Sabtu, 06 Agustus 2011

PEREMPUAN DAN MDGs

PEREMPUAN DALAM TUJUAN MDGs
Oleh: A. Diana Handayani


ABSTRAKS

Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium merupakan konsep pembangunan global hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 2000 di New York. Pada saat itu, ada 189 negara, termasuk Indonesia, berikrar akan melakukan segala upaya untuk membebaskan sesama manusia, bail kali-laki maupun perempuan dan anak-anak dari kondisi kmeiskinan ekstrim yang tidak berperikemanusiaan. Ikrar ini kemudian diadopsi dalam agenda pembangunan di negara mereka masing-masing.

A. PENDAHULUAN

Ada delapan tujuan pembangunan millenium (MDGs), yaitu: (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; dan (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; (8) Mengembangkan kemitraan global. Kedelapan tujuan tersebut memiliki target kualitatif dan kuantitatif yang mulai berjalan sejak tahun 1990 dan diharpakan dapat tercapai pada tahun 2015.

Kesepakatan ini mengakomodir aspirasi pembangunan dunia yang tidak hanya berhenti pada tujuan pembangunan namun mencakup paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai focus pembangunan (people centered development). Implikasinya, paradigma pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi lebih berpusat pada rakyat (Pembangunan berbasis pada pemenuhan hak rakyat-right based approach) yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Paradigma ini menegaskan adanya perluasan ruang partisipasi bagi rakyat, laki-laki dan perempuan, dalam proses pengambilan kebijakan dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga.

Ketiadaan ketiga prinsip tersebut dalam proses pembangunan merupakan pelanggaran. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, memberi rakyat kapasitas untuk memasukkan nilai-nilai kebutuhan lokal dalam proses pembuatan kebijakan. Kendali ada pada tangan rakyat yang hidupnya dipengaruhi oleh keputusan tersebut (Corten, dalam Hikmat,2001:99). Artinya, ada pengakuan terhadap kemampuan rakyat, dalam mengidentikasi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan strategis untuk mengakses pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk penyediaannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Suara rakyat menjadi pertimbangan utama dan satu-satunya dalam proses perumusan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip pemenuhan hak dasar bagi setiap warga negara ini memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya (Ratih, 2007).

Hal ini seharusnya dapat memberikan harapan baru pada perubahan potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia, terutama kemiskinan pada perempuan. Sumber utama kemiskinan pada perempuan adalah budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai ordinat (yang utama) dan perempuan sebagai subordinate (yang kedua, tidak penting). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap berbagai sumber daya (kekuasaan, material, dan finansial). Akibatnya, perempuan rentan mengalami kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki.

Fakta kemiskinan perempuan di Indonesia, ditandai di antaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan, masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, rendahnya partisipasi perempuan di arena politik, lemahnya akses ada lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan penguasaan aset produktif. Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan tahun 2005 (SNPK: 2005), disebutkan bahwa kemiskinan pada perempuan di Indonesia terjadi karena:

1. Rendahnya tingkat pendidikan. Angka buta huruf usia di atas 10 tahun untuk perempuan perdesaan mencapai 16% dan diperkotaan 7%, untuk anak laki-laki di pedesaan mencapai 8% dan di perkotaan sebanyak 3%. Untuk usia 15 tahun ke atas, angka buta huruf kelompok perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan angka buta huruf laki-laki. Tahun 2008, Departemen Pendidikan Nasional mencatat angka buta aksara di Indonesia mencapai 10,1 juta jiwa orang dengan usia antara 15-44 tahun, dari jumlah tersebut, 70% di antaranya adalah perempuan (Antara, September 2008). Artinya, tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan laki-laki.

2. Rendahnya kondisi kesehatan yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Data lain menunjukkan hanya sekitar 68,4% ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga terlatih (Kusfriadi, 2008), artinya tingkat kematian ibu dalam proses melahirkan masih rawan.

3. Akses ekonomi perempuan masih lemah. Kecenderungan perempuan memasuki pasar kerja lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam Sakernas 2003, angkatan kerja perempuan mencapai 35,5 juta jiwa yang memasuki pasar kerja hanya 30,9 juta jiwa. Sedangkan angkatan kerja laki-laki berjumlah 59.9 juta jiwa dan yang memasuki pasar kerja mencapai 64.8 juta jiwa.

4. Diskriminasi terhadap perlindungan dan pengupahan pekerja perempuan. Pada tahun 2002, tingkat upah laki-laki rata-rata mencapai Rp 703.901 per bulan sedangkan upah perempuan untuk pekerjaan yang realtif sama hanya Rp 493.607 per bulan.

5. Akses perempuan terhadap aset produktif, seperti tanah dan kredit masih terbatas. Secara umum penguasaan tanah masih ada di pihak laki-laki. Pada tahun 2004, SMERU mencatat penguasaan tanah (ditunjukkan melalui sertifikat) di perkotaan 76,9% oleh laki-laki dan sisanya 14,3% oleh perempuan. Di daerah pinggiran, penguasaan tanah 67,4% oleh laki-laki dan 17,4% oleh perempuan. Di pedesaan sekitar 66,7% oleh laki-laki dan 20,4% oleh perempuan.

6. Partisipasi perempuan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan juga masih rendah. Secara umum, keterwakilan perempuan di parlemen sebagai arena perumusan kebijakan masih rendah. Gerakan untuk memberikan perlakukan khusus bagi perempuan melalui affirmatif action menjadi harapan. Paling tidak, dari sisi jumlah, keterwakilan perempuan di parlemen sudah mendekati angka 30%. Bahkan di beberapa daerah sudah mencapai 30%, di antaranya di Jawa Barat. Namun, hal ini belum cukup karena keterwakilan perempuan belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan untuk kesejahteraan perempuan. Masih dibutuhkan berbagai upaya untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan gender.

7. Masalah lain yang dihadapi perempuan adalah tindak kekerasan dan perdagangan. Tindak kekerasan yang dialami perempuan terutama terjadi pada level rumah tangga. Dari tahun 1998 hingga tahun 2002 trend kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan makin meningkat.

Kemiskinan perempuan mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kemiskinan pada laki-laki. Perempuan memiliki tanggung jawab lebih terhadap pengurusan keluarga, terutama anak-anak, ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan keluarga akan menyebabkan kondisi kemiskinan pada anak-anak yang dapat berakibat fatal pada keberlangsungan generasi. Weil (dalam Queralt, 1995) menyebutkan bahwa masa depan anak-anak, baik sebagai angkata kerja, orang tua, dan warga negara yang memiliki kapabilitas dan produktivitas akan hancur jika anak-anak hidup dalam kemiskinan:

”Their health and development and eventual capabilities and productivity as workers, parents, and citizen are often damaged by the depriviation growing poor” (Weil dalam Queralt, 1995: 146)

Kemiskinan pada anak-anak juga merefleksikan tiga trend, pertama, bertambahnya perempuan sebagai kepala keluarga tunggal (one-parent families headed by women). Kedua, ketidakmampuan pemerintah meningkatkan pendapatan kelompok miskin di atas garis kemiskinan. Ketiga, meningkatnya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Penanggulangan kemiskinan

Secara konseptual, MDGs dapat diharapkan mendorong terjadinya pengurangan kemiskinan pada perempuan karena di dalam setiap tujuannya memastikan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan (dan laki-laki) untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Bahkan secara khusus hak perempuan dalam pencapaian target MDGs diatur dan dilindungi oleh berbabagi instrument hak asasi manusia, seperti hak asasi manusia, hak sipil dan politik perempuan, kovenan anti diskriminasi terhadap perempuan, Persoalan yang kemudian terjadi adalah perwujudan komitmen pencapaian target MDGs dalam tindakan nyata di lapangan.

MDGs juga tidak steril dari kritik. Suryasaputra (2005) mengindikasikan beberapa kritik yang menonjol terhadap MDGs adalah:
• Potensi dorongan pemberlakuan pasar bebas dalam MDGs . Hal ini tidak mendapat perhatian dan penegasan dalam MDGs, baik terhadap praktek dan dampak-dampaknya.
• Privatisasi dan reformasi dalam perdagangan pasar bebas melemahkan peran Negara dalam pemenuhan hak-hak warganya.
• Untuk menguatkan perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan seharusnya dimasukkan indicator gender-based violence dan partisipasi politik. Demikian juga dalam kesetaraan gender seharusnya memasukkan indicator representasi perempuan dalam parlemen, tingkat pendidikan dan melek huruf, serta perbedaan tingkat upah perempuan dan laki-laki.
• Tidak menyertakan isu-isu hak seksualitas dan hak-hak repsoduksi dalam indikatornya.
• Isu-isu lain yang tidak tercermin dalam indicator mDGs adalah isu perang, keragaman perempuan (difabel, kecenderungan pilihan seksualitas, dll.)


B. PEREMPUAN:KESENJANGAN ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS

Pelaksanaan komitmen global untuk pencapaian target MDGs sudah memasuki separuh waktu pembuktian hingga tahun 2015. Perkembangan sudah terjadi. Semua negara penandatangan kesepakatan millenium mewujudkan ikrarnya dalam kebijakan pembangunan negaranya masing-masing.

Di Indonesia, strategi pembangunan melalui Program TARGET MDGs sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs. Program ini merupakan program pemerintah, hasil kerjasama antara BAPPENAS, MENKOKESRA, BPS, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), swasta, dan UNDP. Tujuan umum dari program ini adalah untuk mempercepat pencapaian MDGs di berbagai sektor dengan pelibatan stakeholder di berbagai tingkatan dari pusat hingga daerah. Bahkan pada RPJM Nasional 2004-2009, MDGs digunakan sebagai kerangka dalam menyusun target pembangunan sebagai bagian dari komitmen internasional (oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia) yang akan dicapai pada tahun 2015 (P3BM Newsletter UNDP, Edisi Juni 2009). Tinggal 5 tahun lagi pada pencapaian akhir target MDGs.

Bagaimana potret pencapaian MDGs dan tingkat kesejahteraan perempuan, dapat dilihat pada uraian berikut yang bersumber dari penelitian SMERU tentang pencapaian target MDGs yang juga dilihat dari sisi anggaran untuk pelaksanaan program pencapaian setiap target MDGs.

1) Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 1990, kemiskinan Indonesia mencapai 15,1 % dan tahun 2008 mencapai 15.46%. Dari angka ini justru terjadi peningkatan angka kemiskinan. Angka tersebut menggunakan indikator derajat kemiskinan dengan pengeluaran $1 per hari. Namun, bila menggunakan standar $2 maka 49%% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Dan bisa dipsatikan juga lebih dari separuhnya adalah perempuan. Pada tahun 2009 ini angka kemiskinan akan diturunkan hingga 12% dan pada tahun 2015 menjadi 7.5%. Dengan kondisi yang berkembang selama ini akan sulit tampaknya untuk mencapai angka pengurangan kemiskinan tersebut. Berbagai gejolak yang terjadi di dalam negeri, terutama imbas dari kenaikan harga BBM dan tingginya angka pengangguran terbuka (9.4 juta orang) akan menjadi hambatan dalam pencapaian target tersebut.

Dari sisi alokasi anggaran, dana untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 23 trilyun dan naik menjadi 75 trilyun pada tahun 2009. Namun dari sisi prosenstasi APBN secara keseluruhan, terjadi penuruan dari 10,2% pada tahun 2005 menjadi 6.4% pada tahun 2009. Artinya, penurunan angka kemiskinan menjadi cukup sulit bila dukungan anggarannya justru menurun.

Kemiskinan pada anak-anak juga potensial mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, tercatat ada 33 juta balita, alokasi anggaran unutk program gizi balita hanya 600 Milyar, bila dibagi secara rata maka anggaran untuk perbaikan gizi hanya Rp 18.000 per balita. Angka yang relatif rendah untuk pemenuhan nutrisi bergizi pada situasi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok saat ini.

2) Pendidikan untuk Semua
Secara umum target untuk memasukkan anak laki-laki dan perempuan ke jenjang sekolah dasar sudah terpenuhi hingga 97%, tetapi penyebarannya belum merata. Namun demikian, dari sisi pemberian pendidikan dsaar yang utuh, masih ada persoalan. Sekitar 9% anak harus mengulang di kelas 1 SD. Di setiap jenjang, sekitar 5% anak putus sekolah. Pada tahun 2004/2005 hanya ada 67% anak yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah menetapkan kebijakan 20% anggaran untuk pendidikan. Namun demikian, pada pelaksanaannya kebijakan ini belum terpenuhi secra utuh. Dari tahun 2005-2008 rata-rata alokasi anggaran pendidikan berkisar antara 6-.57% dari total alokasi APBN. Anggaran tersebut sudah termasuk unutk pembayaran gaji tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan). Pada tahun 2009 alokasi anggaran sudha mencapai 20% tetapi tetap termasuk alokasi untuk gaji tenaga kependidikan. Dukungan dana dari pemerintah daerah juga masih minim. Penelitian FITRA di 29 Daerah menunjukkan bahwa setelah dikurangi dana alokasi khusus pendidikan, pemerintah daerah rata-rata hanya mengalokasikan 4.7% APBD untuk pendidikan.

3) Kesetaraan gender

Indikator utama dalam mendorong kesetaraan gender adalah rasio terhadap pendidikan anak perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan dasar, menegah, dan tinggi. Indikator kedua adalah rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-44 tahun. Ketiga, sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor nonpertanian dan indikator terakhir adalah keterwakilan perempuan di parlemen.

Pada indikator pertama dan kedua, potretnya sudah cukup menggembirakan. Rasio pendidikan anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan dasar mencapai 99,4% di pendidikan dasar, 99,9% di sekolah lanjutan pertama, 100% di sekolah lanjutan atas, dan 102.5 % di perguruan tinggi. Angka melek huruf untuk indikator kedua mencapai 99.9%. Namun, untuk indikator ketiga dan keempat potretnya masih belum menggembirakan.

Tercatat hanya 33% sumbangan perempuan dalam kerja berupah di sektor pertanian. Kesempatan kerja untuk perempuan masih sangat terbatas. Pada aspek representasi perempuan di parlemen, angkanya hanya mencapai 11.3%. Di birokrasi jumlah perempuan yang menduduki posisi jabatan tinggi jumlahnya hanya 14%.

Isu lainnya dalam kesetaraan gender adalah perlindungan perempuan, terutama dari tindak kekerasan rumah tangga dan traficking. Pada tahun 2007 tercatat ada 34.665 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari kasus tersebut 74% merupakan kekerasan dalam rumah tangga (kasus tertinggi), 23% kekerasan dalam komunintas ( termasuk kekerasan terhadap buruh migran dan traficking), 0.1% kekerasan oleh negara, dan sisanya sulit dikategorikan.

Dari angka tersebut, tampaknya upaya pemberdayaan perempuan masih membutuhkan perhatian khusus. Kebijakan pemerintah untuk pencapaian target kesetaraan gender dari indikator 3 dan 4 masih belum utuh. Dari sisi anggaran, alokasi anggran untuk kementrian pemberdayaan perempuan sebagai institusi negara yang memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan kesetaraan gender hanya 0.02% dari total APBN. Dengan angka tersebut akan cukup sulit bagi KPP mengembangkan program pemberdayaan perempuan yang lebih sistematis.

4) Kesehatan ibu dan penuruan Kematian Anak dan pengendalian HIV dan AIDs serta penyakit menulara lainnya

Angka kematian ibu masih cukup tinggi. Hingga saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih menduduki peringkat atas untuk wilayah Asia. Kenyataannya sekitar 60% kelahiran berlangsung di rumah tanpa bantuan tenaga medis terlatih. Pad atahun 2006, kelahiran yang dibantu tenaga terlatih baru mencapai 72.4% dengan variasi yang berbeda di setiap daerah. Misal, di Gorontalo hnaya 38% sementara di Jakarta mencapai 90%.

Pada tahun 2007 angka kematian bayi mencapai 34 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian balita sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Anak-anak yang menerima imunisasi dasar mencapai 85% meskipun hanya separuhnya yang mendapat imunisasi lengkap. Sekitar 82% anak menerima imuisasi TBC, 72% menerima imunisasi hepatitis, dan 70% mendapat imunisasi campak dan polio.

Anggaran untuk kesehatan ibu dan anak sejak tahun 2007-2009 anggaran kesehatan terus menurun. Pada tahun 2007 alokasi APBN untuk kesehatan 1.350, 434 Milyar, tahun 1008 hanya 540.981 milyard, dan tahun 2009 menjadi 229.353 Milyard. Dengan dana sekecil itu akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target MDGs ke 4,5, dan 6 ini.

Jumlah penduduk Indonesia yang hiudp dengan virus HIV/AIDS diperkirakan mencapai 172.000 dan 219.000. Masalah utamanya adalah rendahnya kesadaran tentang isu-isu HIV/AIDS di antara masyarakat. Program untuk pengendalian dan penanganan penyakit infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS tidak terlalu jelas. Pada tahun 2007 dan 2008 dipusatkan pada peningkatan ketersediaan dan pemerataan mutu obat kefarmasian. Pada tahun 2009 ada alokasi untuk penyediaan dan pengelolaan vaksin sebesar 479 milyar. Sedangkan alokasi unutk KPA tidak tergambar dengan jelas.

5) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
Isu lingkungan hidup tidak hanya mencakup pemeliharaan lingkkungan hayati semata tetapi juga mencakup akses warga, laki-laki dan perempuan, terhadap sumber ari bersih serta sanitasi yang baik.

Selama periode 1997-2000 Indonesia telah kehilangan 3.5 juta ha areal hutannya. Pada tahun 2006, 52.1% penduduk mendapat akses terhadap sumber air bersih (air minum) dan 65% penduduk mendapat akses sanitasi. Angka ini cukup menggembirakan, sekalipun kebanyakn dari akses yanng ada kualitasnya masih rendah.

Dengan gambaran capaian MDGs seperti di atas tampak bahwa realisasi komitmen untuk mewujudkan pencapaian target MDGs masih perlu didorong dan terus dikawal perkembangannya. Hal ini membutukan dukungan berbagai pihak termasuk dari kelompok civil society.

D. WADAH PENGORGANISASIAN PEREMPUAN:

Target pencapaian MDGs tidak hanya menjadi komitmen pemerintah tetapi juga menjadi komitmen kelompok civil society dan pihak swasta. Berbagai aktivitas untuk mendukung pencapaian target MDGs dilakukan oleh kelompok civil society di berbagai level dengan sepsifikasinya masing-masing. Banyak NGO memberikan perhatian khusus pada isu perempuan dalam agenda pencapaian target MDGs, seperti di level nasional ada Komnas Perempuan, Kapal Perempuan, WRI, dll. Di level lokal juga banyak aktivitas yang dilakukan oleh pihak civil society untuk mendukung pencapaian target MDGs.


Dalam kerangka memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasar serta berkontribusi dalam pencapaian MDGs, ITPI Popular mencoba mengembangkan model pengorganisasian perempuan, diantaranya di Cimahi, kota kecil di sebelah Barat Kota Bandung, luas wilayahnya sekitar 40 km2 terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan penduduk sekitar 500.000 jiwa. Sebelum menjadi kota mandiri pada tahun 2001, Cimahi adalah bagian dari wilayah Kabupaten Bandung. Sebagai kota baru, Cimahi tengah memacu perkembangan kota dengan proses pembangunan yang cukup agresif. Namun, ternyata proses pembangunan yang terjadi justru kerap menimbulkan persoalan baru karena prosesnya kurang partisipatif. Dalam proses-proses perencanaan, partisipasi kelompok msikin dan marginal terabaikan, sehingga pembangunan belum dapat menyentuh pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Pada awalnya, upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan muncul secara sporadis dan belum terorganisir dalam satu gerakan bersama. Pelaku utama dari kegiatan advokasi ini adalah ibu-ibu. Masing-masing komunitas melakukan advokasi atas kasus-kasus di wilayah pendidikan dan kesehatan. Beberapa kasus advokasi dilakukan komunitas pemulung untuk: 1) mendapat keringanan biaya sekolah di SMP; 2) pembebasan biaya sumbangan pembangunan; 3) mencari sumber daya baru untuk pembiayaan sekolah; 4) pembebasan biaya rumah sakit Cibabat; 5) Pembebasan biaya tindakan operasi di RSHS. Proses yang ditempuh membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan hanya menyelesaikan kasus individual. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak serta membangu gerakan bersama untuk perubahan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas lagi. Pad atahap ini kemudian para tokoh perempuan bekerjasama dengan kelompok warga lainnya (laki-laki dan perempuan) untuk membangun gerakan bersama.

Langkah awal untuk membangun gerakan bersama dilakukan melalui dialog publik bersama Walikota yang kemudian diwakili oleh Ketua Bapeda, Ketua Komisi D DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas, paramedis di puskesmas, bidan desa, guru, Komite sekolah, LSM, Perguruan tinggi, mahasiswa, serta warga Cimahi yang terdiri dari berbagai komunitas seperti komunitas becak, pengemudi delman, pemulung, majelis taklim, kader posyandu, karang taruna, dll. Tujuan dialog publik adalah: 1) Memfasilitasi penciptaan ruang publik demokratis yang mempertemukan pemerintah dan warganya serta meningkatkan intensitas partisipasi warga dalam pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan pemerintah semakin mendekati harapan warga; 2) Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan warga miskin dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Menginventarisir kelompok-kelompok marginal yang ada di Kota Cimahi agar mampu melihat program pendidikan dan kesehatan yang sudah berjalan serta melihat potensi-potensi masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; 4) Membangun komunikasi lintas pihak untuk mengumpulkan gagasan-gagasan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang bisa membuka akses bagi kelompok marginal

Beberapa isu yang dibahas adalah: 1) akses kelompok miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas, karena mahal; 2) masih ada diskriminasi pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk kelompok miskin; 3) masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan; 4) sosialisasi penggunaan askeskin tidak berjalan dengan baik; 5) perlu ada evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah karena ternyata kehadiran BOS tidak bisa menekan biaya sekolah; 6) kesejahteraan guru harus mendapat perhatian pemerintah; 7) berantas korupsi dari sekolah dan pelayanan kesehatan. Dialog ini menghasilkan kesepakatan bersama (Maklumat Sembilan) untuk peningkatan akses kelompok miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Berbagai kelompok warga yang terlibat dalam kegiatan dialog publik kemudian sepakat untuk memperkuat solidaritas mereka dalam sebuh forum. Pada Juli 28 Juli 2007, dideklarasikanlah forum Solidaritas untuk Masyarakat Miskin Cimahi –SOMMACI. Forum ini tidak hanya mewadahi kelompk ibu-ibu tetapi melebur menjadi wadah bagi aktivitas warga Cimahi yang peduli pada isu-isu publik dan pelayanan dasar. Saat ini SOMMACI memasuki usia 3 tahun. Secara resmi pemerintah Cimahi melalui Bapeda meminta agar SOMMACI menjadi mitra kritis pemerintah serta menjadi salah satu pusat informasi/direktori kemiskinan di Cimahi. Penerimaan ini sekaligus menjadi tantangan bagi kinerja SOMMACI ke depan.

Selain mendorong inisiatif untuk merespons isu pendidikan dan kesehatan, di Cimahi ITPI juga mencoba mengembangkan model pengorganisasian perempuan melalui pengembangan kegiatan income generating berbasis koperasi dan syariah. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya warga untuk mengurangi interaksi mereka dengan rentenir yang marak berpraktek di Cimahi dan sekitarnya.

Kegiatan Pengorganisasian perempuan berbasis koperasi dikembangkan di komunitas Gombong, Kelurahan Cimahi. Sedangkan kegiatan kredit mikro syariah dikembangkan di komunintas Cipageran dan Leuwigajah. Koperasi menjadi wadah bagi perempuan Gombong untuk menghimpun diri meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam penyelesaian masalah. Koperasi yang kemudian diberi nama Koperasi harapan Istri Mandiri (KHARISMA) menjadi central komunikasi para perempuan Gombong untuk membahas masalah-masalah keseharian yang mereka hadapi dan mencari alternatif bersama.

Sedangkan kegiatan mikro kredit berbasis syariah untuk kelompok perempuan (Micro finance Syariah berbasis Masyarakat-Misykat) merupakan program yang diakses komunitas dari pesantren Daarut Tauhid. Program ini merupakan replikasi Grameen Bank dengan modifikasi pada nilai-nilai syariah islam sebagai landasannya. Ada dua kelompok yang langsung didampingi ITPI. Di Cimahi sendiri ada 5 kelompok dampingan Misykat yang dilakukan pihak lain. ITPI menggagas forum diskusi rutin bagi pendamping Misykat untuk berbagi pengalaman untuk pemecahan masalah yang muncul di setiap kelompok. Pertemuan rutin ini kemudian mendorong munculnya Forum Mitra Misykat Cimahi (FM2C) sebagai wadah komunikasi antara pendamping Misykat dengan pihak DT dan anggota lainnya. FM2C diharapkan dapat menjadi lokomotif yang membawa anggotanya pada peningkatan kesejahteraan bersama.

Sampai saat ini Misykat di Cimahi masih bertahan dan menjadi wadah untuk peningkatan kapasitas perempuan, baik dari sisi akses ekonomi maupun pengembangan kapasitas lainnya, terutama advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi komunitasnya.

Dari dua pengalaman kegiatan di atas, menunjukkan bahwa perempuan miskin juga dapat melakukan upaya bersama dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasarnya. Kiprah ini sesuai dengan tujuan MDGs dan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya warga di tingkat lokal dalam pencapaian tujuan MDGs, khususnya tujuan dalam pemberdayaan perempuan. Melaluin kedua wadah tersebut, perempuan miskin di Cimahi dapat mencoba menghimpun dan mengakses mengakses sumber daya financial yang kemudian mereka kelola untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itum pada kedua wadah tersebut, perempuan belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengorganisir diri dan membangun solidaritas di antara mereka maupun dengan kelompok lain. Di dalam organisasi itu juga perempuan perlahan-lahan mempelajari isu-isu spesifik tentang kesetaraan dan keadilan gender , analisis gender, advokasi, dan pengetahuan lainnya, Perempuan anggota SOMMACI menjadi tokoh advokasi handal untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Keterkaitan antara kiprah di level lokal dan pencapaian target MDGs secara nasional paling tidak ditunjukkan pada beberapa hal di antaranya:

• Perubahan paradigma pembangunan yang lebih berfokus pada manusia dan pemenuhan hak yang menjadi dasar penyusunan program pembnagunan secara nasional membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan aktivitas-aktivitas yang mendukung pada penguatan kapasitas dan kapabilitas warga. Di level lokal, upaya-upaya untuk pemberdayaan lebih terbuka bagi kelompok civil society.

• Penekanan capaian target MDGs kepada perempuan juga membuka ruang pengembangan program pemberdayaan bagi perempuan, baik di level lokal maupun nasional. Pada pengalaman ITPI misalnya, upaya pengembangan program pemberdayaan perempuan melalui proses pengorganisasian juga diterima dan diapresiasi secara positif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Bahkan pada beberapa kesempatan upaya pemberdayaan membuka ruang komunikasi warga yang lebih luas lagi. Pemerintah dan warga dapat berdialog secara positif mengenai kondisi faktual tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan .

• Keberdayaan perempuan dapat mendorong perempuan untuk mengambil keputusan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, Keberdayaan perempuan dapat meningkatkan kondisi keberdayaan keluarga. Perempuan yang berdaya akan dapat mengelola rumah tangganya secara lebih baik. Keberdayaan perempuan juga dapat memberikan kontribusi pada perubahan posis tawar perempuan di hadapan keluarga dan lingkungannya.


E. KESIMPULAN

Pencapaian MDGs di level makro membutuhkan penanganan yang lebih serius. Kebijakan pencapaian traget MDGs harus dibarengi dengan dukungan kebijakan anggaran yang pro rakyat serta alokasi anggaran yang memadai. Melalui Bappenas, pemerintah Pusat telah menyusun Peta pencapaian Percepatan Pencapaian MDGs. Peta jalan ini berisi rincian mengenai kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta kebijakan dan strategi pembangunan nasional dari delapan target MDGs sebagai berikut.

Pertama,
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33 persen (2009) menuju targetnya sebesar 8-10 persen pada 2014. Prioritas ke depan, dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat sektor pertanian.

Kedua,
Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015 (on-track). Kebijakan yang dilakukan: perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penguatan tatakelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.

Ketiga,
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD dan SMP berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 99,85. Indonesia sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada 2015. Prioritas ke depan meliputi peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan.

Keempat,
Menurunkan Angka Kematian Anak. Angka kematian bayi di Indonesia turun cukup signifikan dari 68 pada 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada 2015 diperkirakan dapat tercapai. Namun, masih terjadi disparitas regional pencapaian target yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

Kelima,
Meningkatkan Kesehatan Ibu. Dari semua target MDGs, penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2007. Target pencapaian MDG pada 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Prioritas ke depan terutama pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Keenam,
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Angka kejadian Malaria menurun dari 4,68 (1990) menjadi 1,85 per 1000 penduduk (2009). Sementara itu, penemuan kasus dan pengobatan penyakit Tuberkulosis telah mancapai target. Pendekatannya terutama pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, pelibatan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk kesadaran masyarakat.

Ketujuh,
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen melaksanakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73% pada 1993 menjadi 47,71% pada 2009. Sedang proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19% (2009). Upaya pencapaian dilakukan melalui investasi penyediaan air dan sanitasi. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh.

Kedelapan,
Membangun kemitraan Global Untuk Pembangunan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional dan terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani 26 mitra pembangunan pada 2009. Bersamaan dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB.

F. REKOMENDASI

Rencana ini wajib mendapatkan mengawalan dan monitoring dari berbagai pihak agar komitmen perwujudannya konsisten antara kebijakan, alokasi anggaran, pelaksanaan di lapangan.


Pada aras lokal, upaya untuk mendorong peran perempuan dalam pencapaian target MDGs harus terus menerus ditingkatkan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengorganisasian perempuan di antaranya:

• Barierr budaya tentang realasi gender yang timpang. Budaya yang memandang perempuan harus ada di rumah menjadi tantangan terberat dari seluruh proses pengorganisasian perempuan di Cimahi. Para perempuan pegiat forum tidka bisa leluasa menggunakan waktunya untuk melakukan aktivitasnya. Mereka harus menyelesaikan dahulu urusan rumah tangganya baru menlakukan aktiivtas lainnya. Selain itu, mereka juga baru bisa beraktivitas di dalam organisasi bila sudah mendapat izin dari suaminya.

• Kultur patriarki menciptakan budaya bisu di kalangan perempuan yang diorganisir di Cimahi. Mereka tidak bisa leluasa mengungkapkan persoalan keluarganya, termasuk bila mereka mendapatkan tindak kekerasan. Pada kegiatan berorganisasi, budaya bisu ini menyulitkan proses diskusi. Namun dengan pendekatan yang intensif akhirnya budaya bisu perlahan bisa dicairkan.

• Isu ekonomi lebih mendominasi proses dan tapan pengorganisasian. Pada awalnya,m cukup sulit unutk mengajak para perempuan tersebut mendiskusikan hal-hal lain di luar koperasi dan kredit. Mereka lebih tertarik untuk membahas aktivitas ekonomi daripada aktivitas lain.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari proses pengorganisasian perempuan di Cimahi di antaranya:

• Pengembangan wadah unutk membangun kesadaran kritis. Koperasi tidak dijadikan tujuan dari proses tetapi alat unutk mencapai tujuan pengorganisasian perempuan di Cimahi, yaitu membangun kesadaran kritis terhadap apa yang terjadi pada diri dan lingkungannya untuk kemudian ambil bagian dalam perubahan sosial yang lebih baik. Koperasi dankegiatan ekonomi hanya alat untuk menghimpun perempuan beraktivitas pada awal kegiatan untuk kemudian ditingkatkna dan dioptimalkan menjadi wadah bagi kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan.

• Organisasi memberikan daya tambahan bagi perempuan di hadapan komunitasnya. Dengan berorganisasi, perempuan memiliki kekuatan tambahan unutk melakukan sesuatu karena dia menyadari bahwa ada kekuatan yang akan membantunya, yaitu organisasi.

• Organisasi menjadi wadah untuk melatih keberanian dan menguatkan kepemimpinan perempuan. Di dalam koperasi dan Misykat, para perempuan belajar menjadi pemimpin, mengambil kpeutusan, dan membagi kewenangan di antara mereka. Pada jangka panjang, prose spembelajaran ini akan memberikan bekal bagi perempuan untuk lebih aktif dalam kegiatan publik, bahkan politik.




PUSTAKA ACUAN

Bapenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Bapenas

Hikmat, Haryy. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: CV Hastakarya.

Suryasaputra, Ruswiyati. 2005. Hak dan Peran Perempuan Mensukseskan Millenium Development Goals 2015. Padang.

SMERU. Strategi Akseelerasi Target Pencapaian MDGS Tahun 2015. Ringkasan Eksekutif. 2008.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar