Senin, 19 Agustus 2013

FAMILY CARE UNIT



FAMILY CARE UNIT 


BAB I
PENDAHULUAN
A.     Dasar Pemikiran
Berkembangnya masalah kesejahteraan sosial antara lain disebabkan terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak terpenuhinya hak dasar, krisis ekonomi, bencana alam, dan belum optimalnya  sistem penanganan secara terpadu yang sinergis.
Kebijakan Kementerian Sosial RI c.q Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial adalah mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang terpusat dan terintegrasi serta mengoptimalkan sinergitas antar PSKS.
Adapun harapan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga adalah mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial atas inisiasi dan kekuatan lokal yang peduli terhadap kesejahteraan sosial keluarga dalam wadah suatu aliansi. Disamping itu diharapkan terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS secara sinergis di tingkat lokal.
Lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada di tingkat desa / kelurahan merupakan potensi yang dapat diberdayakan dengan optimal. Pada sisi lain dirasakan belum optimalnya sinergitas dari lembaga-lembaga pelayanan sosial, khususnya untuk pelayanan kesejahteraan keluarga, maka perlu instrumen / sarana sebagai wahana membangun peningkatan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dalam bentuk ‘Family Care Unit’ (FCU).
FCU bekerja dengan mendayagunakan  keluarga pionir untuk memberdayakan keluarga plasma, agar dapat mengakses pelayanan-pelayanan sosial. Pelaksanaan pemberdayaan FCU menggunakan LK3 sebagai pusat jaringan (Center Link), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai fasilitator di tingkat kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan/atau unsur-unsur PSKS lainnya sebagai fasilitator di tingkat desa / kelurahan.
Dasar pemikiran inilah yang mendorong Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial melakukan Ujicoba Model Pemberdayaan Sosial Keluarga melalui Family Care Unit (FCU) dan Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sehingga model yang dikembangkan mempunyai nilai kelayakan, nilai manfaat dan teruji tingkat efektivitas.
B.     Landasan Hukum
1.      Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2.      Undang-Undang RI Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN Nomor 4437);
3.      Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4.      Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5.      Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
6.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
10.   Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
11.   Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12.   Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
13.   Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 42/HUK 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
14.   Peraturan Menteri Sosial RI nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
15.   Peraturan Menteri Sosial RI nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.
16.   Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
17.   Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012  tentang Forum Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (CSR Kesos).


C.     Tujuan
Tujuan penyusunan Pedoman Ujicoba Model ini adalah :  
1.      Mewujudkan sinergitas pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.  
2.      Memastikan bahwa model Sinergitas Penye-lenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis PSKS dapat diterapkan dalam model pemberdayaan keluarga melalui FCU di tingkat desa / kelurahan, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan agar mempunyai tingkat efektivitas, efisiensi, fisibilitas, dan dukungan masyarakat yang optimal, sehingga layak dikembangkan di berbagai daerah.
D.     Sasaran
Sasaran buku pedoman ujicoba model adalah para pelaku uijcoba,  meliputi :
1.      Kementerian Sosial
2.      Dinas Sosial / Instansi Sosial Provinsi
3.      Instansi Sosial  Kabupaten / Kota
4.      Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan
5.      PSKS  dan Dunia Usaha yang ada dilokasi ujicoba
6.      Pengurus LK3, TKSK, Pengurus FCU (IPSM, KT, WKSBM, PKBM, Posyandu, Posdaya, KUBE, Pusaka, LPP/LPK, PKK, PAUD, LPMD/K, kelompok keagamaan, arisan, paguyuban dan/atau para pegiat kemanusiaan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga.


E.     Definisi Operasional
1.               Sinergitas adalah terjalinnya berbagai unsur-unsur kelembagaan PSKS yang saling memberikan manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.      Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejateraan sosial yang dalam hal ini meliputi TKSK, PSM, WKSBM, Karang Taruna, LKS/ Orsos, LK3, Dunia Usaha dan FCU.
3.      Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4.               Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera).
5.      Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6.      Keluarga pionir adalah keluarga berkualitas yang dapat menjalankan peran dan fungsinya, dapat mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif serta dapat dijadikan sebagai teladan bagi keluarga lain yang memerlukan.
7.      Keluarga plasma adalah keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsinya, mengatasi masalahnya dan menjangkau pelayanan sosial.
8.      ‘Family Care Unit’ (FCU) adalah  unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di  tingkat desa/kelurahan.
9.      Pemberdayaan keluarga adalah proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilaksanakan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelembagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga.
10.   Ujicoba model adalah upaya menguji model Pemberdayaan Keluarga melalui FCU dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS untuk mengetahui tingkat efektivitas,  efisiensi dan fisibilitas (dukungan masyarakat) sehingga layak dikembangkan di berbagai daerah.
11.   Model pemberdayaan keluarga melalui FCU adalah suatu pola yang disusun dan dikembangkan secara sederhana, terstruktur, terarah, terencana dan sistematik untuk menjelaskan pengembangan pemberdayaan keluarga yang aplikatif dan praktis dengan menekankan keluarga sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
12.   Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi,  pemberian / penyebarluasan informasi, penjang-kauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
13.   Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau kader Karang Taruna yang karena ketokohan, kemampuan dan kehaliannya ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati / Walikota setempat untuk membantu Camat Kepala Wilayah menyeleng-garakan kesejahteraan sosial di kecamatan atas dasar kesukarelaan dan keikhlasan untuk mengabdi.



BAB II
MODEL SINERGITAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS PSKS
A.     Dasar Pemikiran
Selama ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi kemiskinan,  ketunaan sosial, keterlantaran,  kecacatan,  keterpencilan / keterisolasian dilaksanakan oleh PSKS secara sendiri-sendiri. Belajar dari kondisi tersebut, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial  berbasis PSKS diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan pilar-pilar partisipan sosial maupun  kelembagaan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial  secara kooperatif dan koordinatif. 
B.     Tujuan
Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Berbasis PSKS bertujuan membangun  keterpaduan pola pikir, pola sikap dan pola tindak  dari PSKS ditingkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteran sosial.  Di samping itu PKS berbasis PSKS bertujuan menanggulangi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya dengan membangun sinergitas dari PSKS.
Adapun tujuan ujicoba model penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS untuk memastikan bahwa model tersebut mempunyai tingkat efektivitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
C.     Sasaran
1.      Kementerian Sosial
2.      Dinas Sosial / Instansi Sosial Provinsi
3.      Instansi Sosial  KabupatenKota
4.      Pemerintah kecamatan, Desa/Kelurahan
5.      PSKS  dan Dunia Usaha yang ada dilokasi ujicoba
6.      Pengurus LK3, TKSK, Pengurus FCU (IPSM, KT, WKSBM, PKBM, Posyandu,KUBE, Posdaya, Pusaka/Home Care, LPP/LPK, UPPKS, PAUD, LPM, PNPM, Kelompok keagamaan, Arisan, Paguyuban dan/atau para pegiat kemanusiaan yang berkaitan dengan pemberrdayan keluarga.
D.     Deskripsi Tugas dalam Membangun Sinergitas Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial
1.      Pemerintah
1.1   Kementerian Sosial RI
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial RI dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :
1)      Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
2)      Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
3)      Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan,
4)      Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial,
5)      Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial,
6)      Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial,
7)      Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi, pelayanan kesejahteraan sosial,
8)      Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan,
9)      Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial,
10)   Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
11)   Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
1.2   Provinsi
Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan  kesejahteraan sosial meliputi:
1)      Mengalokasikan anggaran untuk penye-lenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara,
2)      Melaksanakan penyelenggaraan kesejah-teraan sosial lintas kabupaten/kota,
3)      Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.


1.3   Kabupaten / Kota
Tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten/Kota meliputi:
1)      Melakukan pendataan, menyiapkan dan mengajukan calon penerima pember-dayaan dan lokasi satu desa dalam satu kecamatan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi,
2)      Melakukan validasi dan verifikasi bersama dengan dinas sosial provinsi,
3)      Memfasilitasi membuka rekening keluarga penerima bantuan stimulan dana  operasional untuk bantuan yang bersumber dari dana APBN
4)      Menggerakkan partisipasi masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial
5)      Menyetujui pencairan dana stimulan yang diajukan keluarga,  
6)      Bertanggungjawab dan menjamin ketepatan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan stimulan,
7)      Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi,
8)      Menerima laporan realisasi penggunaan dana dari penerima bantuan dengan bukti kwitansi asli pembelanjaan,
9)      Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumen dan kwitansi asli kepada Kementerian Sosial RI cq Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial,
10)   Laporan disampaikan secara berkala per semester dan akhir tahun.
1.4   Kecamatan
Tugas dan tanggung jawab Camat meliputi;
1)      Berkoordinasi dengan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemberdayaan kesejah-teraan sosial,
2)      Mengetahui dan menyetujui usulan dari kelurahan,
3)      Bersama Pendamping Kecamatan (TKSK) melakukan pendampingan dalam pelak-sanaan kegiatan.
1.5   Desa/Kelurahan
Tugas dan tanggung jawab Lurah meliputi:
1)      Bertanggung jawab terhadap validitas data calon penerima bantuan,
2)      Bersama Pendamping Kecamatan mengembangkan PKST,
3)      Memberikan surat pengantar berkaitan dengan usulan kepada Dinas sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi,
4)      Memobilisasi sumber daya yang ada di kelurahan untuk kegiatan optimalisasi,
5)      Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
2.      Masyarakat
Pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan kelembagaan sosial bentukan masyarakat yang melaksanakan tugas fungsinyan di bidang kesejahteraan sosial.
Kelembagaan sosial yang dimaksud antara lain;


2.1   Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
2.2   Karang  Taruna  ( KT )  adalah   organisasi   sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari , oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat  sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.3   Wahana  Kesejahteraan  Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lemabaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja daripada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat local, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan  tugas dibidang usaha kesejahteraan sosial.
2.4   Pekerja Sosial Masyarakat adalah seorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemam-puan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan si bidang kesejahteraan sosial.
2.5   Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksnakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
2.6   Lembaga  Kosultasi  Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi,  pemberian / penyebar-luasan informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profe-sional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
2.7   Lembaga   Pemberdayaan   Perempuan / Lembaga Pemberdayaan Keluarga (LPP / LPK)  merupakan wadah penyelenggaraan UEP dan UKS untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup kemandirian dan kesejahteraan perempuan dan keluarga, sehingga terwujudnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
2.8   Family Care Unit’ (FCU)  adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan.
2.9   Dunia   Usaha   adalah    organisasi    komersil,    seluruh lingukungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
E.     Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis PSKS
Kebutuhan dan masalah-masalah yang dialami oleh keluarga berdimensi banyak dan saling berhubungan yaitu; sosial, psikologis, ekonomis, kultural, dan spiritual.
Keluarga memerlukan berbagai pelayanan, sehingga pelayanan kepada keluarga menuntut digunakannya pelayanan yang komprehensif agar dapat memenuhi keseluruhan segi kebutuhan keluarga. Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak dapat dilakukan oleh satu institusi atau lembaga saja, juga oleh SDM Kesos, tetapi memerlukan kerjasama.
Berbagai program yang terkait dalam pemberdayaan keluarga cenderung dilaksanakan secara parsial dan sendiri-sendiri. Selain itu, kerjasama dan dukungan dari instansi pemerintah atau swasta belum dilakukan secara maksimal. Untuk itu perlu mekanisme sinergitas dapat memberikan arah bagi para penyelenggara kesejah-teraan sosial.


Berikut gambar model sinergitas :




Tips membangun Sinergitas       
·            Kegiatan tidak berorientasi pada tugas masing-masing,
·            Hubungan kerja menyerupai “sarang laba-laba” agar setiap simpul saling berhubungan,
·            Relasi kerja berorientasi pada “proses”,
·            Keterpaduan harus ada “fasilitator” yang menjamin kelancaran kegiatan secara berkesinambungan dan sinkron,


·            Komprehensif
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara menyeluruh yang berkaitan dengan potensi dan sumber kesejateraan sosial. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberdayaan masyarakat dan keluarga, sehingga secara bersama-sama dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
·            Koordinatif
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unit pelaksana atau lembaga yang mempunyai tugas pokok masing-masing secara berjenjang. Koordinasi diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
F.     Tahapan  Ujicoba
1.      Persiapan Sosial
Kegiatan ini bertujuan untuk  mempersiapkan PSKS untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS.
Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain mengidentifikasi :
1.1   SDM Kesos yang ada di lokasi
1.2   Kelembagaan sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada keluarga, perempuan dan pemuda yang ada di lingkungan masyarakat.
1.3   Peran dan tugas masing-masing kelembagaan sosial
1.4   Masalah-masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial  yang ada di desa/kelurahan
1.5   Peran dan tugas yang dapat disinergikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
Persiapan sosial dilaksanakan di desa/kota pelaksanaannya oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi dibantu oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
2.      Pembekalan 
2.1   Pembekalan di Pusat
Pembekalan dilakukan di pusat dengan peserta di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2.2   Pembekalan di Daerah
Pembekalan dilakukan di provinsi dengan narasumber dari Kementerian Sosial RI. Sasaran pembekalan petugas dinas sosial provinsi dan  kabupaten/kota, SKPD  lintas sektor di provinsi dan kabupaten/kota terdekat, perangkat desa/kelurahan, pengelola LK3, kecamatan dan TKSK.
3.      Sosialisasi dan Koordinasi
Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat :
3.1   Pusat (internal Kementerian Sosial dan lintas sektor )
3.2   Koordinasi  di Daerah .  Peserta  provinsi, kab/kota, SKPD  lintas sektor di kabupaten, perangkat desa/Kel, pengelola LK3, kecamatan,  TKSK.
Sosialisasi  dilaksanakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial secara terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuka dan mengembangkan  wawasan PSKS  dan masyarakat tentang pentingnya keterpaduan  penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan berbagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di wilayah masing-masing.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pemerintah (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan) dengan seluruh potensi dan sumber kesejahteraan yang ada di wilayah desa/ kelurahan yang difasilitasi Dinas /Instansi Sosial.
4.      Pemetaan Sosial
Pemetaan sosial merupakan upaya mengidentifikasi PSKS pada aspek :
4.1   Kelembagaan
4.2   Peran dan tugas masing-masing PSKS
4.3   Masalah-masalah yang ditangani dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial  yang ada di desa/kelurahan
4.4   Peran dan tugas yang dapat disinergikan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5.      Penyadaran
Penyadaran merupakan upaya membangkitkan kesadaran pentingnya sinergitas antar PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui kegiatan ini diharapkan PSKS  dapat merumuskan secara bersama tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, prosedur pelayanan,  permasalahan dan  kebutuhan yang ada di masyarakat.


Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penyadaran adalah :
5.1   Penyuluhan Sosial
Penyuluhan sosial merupakan proses komunikasi, informasi, edukasi dan motivasi yang terencana, terarah dan berkelanjutan yang ditujukan kepada PSKS dengan memberikan pengetahuan, medorong  sikap positif dan menggerakkan peran aktif setiap individu,  kelompok dan masyarakat. Penyuluhan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan PSKS. Penyuluhan sosial dilaksanakan oleh  Penyuluh Sosial, Petugas Sosial Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.2   Bimbingan Teknis
Bimbingan teknis merupakan proses peningkatan kemampuan teknis PSKS agar mampu memotivasi, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan  PSKS. 
Bimbingan teknis diberikan kepada PSKS dengan harapan ke depan dapat dikembangkan dalam masyarakat. PSKS yang dapat memberikan bimbingan teknis adalah :
1)      PSM
Tugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah membimbing masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di wilayahnya.
2)      Karang Taruna
Tugas Karang Taruna dalam pemberian bimbingan teknis, adalah :
(1)    Mendorong pemuda untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kelompok dan lingkungannya.
(2)    Memfasilitasi pemuda untuk meman-faatkan potensi dan sumber yang ada di wilayahnya
(3)    Mendorong pemuda untuk mengem-bangkan kapasitas dirinya melalui kegiatan positif dan produktif.
(4)    Menghindarkan pemuda dari kegiatan negatif yang akan  merusak masa depan pemuda.
3)      Pengelola FCU
Tugas pengelola FCU  dalam bimbingan  teknis adalah mensinergikan beberapa lembaga pelayanan sosial keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera dan berketahanan sosial.
4)      WKSBM
Peran dan tugas WKSBM dalam memberikan bimbingan teknis adalah membantu menguatkan jejaring kerja antara masyarakat dengan berbagai stakeholder terkait di luar desa/kelurahan.
5)      TKSK
Tugas TKSK dalam memberikan bimbingan teknis, adalah :
(1)    Membimbing  masyarakat untuk dapat mengidentifikasi,inventarisasi dan per-masalahan sosial yang ada di lingkungannya.
(2)    Membantu mengembangkan kemam-puan keluarga pionir untuk meng-komunikasikan  permasalahan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya.
(3)    Membimbing pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.
6)      LPP/LPK
Tugas LPP/LPK dalam memberikan bimbingan teknis adalah :
(1)    Memberikan penguatan kepada anggota masyarakat dalam melak-sanakan kegiatan UEP dan UKS baik secara perorangan maupun kelompok    guna meningkatkan dan  memantapkan motivasi dalam berkegiatan.
(2)    Memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah sendiri melalui kekuatan yang dimilliki
7)      LK3 
Tugas LK3 dalam Penyelenggaraan Kesos adalah :
(1)    Memberikan konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya.
(2)    Pemberian informasi, konseling, dan advokasi secara profesional, serta
(3)    Merujuk sasaran ke lembaga pela-yanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif.


6.      Perencanaan
Bentuk kegiatannya yaitu menyusun agenda  kerja Penyelenggaraan Kesos selama satu tahun. Rencana kerja disusun dengan tujuan diperolehnya jenis-jenis kegiatan, tujuan yang akan dicapai, sasaran pelayanan, waktu pelaksanaan, dana dan sumbernya, serta sarana/prasarana. Rencana kerja ini disusun secara bersama-sama dengan asas musyawarah untuk mufakat.
Perencanaan dilakukan secara partisipatif, Perencanaan partisipatif atau dikenal dengan Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multi-disiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.
Perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu , mulai dari melakukan analisis masalah , memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin diatasi antara PSKS dan Masyarakat secara terpadu.
Untuk melaksanakan perencanaan partisipatif Petugas Sosial Kabupaten/Kota  atau TKSK dapat menjadi fasilitator. Melalui teknik yang sederhana fasilitator dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti arahan fasilitator yang diarahkan pada pemecahan masalah atau kebutuhan. Untuk itu Petugas Sosial Kabupaten/Kota dapat dilatih tentang teknik Participatory Rural Appraisal (PRA).
7.      Pengorganisasian
7.1   Pembentukan tim pengelola
7.2   Penunjukan koordinator penyelenggaraan kesos
7.3   Pembagian tugas dalam penyelenggaraan kesos.
8.      Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesos, antara lain  :
8.1   Pengembangan Kelembagaan Penyeleng-garaan Kesos
1)      Nama  :  Penyelenggaraan Kesos Berbasis PSKS
2)      Legalitas berupa pengakuan oleh Kepala Desa/Lurah setempat
3)      Pembentukan tim kerja terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota
8.2   Peningkatan Aksi Penyelenggaraan Kesos
1)      Pengembangan jenis kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui Penyeleng-garaan Kesos
2)      Peningkatan kualitas pelayanan kesejah-teraan sosial
3)      Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesos
4)      Advokasi Penanganan masalah secara terpadu


8.3   Peningkatan Sumber Daya Penyelenggaraan Kesos
1)      Penguatan kapasitas  teknis dan manajerial sumber daya manusia pengelola Penyelenggaraan Kesos
2)      Penguatan kapasitas  teknis dan manajerial anggota Penyelenggaraan Kesos.
8.4   Pengembangan Jejaring Kerja Penyeleng-garaan Kesos
1)      Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders)  dalam penyelenggaraan kesos pada berbagai tingkat mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten/kota
2)      Identifikasi kegiatan yang dapat dilaksana-kan secara terpadu antar anggota Penyelenggaraan Kesos
3)      Pertemuan berkala antara anggota Penyelenggaraan Kesos
4)         Menyelenggarakan pertemuan antara Penyelenggaraan Kesos dengan pemangku kepentingan.
G.     Pengendalian
Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbasis PSKS agar efektif dan efisien perlu dilakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan:
1.      Supervisi
Supervisi adalah pembimbingan yang dilakukan secara berjejang dari pusat hingga ke daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial


Tujuan supervisi antara lain :
1.1   Untuk menyamakan pandangan atau persepsi tentang suatu kegiatan agar memiliki hasil yang sama
1.2   Supervisi untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program.
Supervisi dapat dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan serta sesuai kebutuhan.
2.      Monitoring
Monitoring adalah proses pemantauan langsung atau tidak langsung yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis PSKS. Monitoring dilakukan  untuk menghindarkan terjadinya berbagai penyimpangan sedini mungkin. Selain itu, monitoring dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Monitoring dilakukan terhadap proses kegiatan dan mengecek berbagai aspek yang diperlukan dalam kegiatan.
Tujuan monitoring :
2.1   Mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
2.2   Mengidentifikasi masalah yang muncul agar langsung diupayakan pemecahannya.
2.3   Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan.
Monitoring dapat dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan serta sesuai kebutuhan.
3.      Evaluasi
Evaluasi adalah proses mengukur dan menilai tingkat perencanaan dan pencapain tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses, hasil, dan tujuan program yang mengacu pada indikator-indikator output, manfaat dan dampak.
Tujuan evaluasi :
3.1   Memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan program.
3.2   Menunjukan dimanan dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan.
3.3   Memperlihatkan bagaimana kekuatan dan potensi dapat ditingkatkan.
Evaluasi dapat dilaksanakan pada awal, pertengahan dan akhir kegiatan serta sesuai kebutuhan.
4.      Pelaporan
Pelaporan adalah proses penyampaian informasi tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu. Pelaporan yang baik diawali dari suatu pencatatan yang teratur dari setiap jenis kegiatan yang dilakukan.
Isi laporan mencangkup :
4.1   Laporan teknis fungsional merupakan laporan yang berisi pelaksanaan menurut jenis kegiatan dari awal, proses, akhir dan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai.
4.2   Laporan administratif berisi laporan keuangan yang digunakan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan.
4.3   Laporan tersebut di dalamnya memuat pelaksanan kegiatan, hasil yang dicapai, kendala dan solusi mengatasi kendala. Pelaporan dibuat dan dikirim secara berjenjang minimal per triwulan ke instansi sosial kabupaten/kota.
H.     Indikator Keberhasilan
Keberhasilan kegiatan Penyelenggaraan Kesos Berbasis PSKS dapat dilihat dari jumlah layanan  yang ditangai secara terpadu, anggota aliansi yang aktif,  pencatatan kasus yang dimiliki, jejaring kerja, pertemuan rutin dan pemanfaatan PSKS.
Indikiator keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis PSKS dapat ditelaah melalui matrik berikut :


BAB III
MODEL PEMBERDAYAAN  KELUARGA MELALUI FCU
A.     FCU wahana pemberdayaan keluarga
1.      Pengertian FCU
Family Care Unit’ (FCU) adalah unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan.
Keberadaan FCU di antara pilar-pilar sosial dapat digambarkan sebagai berikut ini.


2.      Maksud dan Tujuan
2.1   Maksud
Membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS.
2.2   Tujuan
1)      Meningkatnya koordinasi, kerjasama, dan keterpaduan yang sinergis dalam upaya pemberdayaan keluarga berbasis PSKS;
2)      Meningkatnya taraf hidup dan kesejah-teraan keluarga;
3)      Menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
3.      Sasaran FCU
3.1   Lembaga-lembaga pelayanan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga
3.2   Keluarga pionir
3.3   Keluarga plasma.
4.      Cakupan tugas dan  kegiatan
4.1   Cakupan tugas FCU meliputi :
1)      Pendataan
(1)              Potensi Keluarga Pionir
(2)              Masalah dan potensi Keluarga Plasma.
2)      Informasi
Informasi tentang pelayanan kesejahteraan keluarga (aspek sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dsb).


3)      Advokasi Sosial
Memfasilitasi keluarga plasma untuk mendapat-kan hak pelayanan.
4)      Rujukan
Menghubungkan keluarga plasma dengan sumber-sumber pelayanan yang sesuai dengan permasalahannya.
5)      Pemberdayaan Keluarga
(a)              Peningkatan kapasitas keluarga pionir
(b)              Peningkatan kapasitas keluarga plasma oleh keluarga pionir.
6)      Tugas lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
4.2   Berbagai kegiatan yang dilaksanakan FCU, antara lain :
1)            Menyediakan media informasi berupa leaflet/majalah, data keluarga bermasalah dan peta sosial, dsb.
2)            Memberikan bimbingan dan konsultasi
3)            Melakukan penguatan ekonomi keluarga
4)            Melakukan rujukan ke pusat-pusat pelayanan
5)            Melakukan kemitraan dengan sistem sumber
6)            Pembudayaan nilai keluarga.
7)            Melakukan advokasi kebijakan lokal.


5.      Anggota FCU
5.1   Anggota FCU terdiri atas :
1)            Perwakilan unsur PSKS (Ketua dari IPSM, KT, WKSBM, PKBM, Posyandu, KUBE, Posdaya, Pusaka, LPP/LPK, PKK, PAUD, LPMD/K, Kelompok keagamaan, Arisan, Paguyuban, dsb.);
2)            Perorangan (tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat sosial  yang mempunyai kompetensi dalam pemberdayaan keluarga);
3)      Keluarga pionir.
5.2   Peran anggota adalah memberi dukungan tenaga, ide-ide / asupan / solusi, dan dukungan moral untuk keberhasilan FCU.
5.3   Tugas dan fungsi anggota antara lain :
1)      Menghadiri rapat FCU
2)      Mensosialisasikan FCU pada lembaganya
3)      Membantu rujukan ke lembaganya
4)      Mengajukan program pemberdayaan keluarga ke lembaganya
5)      Menginformasikan jenis pelayanan dari lembaganya
6)      Memberi dukungan ide / asupan / solusi untuk keberhasilan program FCU.


6.      Keluarga Pionir
6.1   Indikator keluarga pionir
1)      Keluarga yang terikat perkawinan yang sah.
(1)              Keluarga dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.
(2)    Keluarga dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
2)      Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(1)              Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya.
(2)              Keluarga yang mentaati nilai, norma, dan aturan agama.
(3)              Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama.
3)      Keluarga yang hidup harmonis, sejahtera, sehat,   maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal.
(1)              Keluarga harmonis, mampu melaksanakan fungsi dan peran dari anggota keluarga dan tidak terjadi perceraian.
(2)              Keluarga sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan dasar (cukup sandang, pangan, papan).
(3)              Keluarga sehat (sehat jasmani dan rohani , cukup gizi,).
(4)    Keluarga maju (anggota keluarga berpendidikan, kepala rumah tangga bekerja/berusaha serta mempunyai penghasilan tetap).
(5)              Keluarga mandiri (tidak terjerat hutang, tidak selalu bergantung secara ekonomi dan sosial kepada keluarga lain)
(6)              Keluarga dengan jumlah anak yang ideal (sesuai dengan kearifan lokal).
4)      Keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
(1)              Keluarga berketahanan sosial, mampu menghadapi goncangan ekonomi, dan sosial psikologis. 
(2)              Keluarga berwawasan nasional, tidak egosentris, toleransi atas perbedaan-perbedaan  etnis, kultur, bahasa, dan agama.
(3)              Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).
5)      Keluarga yang mampu menyusun perencanaan sumber daya keluarga.
(1)              Mampu mengenali gambaran masa depan keluarga (mempunyai cita-cita yang jelas).
(2)              Mampu mengenal dan memahami keadaan keluarga sendiri (mengetahui potensi keluarga).
(3)    Mampu menjabarkan beberapa alternatif tindakan yang diperlukan untuk keberlangsungan keluarga. (mempunyai sumber penghasilan lainnya).
(4)              Mampu menyusun perencanaan keluarga (mempunyai tabungan masa depan).
6.2   Tugas dan peran keluarga pionir
1)            Identifikasi masalah dan kebutuhan keluarga plasma yang akan dibina
2)            Membangun komunikasi dengan keluarga plasma
3)            Pemberi motivasi dan advokasi bagi keluarga plasma
4)            Menjadi panutan bagi keluarga plasma
5)            Penghubung keluarga plasma dengan sistem sumber (rujukan)
6)            Berbagi pengalaman dan menularkan keahlian
7)            Menghadiri rapat FCU
8)            Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan keluarga plasma kepada FCU secara berkala.
7.      Keluarga Plasma
7.1   Indikator keluarga plasma
1)      Status perkawinan
Terikat dalam perkawinan yang sah / belum sah menurut hukum agama dan negara.
2)      Ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
(1)    Kurang taat dalam menjalankan ibadah
(2)    Kurang taat dalam menjalankan aturan / nilai / norma yang berlaku umum.
3)      Kehidupan keluarga
(1)    Kurang harmonis
(2)    Kebutuhan dasar belum / kurang terpenuhi
(3)    Jumlah anak tidak ideal
4)      Ketahanan keluarga
(1)    Daya juang rendah, mudah menyerah, cepat puas
(2)    Mudah goyah dalam menghadapi masalah sosial keluarga
(3)    Belum / kurang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial keluarga
5)      Perencanaan keluarga
(1)    Belum punya cita-cita keluarga ke depan yang ingin diwujudkan
(2)    Tidak punya tabungan
(3)    Tidak tahu kekuatan dan kelemahan dirinya.
7.2   Tugas dan peran keluarga plasma
1)      Mengikuti kegiatan pembinaan.
2)      Melakukan perubahan untuk lepas dari status keluarga plasma menjadi keluarga pionir.
3)      Melakukan konsultasi dengan keluarga pionir dan/atau PSKS lainnya.
B.     Penyelenggaraan FCU
1.      Nilai-nilai Dasar
Nilai-nilai dasar / prinsip dasar yang dikembangkan dalam FCU adalah :
1.1   Demokrasi, artinya setiap rencana dan penentuan kegiatan dilandasi kesepakatan atau konsensus dari seluruh unsur FCU
1.2   Non Partisan, artinya terbebas dari pengaruh dan keterlibatan dari politik praktis serta  tidak berpihak pada satu kelompok tertentu.
1.3   Kesetaraan gender, artinya kesamaan hak pengambilan keputusan dalam masalah keluarga.
1.4   Lokalitas, pengembangan pemberdayaan keluarga berkedudukan di tingkat lokal
1.5   Kearifan lokal, pelaksanaan kegiatan FCU didasarkan pada nilai kearifan lokal, baik berupa pengetahuan, keterampilan dan budaya lokal.
1.6   Komitmen, artinya adanya kesediaan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
1.7   Sinergitas, artinya setiap kegiatan dilaksanakan koordinatif dan terintegratif yang saling menguatkan.
1.8   Aksesibilitas, kegiatan FCU menekankan pada pembukaan akses terhadap sumber pelayanan yang diperlukan keluarga.




2.      Pengelola / Kepengurusan
2.1   Bagan struktur FCU.
            =  Garis pemberdayaan;                                 =  Garis koordinasi;
            =  Garis konsultasi / rujukan  

2.2   Pengelola / Pengurus FCU terdiri atas :
1)      Koordinator, merangkap anggota
2)      Sekretaris, merangkap anggota
3)      Bendahara, merangkap anggota.
Bila diperlukan, pengelola dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhannya, yang beranggotakan unsur-unsur PSKS.


2.3   Tugas pengelola / pengurus
1)      Koordinator
Mengelola dan mengkoordinasikan pro-gram / kegiatan, memberi bimbingan dan motivasi pihak-pihak terkait dalam FCU.
2)      Sekretaris
Membantu tugas Koordinator dalam penyelenggaraan administrasi, meliputi pembuatan surat menyurat, pencatatan / pendokumentasian, penyusunan laporan.
3)      Bendahara
Membantu tugas Koordinator dalam penyelenggaraan keuangan, meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pertanggung-jawaban keuangan.
4)      Kelompok kerja (pokja)
Membantu tugas Koordinator dalam pelaksanaan program / kegiatan, sesuai dengan tujuan pembentukan pokja.
2.4   Pengelola / pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
3.               Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang menjadi kelengkapan kegiatan FCU adalah :
3.1   Kesekretariatan
3.2   Perlengkapan operasional kegiatan
3.3   Agenda kegiatan dan dokumen penunjang kegiatan.



4.      Pembiayaan         
Sumber pembiayaan FCU berasal dari swadaya masyarakat, CSR Kesos, bantuan pemerintah dan dukungan dana / donasi dari pihak lain yang tidak mengikat.
Pembiayaan sepenuhnya dilakukan untuk pela-yanan sosial keluarga dengan proporsi sesuai dengan kesepakatan bersama.
5.               Tahapan Pelaksanaan Kegiatan FCU
5.1   Perencanaan
Bentuk kegiatan yaitu menyusun agenda  kerja FCU selama satu tahun. Rencana kerja disusun dengan tujuan diperolehnya jenis-jenis kegiatan, tujuan yang akan dicapai, sasaran pelayanan, waktu pelaksanaan, dana dan sumbernya, serta sarana/prasarana. Rencana kerja ini disusun secara bersama-sama dengan asas musyawarah untuk mufakat.
5.2   Penetapan  Keluarga Pionir
Kegiatan penetapan keluarga pionir bertujuan diperolehnya Keluarga Pionir yang memenuhi kriteria.
Penetapan keluarga pionir melalui mekanisme sebagai berikut :
1)            Pembentukan pokja identifikasi dan seleksi yang terdiri atas unsur-unsur representasi PSKS
2)      Pendataan calon keluarga pionir dan plasma di tingkat desa/kelurahan berdasarkan status sosial ekonomi,  jenis pekerjaan, serta jenis masalah sosial
3)            Diskusi kelompok terfokus  antara pokja dengan kepala desa/kelurahan untuk menentukan calon keluarga pionir dari keluarga plasma
4)            Mengisi formulir identitas dan meminta kesediaan sebagai keluarga pionir atau keluarga plasma
5)            Menetapkan keluarga pionir oleh FCU (tidak perlu dengan SK).



5.3   Pemantapan Keluarga Pioner
Bentuk kegiatan pemantapan, yaitu pertemuan klasikal. Tujuan yang akan dicapai, yaitu diperolehnya pemahaman tentang FCU, tugas dan peranan Keluarga Pionir. Adapun materi pada kegaitan ini, yaitu keterampilan pengasuhan (parenting skill), keterampilan ekonomi (economic skill), manajemen rumah tangga dan lain-lain. Kegiatan ini difasilitasi oleh LK3 dan TKSK dengan metode : penyajian materi, diskusi, bermain peran.
Keluarga pionir sebelum dapat melaksanakan tugas dan perannya, perlu diberi pembekalan mengenai :
1)      Pemahaman tentang tugas dam peran sebagai keluarga pionir, yang meliputi :
(1)    Identifikasi masalah dan kebutuhan keluarga plasma yang akan dibina
(2)    Membangun komunikasi dengan keluarga plasma melalui komunikasi yang positif
(3)    Pemberian motivasi dan advokasi bagi keluarga plasma
(4)    Menjadi panutan bagi keluarga plasma. Hidup dan kehidupannya menjadi contoh untuk diteladani keluarga plasma.
(5)    Penghubung keluarga plasma dengan sistem sumber. Menjadi perantara / mediator / fasilitator antara keluarga dengan sistem sumber yang diperlukan.
(6)    Berbagi pengalaman dan menularkan keahlian yang mengantarkan status dirinya menjadi keluarga pionir.
(7)    Menghadiri rapat-rapat yang diseleng-garakan oleh FCU.
(8)    Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan keluarga plasma kepada FCU secara berkala.
2)      Menceriterakan pengalaman keberhasilan hidup dibanding dengan keluarga lain yang setara. Menceriterakan hal-hal yang bersifat pionir / keperintisan.
3)      Mengenali sistem sumber, dengan dibekali jenis-jenis sumber pelayanan sosial, terutama yang berkaitan dengan layanan penanganan masalah dan pemberdayaan keluarga.
4)      Memahami teknik membangun relasi dengan keluarga plasma. Diajarkan pemahaman tentang teknik relasi / komunikasi.
5)      Membuat rencana kerja / rencana aksi. Dipandu bagaimana cara menyusun rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan.
5.4   Penetapan Keluarga Plasma
Bentuk kegiatan sosialisasi yaitu pertemuan informal, yang dilaksanakan oleh FCU. Tujuan yang akan dicapai dari pertemuan tersebut adalah diperolehnya pemahaman tentang FCU, tugas dan peranan Keluarga Pionir. Kegiatan dilaksanakan di rumah Keluarga Pionir / Plasma atau tempat yang memungkinkan. Metode yang digunakan yaitu wawancara dan diskusi.
5.5   Identifikasi Sistem Sumber dan Pusat-pusat Pelayanan
Bentuk kegiatan adalah pendataaan dan pemetaaan terhadap sistem sumber dan pusat-pusat pelayanan sosial yang ada dan dapat diakses oleh FCU. Tujuan identifikasi sistem sumber ini, yaitu diperolehnya data tentang jenis dan sebaran sistem sumber dan pusat-pusat pelayanan sosial. Petugas identifikasi adalah pengelola FCU. Identifikasi dilaksanakan di wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan metode pengamatan, studi dokumentasi, wawancara dan diskusi.
5.6   Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Sosial
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh  FCU, adalah :
1)            Menyediakan media informasi berupa leaflet/majalah, data keluarga bermasalah dan  peta sosial, dsb.
2)            Memberikan bimbingan dan konsultasi
3)            Melakukan bimbingan usaha ekonomi keluarga
4)            Melakukan rujukan ke lembaga pelayanan sosial
5)            Melakukan kemitraan dengan sistem sumber
6)            Pembudayaan nilai dan norma keluarga.
7)            Melakukan advokasi kebijakan lokal.
5.7   Pelaksanaan Rujukan
1)            Tingkat Kecamatan
Bentuk kegiatan rujukan adalah memper-mudah Keluarga Plasma menjangkau lembaga Pelayanan Sosial yang tersedia di tingkat Kecamatan. Petugas yang melakukan rujukan yaitu pengelola FCU dan TKSK.
2)            Tingkat Kabupaten/Kota
Bentuk kegiatan rujukan adalah memudah-kan Keluarga Plasma menjangkau lembaga pelayanan sosial yang tersedia di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas ini dilaksanakan oleh LK3. Adapun tempat-tempat rujukan-nya, yaitu  instansi pemerintah, dunia usaha, LKS / Orsos dan lembaga pelayanan lain di kabupaten/kota.    
6.               Pembagian Tugas
Pembagian tugas antar lembaga pelayanan yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga, baik Kementerian Sosial, Instansi/Dinas Sosial provinsi, Instansi/Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, adalah sebagai berikut :
6.1   Kementerian Sosial RI Cq Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas untuk:
1)            Merumuskan Kebijakan dan Program
2)            Mengalokasikan Anggaran (APBN)
3)            Menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis
4)            Mensosialisasikan program FCU
5)            Melakukan bimbingan teknis dan asistensi sosial
6)            Memfasilitasi kerja sama lintas sektor tingkat pusat.
7)            Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
6.2   Dinas/Instansi Sosial Provinsi
1)            Mensosialisasikan FCU di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2)            Memfasilitasi koordinasi lintas sektor tingkat Provinsi.
3)            Memantapkan program pemberdayaan keluarga melalui FCU dan mengalokasikan  anggaran APBD
4)            Melakukan pembekalan / pemantapan kepada petugas sosial Kabupaten/Kota, TKSK dan pengelola FCU.
5)            Melaksanakan supervisi, monitoring, valuasi dan pelaporan.
6.3   Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
1)            Mensosialisasikan FCU di tingkat Kabupaten/Kota
2)            Memfasilitasi koordinasi lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota
3)            Melaksanakan kegiatan FCU dan mangalokasikan anggaran APBD
4)            Memberikan pembekalan / pemantapan kepada TKSK dan FCU
5)            Melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



6.4   Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1)            Memfasilitasi pembentukan FCU di tingkat Desa/Kelurahan
2)            Menjadi pusat jaringan lembaga pelayanan sosial (centre link)
3)            Menjadi pusat rujukan dan melaksanakan rujukan, informasi dan alternatif pemecahan masalah keluarga
4)            Melakukan pembinaan terhadap pengelola FCU
5)            Memberikan bimbingan kepada TKSK
6)            Memantau kegiatan FCU
7)            Membuat laporan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota.
6.5   TKSK
1)            Menginformasikan rencana dan pelak-sanaan kegiatan FCU kepada pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan setempat.
2)            Bersama LK3 memfasilitasi pembentukkan FCU di tingkat Desa/Kelurahan
3)            Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan FCU
4)            Pendampingan kepada FCU
5)            Memantau kegiatan FCU
6)            Rujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Orsos yang ada di dalam/ di luar wilayah kerja FCU.



6.6   Desa / Kelurahan
1)            Mengukuhkan FCU dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah
2)            Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan FCU
3)            Memantau pelaksanaan kegiatan FCU
4)            Melibatkan FCU dalam Musrenbang tingkat kecamatan
6.7    FCU
1)            Melakukan pendataan / pemetaan masalah dan potensi Keluarga Plasma, serta potensi Keluarga Pionir.
2)      Menentukan prioritas sasaran pember-dayaan keluarga.
3)      Menentukan Keluarga Pionir di antara Keluarga Plasma berdasarkan hasil identifikasi
4)            Menyediakan pelayanan akses kepada Keluarga Pioner dan Keluarga Plasma untuk memperoleh informasi, bimbingan dan konsultasi.
5)            Melaksanakan pendampingan kepada Keluarga Pionir
6)            Memfasilitasi Keluarga Plasma untuk akses dengan lembaga ekonomi/permodalan.
7)            Menjaga situasi kerja yang kondusif dengan mengedepankan prinsip demokratis, kesetiakawanan sosial dan keterbukaan.
8)            Melakukan rujukan ke lembaga pelayanan sosial.
9)            Membuat laporan kegiatan.


C.     Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.      Pengendalian      
Pengendalian berupa kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi.
1.1   Supervisi
1)      Supervisi berbentuk kegiatan pertemuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi
(1)              Tujuan           :          Diperolehnya informasi proses implementasi FCU, kesiapan SDM, sarana kerja, kendala dan dukungan di lapangan.
(2)              Petugas :       Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Dinas/Instansi Sosial
(3)              Sasaran         :          Instansi Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, pengelola FCU.
(4)              Aspek-aspek  :          Pemahaman konsep FCU, tugas, kompetensi dan administrasi.
(5)              Tempat           :           Kantor Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten / Kota.
(6)              Waktu :           Tentatif
(7)              Metode           :           Arahan, Dialog dan Diskusi
1.2   Monitoring
1)            Bentuk kegiatan       : Pengamatan secara langsung terhadap proses kegiatan di lokasi FCU
2)            Tujuan           :           Diperolehnya informasi proses dan kendala implementasi FCU
3)            Petugas :      
(1)    Pusat,
(2)    Dinas Sosial provinsi,
(3)    Dinas Sosial/ Instansi sosial kabupaten/ kota,
(4)    LK3,
(5)    TKSK.
4)            Sasaran         :          Instansi Sosial provinsi, kabupaten/kota, LK3, TKSK dan pengelola FCU
5)            Aspek-aspek :           Jenis kegiatan, tahapan, hambatan, pendukung, SDM, sarana/prasarana dan administrasi.
6)            Tempat           :           lokasi Family Care Unit
7)            Waktu :           Tentatif
8)            Metode           :           Diskusi / Dialog, konsultasi, pengisian instrumen monitoring.
1.3   Evaluasi
1)            Bentuk kegiatan       :           Penilaian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan FCU
2)            Tujuan           :           Diperolehnya informasi hasil implementasi FCU.
3)            Petugas         :          
(1)              Pusat,
(2)              Dinas Sosial provinsi,
(3)              Dinas Sosial/ instansi kabupaten/kota,
(4)              LK3,
(5)              TKSK.



4)      Sasaran   :          FCU
5)            Aspek-aspek :           Proses, hasil (efektif, efisien, fisibel), dukungan, hambatan, upaya mengatasi hambatan dan jejaring kerja.
6)            Tempat           :           lokasi FCU
7)            Waktu :           Akhir kegiatan.
8)            Metode           :           Diskusi/Dialog, wawancara, pengisian instrumen evaluasi.
2.      Pencatatan dan Pelaporan
2.1   Bentuk kegiatan       :           Pencatatan dan penyusunan laporan proses dan hasil implementasi FCU
2.2   Tujuan           :          Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan FCU
2.3   Petugas         :         
1)            Pengelola FCU
2)            Dinas Sosial Provinsi
3)            Dinas Sosial / Instansi sosial Kabupaten / Kota
4)            Pusat
2.4   Aspek-aspek  :           Semua aspek dalam pelak-sanaan kegiatan FCU
2.5   Waktu :           Insidental (berdasarkan penangan-an kasus) dan rutin per triwulan
2.6   Metode           :           Deskriptif dan lampiran-lampiran.


3.      Indikator Keberhasilan
3.1   Untuk mengetahui tingkat keberhasilan FCU, ditetapkan sejumlah aspek dan indikator penilaian.
3.2   Aspek penilaian antara lain :
1)      Kelembagaan
2)      Kegiatan
3)      Kemitraan dan Dukungan
4)      Hasil yang dicapai.

BAB III
LANGKAH-LANGKAH DAN MEKANISME
PEMBENTUKAN FCU
A.     Langkah-langkah
Langkah-langkah kegiatan pemberdayaan keluarga melalui FCU adalah sebagai berikut.
1.1   Sosialisasi
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menginformasi-kan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan keluarga melalui FCU.
Pelaksanaan sosialisasi  pemberdayaan keluarga melalui FCU, yakni di tingkat :
1)      Provinsi
Dalam hal ini, sosialisasi dilaksanakan oleh  Kementerian Sosial cq Direktorat Pember-dayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial kepada Dinas /Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, LK3 dan  instansi terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).
2)      Kabupaten/kota
Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas / instansi sosial Provinsi, pesertanya  dari Lembaga Kesejahteraan Konsultasi Keluarga (LK3) dan  SKPD terkait.


3)      Kecamatan
Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas / instansi sosial kabupaten/kota yang pesertanya diikuti antara lain : Camat, TKSK, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Desa/lurah, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Karang Taruna, WKSBM, LPP/LPK, LPM, KUBE, PKK, Posdaya, Posyandu, PAUD, PKBM,  dan lembaga pelayanan sosial lainnya.  
1.2   Koordinasi
Koordinasi bertujuan membangun jalinan kerjasama dan dukungan dalam merealisasikan FCU.
1)      Koordinasi tingkat provinsi
Koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan mengundang, antara lain : LK3, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan instansi/lembaga terkait lainnya.
2)      Koordinasi tingkat kabupaten/kota
Koordinasi dilaksanakan oleh Instansi Sosial kabupaten/kota dengan instansi terkait dan lembaga pelayanan sosial di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Melalui koordinasi ini, instansi pembina dapat memberikan arahan kepada lembaga pelayanan sosial di Desa/Kelurahan yang beraliansi dalam FCU untuk kegiatan pemberdayaan keluarga.


3)      Koordinasi tingkat desa/kelurahan
Rapat koordinasi dalam rangka pembentukan FCU oleh pemerintah desa / kelurahan, dan difasilitasi LK3, TKSK dengan unsur pemerintah desa / kelurahan, unsur PSKS, dan unsur perorangan.
1.3   Identifikasi  Sumber
Identifikasi lembaga pelayanan sosial dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan oleh  pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Identifikasi untuk mengetahui profil lembaga pelayanan sosial di lokasi, misalnya apakah ada :
1)      Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2)      Pusat Informasi Keluarga (PIK)
3)      Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
4)      Karang Taruna
5)      IPSM, KUBE, LPM, LPP/LPK,  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lembaga sosial lainnya.
1.4   Pembentukan dan Pengelolaan FCU
Pembentukan FCU difasilitasi oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh perwakilan dari pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).  Pembentukan FCU tersebut dilakukan secara demokratis. Setelah FCU terbentuk, langkah selanjutnya adalah menyusun pengelola / kepengurusan FCU dari kader-kader terbaik (kemauan dan kemampuan serta berjiwa sosial).
1.5   Pengukuhan
Pengelola / kepengurusan ditetapkan dan dikukuhkan Kepala Desa / Kelurahan setempat.
B.     Mekanisme
1.               Sosialisasi FCU tingkat provinsi oleh Kementerian Sosial dengan peserta  SKPD tingkat provinsi  dan instansi sosial kabupaten / kota.
2.               Sosialisasi FCU tingkat kabupaten/kota oleh instansi sosial provinsi dengan peserta SKPD, LK3 tingkat kabupaten / kota, UPTD tingkat kecamatan dan TKSK.
3.               Sosialisasi FCU tingkat kecamatan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi oleh LK3, TKSK dengan peserta unsur pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, unsur PSKS dan unsur perorangan dari desa / kelurahan.
4.               Rapat koordinasi dalam rangka pembentukkan FCU oleh pemerintah desa / kelurahan dan difasilitasi LK3, TKSK dengan peserta unsur Pemerintah desa/kelurahan, unsur PSKS, dan unsur perorangan.
5.               Penetapan dan pengukuhan FCU dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.




BAB  V
PENUTUP  
Ujicoba Model Pemberdayaan Keluarga melalui FCU dan Ujicoba merupakan uji kelayakan dari Model Sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis PSKS. Oleh karena itu, apabila pelaksanaannya ada kekurangan bahkan ketidaksesuaian, maka hal itu menjadi dasar bagi penyempurnaannya.
Ujicoba model tersebut merupakan instrumen bagi kemapanan sistem pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial yang memandang keluarga sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Model ini diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Sejahtera (INDOTERA).
FCU sebagai aliansi dari lembaga-lembaga pelayanan sosial di tingkat desa / kelurahan diharapkan dapat membangun jalinan komunikasi dan jalinan koordinasi, bahkan menjadi ruang bagi pertukaran pengalaman dan pembelajaran. Keberadaan  LK3 sebagai “center link” dan TKSK sebagai penjangkau, diharapkan mampu menjadikan keluarga plasma menjadi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, mampu mengakses sumber-sumber pelayanan dan menjadi Keluarga Pionir baru.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis PSKS diharapkan mampu merapatkan barisan SDM kesos di tingkat lokal untuk secara bersama dan bersatu padu secara sinergis melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan PSKS seoptimal mungkin. Akhirnya, kami sangat berharap dukungan dan kerjasama semua pihak.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar