Rabu, 10 Agustus 2011

KEMISKINAN PEDESAAN

KEMISKINAN PEDESAAN

1. Definisi Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Menurut Kuncoro (1997 : 102-103) bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Sedangkan Kartasasmita (1997 : 234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial (Friedmann, 1992 : 123).

Namun menurut Brendley (dalam Ala, 1981 : 4) kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok (Salim dalam Ala, 1981 : 1).

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di Desa Nanjung sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, keluarga dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum, contohnya seperti pendidikan, yang terlihat dari rendahnya derajat pendidikan sebagian besar masyarakatnya (41,69%) berada dibawah tingkat SLTP bahkan ada yang tidak sekolah. Selain itu, di Desa Nanjung masih banyak warga yang belum dapat mengakses program-program pemerintah karena ketidaktahuannya sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), seperti (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, dan (3) kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1997 : 235 dan Baswir, 1997 : 23).

a. Kemiskinan natural
adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.

Menurut Baswir (1997 : 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1997 : 235) disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolir.

b. Kemiskinan kultural
mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997 : 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain sebagainya.

c. Kemiskinan struktural
adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997 : 21). Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1997 : 236) hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut diatas disebut sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah.

Lain halnya dengan pendapat Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya, dimana “deprivation trap” atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu : kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi (Chambers, 1983 : 145-147).

3. Indikator Kemiskinan
Indikator nasional dalam menghitung jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan oleh standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standar minimum ini digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.

Indikator dari Kecukupan Konsumsi Makanan/Kalori. BPS (1999) menggambarkan bahwa apabila penduduk dalam pengeluaran tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan dasar, pendidikan dasar, transportasi dan aneka barang/jasa, yang sekarang dijabarkan kedalam penetapan upah minimum dan standar pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak dari masing-masing wilayah.

Sementara indikator kemiskinan lain yang sering digunakan dan telah memiliki rasionalisasi yang banyak dipercaya oleh sebagian lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Disebut keluarga pra sejahtera apabila tidak bisa memenuhi 1 syarat indikator. Sementara yang disebut keluarga sejahtera I yang memenuhi indikator tersebut. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Indikator-indikator kemiskinan yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan panduan dalam rangka menangani masalah kemiskinan. Meskipun dari masing-masing indikator tersebut memiliki cara pandang yang berbeda berdasarkan kepentingan program dari masing-masing lembaga.

Jika melihat indikator upah minimum (Rp. 628.191,15,- perbulan) dan standar pemenuhan KHL (Rp. 731.680,-) di Propinsi Jawa Barat, maka sebagian besar penduduk Desa Nanjung yang bekerja di bidang pertanian (49,67%) dengan pendapatan perbulan Rp. 250.000,- s/d Rp. 350.000,- dapat dikategorikan miskin.

4. Kemiskinan Pedesaan

Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa dan kota sebanyak kurang lebih 375 buah. Daerah pedesaan relatif lebih luas wilayahnya yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris/agriculture base. (Rahardjo Adisasmita, 2006)

Wilayah pedesaan pada umumnya ditandai oleh karakteristik ketertinggalan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi seperti rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas, pendapatan, gizi, terbatasnya lapangan kerja, sulitnya akses terhadap modal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi serta kesejahteraan hidup yang lemah. Keadaan inilah yang menjadi sasaran pembangunan, karena kehidupan mereka perlu ditingkatkan, terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat di pedesaan.

Pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan multidimensi, tidak hanya terkait dengan sasaran bidang pendidikan, tetapi juga sasaran pemenuhan kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang harus ditangani secara terpadu.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh dan pengangguran. Adisasmita (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan di desa seringkali dihubungkan dengan kepemilikan lahan dan ternak, khususnya ternak yang dapat digunakan untuk mengolah sawah, baru kemudian dihubungkan dengan kemampuannya untuk menyekolahkan anak.

Selanjutnya Adisasmita (2006) menjelaskan tentang :

a. Indikator kemiskinan pedesaan

Masyarakat desa dapat dikatakan miskin jika salah satu indikator berikut ini terpenuhi seperti ; (1) kurang kesempatan memperoleh pendidikan; (2) memiliki lahan dan modal pertanian yang terbatas; (3) tidak adanya kesempatan menikmati investasi di sektor pertanian; (4) tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan); (5) berurbanisasi ke kota; (6) menggunakan cara-cara pertanian tradisional; (7) kurangnya produktivitas usaha; (8) tidak adanya tabungan; (9) kesehatan yang kurang terjamin; (10) tidak memiliki asuransi dan jaminan sosial; (11) terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan desa; (12) tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih; (13) tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.


b. Penyebab kemiskinan pedesaan

Ada tiga faktor kritis yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan di pedesaan, yaitu cepatnya laju pertumbuhan penduduk, semakin sempitnya lahan pertanian, dan semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada dan terbuka. Terjadinya ketimpangan antara tenaga kerja dan faktor tanah disebabkan oleh tekanan pertambahan penduduk yang tinggi dengan sumber daya alam yang terbatas.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar