dalam RUU tersebut banyak kehormatan perempuan yang dilindungi, namun mengapa tidak mudah disahkan. Hal ini disebabkan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jika RUU disahkan menjadi UU, yaitu kalangan liberal yang mengagung-agungkan kebebasan dan para pemiliki modal yang telah meraup keuntungan dari pornografi dan pornoaksi.

Representasi politik perempuan menjadi agenda penting untuk mewujudkan sistem dan lembaga politik yang bisa menyuarakan kepentingan dan memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Tentu saja, representasi tak cukup berhenti hanya pada angka, 30 persen perempuan menjadi calon anggota legislatif. Representasi politik perempuan adalah merupakan usaha untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Ini butuh perjuangan dan kerja keras.

Ditinjau dari sisi yuridis, kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik di muka hukum maupun pemerintahan, memang dijamin UUD 45. Namun realitasnya hingga kini kesetaraan itu tidak pernah tercapai. Kebijakan politik Orde Baru justru meminggirkan perempuan dari posisi-posisi politik yang strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya sebagian besar produk kebijakan sangat diskriminatif terhadap perempuan.
Berikut beberapa persoalan hukum, sosial dan budaya yang mempengaruhi representasi perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Di dalam masyarakat kita, laki-laki ditempatkan sebagai figur sentral. Dengan demikian laki-laki mendapat kesempatan luas berkiprah di wilayah publik. Sedangkan perempuan yang berpredikat sebagai ibu rumah tangga cukup beraktivitas di wilayah domestik.

Pembagian peran tersebut dilegitimasi oleh negara melalui Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan. Di samping melakukan pembagian peran laki-laki dan perempuan, UU Perkawinan Nomor 1/1974 juga membakukan struktur keluarga yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga. Struktur ini membawa akibat pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam keluarga, ibu mempunyai tugas mengasuh anak dan lain-lain. Pencitraan ibu rumah tangga yang baik dan tidak baik membawa persoalan tersendiri bagi para ibu yang melakukan pekerjaan di luar rumah,di samping melakukan pekerjaan di luar rumah sebagai perempuan karier, juga masih dituntut melakukan pekerjaan domestiknya. Tolok ukur untuk menyandang citra ibu rumah tangga yang baik ditentukan pada beberapa hal, seperti apakah ia memasak untuk anak dan suaminya. Apakah ia membersihkan rumah dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Berbeda dari suami (laki-laki). Dia mempunyai kekuasaan penuh dan kedudukan lebih tinggi dari anggota keluarga lainnya. Seorang suami yang merasa berkuasa akan memarahi dan bahkan memukul anak dan istrinya apabila mereka tidak mau menuruti perinta.

Hubungan yang tidak setara dalam rumah tangga juga mengakibatkan ketidaksetaraan hak dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Jika sudah demikian, persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan usulan pemikiran ibu rumah tangga menjadi terabaikan, misalnya dalam hal pendidikan anak-anak dan perencanaan keluarga.

Di dalam masyarakat, kepala keluarga diberi hak istimewa. Rapat-rapat lingkungan dan pemilihan RT dan RW hanya dihadiri kepala keluarga. Hal ini mengakibatkan segala urusan yang berkaitan dengan lingkungan diputuskan tanpa adanya usulan dari ibu rumah tangga. Padahal segala persoalan yang mereka putuskan itu sangat berkaitan dengan kepentingan ibu rumah tangga.

Realitas terebut menunjukkan sejak awal posisi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan memang telah dipinggirkan. Akibatnya berbagai produk kebijakan tidak cukup mengakomodasi kepentingan perempuan. Kondisi demikian menimbulkan dampak lebih luas, yakni keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan. Representasi perempuan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih sangat minim. Analisa data keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD menunjukkan jumlah perempuan yang menduduki posisi anggota legislatif di DPR Pusat 8,8%, DPRD I 7%, DPRD II 2%.

Apabila ditampilkan dalam gambar, persentase ini berbentuk piramida terbalik yang artinya semakin rendah tingkat lembaga perwakilan akan semakin kecil pula persentase keterwakilan perempuan. Padahal lembaga perwakilan di tingkat terendah paling dekat dengan masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan melalui penyusunan peraturan daerah dan pengalokasian dana pembangunan.

Solusi yang diusulkan organisasi perempuan dan beberapa partai politik untuk mengatasi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan adalah tetap menetapkan kuota bagi perempuan. Tindakan khusus bersifat sementara merupakan tindakan strategis yang harus diambil untuk mempercepat peningkatan representasi perempuan dalam bidang politik.

Pencantuman ketentuan jaminan keterwakilan perempuan telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.
UU No 39/ 1999 dan UU No 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan juga mengakui pentingnya jaminan keterwakilan perempuan. Secara eksplisit Pasal 46 UU No 39/1999 menyatakan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.Kemudian Pasal 4 ayat I Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratisikasi melalui UU No 7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus guna mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan. .

Badan legislatif seharusnya merumuskan klausul jaminan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di lembaga perwakilan (DPR, DPRD dan DPD) dalam UU Pemilu. Jika dalam RUU Pemilu disebutkan DPD diwakili empat orang, maka sekurang-kurangnya satu di antaranya harus perempuan. Di samping itu UU Parpol harus mewajibkan sekurang-kurangnya 30% perempuan kader partai duduk di kepengurusan partai. Hal demikian dapat mendorong partai menciptakan kader kepemimpinan perempuan.
Harapan kaum perempuan terhadap cita-cita terwujudnya persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Beberapa fraksi (FPG, FKB dan Fraksi Reformasi) yang membahas RUU Politik dan tergabung dalam rapat kerja Pansus DPR RI mengusulkan agar rekruitmen politik dalam pengisian jabatan politik memperhatikan kesetaraan gender minimal 30% bagi perempuan. Namun usulan ini ditolak pemerintah.

Realitas demikian menunjukkan kerja advokasi kebijakan nasional yang dapat mendorong peningkatan representasi perempuan di bidang politik masih membutuhkan perjalanan panjang. Untuk itu perjuangan peningkatan representasi perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan hendaknya tidak hanya terfokus pada kerja advokasi kebijakan nasional saja.

Di tingkat daerah, peranan perempuan di dalam proses pengambilan keputusan dapat diperjuangkan melalui perda yang mengatur tentang Badan Perwakilan Desa (BPD). Ketentuan Pasal 3 dan 4 Keppres Nomor 49/2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memberikan peluang kepada masyarakat luas (laki-laki dan perempuan) untuk terlibat dalam proses pembentukan organisasi tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan ketentuan ini pemerintah daerah seharusnya merumuskan klausul jaminan representasi perempuan dalam organisasi tingkat desa/kelurahan. Klausul ini perlu dicantumkan karena situasi dan kondisi belum memungkinkan berkompetisi. Di dalam masyarakat rapat-rapat lingkungan hanya dihadiri laki-laki. Guna mendorong keterwakilan perempuan dalam organisasi tingkat desa/kelurahan maka di dalam perda yang mengatur tentang BPD perlu disebutkan jika kepengurusan BPD berjumlah 12 orang, sekurang-kurangnya 4 orang harus perempuan.

Di samping mendesakkan diberlakukannya kuota perempuan, upaya lain yang harus dilakukan dalam memperjuangkan peran perempuan adalah merubah konsep kepemimpinan dalam keluarga. Karena hanya dengan demikian perempuan dapat memiliki akses di setiap proses pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga maupun lembaga pengambilan keputusan. Jika tidak ada jaminan terhadap peningkatan representasi perempuan di bidang politik, jangan pernah berharap negara ini akan menjadi negara yang demokratis dan berkeadilan. Tiada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan (Ida Budiati,)

Kuota keterwakilan perempuan di legislatif dan partai politik hingga 30 persen masih sulit untuk dicapai, khususnya di tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat provinsi, kuota tersebut baru tercapai 20 persen saja. Sampai saat ini, kuota 30 persen (perepuan di legislatif) masih sulit diwujudkan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen politik untuk menerapkan kuota tersebut secara merata hingga di tingkat lokal (Khofifah Indar Parawansa,2007).

Bahkan semakin ke tingkat lokal di kabupaten, malah hampir tak ada keterwakilan perempuan di legislatif maupun di parpol. Di tingkat pusat kuotanya dapat memenuhi 30 persen, di provinsi baru mencapai 20 persen sedangkan dan di tingkat kabupaten hampir tak ada. Rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan parpol di tingkat lokal antara lain karena rendahnya mobilitas perempuan di parpol akibat beban domestik yang memberatkan. Hambatan utama perempuan adalah kultural dan struktural. Sehingga, kita memang membutuhkan political commitment untuk mencapai kuota keterwakilan 30 persen untuk perempuan di legislatif.

Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia menekankan tiga hal guna meningkatkan keterwakilan perempuan. Pertama, memberi kuota minimal 30 persen bagi calon legislatif perempuan. Kedua, menempatkan nama kandidat perempuan di urutan teratas. Ketiga, menerapkan sistem selang seling dalam menyusun daftar kandidat.

Perdebatan mengenai kuota bagi perempuan ini masih terjadi di parlemen. Berdasarkan Undang Undang Pemilu, parlemen di semua tingkatan mestinya berisi setidaknya 30 perempuan. Namun hal itu belum tercapai yang menghambat realisasi kuota 30 persen, di antaranya tidak ada sanksi konkret bila partai politik mengabaikannya. Selain itu hendaknya partai juga menempatkan calon perempuan pada urutan teratas. Sebab, lanjutnya, nomor urut masih menjadi dasar bagi penentuan peroleh kursi bagi beberapa partai.
dan menerapkan sistem selang-seling dalam menyusun daftar kandidat perempuan dan laki-laki. Hal tersebut untuk memberi kesempatan merata bagi perempuan untuk berkompetisi. kalau selang-seling itu dilakukan misalnya laki-laki dulu, baru perempuan dan seterusnya,


C. Potensi Perempuan
Perempuan adalah merupakan potensi dan aset, bukan beban dan hambatan, kalau potensi dan aset yang dimiliki perempuan tidak diberi peluang justru akan menjadi beban dan penghambat,ketika perempuan menjadi beban dan hambatan maka tidak akan ada yang dapat menanggungnya. Semua laki-laki tidak akan pernah sanggup untuk menanggung beban dan hambatan yang dimiliki perempuan. Di masyarakat sering dijumpai perempuan menjadi tulang punggung kehidupan keluarga. Demikian halnya dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, perempuan tampil sebagai penggerak roda perekonomian. Selain itu perempuan memiliki:

(1) kepiawaian dalam membujuk. Studi yang dilakukan Caliper membuktikan, pemimpin perempuan lebih persuasif dibandingkan laki-laki. Perempuan memang terlahir jadi pembujuk ulung. Mungkin karena jiwa keibuannya, perempuan lebih pandai membujuk daripada laki-laki. Dan kemampuan ini sangat penting bagi seorang atasan. Laki-laki maupun perempuan sebenarnya punya kecenderungan untuk memaksakan kehendak. Yang membedakan, saat memaksakan kehendaknya, perempuan tak akan meninggalkan sisi sosial, feminin dan sifat empatinya sehingga terkesan lebih halus dan menggiring. (2) Tidak Termakan Ego. Perempuan memiliki tingkat kekuatan ego yang lebih rendah dibanding pria. Makanya, Anda tak bisa bermuka tebal dan menghalalkan segala cara demi memuaskan ego pribadi. Perasaan perempuan juga lebih sensitif hal ini yang membuat perempuan tak tahan kritik dan kerap down ketika mendapat penolakan. Meski begitu, tingkat keberanian, empati, keluwesan dan keramahan yang tinggi membuat perempuan cepat pulih dari rasa sakit, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju dengan sikap positif. “Lihat saja nanti, pasti akan saya buktikan.” Semangat ini yang membuat perempuan cepat bangkit; (3 )Pemain Tim. Ketika bekerja, pria lebih individualis. Mereka punya keinginan besar untuk menyelesaikan persoalan seorang diri. Sedang perempuan, terbiasa bekerja sama. Ketika menghadapi masalah biasanya permpuan akan melakukan sharing dan berusaha mencari penyelesaian bersama. Perempuan juga lebih fleksibel, penuh pertimbangan dan punya jiwa menolong yang sangat tinggi. (4) Memiliki Kharisma. Kharisma yang dimiliki seorang perempuan tidak kalah dengan laki-laki, bahkan lebih. ,perempuan mempunyai integritas, kejujuran, percaya diri, serta berkemauan kuat untuk menyelesaikan tugas. Meski banyak hal yang menyita pikiran, perempuan tetap berhasil menuntaskan pekerjaan dan tanggung jawab di kantor; dan (5) Berani Mengambil Risiko. Sekilas keberanian perempuan mengambil risiko lebih rendah dibanding pria. Kenyataannya, perempuanlah yang lebih berani. Contohnya, siapa target dari berbagai tawaran kredit konsumsi? Perempuan. Kalau laki-laki, ketika mendapat tawaran kredit, mereka akan berpikir panjang. Kenyataan ini sejalan dengan hasil studi Caliper. Menurut Caliper, pemimpin perempuan yang dijadikan bahan studinya juga berani melanggar aturan dan mengambil risiko, sama seperti pria. Mereka berspekulasi di luar batas-batas toleransi perusahaan, dan tak sepenuhnya menerima aturan struktural yang ada.


D. Politik dan Kehadiran Perempuan

Kampanye kesetaraan gender yang digalakkan kalangan feminis Indonesia beberapa dekade terakhir telah membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan wanita. Masyarakat tidak lagi memandang tabu peran aktif wanita di sektor-sektor publik. Perempuan dapat menduduki posisi kunci dalam organisasi, perusahaan, pemerintahan, dan wilayah lain. Adalah biasa saat ini jika ada perempuan menjadi lurah, camat, bupati, bahkan presiden. Namun demikian, gerakan feminisme juga menyisakan beberapa persoalan sosial di banyak negara termasuk Indonesia, terutama gerakan feminisme yang dikembangkan oleh kaum feminis liberal dan feminis sosialis.

Seperti diketahui, asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif. Ideologi patriarki dianggap telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat di bawah laki-laki. Karena itu, pada umumnya kaum feminis ingin meruntuhkan struktur patriarkhi, agar tercipta kesetaraan gender. Penolakan kaum feminis terhadap struktur patriarkhi dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok feminisme modern, termasuk di dalamnya kelompok feminisme liberal dan sosialis. Kelompok ini ingin melakukan transformasi sosial secara revolusioner. Perempuan perlu masuk ke dalam dunia laki-laki agar kedudukan dan statusnya setara dengan laki-laki. Untuk itu, perempuan harus mengadopsi kualitas maskulin, sehingga dapat menempati posisi-posisi yang selama ini didominasi laki-laki. Apapun pekerjaan laki-laki, perempuan pun harus mampu melakukannya. Kedua, kelompok feminisme kultural. Kelompok ini ingin melakukan transformsi sosial melalui perubahan-perubahan yang bertahap (evolusioner). Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini menyakini adanya perbedaan-perbedaan biologis yang kemudian menimbulkan kualitas maskulin dan kualitas feminin (kualitas kelelakian dan keperempuanan). Sistem patriarki dapat diruntuhkan dengan menonjolkan kualitas feminin. Dengan cara inilah, sistem patriarkhi yang membuat peran pria dominan dapat diubah menjadi sistem matriarki yang lebih egaliter dan berkeadilan.
Egalitarianisme matriarki adalah jawaban atas dominasi patriarkhi.

Pada kenyataannya, gerakan feminisme ini kemudian banyak menuai kritik. Kelompok feminisme modern misalnya. Kelompok tersebut memang telah mendorong banyaknya perempuan masuk ke dalam dunia maskulin, sehingga banyak perempuan yang berhasil menempati posisi strategis di sektor publik. Tetapi gerakan ini juga mendorong lahirnya manusia jenis ketiga, tidak laki-laki dan tidak perempuan, yakni manusia ’’tiruan laki-laki’’ (male clone). Makhluk tiruan laki-laki ini berjasmani perempuan, tetapi memiliki kualitas-kualitas maskulin, seperti menguasai, ambisius, kompetitif, dan memenuhi kepentingan pribadi. Jauh dari kualitas feminin dengan karakter pengasuh, pasif, dan pemelihara.
Kecenderungan negatif tersebut mendorong munculnya perubahan paradigma di kalangan feminis. Banyak feminis yang kemudian menyadari bahwa masuk ke dalam dunia maskulin tidak serta-merta dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Orientasi gerakan pun diubah. Mereka berpikir bagaimana dengan kualitas femininnya sebagai ibu, pengasuh, dan pemelihara, kaum perempuan dapat mengubah dunia menjadi lebih baik dan damai. Kaum feminis menyebut paradigma baru ini dengan ekofeminisme.

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan terhadap arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi, dan mengeksploitasi.Ini tampak pada rusaknya alam, polusi, perkosaan terhadap bumi, menurunnya solidaritas sosial, dan tingginya angka kriminalitas. Kaum ekofeminis memandang dunia terlalu berat pada kualitas maskulin. Sedangkan perhatian pada kualitas feminin seperti cinta, kepedulian, pengasuhan, dan pemeliharaan, sangat kecil (Megawangi, 2001).

Lunturnya kualitas feminin juga terlihat pada munculnya berbagai persoalan sosial. Fenomena tawuran pelajar, kenakalan remaja, dan masyarakat yang semakin brutal disinyalir erat kaitannya dengan kualitas rumah tangga modern. Ibu dan bapak yang sibuk di luar rumah, kurangnya perhatian pada anak, hilangnya kehangatan keluarga, merupakan sebagian contoh kecenderungan rumah tangga modern. Tidak heran jika dekade 90-an dianggap sebagai masa krisis pengasuhan dan kepedulian dalam masyarakat.
Kaum ekofeminis menuduh perempuan modern telah mentransformasikan dirinya sebagai ”perempuan ekonomi” (economic women), yang terperangkap dalam peradaban pasar. Mereka menjadi egois dan terfokus pada kepentingan dan aktualisasi diri. Perhatian pada pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak menjadi kurang. Kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga menjadi realitas yang langka. Namun disisi lain, menurut pandangan agama terhadap hal ini sesungguhnya sangat besar. Idiom ”rumah tanggaku adalah surgaku” yang dikembangkan Nabi Muhammad, sangat dikenal dalam masyarakat muslim. Kamus muslim juga mencatat istilah ’’wanita adalah tiang negara’’. Jika rusak wanita, maka rusak pula negara. Ini sebenarnya menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam keluarga. Karakter-karakter feminin yang melekat dalam diri perempuan membawa pengaruh besar bagi kehidupan keluarga dan masa depan generasi muda. Kondisi positif dalam keluarga dan baiknya pendidikan anak berpengaruh besar pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun kehidupan di dunia ini memang sering kali terlihat tidak bersahabat pada kedudukkan perempuan. Banyak pihak yang menilai posisi kaum perempuan berada setingkat di bawah posisi kaum pria. Padahal, pada saat menciptakan, Tuhan menempatkan kaum perempuan sebagai pendamping kaum pria. Oleh karena adanya pemikiran “merendahkan” seperti itu, berbagai bentuk tindakan pelecehan sering kali melanda kaum perempuan. Itu dilakukan sebagai upaya untuk mendiskreditkan serta memposisikan perempuan sebagai kaum yang lemah. Akan tetapi, hadirnya kepemimpinan dari kaum perempuan sebagai pemimpin negara, pemerintahan, dan perusahaan, menepis pemikiran bahwa mereka adalah kaum yang lemah dan patut untuk ditindas. Ketika kesempatan untuk menjadi pemimpin itu ada, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang berkualitas.

Sisi feminisme memang membawa pengaruh besar. Hal ini membuat pola dan gaya pemerintahan dari para pemimpin perempuan cenderung dilakukan dengan penuh perhitungan serta kehati-hatian. Sebagai seorang pemimpin, mereka cenderung sangat dekat dan disukai oleh segenap rakyatnya. Feminisme yang ada dalam diri perempuan bukan berarti mereka tidak memiliki karakter tegas dan disiplin yang tinggi. Justru perpaduan antara feminisme, sikap hati-hati serta adanya ketegasan sikap, membuat pemerintah yang mereka pimpin merupakan kabinet yang kuat serta disiplin dalam menjalankan ketentuan-ketentuan atau rancangan ketetapan pembangunan yang mereka buat. Sejumlah pihak juga mengatakan kalau kekuatan kepemimpinan perempuan bisa terjadi karena kaum perempuan cenderung lebih mampu menjaga dan menjalankan segenap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Perempuan juga dianggap lebih terbuka untuk menerima kritikan dan masukan-masukan yang memiliki nilai penting bagi kemajuan pemerintahan maupun lingkup bidang dimana dirinya diberi tanggung-jawab.

Masalahnya sekarang, keterwakilan seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, sering terganjal oleh adanya pemikiran sempit yang dikembangkan oleh sejumlah kalangan, terutama dari lawan-lawan politik dari para pemimpin perempuan tersebut, perempuan juga agak terganjal untuk bisa menjadi seorang pemimpin karena masih berlangsungnya dominasi patriarki dan adanya simbol-simbol budaya serta agama atau norma tertentu yang menentukan perempuan tidak dapat atau sulit untuk menjadi pemimpin.
Sulitnya seorang perempuan untuk menjadi pemimpin juga terjadi karena tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk dapat menjadi pemimpin. Mungkin hal ini terjadi karena masih kentalnya ego dari kaum pria yang tidak ingin dirinya dipimpin oleh seorang perempuan,sehingga kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki berada dalam posisi tersubordinat. Sejauh ini perempuan hanya memegang kekuasaan atas rumah tangga. Ini menunjukan bahwa kekuasaan di ruang privat jarang sekali menjadi kekuasaan politik. Peminggiran perempuan di dalam struktur pemerintahan, dikarenakan sebagian besar perempuan ada di rumah tangga tidak dengan sendirinya berarti mereka dapat membuat keputusan-keputusan besar menginvestasikan uang untuk membangun patronase dan mengembangkan jaringan politik.

Indonesia sesungguhnya menganut sistem demokrasi modern, dengan demikian seharusya negara dapat memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan baik kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki. Kenyataanya justru bertentangan dengan realitas di lapangan dengan pandangan bahwa negara ”memihak” atau bersekutu dengan satu atau lebih kelompok melawan yang lainnya. Negara dikatakan lebih mementingkan kelompok laki-laki daripada kelompok perempuan. Kehadiran perempuan di dalam pemerintahan atau struktur formal dapat dianggap sebagai tindakan yang sangat mengganggu dan merugikan kepentingan negara. Dengan demikian perempuan ditempatkan pada struktur informal, yaitu di bawah bayang-bayang negara. Perempuan berada dan berpartisipasi di organisasi yang dibuat khusus untuk perempuan.

Beberapa fakta membenarkan pernyataan pandangan Feminis Sosialis, dimana di Indonesia selain ibu rumah tangga sebagian besar perempuan terlibat aktif di dalam organisasi bentukan pemerintah yang disebut Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK adalah organisasi perempuan untuk urusan keluarga dan rumah tangga terutama terkait dengan keluarga berencana. Dengan demikian di Indonesia, telah terjadi formalisasi posisi peran perempuan, dimana tujuan kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk melibatkan perempuan dalam urusan-urusan desa dengan aktivitas yang bersangkutan dengan keluarga. Formalisasi perempuan ini memunculkan sejumlah masalah yaitu tidak adanya wakil perempuan sejati, telah menghambat setiap kemungkinan menjadi forum perempuan yang membicarakan kepentingan perempuan.

Kehadiran Transformatif perempuan sebagai dampak dari kehadiran perempuan di struktur politik formal yang berpengaruh kepada dirinya dan kelompok perempuan lainnya. Perempuan harus meningkatkan kapasitasnya dalam ruang politik agar dirinya dan kelompoknya dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan. Kehadiran Transformatif Perempuan dan Kapasitas Politik Perempuan bila dilihat dari pengalaman perempuan yang terlibat dalam BPRN membuat perempuan mampu menunjukan kapasitasnya sebagai ciri khas perempuan yang berbeda dengan kapasitas laki-laki. Perbedaan kapasitas yang ditujukan perempuan telah memberi arti bagi kehadiran perempuan dalam pemerintahan yang mendorong tumbuhnya budaya demokrasi yang egaliter (Harris, 2004) di dalam sistem pemerintahan Nagari, seperti dikemukakan Bu As berikut ini : ”......seluruh anggota punya hak dan kewajiban, perempuan ini cukup disiplin dibandingkan laki-laki dan didalam memberikan masukan-masukannya tampaknya agak cukup antusias untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Perempuan yang duduk di kelembagaan memang perempuan pilihan, yaitu perempuan yang sudah tahan uji dan pengalaman” (Bambang Rustanto, 2008). Selain itu juga perlu adanya dukungan terhadap perempuan, kehadiran perempuan tidak selalu berdiri sendiri, tetapi selalu diikuti oleh lingkungan sosial sebagai bagian dari siklus kehidupannya. Lingkungan sosial ini bisa berasal dari kelurga inti maupun keluarga besar yang ikut mendampingi keberadaan perempan tempat ia beraktivitas. Inilah yang sering disebut Community Support (Hadiz, 2004) bagi perempuan, seperti ini dirasakan oleh Ibu Ros berikut: ”..........suami sangat mendukung, kalau sedang rapat suami ikut mengantar pergi rapat dan jemput lagi setelah selesai rapat. Bahkan, Datuk, orang tua kami, disini sangat mendukung kehadiran ibu di Nagari dan selalu berpesan untuk selalu belajar degan pemerintahan Nagari”.


E. Kesimpulan

Secara yuridis, kesetaraan lelaki dan perempuan baik dimuka hukum dan pemerintahan memang telah dijamin dalam UUD 1945; namun realitanya secara representatif perempuan di wilayah publik khususnya dalam pengambilan keputusan masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang menghambat antara lain masih terdapatnya UU yang terkait dengan pembagian peran antara lelaki dan perempuan, juga masih terdapat pencitraan dimasyarakat bahwa kaum lelaki mempunyai kekuasaan yang penuh dan kedudukan dalam rumah tangga. Kepala keluarga diberi hak istimewa, rapat-rapat lingkungan dan pemilihan RT/RW hanya dihadiri oleh Kepala Keluarga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi aspirasi perempuan dalam menentukan pilihan dan pengambilan keputusan bagi kehidupan perempuan dimasa mendatang; oleh karena itu sepatutnyalah semua pihak mendukung kiprahnya perempuan di wilayah publik terutama dalam pengambilan keputusan demi terwujudnya kesetaraan gender.


F. Rekomendasi
Perempuan yang ambil bagian dalam partai politik selayaknya mendapat dukungan strategis dari partainya untuk memajukan isu perempuan dan merumuskan agenda kebijakan yang berprespektif perempuan. Hal tersebut bisa dilakukan secara simultan lewat berbagai cara, antara lain sebagai berikut: (1) Pelatihan kepekaan gender. Pelatihan ini pada dasarnya adalah pendidikan politik yang dapat digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik, selain merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya, serta bagaimana cara menggunakan hak-hak tersebut; (2) Strategi untuk membawa suara perempuan masuk dalam organisasi atau partai politik bisa dilakukan dengan metode gender planning untuk melakukan analisis, memonitor, dan mengembangkan praktik-praktik organisasi yang sensitif terhadap kepentingan banyak perempuan. Untuk itu diperlukan kerja sama yang bersifat kooperatif dengan cara beraliansi dan berkoordinasi dalam mengambil keputusan; (3) Hubungan dan komunikasi terbuka harus tetap dijalin dan dalam hal ini sangat bermanfaat bagi pertukaran ide dan sarana uji coba bagi penerapan strategi baru. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lobbying, kampanye, dan advokasi yang bekerja sama dengan LSM, akademisi, maupun pemerintah; (4) Kampanye, penyediaan informasi, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan berpolitik, selayaknya diberikan secara aktif oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Seminar, konferensi, dan pertukaran pandangan dengan cara mengundang politisi perempuan dari negara-negara lain diperlukan untuk bertukar pengalaman dan strategi. Selain itu yang terpenting adalah membentuk Kaukus Perempuan di Parlemen yang bersifat lintas partai dan lintas fraksi, serta bekerja atas dasar kepedulian pada masalah perempuan. Di banyak negara, Kaukus Perempuan menjadi alat yang ampuh untuk mendesakan kebijakan yang penting bagi perempuan; (5) Organisasi dan aktivis perempuan perlu mengidentifikasi dan memberi dukungan nyata pada perempuan yang dianggap berkemampuan menjadi calon untuk menduduki jabatan-jabatan dan posisi strategis. Partai politik sebaliknya mengadopsi kebijakan afirmatif dengan menghapus cara-cara lama yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Parpol juga sangat perlu mengalokasikan kedudukan politis kepada perempuan berdasarkan kuota dan kemampuan serta kecakapan mereka yang memungkinkan lebih banyak perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusam dan tanggung jawab publik. (Ani Soetjipto, dalam Shelly Adelina, 2008)




Referensi

Adelina Shelly, 2008, Perempuan: Ayo Berpolitik, Jadilah Pemimpin; Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.

Binny Buchori, 2009, Apakah ketika 30 persen kuota perempuan tercapai, kehidupan perempuan akan jauh lebih baik?, Komnas Perempuan

Budhiati Ida, 2002, Kuota Perempuan dalam UU Politik, Suara Merdeka

Hizbut Tahrir Indonesia, 2008, Artikel: Perlukah Kuota Perempuan?,

Khofifah Indar Parawansa, 2007, Kuota 30% untuk Perempuan Sulit Tercapai, Purwokerto: Suara Merdeka

Meuthia Hatta, 2007, Perempuan itu Potensi dan Aset, Bukan Beban dan Hambatan, Jakarta: Pelita

Rustanto Bambang, 2006, Perempuan di Era Desentralisasi (Peluang – Hambatan dan Solusi), STKS, Bandung

-------------------------, 2008, Kehadiran Perempuan di Ruang Publik: Kajian Perubahan Struktur Pemerintahan Lokal dan Dampaknya Terhadap Posisi Perempuan Dalam Masyarakat di Vizhinjam Grama Panchayati Raj-Kerala-India dan di Nagari Kamang Hilir-Sumatera Barat-Indonesia; Depok, UI

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar