Rabu, 10 Agustus 2011

PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN

PELESTARIAN NILAI KEJUANGAN DAN KEPAHLAWANAN
Oleh Bambang Rustanto



A, PAHLAWAN DAN JASANYA.
Siapa yang disebut pahlawan? menurut Sidney Hook dalam buku The Hero in History (1999) membedakan antara eventfulman dan event-makingman. Yang pertama adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, sedangkan yang kedua adalah orang yang membuat peristiwa. Bisa saja seorang tokoh beruntung karena berada pada posisi dan waktu yang tepat mengambil keputusan yang berdampak besar bagi masyarakat luas. Figur dalam kelompok kedua adalah orang yang mampu mengendalikan peristiwa, bahkan mengarahkan masyarakat sesuai tujuan yang diinginkannya.

Para pahlawan dan pejuang bangsa telah berhasil mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, sudah barang tentu dibimbing oleh nilai-nilai tertentu, yaitu nasionalisme, patriotisme dan kewarganegaraan. Menurut Peraturan Presiden No.33 tahun 1964 pasal 1 menyebutkan bahwa pahlawan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia karena akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa.

Pahlawan juga terdiri dari Warga Negara Indonesia yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacad nilai perjuangan dan kepahlawanannnya.

Penghargaan atas jasa kepahlawanan sebenarnya telah diberikan oleh pemerintah melalui UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur dalam pasal 9 tentang Jaminan Sosial sebagai berikut: Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental,eks penderita penyakit kronis. Serta. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan pahlawan atas jasa-jasanya.

Untuk menentukan jasa penghargaan kepahlawanan ini juga telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No,10 tahun 2010 tentang Pemberian Gelar dan Tanda Jasa sebagai berikut; Dewan Kehormatan Kepahlawanan membuat Perencanaan dan penetapan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan berupa Satu:. pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan; Kedua; pembangunan, pemugaran, dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional, taman makam pahlawannasional utama, dan makam pahlawan nasional.

B. ESENSI DAN PROSEDURE KEPAHLAWANAN.

Apa yang dimaksudkan dengan nilai kejuangan dan kepahlawanan. Nilai adalah pilihan-pilihan ideal yang telah diterima dan diakui serta mengandung komitmen masyarakat. Dalam dimensi sosial, nilai adalah norma-norma, standar prilaku atau prinsip-prinsip yang mengarahkan atau membimbing perilaku sesorang untuk berbuat baik bagi dirinya sendiri dan kepada banyak orang. Nilai yang dikandung dalam Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan terdapat 3 kandungan kemuliaan , yaitu:

1. Nilai Nasionalisme,
dapat digambarkan sebagai suatu semangat atau rasa memiliki sebuah bangsa dan Negara. Penjabaran dari nilai ini adalah adanya kesediaan untuk berkorban jiwa dan raga demi membela dan menegakan jati diri bangsa dan negara.

2. Nilai Patriotisme,
dapat diartikan sebagai suatu semangat atau rasa rela hati tanpa pamrih untuk menyerahkan harta benda bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan serta memelihara hasil hasil kemerdekaan..

3. Nilai Kewarganegaraan,
yakni memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagai seorang warga negara. Menjadi warga negara, berarti mempunyai hak sosial dan ikut serta dalam proses kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Baik dalam lembaga pemerintahan, swasta maupun kemasyarakatan lainnya.

Pemberitaan di Harian Analisa tanggal 8 Nopember 2006 dalam rangka pemberian gelar pahlawan nasional ada keterangan pers dari Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Nasional Departemen Sosial yang mengatakan dalam menganugerahi gelar Pahlawan Nasional pemerintah berusaha selalu obyektif.

Lebih lanjut Direktur K3SN mengatakan, kandidat pahlawan nasional diajukan sendiri oleh masyarakat yang kemudian akan diseminarkan yang hasilnya akan dibahas oleh Badan Penelitian Pahlawan Daerah yang diketuai oleh Gubernur dan diajukan ke Badan Penelitian Pahlawan Pusat dengan Menteri Sosial sebagai ketua umumnya.
Dalam penelitian untuk gelar pahlawan nasional , Ketua Umum Badan Penelitian Pusat adalah Menteri Sosial sedangkan Ketua tim penelitian oleh Kepala Pusat Sejarah TNI dengan Wakil ketua Direktur K3SN. Sedangkan anggota tim peneliti terdiri dari 13 anggota sejarawan yang berasal diantaranya dari LIPI, Akademisi Universitas, Lembaga Arsip Nasional.

Menurut Ketua Panitia Hari Pahlawan kriteria yang digunakan dalam menentukan Pahlawan Nasional adalah Warga Negara Indonesia yang telah berjuang baik perjuangan politik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, telah melakukan pemikiran besar bagi bangsa ini, karya besar yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Selain itu, pengabdian yang dilaksanakan hampir selama hidupnya, pengabdiannya harus berdampak luas, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki akhlak dan moral yang tinggi, dan tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perang.

C. PEMUDARAN NILAI KEPAHLAWANAN.

Asvi Warman Adam (Redefenisi Pahlawan, Kompas 8 November 2002) mengatakan perlunya meninjau kembali PP RI No.33 tahun 1964 yang diskrimintif, yang menguntungkan calon dari pihak militer dan merugikan calon daripihaksipil. Ong Hok Ham (2002) tokoh sejarah lainnya mengakui bahwa tokoh sejarah tidak penting dalam sejarah sosial ekonomi karena hanya kekuatan social ekonomi yang menentukan sejarah dan bukan tokoh sejarah.

Dalam konteks sejarah kritis sebagaimana disebut Taufik Abdullah (2002) apa yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ada dalam sejarah, karena pahlawan tidak muncul dalam peristiwa sejarah ataupun dalam tindakan seseorang dalam suatu peristiwa sejarah. Pahlawan merupakan soal penilaian ataupun pengakuan kemudian dari orang lain terhadap tindakan yang dilakukan seseorang, lalu penilaian ataupun pengakuan itu kemudian ada yang dikukuhkan oleh negara.

Memang gelar pahlawan nasional diberikan oleh pemerintah, sehingga aspek politis dari pemberian itu bisa lebih menonjol. Karena aspek politisnya menonjol maka pengusulan lewat jalur dan lobby politik juga efektif dan sering dilakukan orang. Jika pahlawan nasional diartikan sebagai gelar yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, maka dari perspektif tinjauan sejarah kritis, seharusnya ada hal yang diselesaikan lebih dulu sebelum menilai seorang tokoh apakah layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Yaitu melakukan penelitian sejarah dan menemukan bukti-bukti konkrit atas jasa-jasa kejuangan dan kepahlawanan seseorangan yang akan diusulkan jadi pahlawan atau mendapat penghargaan.

Saat ini ada sesuatu yang menghawatirkan kita, karena ditengarai, kaum muda mengalami proses degradasi nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. Mereka tidak mengenal siapa para pejuang dan pahlawan negaranya, yang mengorbankan jiwa dan raganya, mereka kaum muda lebih mengidolakan tokoh-tokoh imajiner yang sering tampil dalam pertunjukan, film , video termasuk kegandrungan lewat face book dan sejenisnya .

Sementara itu, kaum muda kurang mengenal tokoh-tokoh pahlawan dan pejuang daerah maupun nasional. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kaum muda akan nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan yang terjadi dewasa ini, disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Proses pendidikan di sekolah, dimana kaum muda baik siswa SD, SLTP, SLTA maupun mahasiswa kurang mendapat pelajaran tentang nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan

2. Faktor materi bidang pendidikan, dimana kaum muda menerima pendidikan sejarah perjuangan bangsa hanya secara tersirat dan tidak lebih mendalami nilai dasar yang berada dibalik cerita sejarah itu sendiri.

3. Faktor makna pengenangan jasa pahlawan, dimana kaum muda dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ritual dari upacara-upacara terlihat tanpa makna.

4. Mereka hanya sekedar mengheningkan cipta untuk mengenang jas-jasa para pahlawan, bukannya merefleksikan berbagai nilai kepahlawanan dan kejuangan yang dapat diteruskan.

D. PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN. .

Pertanyaan yang timbul dalam pengajaran sejarah adalah apakah pengenalan para pahlawan nasional dalam buku sejarah nasional dan buku pelajaran di sekolah tidak menimbulkan masalah dalam penguasaan ingatan kolektif bangsa dikemudaian hari. Dan jika penguasaan ingatan kolektif itu dipaksakan apakah tidak menimbulkan suatu perlawanan pada saat masyarakat menjadi lebih kritis dan bukti-bukti sejarah baru mulai diungkapkan sejarahwan.

Yang terjadi saat ini dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah adalah penyesatan arah tentang nilai kepahlawanan yang diperkenalkan kepada siswa yang berada dalam keragaman wilayah Indonesia yang luas. Padahal setiap wilayah punya sejarahnya sendiri, punya pahlawannya sendiri dan punya kisah sejarah sendiri dalam mempertautkan wilayahnya dengan negaraIndonesia. Di samping mengacu kepada pahlawan-pahlawan nasional yang disebut dalam buku sejarah kepada siswa perlu di ajarkan pahlawan nasional yang berasal daerah-daerah.

Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, seyogianya pengangkatan pahlawan dan pemberian bintang tanda jasa dilakukan secara transparan. Sebaiknya nama calon pahlawan atau penerima tanda jasa itu diumumkan di surat kabar, sehingga bisa dilakukan uji publik. Kalau tidak ada keberatan dari masyarakat, baru diangkat. Memang, pengangkatan pahlawan dan pemberian tanda jasa ini merupakan hak prerogative presiden. Tanpa mengurangi hak tersebut, sistem yang lebih terbuka akan menyebabkan semuanya berjalan lebih baik.

Kedua, kriteria pahlawan nasional tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan presiden itu dibuat pada 1964, sudah beberapa puluh tahun silam. Dengan demikian, bukan bidang kemiliteran saja yang berpeluang.

Tetapi, tokoh di bidang lain seperti ekonomi, sosial-budaya, dan iptek juga bisa masuk. Demikian pula, tokoh olahraga, tenaga kerja wanita di luar negeri, serta pembela HAM bisa diusulkan.

Selain itu penghargaan kepahlawan ini juga dilakukan dengan acara-acara yang berkenaan dengan pengenangan perjuangan para pahlawan, seperti upacara-upacara, sarasehan jarang didiskusikan secara konkrit tentang nilai-nilai kepahlawanan. Proses pendidikan melalui media masa baik cetak maupun elektronik kurang memperhatikan sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Pelestarian Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan dapat dilakukan melalui Pendidikan Komunitas (community education /comed) dan menurut ahli pendidikan akar rumput Paulo Fiere dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Pendidikan Bagi Anak
Pendidikan nilai kejuangan dan kepahlawanan ini dijadikan pelajaran pokok di sekolah-sekolah, tetapi kurikulumnya dibuat tidak terlalu formal yang mudah dipahami oleh anak melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Komik Anak
Anak didik diajak mengenal dan memahami nilai kepahlawanan melalui gambar komik yang dibuat sendiri oleh anak, untuk anak dan dari anak berdasarkan pemahaman mereka sendiri.

b. Cerita/Drama Anak.
Anak didik diajak mengenal dan memahami nilai kepahlawanan melalui nyanyi , menari, dan bermain peran yang sesuai dengan budaya dan cerita rakyat dimasing-masing tempat.

2. Pendidikan Bagi Orang Dewasa.
Penyuluhan nilai kejuangan dan kepahlawanan ini dijadikan materi pertemuan-pertemuan, tetapi materinya dibuat tidak terlalu formal yang mudah dipahami oleh masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Penguatan Institusi Lokal:
Melalui organisasi-organisasi local yang dimiliki masyarakat diadakan pertemuan dengan disisipi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, dan membangun budaya dan tradisi peduli terhadap jasa pahlawan

b. Penguatan Kelembagaan Desa..
Melalui organisasi formal tingkat desa seperti pemerintah desa, BPD dan organisasi kemasyarakatan lainnya diadakan pertemuan dengan disisipi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan membangunan budaya dan tradisi peduli terhadap jasa pahlawan.

3. Pendidikan Lintas Budaya.
Pendidikan lintas budaya ini dapat dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan maupun keagamaan, dengan merancang program pelestaraian nilai-nilai kepahlawan yang ditujukan kepada anggota maupun jemaah dari masing-masing lembaga tersebut.


Yogyakarta, 11 Maret 2010
Bambang Rustanto


Pustaka acuan
Asvi Warman Adam, 2009 : Militer Monopoli Pahlawan?, Jawa Pos, Surabaya

Direktorat K3SN, 2009, Pedoman Umum Pelestarian K3SN, Jakarta
Ichwan Azhari , 2009: Konsepsi Kepahlawanan dan Kepahlawanan Nasional Serta Koreksi Pelajaran Sejarah, Jawa Pos, Surabaya.
Imas Tasriah, 2009 ; Nilai Kepahlawanan Di Kalangan Generasi Muda, Pikiran Rakyat Bandung
Jawa Pos, 2009 : Surabaya Kota Pahlawan: Bung Tomo Jadi Pahlawan


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar