Minggu, 24 Februari 2013

NEGARA KESEJAHTERAAN



NEGARA KESEJAHTERAAN
Oleh Bambang Rustanto
Mata Kuliah Sistem Perlindungan Sosial

1.1.         Negara Kesejahteraan 

Negara kesejahteraan atau Welfare  State merupakan salah satu objek studi kesejahteraan sosial. Konsep Negara kesejahteraan mulai dipopulerkan di Inggris dalam tahun 1940-an. Tetapi konsep Negara kesejahteraan ini bukanlah merupakan konsep yang jelas dan mempunyai arti yang sama bagi semua orang. Konsep ini membawa pengertian berbeda bagi orang yang berbeda. Bahkan menurut Titmuss (1968), dalam kaitan secara internasional ada bahaya dalam penggunaan istilah Negara kesejahteraan, misalnya Negara kaya (Negara kesejahteraan) yang meggunakan tenaga dokter, insinyur, perawat, dan tenaga terdididk lainnya dari Negara berkembang, sebenarnya telah mengambil keuntungan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya pendididkan yang cukup besar untuk mereka.
Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideology dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (left wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’
Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan Negara kesejahteraan sebagai "suatu bentuk masyarakat ditandai oleh sistem demokrasi yang disponsori pemerintah kesejahteraan ditempatkan pada pijakan baru dan menawarkan jaminan perawatan sosial kolektif warganya, bersamaan dengan pemeliharaan sistem produksi kapitalis" (Suharto, 2005b). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state.
Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis (Suharto, 2005b). Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens.
Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).
Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai ‘the five giant evils’ yang harus diperangi (Spicker, 1995; Bessant, et al, 2006). Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (from cradle to grave). Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di Negara-negara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan. Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungan asuransi sosial
juga seringkali tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal. Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki
kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara (Harris, 1999). Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme




















2.1 DEFINISI NEGARA KESEJAHTERAAN

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Selanjutnya Titmus menyarankan satu criteria untuk definisi Negara kesejahteraan, yaitu suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendididk dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan lain-lain. Ini disarankannya agar Negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangart dipelukan untuk pembangunan negara-negara tersebut.
Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain.
Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets)..
Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita –cita yang terkandung didalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, Bab XIV berjudul Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34. Pasal 33 menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 mengatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga Pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahetraan umum.
Dalam UUD 1945 setelah perubahan (tahun 2002), Bab XIV berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Sementara perubahan Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya dikatakan, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34, bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur didalam Undang -Undang ( Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 34 ayat 4 ).
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004
Dengan perubahan UUD 1945 sebagaimana dikemukakan diatas, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat lebih diperjelas. Antara lain dengan mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal ini tidak mengurangi makna pasal- pasal yang lain. Sebab, seluruh Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, lebih jauh, juga tidak boleh keluar dari amanat Pembukaan UUD 1945, terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat.
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh " rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal, yang selama ini sesungguhnya juga telah dilaksanakan, antara lain dengan keberadaan PT ( Persero ) Jamsostek, Askes Indonesia, Taspen dan Asabri.
Dalam UU SJSN dirancang program Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh rakyat, secara bertahap. Semula juga dirancang Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja, namun dibatalkan oleh karena sudah tercakup dalam ketentuan pesangon yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun, hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih sangat rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh, di samping juga sangat rendah. Penyelenggaraannya juga masih "fragmented" dan bahkan diskriminatif. Secara konsepsional juga masih diperlukan perbaikan, bahkan koreksi.
Karena itu, UU SJSN dirancang untuk dapat meningkatkan jumlah kepesertaan, meningkatkan kualitas manfaat dan cakupan program yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, meskipun harus diselenggarakan secara bertahap. Dari aspek substansi, UU SJSN merupakan implementasi UUD 1945. Di sinilah diperlukan sebuah "skenario makro", "the road map", "peta jalan" bagaimana melaksanakan UU SJSN.
2.2 MODEL DAN PENGALAMAN PRAKSIS
Dengan kandungan substansi seperti UU No 40 Tahun 2004, sebuah lembaga konsultan Jerman, GTZ didalam laporan studinya untuk Bappenas menyimpulkan, bahwa Indonesia menerapkan prinsip-prinsip "social state model" dengan mengakomodir prinsip-prinsip "welfare state model".
Kesimpulan ini dapat dipahami karena UU SJSN menetapkan sumber pembiayaan jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Masyarakat, pekerja dan pemberi kerja, dalam hal ini termasuk pemerintah sebagai pemberi kerja bagi PNS, TNI/Polri, ikut membayarkan iuran dan pajak negara bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Negara membayar iuran jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu merupakan wujud amanat UUD 1945, Pasal 34 ayat 1. Di dalam UU SJSN dikenal sebagai penerima bantuan iuran.
Selain itu, UU SJSN mengintegrasikan seluruh penyelenggaran program jaminan sosial bagi seluruh rakyat, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pendekatannya menyeluruh, tidak parsial, baik dari aspek pendekatan kelompok masyarakat maupun jenis manfaat program jaminan sosial. Hasilnya adalah terbuka peluang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Inilah ciri penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia yang membedakan dengan negara lain. UU SJSN merupakan implementasi falsafah dan tujuan untuk apa negara ini didirikan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dapat disimpulkan, SJSN adalah wujud negara kesejahteraan model Indonesia.
Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem negara kesejahteraan tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Meski beresiko menyederhanakan keragaman, sedikitnya ada empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi (lihat Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006 9 Stephens, 1997; Esping-Andersen, 1997; Spicker, 1995; Spicker, 2002; Suharto, 2005a; Suharto, 2006):

1. Model Universal
Pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini sering disebut sebagai the Scandinavian Welfare States yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Sebagai contoh, negara kesejahteraan di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model ideal yang memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Negara kesejahteraan di Swedia sering dipandang sebagai model yang paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.
2. Model Korporasi atau Work Merit Welfare States
Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas, namun kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model yang dianut oleh Jerman dan Austria ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya pertama kali dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman



3. Model Residual
Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon yang meliputi AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), seperti orang miskin, penganggur, penyandang cacat dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Ada tiga elemen yang menandai model ini di Inggris:
 (a) jaminan standar minimum, termasuk pendapatan minimum;
 (b) perlindungan sosial pada saat munculnya resiko-resiko; dan
 (c) pemberian pelayanan sebaik mungkin.
 Model ini mirip model universal yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Namun, seperti yang dipraktekkan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif lebih kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan sosial juga diberikan secara ketat, temporer dan efisien.

4. Model Minimal
Model ini umumnya diterapkan di gugus negara-negara latin (seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil) dan Asia (antara lain Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Indonesia). Model ini ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan dan jaminan sosial diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Di lihat dari landasan konstitusional seperti UUD 1945, UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang masih kecil, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai penganut negara kesejahteraan model ini. Bahkan dilihat dari praktek pembangunan kesejahteraan, seperti pendidikan dan jaminan kesehatan gratis bagi warga, khususnya yang tidak mampu, Kabupaten Jembrana, Kutai Kertanegara, Solok, dan Bantul, adalah sebagian kabupaten yang kerap disebut sebagai wilayah yang telah menerapkan model negara kesejahteraan pada tingkat lokal.

2.3 GLOBALISASI DAN MITOS THE END OF WELFARE STATE
Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap negara kesejahteraan. Batas dan kekuatan negara-bangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi organisasi independen, masyarakat madani, badan-badan supra-nasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mishra (2000) dalam bukunya Globalization and Welfare State menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.
 Konsekuensi logis dari kecenderungan global dan menguatnya ideologi neo-liberal ini adalah munculnya kritik terhadap sistem negara kesejahteraan yang dipandang tidak tepat lagi diterapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan suatu negara. Bahkan, berkembang anggapan yang menyatakan bahwa negara kesejahteraan telah mati (welfare state has gone away and died).
Padahal, sebagaimana dijelaskan di muka, sistem ini masih berdiri kokoh di negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, AS, Australia, Selandia Baru dan di banyak negara lainnya. Memang benar, seperti halnya kapitalisme dan faham lainnya, sistem negara kesejahteraan sedang mengalami reformulasi dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan perubahan. Tetapi salah besar jika menganggap bahwa negara kesejahteraan telah memenuhi akhir sejarahnya.
Di Australia, misalnya, sistem ini masih berdiri tegak dan bahkan semakin menguat. Seperti dilaporkan Bessant et al (2006), proporsi dolar yang diperoleh dan dikeluarkan oleh pemerintah Australia adalah untuk kebijakan sosial. “In their role as a source both of income support and welfare services in the twenty-first century,
governments are now more important than at any point in the twentieth century,” demikian kata Bessant dan kawan-kawan (2006: 11).

2.4 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL    

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan. Karenanya, pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial. Namun demikian, pembangunan ekonomi tidak identik dengan pembangunan sosial. Keduanya memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, meski terdapat 13 irisan. Selain itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tidaklah otomatis. Banyak temuan riset menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penting bagi pembangunan sosial. Sebaliknya, pembangunan sosial juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ranis & Stewart (1999) dalam “The Asian Crisis and Human Development” menyatakan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama (sustainable). Agar berjalan positif dan berkelanjutan harus ditunjang oleh kebijakan sosial yang pro pembangunan manusia. Dengan kata lain, economic development is not, and should not be defined as, social development. Karena, kalaupun pembangunan ekonomi dan sosial berhubungan,, hubungan itu masih memerlukan intervening variable, yakni kebijakan sosial, yang menopang beroperasinya hubungan itu.
Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik.
 Namun demikian, di banyak Negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Seperti dinyatakan Haque (Suharto, 2005a: 48): Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960a and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American Countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic growth rate, per capita income, and living standards.
Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan ‘penyesuaian struktural’ (structural adjustment) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal.
 Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi, beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan anggapan bahwa hanya negaranegara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan pembangunan sosial. Dengan menghubungkan antara GDP dan pengeluaran sosial (social expenditure) pemerintah, studi Suharto (2005a) di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa negara yang memiliki GDP tinggi belum tentu memiliki prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya pembangunan sosial di suatu negara tidak selalu ditentukan oleh kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan. Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan pembangunan sosial (PS) dapat dilihat dari
adanya empat kategori negara :

1. Negara Sejahtera
Menunjuk pada negara yang memiliki GDP tinggi dan pengeluaran sosial yang tinggi pula. Status ini diduduki oleh negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat yang menerapkan model negara kesejahteraan universal dan korporasi. Swedia, Denmark, dan Norwegia, misalnya, masing-masing memiliki GDP (PE) sebesar US$26.625; US$ 25.150; dan US$24.924. Pengeluaran sosial (PS) mereka juga ternyata sangat tinggi, yakni masing-masing sebesar 33,1%; 27,8%; dan 28,7% dari jumlah total pengeluaran pemerintahnya. Jerman (PE US$23.536 – PS US$23,5%) dan Austria (PE US$20.391 – PS 24,5%) juga termasuk kategori ini.

2. Negara Baik Hati
Negara-negara yang termasuk kategori baik hati memiliki PE yang relatif rendah. Namun, keadaan ini tidak menghambat mereka dalam melakukan investasi sosial. Sehingga PS di negara-negara ini relatif tinggi. Yunani dan Portugal memiliki GDP sebesar US$6.505 dan US$6.085. Belanja sosial dua negara ini adalah sebesar 20,9% dan 15,3%.

3. Negara Pelit
Negara ini memiliki PE yang tinggi. Namun, PS nya relatif rendah. Sebagai contoh, AS dan Jepang termasuk kategori ini. Secara berturutan, dua negara ini memiliki GDP sebesar US$21.449 dan US$23.801. Prosentase PS negara-negara ini relative kecil dan lebih rendah daripada PS Yunani dan Portugal, meskipun dua negara ini memiliki GDP yang lebih rendah. AS dan Jepang masing-masing memiliki PS sebesar 14,6% dan 11,6%. 6 Data GDP dan pengeluaran sosial yang dipakai Suharto diolah dari buku Michael Hill (1996: 41), Social Policy: Comparative Analysis




4. Negara Lemah
Kategori ini ditandai oleh PE dan PS yang rendah. Indonesia, Kamboja, Laos dan Viet Nam adalah contoh negara lemah. Mereka memiliki GDP di bawah US$5.000. Anggaran negara untuk pembangunan sosial di negara-negara ini masih di bawah 5% dari pengeluaran total pemerintahnya. Gambar 1: Kategori Negara berdasarkan GDP dan Pengeluaran Sosial (PS)

Sistem negara kesejahteraan tentunya harus mampu membantu mencegah kemiskinan. Perlindungan sosial harus berarti bahwa orang secara material tidaklah kekurangan atau mengalami kelaparan. Perlindungan sosial harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar. Namun, negara-negara yang menerapkan welfare state, terutama dengan model residual, tidak memiliki sistem perlindungan sosial yang adekuat. Di AS dan Inggris, misalnya, jaminan sosial sangat dibatasi dan jaringan pelayanan sosial masih menyisakan ‘bolong-bolong’ yang menganga lebar. Jika ada kritik terhadap sistem welfare state di negara ini, kritik itu seharusnya tidak diarahkan agar program-program kesejahteraan dipangkas dan diciutkan. Melainkan, diarahkan pada fakta bahwa negara-negara ini belum cukup melaksanakan welfare state seperti yang seharusnya (Spicker, 2002).           



















3.1 KESIMPULAN

Negara kesejahteraan atau welfare state, baik sebagai konsep maupun model pembangunan kesejahteraan, memiliki wajah yang beragam. Ia tidak vakum, melainkan dinamis mengikuti denyut perubahan dan tuntutan masyarakat di Negara yang bersangkutan. Negara kesejahteraan tidaklah mati sebagaimana dimitoskan banyak orang. Ia juga tidak hanya milik negara-negara maju secara ekonomi. Dengan political will, komitmen dan visi yang jelas mengenai investasi sosial dan manusia, negara-negara berkembang mampu menjalankan pendekatan pembangunan kesejahteraan ini.
Indonesia bisa mengkaji beragam model negara kesejahteraan dan menyesuaikannya dengan kemampuan dan keperluan. Sejalan dengan menguatnya embusan demokrasi dan otonomi di daerah, sistem negara kesejahteraan juga tidak harus terpusat di Jakarta dan hanya melibatkan negara. Seperti model di AS, misalnya, kita bisa membangun model ‘negara kesejahteraan desentralis’ yang diterapkan secara beragam pada level provinsi dan bahkan kabupaten.
Kata ‘negara’ pada ‘negara kesejahteraan’ tidak berarti bahwa sistem ini hanya melibatkan negara saja. Sebagaimana dipraktekkan di banyak negara, sistem ini juga melibatkan civil society, organisasi-organisasi sukarela dan perusahaan swasta. Dengan konsep welfare pluralism seperti ini, jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan karakteristik dan keperluan masyarakat setempat. Yang terpenting, framework dan substansi dari pendekatan itu tetap sejalan dengan ruh negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya perlindungan sosial sebagai hak warga negara.
Penerapan negara kesejahteraan juga tidak bisa hanya dilakukan oleh satu departemen saja, misalnya Departemen Sosial. Melainkan harus dilakukan secara sinergis sedikitnya oleh Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, termasuk Kementerian Perumahan Rakyat. Karena Negara kesejahteraan juga memerlukan sumber-sumber pendanaan yang memadai, maka harus ada koordinasi dan keterpaduan antara Menko Kesra dan Menko Ekuin yang di dalamnya terdiri dari beberapa departemen yang mengatur persoalan keuangan dan perpajakan.

3.2. SARAN
Secara konseptual pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan untuk menangani kemiskinan. Tetapi, sejatinya ia tetap memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hanya saja, jika proyek-proyek community development, misalnya, cenderung lebih berdurasi pendek dan cakupannya terbatas, program program negara kesejahteraan lebih bermatra holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan. Karena, menurut pendekatan negara kesejahteraan, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara kesejahteraan tidak hanya berupaya member bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan. Perspektif seperti inilah yang sesungguhnya ingin digelorakan oleh sistem negara kesejahteraan; dan ini sering kita lupakan.
Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006 18






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar