Kamis, 15 Agustus 2013

KESERASIAN KOMUNITAS ADAT




KESERASIAN  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL



OLEH
BAMBANG RUSTANTO
Mata Kuliah Peksos Dengan Masyarakat Adat











A. LATAR BELAKANG
      Data tahun 2011 (Data Direktorat KAT, 2011) jumlah persebaran KAT menunjukkan sebanyak 213.080 KK dengan 1.060.400 jiwa . Dari jumlah  tersebut yang sedang diberdayakan sebanyak 5.866 KK dengan 29.330 jiwa dan yang sudah diberdayakan 84.819 KK dengan 424.095 jiwa dan yang belum diberdayakan sebanyak 122.395 KK dengan 611.975 jiwa. Adapun persebaran KAT pada tahun 2011 terdapat  di 27 Provinsi 242 Kabupaten , 1.017 Kecamatan , 2.266 Desa dan 2.924 lokasi pemukiman. Umumnya mereka bertempat tinggal di wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan, perbatasan antar negara atau kepulauan. (lihat data terbaru)
         Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki kedudukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya, terhadap hak-hak tradisionalnya  dan aksesbilitas kepada pelayanan sosial dasar bagi KAT  untuk bertahan hidup wajib dilindungi oleh Negara, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai yang diatur dengan undang-undang” .   Rumusan tersebut sebagai upaya Pemberdayaan KAT dalam rangka meningkatkan kualitas dan dapat mencapai kesejahteraan sosial, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sosial yang dimilikinya.  Kegiatan pemberdayaan  KAT merupakan upaya perlindungan sebagai bentuk progam pemerintah dalam mewujudkan kewajiban pemenuhan hak kesejahteraan dari warga KAT.
         Pemberdayaan KAT menganut nilai dasar keberlanjutan dan bertahap, dengan menerapkan pendekatan sustainable livelihood  (Sli)  dengan tahap-tahap pemberdayaan KAT sebagai berikut : Pada Tahun Nol (T-0) berupa Persiapan Sosial. Tahun Ke-satu (T-1) berupa Pemukiman Baru, Tahun Ke-dua (T-2) berupa Pemantapan Pemukiman dan Ke-tiga (T-3) berupa Pengembangan Pemukiman, Tahun Ke-empat (T-4) berupa Purna Bina dan Pendampingan Sosial. Sedangkan Ruang lingkup Pemberdayaan KAT  terdiri Pemberdayaan Manusia yaitu peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas warga KAT pada berbagai tingkatan struktur sosial KAT, Pemberdayaan Lingkungan yaitu pemanfaatan dan pengelolaan potensi dan sumber daya alam lingkungan dimana warga KAT tinggal, Pemberdayaan Usaha yaitu melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan keluarga.
           Sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan KAT tujuan akhir Pemberdayaan KAT menuju Kawasan KAT Mandiri (KKM). Sehingga keseluruhan Pemberdayaan KAT diharapkan tingkat capaian kinerja pemberdayaan secara keseluruhan  mencapai tujuan yang ditentukan dan diuraikan melalui sejumlah indikator keberhasilan sebagai wujud tercapainya Kawasan KAT Mandiri. Proses pemberdayaan KAT tidak cukup hanya sebatas pembangunan  pemukiman, pemberdayaan fisik dan ekonomi semata,  tetapi perlu juga diupayakan untuk mempersiapkan Program Keserasian Sosial dan Penguatan Sosial bersamaan dengan  sebagai usaha untuk membantu warga KAT agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dari  lingkungan persekitarannya terutama di dalam menjalin interaksi dengan warga diluar KAT.
          Untuk itu diperlukan  Program Keserasian Sosial dan Penguatan Sosial  yang mempunyai dua arti yaitu Keserasian Sosial KAT sebagai proses peningkatan hubungan sosial antara warga KAT dengan warga di luar KAT melalui sikap kerjasama, sikap tolong-menolong, hidup berdampingan secara harmoni dan Penguatan Sosial sebagai proses peningkatan kemampuan mendeteksi ancaman-kerentanan kehidupan KAT, mendayagunakan sumber dan potensi KAT dan kemampuan merencanakan pemecahan masalah sosial KAT.  Untuk itu diperlukan upaya menindaklanjuti dan atau diarahkan lebih jauh untuk menyiapkan kondisi menuju yang  sejajar  dengan warga diluar KAT.
      Oleh karena itu Program Penguatan Sosial dan  Keserasian Sosial KAT  pada hakekatnya sebagai upaya pemberdayaan KAT  bersamaan dengan Pembangunan Pemukiman, Pengembangan Fisik  dan Penguatan Ekonomi KAT dengan mempersiapkan lokasi KAT menuju Kawasan KAT Mandiri . Program Keserasian Sosial dan  Penguatan Sosial dan  KAT  ini pada prinsipnya merupakan pendukung  pemberdayaan  dengan sejumlah pertimbangan . Pemberdayaan KAT lebih lanjut dapat dilakukan tidak hanya pada warga KAT tetapi juga dipadukan dengan program pemberdayaan warga diluar KAT dengan melibatkan program koordinasi dengan Lintas Sektoral dari Lembaga dan Kementerian lain sehingga dapat  mempercepat terciptanya Kawasan KAT Mandiri.
        Diakui bahwa untuk mewujudkan Program Keserasian Sosial dan  Penguatan Sosial  tidaklah mudah, karena itu  diperlukan sebuah Panduan yang mampu memberikan tuntunan kepada para pengambil keputusan, pengelola, dan pelaksana baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga proses kegiatan dan penyiapan kondisi menuju Kawasan KAT Mandiri bisa terlaksana secara sinergis. Memahami kondisi obyektif tersebut maka Direktorat Pemberdayaan KAT terdorong menyediakan Panduan Program Keserasian Sosial dan Penguatan Sosial dan  KAT  sebagai acuan dalam pemberdayaan KAT secara lebih terarah , terencana, terkondisi dan berkelanjutan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
     1. Maksud
Panduan Program Keserasian Sosial dan Penguatan Sosial  KAT ini disediakan sebagai acuan bagi para pengelola, pelaksana dan pihak terkait baik di Pusat maupun Daerah  didalam pemberdayaan KAT  dengan  mensinergikan pemberdayaan bagi Warga KAT dan Warga  diluar KAT melalui pelibatan  Koordinasi Lintas Sektoral dari Lembaga dan Kementerian lain menuju terwujudnya Kawasan KAT Mandiri.
     2. Tujuan.
    a. Tujuan Umum.
Terciptanya kondisi yang menjamin terwujudnya Keserasian Sosial  dan Penguatan Sosial KAT antara warga KAT dengan warga di luar KAT dalam pemberdayaan KAT serta mempercepat tercapainya Kawasan  KAT Mandiri.


    b. Tujuan Khusus.
1)   Menguatnya Sinergitas melalui  Koordinasi Lintas Sector dari  Lembaga dan Kementerian lain  di dalam turut serta mendukung program  keserasian sosial dan penguatan sosial KAT.
              2) Meningkatnya Keserasian Sosial  KAT melalui peningkatan hubungan sosial antara warga KAT dengan warga di luar KAT melalui sikap kerjasama, saling tolong-menolong, hidup berdampingan secara harmoni
3) Meningkatnya Penguatan Sosial KAT melalui peningkatan kemampuan mendeteksi ancaman/kerentanan kehidupan KAT, mengidentifikasi/mendayagunakan sumber dan potensi KAT dan kemampuan memecahkan masalah sosial KAT.
C. SASARAN
    Pengguna buku panduan ini adalah:
1.     Para Pengambil Keputusan pemberdayaan KAT di Pusat dan Daerah
2.    Para Pengelola dan Pelaksana  pemberdayaan KAT di Pusat dan Daerah
3.    Para Pendamping dan fasilitator KAT di Pusat dan Daerah
4.    Para Petugas Lintas Pelaku dari  Lembaga dan Kementerian Lainnya.
5.    Warga KAT dan Warga di luar KAT.


D, LANDASAN HUKUM
1.     Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
2.    Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3.    Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4.    Keputusan Presiden RI No.111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
5.    Keputusan Menteri Sosial RI No,06/HUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
E. PENGERTIAN
   1. Komunitas Adat Terpencil (KAT)
      Kelompok sosial-budaya bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik dengan kreteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No.111 tahun 1999 tentang Pembinaan Komunitas Adat Terpencil.
    2.   Pemberdayaan KAT
         Adalah proses pemberian daya kewenangan dan kepercayaan kepada KAT untuk  menentukan berbagai bentuk kegiatan  pembangunan sesuai kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan , penguatan, pengembangan ,  guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya  secara mandiri.
     3. Penguatan Sosial KAT
          Adalah proses peningkatan kemampuan warga KAT di dalam mendeteksi ancaman/kerentanan kehidupan KAT, mengidentifikasi/mendayagunakan sumber dan potensi KAT dan kemampuan memecahkan masalah sosial KAT.
     4. Keserasian Sosial KAT
         Adalah proses peningkatan hubungan sosial antara warga KAT dengan warga di luar KAT melalui sikap kerjasama, saling tolong-menolong, hidup berdampingan secara harmoni.
     5. Kawasan KAT Mandiri
         Adalah area lokasi pemberdayaan KAT  bercirikan pemukiman yang telah tertata dengan dilengkapi fasilitas lingkungan, tersedia balai sosial dan pelayanan sosial dasar, telah tumbuh pranata sosial dan pranata ekonomi serta jumlah warga KAT yang telah menetap.














BAB II
KEADAAN DAN MASALAH
       PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
A. KEADAAN KAT
   Pada proses pemberdayaan KAT pada tahun ke-tiga seharusnya telah menghasilkan kondisi ideal sebagai berikut:
1.  Kreteria KAT Mandiri.
a.    Mereka bertempat tinggal secara menetap dalam wilayah tertentu
b.    Jumlah mereka lebih besar daripada awal pemberdayaan
c.    Sudah terjadi komunikasi dan interaksi  dengan warga  diluar KAT meskipun masih terbatas
d.    Sudah mulai menganut agama dan kepercayaan secara terbatas
e.    Memiliki balai sosial dengan tradisi masih sangat kuat
f.    Sistem kekerabatan dikembangkan berdasarkan silsilah garis keturunan ayah atau ibu
g.    Mata pencaharian umumnya berladang, bertani, berkebun dan perikanan
h.    Sebagian besar sudah menggunakan Bahasa Indonesia
i.     Kepranataan ekonomi dan sosial tersedia meski sangat terbatas
j.     Aksesibilitas pelayanan sosial dasar tersedia dengan terbatas
k.    Pemukiman dan perumahan telah tertata dalam satuan wilayah terintegrasi


2.  Habitat KAT
Dalam perspektif ekologis KAT yang telah melalui proses pemberdayaan  akan bertempat tinggal di lingkungan yang telah tertata  sesuai dengan perencanaan baik dalam bentuk insitu maupun eksitu. Pada umumnya mereka berada di dataran tinggi, pedalaman, pesisir, dataran, rawa-rawa dan laut.
3.  Sarana dan Prasarana KAT
a.    Pemukiman dan perumahan telah tertata dalam satu wilayah yang telah disiapkan sebelumnya
b.    Prasarana berupa jalan setapak, jalan lingkungan, MCK, pelayanan sosial dasar telah tersedia  dengan sangat terbatas. Keterbatasan ini akibat masih terbatasnya peran serta lintas sector dari lembaga dan kementerian lain di dalam pemberdayaan KAT.
c.    Balai sosial dan balai agama telah dibangun namun belum difungsikan sepenuhnya
d.    Sarana komunikasi, interaksi sosial dengan warga dluar KAT masih terbatas
e.    Sarana air bersih dan penerangan listrik masih terbatas
4.  Kepranataan KAT
a.    Pranata sosial dan ekonomi terbentuk tetapi berfungsi secara terbatas
b.    Sikap dan perilaku masih berorientasi pada tanda-tanda alam
c.    Merupakan masyarakat mekanik dengan pola patrilineal
d.    Keteladanan masih berorientasi pada patriarki dengan garis keturunan laki-laki.

5.  Sumber dan Potensi KAT
a.    Sumber dan potensi lingkungan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian seperti perladangan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan
b.    Teknologi  dan keterampilan yang digunakan untuk mengelola sumber dan potensi masih sangat sederhana, meskipun  ada peningkatan dibandingkan sebelum diberdayakan.
6.  Mata Pencaharian KAT.
a.    Pada umumnya mata pencaharian penduduk sesuai dengan potensi dan sumber alam yang dikuasainya antara lain petani peladang, nelayan yang telah menetap.
b.    Perdagangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimal dengan pola ekonomi pasar
c.    Telah mengenal pasar, sehingga terjadi jual beli bukan berdasarkan tukar barang atau barter.
7.  Peralatan dan Teknologi KAT
a.    Peralatan yang dimiliki adalah teknologi sederhana dan tepat guna
b.    Pemanfaatan teknolgi digunakan secara efektif untuk mendukung sumber mata pencaharian
c.    Lampu penerangan belum menggunakan listrik dan masih menggunakan alat tradisional
8.  Perekonomian KAT
a.    Akses dengan pihak warga diluar KAT telah tersedia tetapi masih terbatas
b.    Kelembagaan ekonomi tersedia tetapi sangat terbatas
c.    Mobilisasi  ekonomi penduduk telah terjadi
d.    Masih berkatagori penduduk miskin dan ekonomi subsisten.
B. PERMASALAHAN KAT
    Pada proses pemberdayaan KAT pada tahun ke-tiga masih ditemukan sejumlah masalah antara lain :
1.     Hampir semua KAT pada proses pemberdayaan termasuk katagori penduduk fakir miskin yang ditandai dengan terpenuhinya kreteria fakir miskin. Kebutuhan dan perlindungan sosial sangat diperlukan melalui penanganan yang lebih komprehensif.
2.    Ketidakmampuan menguasai lingkungan akibat gagap teknologi menyebabkan kehidupan KAT masih berada pada ekonomi subsisten
3.    Aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua warga KAT mampu menjangkaunya.
4.    Ancaman atas hak ulayat/ tanah adat KAT dari pihak warga diluar KAT sehingga terjadi benturan budaya.
5.    Konflik sosial antara warga diluar KAT dengan warga KAT, sehingga mengakibatkan integrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan penguatan keserasian sosial untuk menciptakan interaksi sosial yang harmoni.
6.    Jaminan perlindungan sosial atas eksistensi KAT masih sangat lemah, sehingga resiko kepunahan KAT sewaktu-waktu bisa terjadi.
7.    Status kepemilikan lahan lokasi KAT yang tidak jelas sering menjadi persoalan.
8.    Pelibatan lintas sector dari lembaga dan kementerian lain masih  yang sangat terbatas sehingga mengakibatkan perubahan sosial warga KAT berjalan lambat. Untuk itu di tahun ke-tiga perlu sinergitas dengan program lintas sector dari lembaga dan kementerian lain melalui program pemberdayaan bagi warga KAT dan warga diluar KAT secara bersamaan dengan penguatan keserasian sosial KAT.
9.    Terbatasnya perwujudan hak sipil warga KAT sehingga hampir semuanya belum sepenuhnya mampu mengaktulisasikan pemenuhan hak warga.
10. Peran dan dukungan semua pihak lintas sector antar lembaga dan kementerian lain perlu dioptimalisasikan. Semua pihak diharapkan dapat merespon langkah-langkah lanjutan setelah proses pemberdayaan KAT akhir tahun ke-tiga.
11.  Belum tersedia dan terwujudnya Kawasan Mandiri KAT.















BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM
PENGUATAN SOSIAL DAN KESERASIAN SOSIAL
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
  1. TUJUAN PROGRAM
1.   Tujuan Umum
Program Penguatan Sosial dan Keserasian Sosial KAT bertujuan untuk melanjutkan dan memperluas jangkauan pemberdayaan KAT tahun ke-tiga dalam proses pemberdayaan penguatan ekonomi bersamaan dengan terwujudnya penguatan sosial warga KAT dan keserasian sosial warga KAT dengan warga di luar KAT dalam mempercepat terciptanya Kawasan Mandiri KAT.
2.  Tujuan Khusus
a.    Terwujudnya pemberdayaan KAT tahun ke-tiga berlanjut dengan pelibatan program lintas sectoral dari lembaga dan kementerian lain.
b.    Terkajinya pemberdayaan KAT tahun ke-tiga sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan kondisi sosial yang menjamin terwujudnya Kawasan Mandiri KAT.
c.    Terciptanya kondisi menuju keserasian sosial yang harmoni  antara warga KAT dan warga di luar KAT
d.    Terciptanya kondisi menuju penguatan sosial warga KAT dalam menghadapi masalah kehidupannya.



  1. NILAI DASAR PROGRAM
Nilai dasar program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT antara lain :
1.  Sinergitas
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dilakukan secara bersama-sama dan partisipatif antara kementerian sosial dengan program lintas sektoral dari lembaga dan  kementerian lain  serta pihak lainnya, sehingga mampu menyiapkan sinergitas pembangunan dan mempercepat proses pemberdayaan  di lokasi KAT.
2.  Ketuntasan
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dilakukan atas prinsip bahwa pemberdayaan KAT haruslah tuntas hingga terwujudnya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya . Oleh karena itu peran lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain haruslah mampu dikoordinasikan dan diorganisasikan secara terpadu.
3.  Kemitraan
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terutama warga KAT dan warga diluar KAT, demikian juga Orsos/LSM bahkan bila memungkinkan dunia usaha , sehingga terciptanya sinergitas dalam pemberdayaan KAT
4.  Keberlanjutan
Program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dilaksanakan  secara terus menerus berorientasi pada tujuan fungsional dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan sosial KAT menuju Kawasan Mandiri KAT.
5.  SMART
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT  berdasarkan prinsip SMART – Spesific- Maesurable- Actual- Realible-Timebond (spesific-terukur-terjangkau-relevan dengan kebutuhan dan waktu yang tepat)
  1. KETENTUAN PROGRAM.
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT harus memenuhi ketentuan berikut:
1.  KAT Mandiri
Sasaran program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT adalah lokasi yang pernah mendapatkan alokasi pemberdayaan KAT pada tahun ke-tiga . Hal ini untuk melanjutkan program yang belum tuntas dilakukan pada tahun ke-tiga dan penyiapkan kondisi yang menjamin terwujudnya Kawasan Mandiri KAT di lokasi yang bersangkutan.
2.  Jumlah warga KAT
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT secara terbatas ditujukan pada lokasi yang memperlihatkan jumlah warga KAT yang telah menetap dan cukup besar, sekurang-kurangnya tidak lebih kecil jumlahnya pada saat pemberdayaan awal dilaksanakan pada setiap lokasi.
3.  Hasil Evaluasi
Program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh instansi sosial daerah baik Kabupaten atau Provinsi dan hasil verifikasi dari tim Kementerian Sosial dan dari lintas sektoral lembaga dan kementerian lain.
4.  Sistem Dukungan
Program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dilakukan di lokasi pemberdayaan KAT tahun ke-tiga yang sedang dan akan mendapatkan dukungan internal dan eksternal dari lintas sektoral lembaga dan kementerian lainnya.
5.  Satuan Kerja Sosial
Secara kelembagaan instansi sosial memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat komitment dalam pemberdayaan KAT sebab itu program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT ini hanya diberikan kepada Kabupaten atau Provinsi yang memiliki satuan kerja sosial atau instansi sosial berdiri sendiri.
6.  Koordinatif
Untuk mencapai hasil yang optimal. Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT disinergikan dan dilakukan secara terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat Pusat dan Daerah.
  1. KEGIATAN PROGRAM
Kegiatan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dalam bentuk :
1.  Ekselarasi Program.
Ekselarasi Program adalah kegiatan percepatan  yang dilakukan  di akhir proses pemberdayaan KAT tahun ke-tiga dilaksanakan penguatan ekonomi KAT yang didukung program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT . Tujuannya adalah terlaksananya percepatan program terminasi pemberdayaan KAT dan tersusunnya rencana kerja pada tahap berikutnya. Kegiatannya meliputi :
a.    Evaluasi hasil pemberdayaan KAT tahun ke-tiga dengan  output dari kegiatan ini adalah tersedianya penetapan lokasi yang dirujuk kepada lintas sektoral dari  lembaga dan kementerian lain yang selanjutnya menjadi lokasi program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT menuju terwujudnya Kawasan Mandiri KAT.
b.    Melakukan studi kelayakan pada lokasi di tahun ke-tiga sebagai calon lokasi program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT menuju Kawasan Mandiri KAT.
c.    Menetapkan lokasi KAT tahun ke-tiga sebagai calon lokasi program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT menuju Kawasan Mandiri KAT melalui lokakarya baik di tingkat Daerah maupun Pusat.
2.  Rujukan Kawasan Mandiri KAT
Rujukan merupakan pelimpahan wewenang kewajiban dan tanggungjawab Kementerian Sosial pada tahun ke-tiga kepada Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Pusat maupun Daerah ke dalam pelibatan program lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain atas keberlanjutan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT. Tujuannya memberikan peran lebih besar kepada lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain untuk meninjaklanjuti pemberdayaan KAT  tahun ke –tiga dengan kegiatan sebagai berikut:
a.    Rujukan lokasi pemberdayaan KAT tahun ke-tiga dari kementerian sosial kepada lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain dengan dilampiri berita acara serah terima lokasi yang ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak.
b.    Kegiatan serah terima melibatkan pengarah, narasumber dan undangan dari berbagai lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain dilaksanakan secara efektif dengan agenda tersusun.

3.  Penyiapan Kawasan Mandiri KAT
Penyiapan Kawasan Mandiri KAT merupakan area lokasi pemberdayaan KAT pada akhir tahun ke-tiga yang bercirikan pemukiman yang telah tertata dengan dilengkapi fasilitas lingkungan, tersedia balai sosial dan pelayanan sosial dasar, telah tumbuh pranata sosial dan pranata ekonomi serta jumlah warga KAT yang telah menetap dengan terwujudnya pemerintahan lokal setingkat kampong atau desa yang definitive.. Tujuannya adalah tersedianya bahan baik sarana dan prasarana  yang perlu disiapkan untuk kegiatan penguatan keserasian sosial KAT di lokasi Kawasan Mandiri KAT.
4.  Kegiatan Penguatan Sosial KAT
Penyiapan peningkatan penguatan sosial KAT di dalam meningkatkan kemampuan warga KAT menghadapi kehidupannya melalui kegiatan berikut:
a.    Kemampuan Mendeteksi Ancaman/Kerentanan Kehidupan KAT.
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi Mitigation Survey Management  di dalam mendeteksi ancaman/kerentanan kehidupan baik yang disebabkan oleh kejadian alam, kejadian sosial maupun perubahan lainnya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui Capacity Building sebanyak 40 jam latihan atau 6 hari   dan dilakukan dengan beberapa angkatan sesuai dengan banyaknya peserta.
b.    Kemampuan Mengidentifikasi/ Mendayagunakan Sumber dan Potensi KAT.
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi Participatory Rural Appraisal di dalam mengidentifikasi dan mendayagunakan sumber dan potensi baik alam maupun sosial. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui community gathering selama 10 hari dan dapat dilakukan dengan beberapa angkatan sesuai dengan banyaknya peserta 




c.    Kemampuan Menyusun Rencana Pemecahan Masalah KAT
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi  Technology Of Participation (TOP) di dalam menyusun rencana memecahkan masalah sosial didalam kehidupan warga KAT. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui community meeting  selama 12  hari dan dapat dilakukan dengan beberapa angkatan sesuai dengan banyaknya peserta 

5. Kegiatan Keserasian Sosial  KAT
Penyiapan peningkatan  keserasian sosial KAT  di dalam menjalin interaksi sosial antara warga KAT dengan warga diluar KAT melalui kegiatan berikut: 
a.  Kapasitas  Sikap Kerjasama,
Memberikan bimbingan sosial masyarakat (community work) dalam sikap kerja sama antara warga KAT maupun warga di luar KAT. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui capacity building sebanyak 40 jam latihan atau 6 hari   dan dilakukan dengan beberapa angkatan sesuai dengan banyaknya peserta.
b.  Kapasitas Sikap Tolong Menolong
Memberikan keterampilan sosial masyarakat (social skill) dalam sikap tolong menolong antara warga KAT maupun warga di luar KAT. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui community gathering selama 10 hari dan dapat dilakukan dengan beberapa angkatan sesuai dengan banyaknya peserta 
c.   Kapasitas Hidup Harmoni
Dengan membangun jaringan sosial (social network) dalam menjalin relasi sosial langgeng dan  hidup berdampingan yang harmoni antar warga KAT dan warga diluar KAT. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui Community Meeting selama 12 hari dengan melibatkan kelembagaan sosial yang ada dilingkungan warga KAT dan diluar KAT.
6. Revitalisasi Pelayanan Sosial Dasar.
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAY ini dapat dilakukan dengan membangun beberapa pelayanan sosial dasar yang melibatkan lintas sektoral lembaga dan kementerian lain sehingga dapat dinikmati secara bersama antara warga KAT dan warga diluar KAT. Tempat  pelayanan sosial dasar tersebut dibangun di area perbatasan kedua komunitas yang meliputi :
a.  Pelayanan Pendidikan
Mendirikan gedung PAUD, SD, SLTP kalau memungkinkan sampai SLTA atau SMK
b.  Pelayanan Kesehatan
Mendirikan Posyandu, Klinik Bidan Desa, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, kalau memungkinkan Puskesmas atau Puskesmas DTP (dengan tempat perawatan)
c.   Pelayanan Pasar
Mendirikan pasar mingguan, pasar desa, dan kalau memungkinkan pasar terpadu atau Pasar Sentral Agribisnis
d.  Pelayanan Pemerintahan Lokal
Mendirikan Balai Sosial, Tempat Ibadah, dan kalau memungkinkan Balai Desa dan Sekretariat Pemerintahan Desa.



e.  Pelayanan Rekreatif
Mendirikan tempat rekreasi dan wisata terutama berbasiskan potensi dan sumber daya alam seperti air terjun, gunung dan taman wisata alam lainnya.
f.   Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Mendirikan tempat pengasuhan bayi dan anak, panti sosial bagi lansia, panti penyandang cacat dan pelayanan sosial lainnya
  1. PELAKSANAAN PROGRAM
Program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dilakukan oleh satuan tim koordinasi antara kementerian sosial dan dari  lintas sektoral  lembaga dan kementerian lain, sebagai berikut:
1.     Tingkat Pusat
a.    Dilakukan oleh tim teknis terdiri dari beberapa unsur
b.    Tim bertanggungjawab kepada Kementerian Sosial dengan tugas:
1)    Mempersiapkan bahan penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT
2)   Mempersiapkan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan rujukan
3)   Mempersiapkan lokasi Kawasan Mandiri KAT
2.    Tingkat Provinsi
a.    Dilakukan Pokja terdiri dari berbagai unsur
b.    Tim bertanggungjawab kepada instansi sosial provinsi dengan tugas:
1)    Mempersiapkan bahan evaluasi dan melaksanakan evaluasi bersama tim pusat
2)   Mempersiapkan dan melaksanakan rujukan dan program kerja penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
3)   Mempersiapkan lokasi Kawasan Mandiri KAT
3.    Tingkat Kabupaten
a.    Dilaksanakan oleh tim pelaksana terdiri dari beberapa unsur
b.    Tim bertanggungjawab kepada instansi sosial kabupaten dengan tugas
1)    Mempersiapkan lokasi rujukan  dan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
2)   Mempersiapkan lokasi Kawasan Mandiri KAT
  1. PENDEKATAN PROGRAM
1.  Pendekatan ganda
Yaitu pendekatan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dengan meletakkan tiga pilar sekaligus sebagai fokus pemberdayaan yaitu keterkaitan antara warga KAT, lingkungan dan sekitaran warga luar KAT
2.  Berkelanjutan
Bahwa program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT merupakan tahapan berkelanjutan dari sebuah proses pemberdayaan KAT secara menyeluruh
3.  Keterpaduan
Bahwa program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dilakukan secara sinergis dan terpadu melibatkan berbagai lintas program dan lintas pelaku secara terkoordinasi
4.  Zonasi
Artinya bahwa program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dilakukan melalui pendekatan kewilayahan khususnya Kawasan Mandiri KAT

  1. MEKANISME PROGRAM
Mekanisme program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT diatur sebagai berikut:
1.  Peran Kementerian Sosial
a.    Menyusun rencana kerja progam penguatan sosial dan keserasian sosial KAT berdasarkan rekomendasi pokja atau tim teknis pusat
b.    Menyusun standar program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
c.    Menetapkan tim koordinasi tingkat pusat
d.    Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan
e.    Melaksanakan pengendalian
2.    Peran Pemerintah Daerah
a.    Mempersiapkan lokasi rujukan dan  calon lokasi Kawasan Mandiri KAT
b.    Menyusun rencana kerja berdasarkan  skala prioritas program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
c.    Bertanggung jawab atas pengkoordinasian  dan keterpaduan program penguatan keserasian sosial KAT
d.    Melaksanakan pengendalian (supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan)
e.    Melaporkan secara berjenjang atas proses dan hasil penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
3.    Peran Lintas Sektor
a.    Menyusun rencana kerja secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dan kementerian
b.    Memadukan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibawah koordinasi pokja atau tim teknis program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
c.    Melaksanakan pengendalian secara terpadu
d.    Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk memadukan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT dan program pemberdayaan KAT lanjutan.
  1. LANGKAH –LANGKAH PROGRAM
Program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.  Persiapan
a.    Mempersiapkan bahan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT , rujukan dan bahan penyiapan Kawasan Mandiri KAT
b.    Melaksnakan studi kelayakan tahun ke -tiga
c.    Menyusun rencana program dan kegiatan
2.  Pelaksanaan
a.    Melaksanakan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT
b.    Melaksanakan rujukan
c.    Menyiapkan lokasi Kawasan Mandiri KAT
3.  Pengendalian
a.    Supervise
b.    Pemantauan
c.    Evaluasi
d.    Pelaporan
  1. INDIKATOR
1.  Kualitatif
a.    Terlaksananya penguatan sosial KAT
b.    Terlaksananya keserasian sosial KAT
c.    Terlaksananya rujukan pemberdayaan KAT
d.    Terlaksananya penyiapan Kawasan Mandiri KAT

2.  Kuantitatif
a.    Jumlah lokasi KAT tahun ke-tiga yang ditetapkan sebagai lokasi program penguatan  sosial dan keserasian sosial KAT
b.    Jumlah lokasi KAT yang berhasil di rujuk
c.    Jumlah lokasi KAT yang ditetapkan sebagai Kawasan Mandiri KAT











BAB IV
PENGENDALIAN
A. Supervisi
   Supervisi adalah kegiatan pengarahan  pembimbingan dan pembinaan terhadao program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT. Tujuan supervise ini untuk mengarahkan lokasi rujukan dan menyiapkan lokasi Kawasan Mandiri KAT secara tepat agar kegiatan dapat dikendalikan.
B. Pemantauan
    Pemantauan adalah kegiatan pengamatan terus menerus secara terarah dan terencana terhadap kemajuan, perkembangan proses program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT. Tujuan pemantauan adalah untuk memotret tingkat kemajuan dan perkembangan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT dalam menyiapkan Kawasan Mandiri KAT .
C. Evaluasi.
    Evaluasi adalah kegiatan menghitung mengukur dan menilai proses program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT . Tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi capaian kinerja program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT. Bahan evaluasi adalah hasil pemantauan yang dievaluasi adalah masukan (in-put) proses (process) dan hasil (output).
D. Pelaporan
         Pelaporan adalah kegiatan penyajian informasi secara tertulis dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawab dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT.

BAB V
PENUTUP
Panduan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT merupakan satu dokumen yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam satuan pemberdayaan KAT secara menyeluruh. Panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program penguatan sosial dan keserasian sosial KAT secara terpadu dan komprehensif.
Keberhasilan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT akan sangat tergantung dalam semangat dan kualitas kerja para pelaku di pusat dan daerah. Oleh karena itu prinsip penatakelolaan yang baik mengandung unsur akuntabilitas, transparansi dan efektifitas dan efisiensi.
Selanjutnya dalam pelaksanaan dilapangan program penguatan sosial dan  keserasian sosial KAT ini perlu penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan persetujuan dari para pemangku kepentingan terutama lintas sektoral dari lembaga dan kementerian lain baik di Pusat maupun Daerah.








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar