Jumat, 25 Maret 2011

PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA LINGKUNGAN HIDUP DI RIAU
Oleh Bambang Rustanto


Berdasarkan evaluasi dampak penting yang diuraikan dalam dokumen ANDAL, maka dampak besar dan penting yang perlu dikelola seperti diuraikan berikut.

1. Pada tahap pra-konstruksi. Dampak penting yang dikelola adalah:
a. Keresahan Sosial
b. Keberatan Pemilik Lahan
c. Perubahan Struktur Matapencaharian

2. Pada tahap konstruksi. Dampak penting yang dikelola adalah:
a. Kesempatan kerja
b. Kecemburuan Sosial
c. Meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan
d. Gangguan drainase dan pola aliran air permukaan
e. Gangguan lalu lintas

3. Pada pasca konstruksi. Dampak penting yang dikelola adalah:
a. Kesempatan Kerja dan Berusaha
b. Meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan
c. Perubahan tata ruang dan peruntukan lahan diwilayah studi
d. Perubahan pola dan arus lalu lintas dan mobilisasi penduduk disekitar jalan.
e. Meningkatnya kelancaran lalu lintas

3.1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHAP PRA KONSTRUKSI
Pengelolaan lingkungan yang bisa dilakukan untuk kegiatan pada tahap pra konstruksi untuk dampak yang terjadi yaitu:

1. Keresahan Sosial
a. Sumber dampak
Sosialisasi proyek yang tidak menyeluruh dan persepsi negatif masyarakat tentang proyek.
b. Tolok ukur dampak:
1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang menyeluruh tentang rencana proyek.
2) Terciptanya persepsi positif tentang proyek
c. Tujuan Pengelolaan
Meminimalisir keresahan sosial serta membangun persepsi positif masyarakat tentang proyek.
d. Rencana pengelolaan lingkungan
1) Melakukan sosialisasi tentang proyek secara menyeluruh dan dilakukan secara bertingkat
2) Sosialisasi pada instansi terkait di tingkat kabupaten/kota serta aparat pemerintahan kecamatan dan keluarahan
3) Sosialisasi pada masyarakat di tingkat RT/RW (grasroot) yang diperkirakan akan terkena dampak langsung
e. Lokasi Pengelolaan Dampak: di wilayah-wilayah yang akan terkena dampak langsung
f. Periode Pengelolaan: Selama masa pra konstruksi
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan
Biaya diperkirkan sebesar nilai rupiah untuk penyelenggraan sosialisasi proyek baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat RT/RW
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan:

 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ) Provinsi Riau.
 Pengawas: BAPEDA Riau dan BPLHD Riau
 Pelaporan: BAPEDA Riau dan BPLHD Riau

2. Keberatan Pemilik Lahan
a. Sumber dampak: Proses pembebasan lahan dan bangunan yang akan digunakan sebagai jalur/koridor jalan
b. Tolok ukur dampak: Proses pembebasan lahan dan bangunan yang memuaskan semua pihak
c. Tujuan Pengelolaan Dampak: Terciptanya kesepakatan harga dan solusi relokasi yang memuaskan semua pihak
d. Upaya Pengelolaan Dampak:
1) Melakukan pendataan dan identifikasi secara akurat tentang pemilikan lahan dan bangunan pribadi serta fasilitas umum yang akan terkena pembebasan
2) Melakukan pendekatan dan dialog langsung dengan warga yang terkena pembebasan lahan dan atau bangunan
3) Membangun kesepakan tentang harga lahan, bangunan dan asset yang dibebaskan secara langsung dengan pihak bersangkutan
4) Melakukan dialog dengan pihak-pihak dan instansi terkait dengan fasilitas umum yang terkena pembebasan.
5) Mencari solusi bersama dengan pihak-pihak dan instansi terkait untuk menentukan relokasi dan atau renovasi atas fasilitas-fasilitas umum yang terkena pembebasan.
e. Lokasi Pengelolaan Dampak:
1) Untuk masyarakat dilakukan di wilayah-wilayah yang terkena pembebasan
2) Untuk fasilitas sekolah dilakukan di kantor kecamatan.
3) Untuk Fasilitas-fasiltas milik pemerintah dilakukan di kantor kecamatan.
f. Periode Pengelolaan: Selama masa prakonstruksi
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan
Biaya diperkirkan sebesar nilai rupiah untuk penyelenggraan pendataan, dialog dengan warga dan instansi terkait serta penggantian lahan, bangunan, asset maupun fasilitas yang terbebaskan.
h. Institusi Pengelolaan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ) Provinsi Riau.
 PeLaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ).
 Pengawas: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Pendidikan, BPN
 Pelaporan: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Pendidikan, BPN

3. Perubahan Struktur Mata Pencaharian
a. Sumber dampak: Proses pembebasan lahan, bangunan dan asset
b. Tolok Ukur Dampak: Tidak adanya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat proses pembebasan lahan
c. Tujuan Pengelolaan Dampak:
1) Menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan minat dan potensi masyarakat bagi masyarakat yang sumber matapencahariannya terkena pembebasan

2) Menyediakan alternatif tempat usaha/lahan baru yang tidak kalah prosfektif dari tempat usaha lama yang terkena pembebasan
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan:
1) Melakukan pendataan terhadap warga yang kehilangan sumber mata pencahariannya
2) Mengidentifikasi minat dan potensi warga terhadap jenis usaha baru
3) Melakukan pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan hasil identifikasi terhadap minat dan potensi warga
4) Melakukan dialog dengan warga yang kehilangan tempat usaha untuk mencarikan solusi yang menguntungkan
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan: di semua wilayah yang lahan sebagai sumber matapencahariannya terkena pembebasan.
f. Periode Pengelolaan: Selama masa prakonstruksi
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan: Biaya diperkirkan sebesar nilai rupiah untuk penyelenggraan pendataan, dialog dengan warga, pelatihan serta penggantian lahan dan tempat usaha yang terbebaskan.
h. Institusi Pengelolaan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ) Provinsi Riau.
 Pengawas: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
 Pelaporan: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.2 PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHAP KONSTRUKSI
Pengelolaan lingkungan yang bisa dilakukan untuk kegiatan pada tahap konstruksi untuk dampak yang terjadi yaitu:
1. Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha
a. Sumber Dampak: Mobilisasi tenaga kerja dan pelaksanaan konstruksi proyek
b. Tolok Ukur Dampak: Banyaknya warga masyarakat sekitar yang direkrut menjadi tenaga kerja proyek dan banyaknya warga masyarakat yang membuka usaha baru serta bermitra usaha selama masa konstruksi
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Dampak:
1) Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masayarakat lokal untuk bekerja di proyek sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan proyek
2) Memberi kesempatan berusaha bagi warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan operasional konstruksi proyek
d. Rencana Pengelolaan Dampak:
1) Mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dimiliki warga
2) Melakukan perekrutan tenaga kerja sesuai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan
3) Memberi prioritas kepada warga yang kehilangan pekerjaan akibat proses pembebasan lahan selama memenuhi keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan.
4) Memberi ruang bagi warga masyarakat yang ingin berjualan untuk memenuhi kebutuhan harian para pekerja
5) Memanfaatkan sumber daya lokal untuk bermitra usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional proyek
e. Lokasi Pengelolaan Dampak: di lokasi proyek
f. Periode Pengelolaan Dampak: selama masa konstruksi
g. Pembiayaan Pengelolaan Dampak: Biaya diperkirkan sebesar nilai rupiah untuk penyelenggraan pendataan dan perekrutan tenaga kerja konstruksi proyek
h. Institusi Pengelolaan Dampak:
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ).
 Pengawas: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
 Pelaporan: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaka Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Kecemburuan Sosial
a. Sumber Dampak: Mobilisasi tenaga kerja dan pelaksanaan konstruksi proyek
b. Tolok Ukur Dampak: Terealisasinya penerimaan tenaga kerja secara proforsional antara tenaga kerja lokal dan pendatang
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Dampak: Menghilangkan kecemburuan sosial dengan menciptakan keadilan dalam perekrutan tenaga kerja.
d. Rencana Pengelolaan Dampak:
1) Mengoptimalkan perekrutan kenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya lokal
2) Memprioritaskan tenaga kerja lokal yang lahan dan tempat usahanya terkena pembebasan
3) Melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat tentang keahlian dan keterampilan pekerja yang dibutuhkan serta sumber daya yang dibutuhkan
4) Membentuk panitia khusus yang bertanggung jawab dalam perekrutan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal. Panitia tersebut terdiri dari para tokoh masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
e. Lokasi Pengelolaan Dampak: di lokasi proyek
f. Periode Pengelolaan Dampak: selama masa konstruksi
g. Pembiayaan Pengelolaan Dampak: Biaya diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk penyelenggraan rekrutmen tenaga kerja, dialog dengan masyarakat serta pembentukan dan operasional kerja panitia.
h. Institusi Pengelolaan Dampak:
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ).
 Pengawas: BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
 Pelaporan : BPLHD Riau, BAPEDA Riau, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan
a. Sumber Dampak: Mobilitas kendaraan angkutan material yang melalui jalan lokal serta aktivitas pekerjaan pancang Pelaksanaan Konstruksi
b. Tolok Ukur Dampak: Kualitas Udara Ambien berdasarkan: Tingkat kebisingan antara 26,27 dBA.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan: Agar tidak mengganggu ketenangan penduduk di sekitar rencana kegiatan.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
Secara teknologi:
 Jalan lokal yang dipilih sebagai jalan angkutan material adalah selain yang memenuhi standar baik perkerasan maupun lebarnya,juga badan jalan tersebut jauh dari pemukiman penduduk.
 Pelaksanaan mobilitas angkutan material dan pemancangan hanya dilakukan pada siang hari.
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
 Lokasi pembangunan jembatan
 Lokasi pembangunan gorong-gorong / Box Culvert
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Selama kegiatan pengangkutan material dan pemancangan berlangsung.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan.
Biaya diperkirakan sebasar nilai rupiah untuk penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: PU Pengairan, PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI.
 Pelaporan: BPLHD Prop. Riau, DLH Kab. Indragiri Hulu, DLH Kab. Kuantan Singingi, BPN dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI
4. Gangguan drainase dan pola aliran air permukaan
a. Sumber Dampak
Sumber dampak adalah pekerjaan galian dan timbunan (pada tahap konstruksi). Dampak lanjutan dari perubahan aliran air permukaan ini adalah terjadinya genangan atau banjir.
b. Tolok Ukur Dampak
Debit air pada saluran-saluran alami dan saluran irigasi yang terdapat di sepanjang koridor jalan tidak terganggu sehingga tidak meningkat / terjadi luapan.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Agar aliran air permukaan yang melintas pada trase jalan dapat berjalan lancar atau tidak terjadi hambatan atau terdapat genangan selama pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
 Merencanakan gorong-gorong atau saluran sesuai dengan kebutuhan
 Memelihara saluran yang telah ada
 Membuat saluran baru kalau diperlukan
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
Lokasi pengelolaan pada daerah timbunan tinggi yang termasuk dalam DAS yang ada.
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Periode pengelolaannya adalah 1 kali dalam setahun selama tahap konstruksi.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan.
Biaya diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk penerapan metode kerja maupun pembangunan pekerjaan konstruksi drainase jalan rencana sesuai dengan kapasitas debit yang telah diperkirakan.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: PU Pengairan, PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI.
 Pelaporan: BPLH Prop. Riau, DLH Kab. Inhu, DLH Kab. Kuansing, BPN dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, dan PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI
5. Gangguan lalu lintas
a. Sumber Dampak
Sumber dampak adalah kegiatan pengangkutan material dari lokasi sumber material menuju lokasi proyek.
b. Tolok Ukur Dampak
Tolok ukur dampak adanya kemacetan lalu lintas di jalan-jalan yang digunakan proyek maupun sekitarnya.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Agar kondisi lalu lintas yang digunakan untuk kebutuhan proyek tidak macet.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
 Menghindari pemanfaatan jalan lokal yang langsung mengakses ke perkampungan di sekitar proyek.
 Melakukan koordinasi dengan DISHUB Kabupaten setempat untuk menerapkan manajemen lalu lintas.
 Pengalihan arus lalu lintas di lokasi pekerjaan dengan cara membuat jalan sementara (darurat).
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
Lokasi pengelolaan adalah di lokasi-lokasi jalan lokal yang dapat mengakses lokasi proyek, dan lokasi jalan akses yang berpotongan dengan rencana jalan rencana,
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Periode pelaksanaan pengelolaannya adalah selama pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut pada tahap konstruksi.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan.
Biaya pengelolaan diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk meningkatkan pembangunan jalan sementara (darurat) dan pelaksanaan manajemen lalu lintas.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: PU Pengairan, PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, dan PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI.
 Pelaporan: BPLH Prop. Riau, BPLH Kota. Bandung, DLH Kab. Bandung, BPN dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI

3.3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHAP PASCA KONSTRUKSI
Pengelolaan lingkungan yang bisa dilakukan untuk kegiatan pada tahap pasca konstruksi untuk dampak yang terjadi yaitu:
1. Meningkatnya pencemaran udara dan Kebisingan
a. Sumber Dampak:
Sumber dampak adalah mobilitas kendaraan di jalan rencana pada tahap pengoperasian jalan rencana tersebut.
b. Tolok Ukur Dampak
Mobilitas kendaraan di jalan rencana menciptakan tingkat kebisingan antara 30-40 dBA.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Agar tidak mengganggu ketenangan penduduk di permukiman sekitar jalan rencana.
d. Pengelolaan Lingkungan
Secara teknologi:
 Pada lokasi batas luar RUMIJA berbatasan langsung dengan bangunan permukiman penduduk, ditanami dengan tanaman yang berdaun lebat dan tanaman keras.
 Melakukan perawatan tanaman secara rutin.
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
Lokasi pengelolaan dampak gangguan kebisingan ini pada:
 Dinding pada batas luar RUMIJA yang berbatasan langsung dengan permukiman penduduk
 Pada lokasi yang ditanami oleh berbagai jenis pepohonan untuk peredam kebisingan.
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Periode pelaksanaan pengelolaannya adalah selama pekerjaan lansdscape dan utilitas jalan rencana pada tahap konstruksi.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan.
Biaya pengelolaan diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk penanaman pohon peredam kebisingan serta perawatannya.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: BPLHD Prop. Riau, DLH Kab. Kuansing, DLH Kab. Inhu
 Pelaporan: BPLHD Prop. Riau, DLH Kab. Kuansing, DLH Kab. Inhu DPU dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, dan PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI

2. Perubahan Tata Ruang dan Peruntukan lahan diwilayah studi
a. Sumber Dampak
Beroperasinya jalan rencana sehingga menimbulkan dampak pada kelancaran transportasi serta kemudahan aksesibilitas orang, barang dan jasa.
b. Tolok Ukur Dampak
Perubahan peruntukan lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
1) Agar perubahan peruntukan yang terjadi tertata dan terarah dengan baik
2) Agar perubahan peruntukan lahan serta tata guna lahan yang terjadi tidak menimbulkan dampak negative.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan
Secara institusi:
1) Melakukan konsultasi dengan Bappeda Kab. Kuansing dan Bappeda Kab. Inhu tentang arah peruntukan lahan serta penggunaan lahan senantiasa berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2) Melakukan konsultasi dengan Bappeda/Dinas Tata Ruang dan Tata Kota tentang pengaturan perubahan pengggunaan lahan (IMB) pada area-area yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan secara drastis bangkitan lalu lintas.
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan dampak ini adalah di kawasan pusat-pusat aktifitas masyarakat dan akses jalan rencana.
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Periode pelaksanaan pengelolaannya adalah 6 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan
Biaya pengelolaan diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk pekerjaan pengawasan dan koordinasi dengan steakeholder.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan PeMetode dan Caraan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: BAPPEDA Prop. Riau, Bappeda Kab. Inhu, dan Bappeda Kab. Kuansing
 Pelaporan: BPLHD Prop. Riau, DLH Kab. Inhu, DLH Kab. Kuansing, dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, dan PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI

3. Perubahan pola dan arus lalu lintas
a. Sumber Dampak
Dampak perubahan pola dan arus lalu lintas adalah akumulasi kendaraan yang keluar dari dan menuju jalan rencana pada waktu pengoperasian jalan.
b. Tolok Ukur Dampak
1) Perubahan pola lalu lintas yang terjadi ditunjukkan dari adanya kemacetan lalu lintas.
2) Perubahan pemanfaatan jalan akses tidak sesuai dengan kapasitas peruntukkannya.
c. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan
Agar perubahan pola lalu lintas dapat terkendali sehingga tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
d. Rencana Pengelolaan Lingkungan: Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menertibkan kendaraan sesuai dengan rambu - rambu lalu lintas pada lokasi tersebut.
e. Lokasi Pengelolaan Lingkungan: Pengelolaan dampak ini adalah di sekitar jalan.
f. Periode Pengelolaan Lingkungan
Periode pelaksanaan pengelolaannya adalah 6 bulan sekali selama tahap konstruksi hingga pasca konstruksi.
g. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan: Biaya pengelolaan dampak gangguan lalu lintas adalah sebesar nilai rupiah untuk pekerjaan konstruksi utilitas jalan rencana dan kegiatan koordinasi.
h. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan PeMetode dan Caraan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: DISHUB, DPU dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI
 Pelaporan: BPLH Prop. Riau, BPLH Kota. Bandung, DLH Kab. Bandung, DISHUB, Bina Marga dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI.

4. Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan kegiatan ekonomi
Operasionalisasi jalan rencana akan menimbulkan dampak pada kelancaran lalu lintas serta akan meningkatkan perekonomian dari dan ke wilayah kabupaten.
a. Tolok Ukur Dampak
Terjadinya kelancaran lalu lintas serta kemudahan transportasi barang maupun jasa dari dan menuju wilayah Kab. Inhu dan Kab. Kuansing.
b. Tujuan Rencana Pengelolaan
Masyarakat khususnya dapat memanfaatkan jalan rencana untuk kemudahan transportasi.
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan
1) Mencanangkan lokasi-lokasi alternatif untuk kegiatan usaha masyarakat khususnya yang sesuai dengan RTRW wilayah.
2) Memberikan prioritas utama pemanfaatan usaha di lokasi tersebut bagi:
a) Para pedagang yang terkena dampak penurunan pendapatan karena operasional jalan
b) Masyarakat yang kehilangan lahan pertanian dan atau mata pencahariannya;
c) Masyarakat pengangguran dan atau bertingkat pendapatan rendah yang akan memulai kegiatan usahanya.
3) Menetapkan aturan yang tegas dan adil untuk pemanfaatan lokasi usaha tersebut, sehingga dalam prakteknya lahan tersebut tidak dikuasai oleh kelompok tertentu atau hanya memberikan peluang emas bagi para pepedagang sebelumnya
d. Lokasi Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan dampak ini di sepanjang badan jalan rencana ke kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan permukiman.
e. Periode Pengelolaan Lingkungan: Periode pelaksanaan pengelolaannya adalah 6 bulan sekali selama tahap pasca konstruksi.
f. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan: Biaya pengelolaan diperkirakan sebesar nilai rupiah untuk pekerjaan pemeliharaan berkala dan rutin prasarana dan sarana.
g. Institusi Pengelolaan Lingkungan
 Pelaksana: Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan PeMetode dan Caraan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan (P2TJJ)
 Pengawas: DISHUB, DPU dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI
 Pelaporan: BPLHD Prop. Riau, DLH Kab. Inhu, DLH Kab. Kuansing, DISHUB, Bina Marga dan PEMDA KAB. INDRAGIRI HULU, dan PEMDA KAB. KUANTAN SINGINGI.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar