Sabtu, 06 Agustus 2011

PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS MASYARAKAT
Oleh
BAMBANG RUSTANTO

Abstraks

Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah; dewasa ini pemerintah mencanangkan pendekatan pembangunan yang partisipatif, dalam arti memberikan otonomi kepada masyarakat termasuk kepada perempuan untuk melaksanakan pembangunan yang mengedepankan inisiatif dan kemampuan masyarakat serta diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri dimana selama ini masyarakat hanyalah merupakan objek pembangunan. Pemberdayaan perempuan terkait dengan tiga aspek yaitu Pemberdayaan personal yang menyangkut diri perempuan. Pemberdayaan interterpersonal yang terkait dengan organisasi perempuan dan Pemberdayaan political yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

A. Pendahuluan

Sesungguhnya masyarakat termasuk perempuan mempunyai potensi baik social, ekonomi, politik maupun sumber daya alam. Namun selama ini masyarakat belum mendapat peluang seluas-luasnya dalam mengaktualisasikan diri dan menentukan masa depan mereka sendiri; oleh karena itu masyarakat dituntut untuk melakukan pengembangan terhadap potensi yang dimiliki tersebut yang lebih dikenal dengan istilah community development.

Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, maka organisasi local merupakan organisasi yang potensial yang merupakan wadah bagi masyarakat termasuk perempuan dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya; serta berada pada suatu komunitas yang memiliki hubungan kerjasama satu sama lain.


B. Pengembangan Masyarakat

Berkembangnya konsep community development (Pengem-bangan Masyarakat) yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (self reliance) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlepas dari masih kurangnya pemahaman terhadap konsep CD itu, tidak dapat dipungkiri bahwa CD merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial pada saat ini maupun masa yang akan datang. Terlebih lagi kehidupan sebagian besar masyarakat yang masih menerapkan sistem komunal merupakan modal penting bagi pelaksanaan community development.

Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai ”sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat”. PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut : ”Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”.

Tropman, dkk (1993) mengemukakan, bahwa ”locality development merupakan suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula”. Selain itu pula menurut Jack Rothman (1968), Locality development (LD) adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri (United Nations, 1955) Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. LD pada dasarnya proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang di fasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

LD lebih berorientasi pada tujuan proses (Procces Goal) dari pada tujuan tugas atau tujuan hasil (Task or product Goal). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat inti dari proses LD ini.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dua hal : (1). Masalah utama dalam CD/LD adalah sosial ekonomi, dan (2). Mensyaratkan partisipasi penuh warga masyarakat di dalam seluruh proses kegiatan (mulai dari gagasan sampai kepada pemanfaatan). Konsep ini diterapkan pada sebuah lingkungan masyarakat setempat (locality/community), yang biasanya masih memiliki norma-norma sosial tentang konsensus, homogenitas, dan harmoni (identik dengan masyarakat perdesaan).

C. Tujuan dan Pelaku Pengembangan Masyarakat

Tujuan akhir CD adalah perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk dapat membangun dirinya sendiri. Sedangkan tujuan antara yaitu membangkitkan partisipasi penuh warga masyarakat. Dengan bertumpu pada inisiatif dan partisipasi penuh warga masyarakat, maka penerapan CD/LD lebih ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan kapasitas warga masyarakat (client-centered) daripada pemecahan masalah (problem-centered). Bagi para perancang program pengembangan masyarakat, locality development berarti program pendidikan bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri dalam program-program pembangunan.

Kegiatan pengembangan masyarakat pada dasarnya melibatkan banyak pihak. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat adalah:
Pemerintah.

Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki porsi yang paling besar dalam pengembangan masyarakat. Secara tidak langsung pemerintah telah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program pembangunan pada berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan yang dimandatkan oleh warganya, membuat berbagai regulasi yang ditujukan kepada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain atau pun menuntut lembaga lain untuk menyelenggarakan pengembangan masyarakat.

Organisasi Lokal
Organisasi yang terlibat dalam pengembangan masyarakat adalah organisasi yang turut menyelenggarakan pengembangan masyarakat atau menjadi pelaksana pengembangan masyarakat. Organisasi ini dapat pula yang menyediakan dana untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Sebagian besar organisasi pada umumnya bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menyelenggarakan pengembangan masyarakat, terlebih lagi setelah pemerintah memberikan porsi yang lebih besar kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut melaksanakan kegiaatn pengembangan masyarakat. Namun demikian, tidak selalu organisasi yang melakukan pengembangan masyarakat adalah organisasi masyarakat, namun pemerintahpun memiliki organisasi yang sengaja dibentuk untuk turut melakukan kegiatan pengembangan masyarakat

Masyarakat.
Dalam pendekatan pengembangan masyarakat, keberadaan masyarakat sebagai sasaran yang meliliki kedudukan sangat strategis. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek kegiatan yang hanya akan menerima hasil kegiatan pengembangan masyarakat, melainkan sebagai pihak yang harus turut menentukan dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya paradigma yang baru, yaitu people-centered development. Masyarakat bersama-sama dengan pelaksana perubahan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan masyarakat

Pelaksana/Agen Perubahan.
Agen perubahan pada umumnya memiliki kesadaran yang cukup tinggi dan kepedulian yang sangat besar terhadap pengembangan masyarakat. Istilah pelaksana/agen perubahan lebih sering digantikan dengan community organizer atau community devolepment worker.


D. Proses dan Prinsip Pengembangan Masyarakat

Sesuai dengan prinsip dasar yang digunakan dan menjadi gagasan inti community development yaitu partisipasi masyarakat, maka setiap langkah dalam proses community development haruslah dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri dengan bantuan keahlian dan teknis dari sistem pelaksana dan sistem kegiatan.
Pelaksanaan CD dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 7 langkah :

Perumusan masalah.
CD dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh CD berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan buta hurup, dll. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dan sebagainya.

Penetapan program.
Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.

Perumusan tujuan.
Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

Penentuan kelompok sasaran.
Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.

Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana.
Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.

Penentuan strategi dan jadwal kegiatan.
Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.

Monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?.
Menurut Ife (1995) ada 22 (dua puluh dua) prinsip dalam pengembangan masyarakat, beberapa prinsip yang mendasar yaitu:

Integrated Development
Kegiatan pengembangan masyarakat harus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan spiritual. Dengan kata lain, ketika kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitan dengan aspek lainnya

Human Right
Kegiatan pengembangan harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia untuk hidup secara layak dan baik

Sustainability
Kegiatan pengembangan masyarakat harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang non-renewable harus diminimalisir. Hasil kegiatan pengembangan masyarakat pun tidak menimbulakn dampak buruk bagi lingkungan hidup manusia. Sustainability ini mengandung pengertian pula bahwa kegiatan pengembangan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, namun harus memperhatikan sifat keberlanjutan dari kegiatan yang direncanakan.

Empowerment
Pemberdayaan merupakan tujuan dari pengembangan masyarakat. Pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya menghilangkan berbagai hambatan yang akan menghalangi perkembangan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga kegiatan pengembangan masyaakat dapat berkelanjutan.

Self-reliance
Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat mungkin memanfaatkan berbagai sumber yang dimiliki oleh masyarakat daripada menggantungkan kepada dukungan dari luar. Adapun sumber yang berasal dari luar haruslah hanya sebagai pendukung saja

Organic Development
Kegiatan pengembangan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Selain itu, masyarakat sendiri mempunyai sifat organis. Oleh karena itu, untuk bisa berkembang membutuhkan lingkungan dan kondisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat yang unik. Untuk itu percapatan perkembangan masyarakat hanya bisa ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dalam pengertian ditentukan oleh kondisi dan situasi pada masyarakat

The Integrity of Process
Pengembangan masyarakat tidak hanya mementingkan hasil, namun juga prosesnya itu sendiri. Proses di dalam pengembangan masyarakat akan melibatkan berbagai pihak, berbagai teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar.

Co-operation
Pengembangan masyarakat lebih membutuhkan struktur yang kooperatif, mengingat proses pengembangan masyarakat dilakukan untuk dalam kondisi yang harmonis dan tanpa kekerasan. Kerjasama akan dapat lebih menguntungkan, karena dalam prosesnya terjadi saling melengkapi dan saling belajar

E. Pemberdayaan Perempuan
Arus globalisasi yang sangat kuat ternyata telah memperkokoh faham kapitalisme dalam berbagai pendekatan pembangunan di Indonesia. Faham ini ditandai dengan efisiensi, rasionalisasi, dan indikator-indikator ekonomi lainnya. Oleh karena itu faham ini telah melahirkan kritikan yang sangat tajam terhadap faham welfare state . Kritik tersebut memunculkan anggapan bahwa welfare state merupakan sistem yang boros, tidak mampu memberdayakan masyarakat, menimbulkan stigmatisasi dan bahkan jebakan kemiskinan (poverty trap) terhadap populasi sasarannya Edi Suharto (2005 : 37). Salah satu kritik yang sering dilontarkan kepada welfare state adalah terlalu dominannya peran pemerintah dalam merencanakan dan sekaligus melakukan intervensi terhadap penanganan masalah. Selain menimbulkan beban terhadap anggaran negara, pendekatan ini sering menimbulkan ketergantungan kepada penerima pelayanan. Dalam praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial dipandang sebagai penolong yang serba bisa. Sementara klien dipandang sebagai penerima bantuan yang seakan-akan tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya.

Pandangan di atas saat ini mulai bergeser. Selain globalisasi yang berdampak pada faham kapitalisme, lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata juga telah membawa atmosfir baru dalam pendekatan pembangunan termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri. Atmosfir ini kemudian oleh Jim Ife disebut sebagai Change from Below. Atmosfir ini telah memberi kesempatan kepada penerima pelayanan untuk mengambil keputusan dalam rangka menentukan nasibnya sendiri. Mereka dipandang sebagai aktor yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri.

Pernyataan di atas sesuai dengan pandangan Jim Ife tentang pemberdayaan. Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses pendistribusian kekuasaan dari yang ’memiliki’ kepada yang ’tidak/kurang memiliki’ baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan pendistribusian tersebut terkandung makna adanya suatu keyakinan bahwa pihak yang menerima pendistribusian kekuasaan memiliki potensi dan kekuatan serta sumber-sumber untuk mengambil keputusan dalam menentukan nasibnya sendiri.Pandangan Jim Ife di atas diperkuat dengan pandangan Priyono dan Pranarka (1997), bahwa pemberdayaan selain pendistribusian kekuasaan (Distribution of Power), juga merupakan proses perubahan pola relasi dari subjek-objek menjadi subjek-subjek. Dalam pengembangan masyarakat relasi demikian dikenal dengan pendekatan partisipatif.

Pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat mengarahkan komunitas/masyarakat lokal untuk menyadari adanya prinsip hubungan kesetaraan dan kebersamaan antara dirinya dengan pihak luar seperti pemerintah, pengusaha, dan LSM. Aspek penyadaran inilah yang membedakan antara proses pendekatan pengembangan masyarakat yang mengandalkan pola hubungan subjek-objek (masyarakat pasif) dengan proses pendekatan partisipatif yang mengedepankan pola hubungan subjek-subjek (masyarakat aktif). Pendekatan tersebut akan mengurangi terjadinya proses marjinalisasi masyarakat, sehingga hubungan masyarakat dengan pihak luar (pemerintah, pengusaha, LSM) akan menjadi lebih sepadan dan egaliter, dan tidak lagi ada hubungan searah dan otoriter.

Proses ini memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mampu mempertahankan kehidupannya sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan budaya yang mereka miliki. Proses Pendampingan sosial tersebut mengakomodir prinsip pemberdayaan Jim Ife tentang penghargaan akan

(1). Pengetahuan lokal;
( 2). Budaya lokal;
(3) Sumber daya lokal;
(4) Keterampilan lokal;
(5) Proses lokal, dan
(6) Bekerja dalam suasana kebersamaan.

Melalui Pendampingan Sosial telah terjadi pendistribusian kekuasaan, di mana perempuan yang selama ini dianggap powerless diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan dalam menentukan masa depan dan nasibnya sendiri melalui kekuatannya tersebut. Dengan demikian melalui proses penelitian perempuan diharapkan berdaya.

Keberdayaan tersebut ditandai dengan peningkatan kemampuan yang dikemukaan oleh Lorrancaine Gitierrez dalam Jenkins Marry Bricker (1991:199) yaitu
Kemampuan personal adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi dan memahami kekuatan yang dimilikinya.Kemampuan interpersonal adalah kemampuan individu dalam mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya
.kemampuan politik adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan bersama dan kemampuan dalam mengalokasikan sumber di dalam organisasi atau masyarakat, baik secara formal maupun informal.

F. Kesimpulan

Pengembangan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisis permasalahan yang dihadapainya dan merencanakan pemecahannya. Dengan demikian masyarakat dengan kekuatannya sendiri mampu mengupayakan pembangunan untuk dirinya sendiri yang berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan secara otonom.

G. Rekomendasi

Pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat, dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partisipasi ini juga harus didasarkan kepada kesanggupan masing-masing. Artinya bahwa setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.


Biografi Penulis: Bambang Rustanto saat ini bekerja sebagai dosen stks bandung


PUSTAKA ACUAN
Departemen sosial RI (1997) Panduan Penumbuhkembabangan Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pengarang
Ife,jim. (2002). Community Development: Community Based alternative in an Age of globalization. Australia: Parson education.
Uphoff,Norman.(1986).Lokal institutional Development: an analytical sourcebook with cases. Kumarin press.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar