Minggu, 08 April 2012

PROYEK PEMUKIMAN KUMUH JAKARTA

PROGRAM PEMULIHAN SOSIAL KOMUNITAS PINGGIR KALI (P2SKPK)
PEMUKIMAN KUMUH
DI KECAMATAN JATINEGARA JAKARTA TIMUR
Oleh Bambang Rustanto

A. LATAR BELAKANG

Kota Jakarta (Bappeda Jakarta,2010) mempunyai luas daratan 661,52 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2 serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km2; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km2, Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km2; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km2; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km2 dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta 9,541 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km2. Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan rata-rata 27°C dengan kelembaban 80-90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedang angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2.000 mm, curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September.
Provinsi DKI Jakarta terletak disebelah Selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah Selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Kedudukannya yang khas baik sebagai ibukota negara maupun sebagai ibukota daerah swantantra, menjadikan Jakarta istimewa dan berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Karena fungsi yang diembannya sebagai pusat pemerintahan dan lebih dari 70% peredaran uang berada di Jakarta, menimbulkan konsekuensi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan olahraga. Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan budaya. Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang pertumbuhannya paling cepat dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang menjadikan Jakarta sebagai kota budaya dan pariwisata.

Salah satu kota lama dan terbesar di Provinsi DKI Jakarta adalah Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Nama Jatinegara diambil dari Jatina Nagara yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda saat itu. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan pemukiman para pangeran kesultanan Banten. Di tahun 1661, Cornelis Senen, seorang guru agama Kristen yang berasal dari Banda, Maluku, membeli tanah di daerah aliran sungai Ciliwung. Sebagai guru dan kepala kampung, Cornelis Senen diberi gelar Meester Semenjak dibangunnya Jalan raya Daendels, tanah yang dimiliki oleh Cornelis Senen secara partikelir ini berkembang pesat menjadi pemukiman dan pasar yang ramai.

Hingga kini masyarakat menyebutnya dengan Meester Cornelis atau Mester. Pada abad ke-19, Meester Cornelis merupakan kota satelit (gemeente) Batavia yang terkemuka. Meester Cornelis juga merupakan ibu kota dari kawedanan Jatinegara yang melingkupi Bekasi, Cikarang, Matraman, dan Kebayoran. Pada tanggal 1 Januari 1936, pemerintah kolonial menggabungkan wilayah Meester ke dalam bagian kota Batavia Nama Jatinegara baru muncul tahun 1942, saat Jepang menduduki Indonesia.



Nama Meester yang terlalu berbau Belanda diganti menjadi Jatinegara. Dahulu kala Jatinegara sering disebut sebagai Kota Meester Cornelliz. Di kawasan ini juga masih banyak menyimpan peninggalan lama, seperti kawasan Matraman yang diduga dahulu menjadi tempat bersembunyi tentara Mataram kala menyerang Belanda VOC, maupun makam Pangeran Jaya (wi) karta, yang juga merupakan pendiri Kota Jakarta. Kawasan ini dijadikan arah pertumbuhan Jakarta ke Timur dengan poros magnitude pada Sentra Primer Baru di Kecamatan Jatinegara,



Jatinegara merupakan salah satu wilayah yang padat penduduk. Untuk kepentingan masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut pemerintah juga mengembangkan sarana transportasi pendukung. Pada tanggal 6 April 1875 pemerintah meresmikan jalur kereta yang menghubungkan Jatinegara dengan Jakarta Kota. Di tahun 1881, Stoom-ram Mij mengoperasikan trem uap yang menghubungkan Kampung Melayu (Meester Cornelis) dengan Kota Intan (Batavia) melewati rute Matraman, Kramat, Senen, Harmoni, dan Glodok.
Pada 6 April 1925, kereta listrik mulai beroperasi sejauh 15,6 km menghubungkan Jatinegara dengan Tanjung Priok dan sejauh 2,6 km menghubungkan Jatinegara dengan Manggarai.

Untuk pengembangan perekonomian pulau Jawa, Daendels membangun jalan Anyer-Panarukan. Jatinegara merupakan salah satu kota yang dilewati jalur tersebut. Untuk mengurangi kesemrawutan, di tahun 1970-an pemerintah membangun terminal Kampung Melayu. Transjakarta koridor 5 (rute Ancol - Kampung Melayu) dan koridor 7 (rute Kampung Melayu - Rambutan) juga melayani penduduk yang bermukim di wilayah ini. Banyaknya transportasi publik yang melintasi Jatinegara menunjukkan bahwa daerah ini merupakan wilayah penting dan cukup ramai sejak dahulu.

Disamping kelebihan Kecamatan Jatinegara tersebut, Sejak tahun 1985 sampai tahun 2012 saat ini, setiap tahunnya di wilayah tersebut selalu ada ancaman yang selalu datang yaitu bencana banjir kiriman dari sungai Ciliwung. Kecamatan Jatinegera yang terancam banjir terutama Kelurahan Bidaracina dan Kelurahan Cipinang Muara yang merupakan daerah terluas, terpadat dan termiskin di wilayah itu. Setiap tahun kerusakan bangungan, kehilangan harta benda, bahkan korban manusia sudah tidak dapat dihitung lagi. Berdasarkan data dari Pemda Kota Jakarta Timur banjir terparah yang terjadi dalam dua decade ini yaitu tahun 1985, tahun 2005, tahun 2007 dan tahun 2009 telah menelan kerugian tidak kurang dari 2 triliun rupiah dan dengan korban jiwa hampir 500 orang meninggal dunia dan 2.000 orang luka-luka dan pengungsi sebanyak 150 ribu orang. Kejadian ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan membawa kerugian yang terhitung jumlahnya.

B. TAHAPAN KEGIATAN

Untuk implementasi Program Pemulihan Sosial Komunitas Pinggir Kali (P2SKPK)
1. Persiapan Sosial
2. Studi Audit Sosial
3. Studi Rencana LARAP
4. Rehabilitasi Sosial Komunitas
5 Pemberdayaan Sosial Komunitas



C. PERSIAPAN SOSIAL


Pengertian Tujuan Kegiatan
Kegiatan pendahuluan yang diselenggarakan untuk mendapatkan dukungan politik, sosial dan kemasyarakatan dari pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat setempat bagi tercapainya kegiatan lanjutan dalam rangka pembuat desain program pemulihan sosial komunitas pinggir kali (P2SKPK)
Tersusunnya rancang bangun desain P2SKPK yang dapat diterima oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha serta komponen lainnya.

a. Pembentukan Tim Kerja
Untuk mengerjakan dan merealisasikan program kerja PSKPK ini maka perlu dibentuk tim kerja baik teknis maupun non teknis yang melibatkan unit kerja yang ada di Kementerian Sosial RI maupun di luar Kementerian Sosial RI

b. Penyusunan Design PSKPK
Tim kerja melakukan diskusi terarah dan merumuskan desain PSKPK yang ingin dikerjakan, desain yang telah selesai kemudian dikonsultasikan dengan para pakar dari multi disiplin ilmu yaitu pekerjaan sosial, sosiologis, ekonomi, teknik, komunikasi, dan lingkungan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan design yang dikerjakan

c. Diskusi Publik dan Work Shop
Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dengan para pihak terutama Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, Dunia Usaha dan Masyarakat setempat untuk mendapatkan masukan dan usulan mereka tentang rencana kerja pembuatan desain P2SKPK ini.

d. Mou dengan Stake Holder
Mengajak para pihak yang teribat dalam desain P2SKPK untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan program tersebut, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penanda tanganan surat persetujuan bersama sebagai bentuk kesepakatan kerja (MOU).






D. STUDI AUDIT SOSIAL


Pengertian Tujuan Kegiatan
Kegiatan social partisipatory assessment yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Audit sosial ini untuk mengukur dan menghitung (social accounting) potensi –potensi dari kehidupan dan lingkungan sosial serta sumber daya yang dimiliki masyarakat. Hasil audit sosial ini untuk mendukung perbaikan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan Tersusunnya peta potensi dan sumber daya masyarakat yang dimiliki baik sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya lingkungan termasuk fasilitas permukiman yang ada. Sebagai modal sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin yang ada dilingkungan pinggir kali.

a. Penyuluhan Sosial
Memberikan pengertian kepada para pihak baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat tentang pelaksanaan program audit sosial diwilayah setempat.Penyuluhan sosial ini dapat berifat formal dengan rapat-rapat maupun secara informal melalui pertemuan warga selain dengan menyebarkan leaflet dan pamphlet serta pemasangan spanduk.

b. Pembentukan Tim Audit Sosial
Untuk mengerjakan dan merealisasikan audit sosial ini maka perlu dibentuk tim audit sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, komponen dunia usaha dan komponen pemerintah daerah. Tim audit sosial merupakan tim yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Pelatihan Tim Audit Sosial
Tim audit sosial yang sudah dibentuk selanjutnya mendapatkan pelatihan audit sosial oleh tenaga ahli dari STKS Bandung, pelatihan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan audit sosial

d. Pengumpulan Data
Tim yang telah dilatih selanjutnya melakukan pengumpulan data (data collection) secara partisipatif baik untuk data kuantitatif maupun data kualitatif yang digali dari warga masyarakat, pengurus organisasi, pemerintah local, dan dunia usaha.

e. Akuntansi Sosial
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam pembukuan sosial dan akunting sosial untuk melihat komponen-komponen kehidupan berkelanjutan mana yang dapat diperbaiki, dikembangkan maupun dilestarikan bagi menunjang kehidupan yang lebih baik

f. Diskusi Publik dan Work Shop
Penyebarluasan informasi hasil audit sosial dengan para pihak terutama Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, Dunia Usaha dan Masyarakat di wilayah Jatinegara untuk mendapatkan masukan dan usulan mereka tentang rencana Program Pemulihan Sosial Komunitas Pinggir Kali (P2SKPK)


g. Pembentukan Komite Pemulihan Sosial
Mengajak para pihak yang teribat dalam Audit Sosial untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit sosial tersebut, yang selanjutnya diwujudkan pembentukan Komite Pemulihan Sosial (Committee Community Action Plan).





E. STUDI RENCANA LARAP

1. Pengertian:
Kegiatan penyusunan rencana kerja untuk mengantisipasi terjadinya akusisi tanah dan penempatan pemukiman warga atau LARAP (land acquisition and resettlement action plan).. Sehingga apabila terjadi penggusuran dan pemindahan warga dapat diketahui dan dipersiapkan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi terjadinya konflik sosial dan mengurangi terjadinya keresahan sosial warga.

2. Tujuan:
Terciptanya kondisi kondusif warga yang terkena program (WTP) dengan dukungan peta sosial kepemilikan lahan dan kemungkinan pemindahan pemukiman apa bila terjadi.

3. Kegiatan
Adapun kegiatan studi rencana LARAP yang dilaksanakan antara lain:

a. Pembentukan Tim Kerja
Untuk mengerjakan dan merealisasikan studi rencana LARAP ini maka perlu dibentuk tim kerja yang terdiri dari ahli sosial, pertanahan, lingkungan dan permukiman serta masyarakat sebagai pihak utama

b. Penyusunan Desain Larap
Selanjutnya tim kerja melakukan diskusi terarah dan merumuskan desain studi rencana LARAP yang ingin dikerjakan. Desain studi rencana Larap yang telah selesai kemudian dikonsultasikan dengan para ahli.

c. Pengumpulan Data Tataguna Lahan
Tim kerja bersama STKS Bandung kemudian melakukan pendataan lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif tentang tataguna lahan dan status kepemilikannya. Menghitung wilayah warga terkena program (WTP) dan jumlah kerugian yang kemungkinan terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung

d. Pembuatan Aturan Akusisi dan Pemukiman
Tim studi rencana LARAP bersama pemerintah dan pengelola program Kementerian Sosial RI serta masyarakat bersama-sama membuat aturan akusisi dalam pembebasan lahan dan aturan pemukiman kembali bagi warga terkena program (WTP)






E. REHABILITASI SOSIAL KOMUNITAS

1. Pengertian:
Kegiatan penyusunan rencana kerja perbaikan kampong atau (Neighborhood Upgrading Plans/ NUPs) yang disusun bersama antara masyarakat yang dapat menerima program pemukiman kembali (resettlement). Masyarakat secara partisipatif menyusun design bangunan, pengembangan bangunan, serta fasilitas pemukiman lainnya untuk menciptakan lingkungan sosial baru yang lebih baik dari bentuk semula Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). .

2. Tujuan:
Terciptnya rancang bangun lingkungan sosial pemukiman baru yang hijau (green), sehat (healthy) dan nyaman (well –being) yang dapat diterima oleh Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha serta komponen lainnya.

3. Kegiatan
Adapun kegiatan Rehabilitasi Sosial Komunitas yang dilaksanakan antara lain:
a. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat
Untuk mengerjakan dan merealisasikan kegiatan rehabilitasi sosial kominitas ini maka perlu dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat yang menjadi organisasi untuk merancang, merencanakan, melaksanakan pembangunan kembali pemukiman dan lingkungan sosial yang lebih baik dari pemukiman sebelumnya.

b. Penyusunan Rencana Kerja Komunitas
Tim Kerja dan BKM bersama STKS Bandung melakukan diskusi terarah bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyusun rencana kerja komunitas terhadap desain pemukiman, pengembangan pemukiman, fasilitas lingkungan sosial yang sesuai dengan harapan masyarakat.

c. Konsultasi dan Asistensi Ahli
Desain yang telah selesai kemudian dikonsultasikan dengan para pakar dari multi disiplin ilmu yaitu pekerjaan umum, tata ruang, pekerja sosial dan ahli lingkungan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan design yang dikerjakan.

d. Pembangunan Swakelola
Mengajak para pihak yang teribat dalam pembangunan pemukiman baru untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan program tersebut, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penanda tanganan surat persetujuan bersama sebagai bentuk kesepakatan bersama.





F. PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS

1. Pengertian:
Kegiatan mobilisasi dan peningkatan partisipasi penghuni (masyarakat) dalam mengambil keputusan dan memberi kontribusi pada manajemen rumahnya dan turut serta dalam proses dan produksi ekonomi-sosial- budaya lingkungan barunya. Hubungan timbal-balik antara penghuni (masyarakat) dengan lingkungan sosial akan menjadi lebih kohesif dan menciptakan kehidupan sosial yang baik dan berkelanjutan (Sustainable Livelihood)

3. Kegiatan
Adapun kegiatan pemberdayaan sosial komunitas yang dilaksanakan antara lain:

a. Pembentukan Tim Kerja
Untuk mengerjakan dan merealisasikan program kerja PSKPK ini maka perlu dibentuk tim kerja baik teknis maupun non teknis yang melibatkan seluruh unit teknis yang ada di Kementerian Sosial RI

b. Penyusunan Grand Design PSKPK
Selanjutnya tim kerja melakukan diskusi terarah dan merumuskan grand design program yang ingin dikerjakan, design yang telah selesai kemudian dikonsultasikan dengan para pakar dari multi disiplin ilmu yaitu pekerjaan sosial, sosiologis, ekonomi, teknik, komunikasi, dan lingkungan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan design yang dikerjakan

c. Diskusi Publik dan Work Shop
Penyebarluasan informasi dan sosialisasi dengan para pihak terutama pemerintah daerah kota Jakarta Timur, Dunia Usaha dan Masyarakat di wilayah Jatinegara untuk mendapatkan masukan dan usulan mereka tentang rencana kerja pembuatan design P2SKPK Jatinegara ini.

d. Mou dengan Stake Holder
Mengajak para pihak yang teribat dalam desing P2SKPK Jatinegara untuk menyamakan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan program tersebut, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penanda tanganan surat persetujuan bersama sebagai bentuk kesepakatan bersama.






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar