Minggu, 27 Maret 2011

DEPOK KOTA LAYAK ANAK

MENUJU DEPOK KOTA LAYAK ANAK

Oleh Bambang Rustanto

A. KOTA TAK LAYAK BAGI ANAK

Sekarang ini, menurut Perserikatan Bangsa Bangsa setengah dari penduduk dunia 6 miliyar penduduk“ tinggal di kota (Christencen, 2003:xv). Kehidupan kota banyak menghadirkan kesempatan, karena di dalamnya terpusat berbagai jenis pelayanan, jaringan dan sumber daya.
Perkembangan dan pertumbuhan kota dan industri yang kurang terencana, menurut Dr. Uton Muchtar Rafei, Direktur WHO untuk Kawasan Asia Tenggara, telah menambah resiko baru untuk kesehatan anak. Belakangan ini, banyak penyakit yang diderita oleh anak, berkait erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal, belajar, dan bermain

Anak merupakan bagian dari warga kota. PBB memperkirakan pada tahun 2025, 60 persen anak tinggal di kota. Menurut David Sucher perancang kota dari Amerika Serikat (David, 1995:65), anak seperti burung kenari di tambang batu bara. Mereka kecil, rentan dan butuh perlindungan. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di kota belum merasa tenang dan nyaman melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, bermain, dan berekreasi, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman liar yang padat, dan perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah.

Kondisi lain menggambarkan keterbatasan akses ke pelayanan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan, dan pedestrian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota di bidang anak belum menjadi prioritas dan masihterbatas.
Pada penelitian tentang �Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota� yang dilakukan oleh Hamid Patilima (Hamid, 2004) disimpulkan bahwa dengan membangun sarana kebutuhan masyarakat (orang dewasa), pemerintah kota menganggap bahwa kebutuhan anakpun telah terwakili dan terpenuhi dengan sendirinya. Pengabaian pemerintah kota terhadap anak bukan hanya pada kebijakan dan anggaran yang terbatas,

Perasaan tenang, nyaman, dan aman dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan komuniti, lingkungan sekolah mereka, serta tempat pelayanan kesehatan, merupakan gambaran persepsi anak mengenai lingkungan kota di satu sisi pada kasus Kelurahan Kwitang, sedangkan perasaan terganggu dengan sampah yang menumpuk, saluran pembuangan air kotor yang mampat karena masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan, dan jalan-trotoar yang rusak di beberapa titik di lingkungan tersebut merupakan gambaran sisi lainnya. Permukiman yang padat di kelurahan ini adalah kekhawatiran lain bagi anak, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran seperti sebelumnya, sehingga menjadi trauma bagi mereka. Masih pada sisi yang sama, fasilitas pada lingkungan bermain dan pelayanan transportasi, menurut mereka juga belumcukupmemenuhikebutuhananak.

Rusaknya ruas jalan di beberapa bagian dan trotoar di beberapa titik hingga beralih fungsinya tempat ini menjadi tempat usaha bagi pedagang kaki lima, dianggap anak mengganggu karena bisa membuat pejalan kaki terperosok, terjatuh, atau bahkan terserempetkendaraan.

Gedung sekolah yang kokoh, berhalaman luas, dan berpagar besi, membuat anak-anak ini merasa tenang bersekolah. Bentuk gedung yang bertingkat mereka ungkapkan sebagai satu ketidaknyaman untuk berinteraksi dengan teman mereka di lantai yang lain, karena mereka enggan untuk naik atau turun.
Ruang terbuka belum menjadi prioritas pemerintah kota dalam pembangunan kota. Hal ini teridentifikasi oleh anak-anak Kwitang bahwa, mereka tidak mempunyai tempat bermain aktif yang aman dan nyaman. Jalan, taman (Tugu Pak Tani), bantaran kali (Kali Ciliwung), halaman sekolah, tempat parkir, dan tanah kosong adalah tempat-tempat favorit yang mereka manfaatkan sebagai tempat bermain. Syarat keselamatan, jauh dari tempat tinggal dan pantauan orang-tua/orang dewasa tidakmenjadipertimbanganmereka.

Kondisi kendaraan yang kurang baik, seperti coretan di dinding, bangku rusak, sampah berserakan, panas, berbau dan berdiri berdesakkan mereka deskripsikan sebagai ketidaknyaman berkendaraan. Cerita mengenai adanya copet membuat kekhawatiran mereka bertambah. Bus yang selalu tergesa-gesa ketika menurunkan penumpang, berhenti secara mendadak, penumpang yang terjatuh atau terantuk besi karenanya, sopir dan kernet yang kerap berperilaku kasar terhadap penumpang diungkapkan anak sebagai hal yang menakutkan ketika naik bus kota. Hal yang kurang lebih sama juga mereka rasakan di kereta api. Jatuh, tertindih atau terpisah dengan orangtua sehingga tidak bisa kembali ke rumah adalah hal yang menakutkan merekanaikkeretaapi.



B.GAGASAN KLA

Gagasan Kota Layak Anak (KLA) diawali dengan penelitian mengenai Children Perception of the Environment� oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial; komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC) tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul Growing Up In Cities� 1977.

Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dengan memasukan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, di samping prinsip lain seperti non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan mengembangkan diri.

Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan penelitian serupa oleh Dr Louise Chawla dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari Child Friendly City Initiative untuk pemerintah kota.

Pada Konferensi Habitat II atau City Summit, di Istanbul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses mengambilan keputusan, baik di kota maupun di komuniti; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitinya. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan Child Friendly City Initiative, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

C.HAK AZASI ANAK

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pengertian sebagai berikut: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. . Di dunia internasional usia anak yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.

Menurut UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub didalam Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 1990. Menurut konvensi tersebut, anak mempunyai beberapa hak yaitu: hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berperan serta, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk menolak menjadi pekerja anak.
Hak anak didalam UU No.23 tahun 2002 yang menjadi acuan kebijakan perlindungan anak mencakup:
Hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

Hak untuk mempunyai nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
Hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya
Hak untuk berpikir dan berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasarn dan usianya dalam bimbingan orang tua.
Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
Hak untuk mendapatkan pengasuhan pengganti
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental , spiritual dan sosial.
Hak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
Hak untuk menyatakan pendapat dan informasi, menerima dan mencari informasi sesuai dengan kecerdasan, kesusilaan dan kepatutan.
Hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan.
Hak anak cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
Hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum , perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan dan diskriminasi.

D. MASALAH ANAK DI KOTA DEPOK

Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, 7 (tujuh) aspek penting yang masalah anak yang mendukung keberhasilan dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yaitu :

1. Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan kota layak anak (KLA). Aspek pendukung kota layak anak yang berkaitan dengan kesehatan antara lain:

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Rumah sakit khusus anak Setiap rumah sakit sudah tersedia bagian pelayanan anak dan dokter spesialis anak Pelayanan anak secara cepat, dan biaya terjangkau di rumah sakit pemerintah
Pelayanan di rumah sakit swasta dengan dukungan asuransi untuk anak
2 Dukun beranak yang bersertifikat menolong persalinan Dukun beranak kurang secara kuantitas Dukun beranak mendapatkan sertifikat dan jumlahnya memadai
3 Bidan dan paramedis penolong persalinan Bidan yang mempunyai kemampuan menolong persalinan Dalam kondisi tertentu, setiap bidan sudah mampu memberikan pertolongan persalinan
4 Fasilitas pendukung seperti laboratorium kesehatan untuk penyakit anak Hampir setiap rumah sakit sudah mempunyai fasilitas laboratorium Ada laboratorium khusus untuk anak pada rumah sakit yang lokasinya dekat permukiman
5 Apotik dan toko obat resmi yang menyediakan obat untuk anak Apotik dan toko obat telah banyak terdapat di kota Depok Perlu ada etalase khusus yang menyimpan obat-obatan untuk anak-anak

2. Pendidikan
Pendidikan salah satu aspek penting mendukung keberhasilan kota layak anak. Karena hampir semua anak usia sekolah adalah bagian dari sasaran program kota layak anak. Namun demikian, perlu diketahui potensi, kondisi, dan pemetaan pendidikan di Kota Depok. Aspek yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan dengan keberhasilan pelaksanaan kota layak anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Kegiatan ekstra kurikuker mendukung kebebasan anak berinovasi Masih terbatas sekolah yang memiliki fasilitas permainan layak anak Pemda dan pihak pengusaha bekerjasama melalui program CSR
2 Tersedia sekolah/lembaga pendidikan untuk anak cacat dan kondisi khusus Masih terbatas fasilitas dan lembaga pendidikan untuk anak cacat dan berkebutuhan khusus Pemda perlu memetakan jumlah, penempatan, dan pola kegiatan sekolah khusus
3 Tersedia fasilitas praktek untuk anak cacat dan kondisi khusus Belum cukup memadai fasilitas untuk anak cacat dan berkebutuhan khusus Perlu dilakukan pemetaan, analisis kebutuhan, dan penempatan lokasi yang mudah dicapai
4 Ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempunyai program terkait anak Telah ada komisi hak azasi anak ditingkat nasional dan komisi perlindungan anak. Tetapi lembaga swadaya khusus anak di Depok belum aktif Perlu didorong tumbuhnya LSM yang khusus atau mempunyai program kota layak anak sebagai mitra pemerintah kota
5 Ada lembaga pendidikan khusus untuk program penyetaraan khusus anak Sebagian besar anak usia sekolah dijalanan (anak jalanan, pengamen) tidak ikut pendidikan formal Perlu pengembangan dan peningkatan sekolah terminal yang telah dirintis LSM untuk program penyetaraan (kejar paket A, B, dan C)
6 Disetiap sekolah ada petugas satuan pengamanan (Satpam) Sebagian sekolah tertentu telah ada Satuan Pengamanan Perlu seluruh sekolah mempunyai SATPAM dengan tambahan tugas khusus melindungi anak-anak

3. Sosial
Aspek sosial yang berkaitan dengan keberhasilan terwujudnya Kota Layak Anak meliputi masalah administratif kependudukan seperti akte kelahiran, perlindungan terhadap anak yatim, piatu, dan terlantar; dukungan program makanan tambahan untuk anak tidak mampu, serta ekpresi keteladanan untuk panutan anak. Selengkapnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.


No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Setiap anak dibawah usia 18 tahun mempunyai akte kelahiran Proses pengurusan akte masih rumit dan ada biaya tambahan Petugas pro aktif mendatangi rumah-rumah warga (miskin) yang mempunyai anak belum ber akte kelahiran
2 Perlindungan terhadap anak tanpa orang tua (yatim/piatu) Anak yatim/piatu biasanya diikutkan/ikut salah satu keluarga (kakek, nenek, paman, dll) Perlu adanya pemetaan dan pendataan anak-anak yang berstatus yatim, piatu, terlantar yang perlu diakomodasikan dalam program
3 Program makanan tambahan (PMT) kepada anak keluarga kurang mampu PMT sudah berjalan pada tempat tertentu, tetapi belum optimal Perlu kerjasama dengan lembaga bisnis, seperti yang telah dilakukan LKPD dengan program PKBL
4 Program kunjungan kepada tokoh teladan yang cinta anak-anak Belum terprogram secara baik kunjungan kepada tokoh teladan, kunjungan museum pahlawan, dan pemacu sikap keteladanan Perlu segera membentuk komunitas dengan fasilitasi dari pemda mengakomodasikan program kunjungan tokoh teladan anak



4. Hak Sipil dan Partisipasi

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Kesiapan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan mengundang anak sekolah ikut rapat minggon Belum pernah dilakukan rapat minggon mengundang anak-anak Secara periodik, untuk tahap awal anak SD, SMP, SMU dilibatkan dalam rapat minggon
2 Semua anak usia sekolah mendapat kesempatan bersekolah formal Walaupun telah ada program wajib belajar 6 – 9 tahun, pada kenyataannya masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah Perlu pemetaan dan pendataan secara cermat serta dicarikan solusi dalam rangkaian KLA
3 Data anak putus sekolah disegala tingkatan Data merupakan hal penting, tetapi sulit diperoleh Perlu pendataan secara cermat dan akurat oleh lembaga berwenang atau lembaga kajian independen





5. Perlindungan Hukum

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Tidak ada usia anak (dibawah umur) di penjara orang dewasa Belum tersedia penjara khusus anak di Kota Depok Perlu disediakan rumah tahanan khusus anak
Penjara bukan tempat melatih menjadi pelaku criminal
2 Tidak ada anak yang terinfeksi HIV/AIDS Data yang akurat belum diperoleh Perlu dilakukan pendataan secara akurat untuk mendapatkan validitas dan menyurun program pencegahan lebih lanjut
3 Tidak ada anak di bawah umur bekerja untuk lembaga formal Secara normatif tidak ada anak bekerja di lembaga formal Perlu adanya pendataan ulang untuk memastikan validitas data yang sesungguhnya




6. Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Tidak ada anak di bawah umur bekerja 8 jam sehari Masih banyak dijumpai anak usia sekolah mengamen Anak bekerja bukan suatu kewajiban, sehingga perlu sekolah khusus anak yang bekerja
2 Tersedia trauma center Belum ada pusat penanganan masalah anak di Kota Depok Perlu disediakan trauma center pada lokasi yang populasi anak tertinggi
3 Tersedia rumah singgah di lokasi tertentu (dekat terminal) Belum ada rumah singgah secara khusus untuk menampung anak-anak yang meninggalkan rumah akibat tertentu Perlu perlindungan terhadap anak bermasalah dirumah tangganya agar tidak terperangkap pada komunitas kriminalitas baru
4 Tersedia rumah perlindungan bagi anak bermasalah dan terlantar Belum ada rumah perlindungan secara khusus untuk menangani permasalahan anak Perlu disediakan rumah perlindungan untuk mencarikan solusi dan mengembalikan anak dalam asuhan keluarganya
5 Tersedia panti asuhan untuk usia anak-anak cacat dan terlantar Belum ada panti asuhan khusus anak cacat, berkebutuhan khusus, dan terlantar Perlu ada penanganan secara khusus, karena kedua hal tersebut bisa menjadikan permasalahan sosial dikemudian hari
6 Tersedia rumah penitipan anak bagi Ibu Pekerja Belum ada rumah khusus penitipan anak, kecuali pada tetangga sebelah, atau kakek/neneknya Kondisi ekonomi memicu kedua orang tua bekerja diluar rumah. Anak-anak rawan gangguan psikologis, penculikan, dan mainan berbahaya. Perlu ada rumah khusus penitipan anak di bawah umur (Batita-Balita)



7. Infrastruktur

No Aspek Pendukung Kondisi Eksisting Kondisi Diharapkan
1 Ditempat ramai, jalan raya, tersedia tempat penyeberangan khusus anak Di jalan utama seperti Margonda, masih sangat minim jembatan penyeberangan Ada penambahan jumlah jembatan penyeberangan dijalan-jalan yang ramai
2 MCK dan toilet yang dibuat dengan ukuran anak pada lokasi berkumpulnya anak Penyediaan toilet ditempat umum masih berstandar orang dewasa MCK dan toiliet yang sudah ada diberi tambahan khusus ruang untuk usia anak-anak
3 Tersedia jalur khusus sepeda Belum ada jalur khusus sepeda bagi anak menuju sekolah. Yang ada sebatas untuk olah raga dan rekreasi di lingkungan kampus UI Depok Pada kawasan yang tidak dilalui kendaraan umum perlu ada jalur khusus sepeda untuk membantu anak-anak
4 Tersedia taman bermain disetiap RW Perkembangan perumahan dan fasilitas ekonomi mereduksi taman bermain anak-anak Perlu ada peraturan daerah yang mengatur fasilitas umum, fasilitas sosial, dan taman bermain untuk anak pada setiap kompleks perumahan
5 Tersedia sanggar untuk berkumpulnya anak Sanggar untuk anak sifatnya masih terbatas dan dengan biaya khusus yang hanya bisa diikuti anak dari keluarga mampu Perlu disinkronkan dengan program kota layak anak dalam masalah bakat seni, budaya, dan kreatifitas
6 Tersedia perpustakaan disetiap RW Perpustakaan yang ada pada umumnya disekolah-sekolah yang menjadi bagian sekolah, dan belum terbuka untuk anak-anak non sekolah Perlu diberdayakan dan dioptimalkan fungsi perpustakaan sekolah agar dapat dimanfaatkan anak-anak tidak sekolah yang ada disekitarnya
7 Tersedia perpustakaan keliling (mobil) yang datang secara periodik pada lokasi berkumpulnya anak Perpustakaan keliling belum optimal menjangkau seluruh titik populasi anak Perlu penambahan fasilitas agar sebagian besar anak dapat mengakses dan menikmati membaca buku dari perpustakaan keliling
8 Halte dan tempat menunggu kendaraan ramah anak Halte atau tempat pemberhentian penumpang belum tersedia dan tertata dengan baik Di jalan utama seperti Margondapun halte masih sangat minim, apalagi penyeberangan.
9 Kendaraan umum yang layak anak Pada umumnya kendaraan umum dikota Depok belum ada yang dirancang nyaman untuk anak. Pada jam sekolah bahkan masih banyak dijumpai anak-anak bergelantungan dipintu kendaraan Perlu diberikan apresiasi dan didorong peran swasta untuk mengusahakan angkutan antar jemput anak sekolah dengan tarif terjangkau
10 Fasilitas ketrampilan kerja profesional untuk anak Tidak semua anak usia sekolah dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Perlu disediakan dan disinkronkan program pelatihan ketrampilan bagi anak-anak


E. DEPOK KOTA LAYAK ANAK
Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan tingkat kota yang mengintegrasikan komitmet dan sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan NGO/LSM serta perguruan tinggi, dengan menggunakan perencaaan secara komprehensip dan menyeluruh berkelanjutan dalam bentuk program atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak.

Inisiatif KLA ini telah diadaptasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Tahun 2006 konsep KLA diujicobakan di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi di Provinsi Jambi, Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Sedangkan pada tahun 2007 ditunjuk 10 kabupaten/kota, yaitu Aceh Besar (Nanggroe Aceh Darussalam), Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Karawang (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Selain itu atas inisiatif Pemda sendiri KLA telah diperkenalkan di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bogor, Kota Yogyakarta dan Kota Banjar. KLA juga diinisiasi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah atas dukungan NGO .

Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Depok sangat diperlukan dan mendesak untuk segera dilaksanakan karena dengan luas wilayah 1.271.210 KM2 terdapat penduduk berjumlah 1.378.152 jiwa dan 46,29% diantaranya terdapat penduduk dalam usia anak sebanyak 526.791 jiwa yang tediri dari usia dibawah 1 tahun sebanyak 89.901 jiwa, usia 1-4 tahun sebanyak 132.556 jiwa, usia 5-6 tahun sebanyak 175.500 jiwa, usia 7-12 sebanyak 138.711 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 122.337 jiwa dan usia 16- 18 tahun sebanyak 67.786 jiwa. Disamping itu permasalah anak yang ada di Kota Depok perlu mendapatkan perhatian yaitu jumlah angka putus sekolah mencapai 766 orang, anak jalanan 4.212 orang , anak terlantar 4.336 orang , anak jadi pembantu rumah tangga 61 orang , anak nakal 220 orang, anak cacat 543 orang dan balita terlantar 517 anak.

Meskipun pengembangan Kota Layak Anak tidak harus seluruh wilayah administrasi Kota Depok, namun dapat juga diupayakan dalam skala wilayah yang lebih kecil pada tingkat Kecamatan sebagai model uji coba atau willayah prioritas. Sehingga upaya kontrol dan pengembangan bisa lebih dioptimalkan. Kecamatan Beji dan Kecamatan Tapos dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi ini telah terjadi perubahan sosial dengan cepat yang disebabkan karena adanya urbanisasi, pembangunan fisik, pengembangan perumahan, dan dibangunnya kawasan industry serta pusat pertumbuhan ekonomi sebagai wilayah penyangga dari Ibu Kota DKI- Jakarta.

Adanya pembangunan ke arah industrialisasi dan modernitas kota, membuat masyarakat di Kecamatan Beji dan Kecamatan Tapos mengalami perubahan yang sangat cepat, perubahan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kecepatan perubahan sosial dengan antisipasi sosial masyarakat. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan masyarakat yang secara sosiologis mempunyai ciri-ciri perkotaan, tetapi masih tinggal dalam pola pemukiman pedesaan dan sebaliknya.

Fenomena sosial dapat dilihat dari mulai memudarnya ikatan sosial baik ketetanggaan maupun kekerabatan di kalangan masyarakat sudah muncul, karena masyarakat bukan lagi merupakan masyarakat yang homogen tetapi sudah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Sehingga kepentingan individu lebih menonjol dibandingkan kepentingan kekeluargaan (gotong royong).
Keadaan demikian menurunkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga sosial yang ada di masyarakat.
Gambaran lingkungan sosial yang transisional pada masyarakat Kecamatan Beji dan Kecamatan Tapos, tidak memberikan dukungan kondusif terhadap terciptanya pola pemukiman yang benar-benar berfungsi sebagai tempat hunian manusia, yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan dan memberikan kenyamanan terhadap kehidupan anak.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa pengembangan wilayah di Kecamatan Beji dan Kecamatan
Tapos ini yang belum terpadu, dan masih bersifat sektoral. Keberadaan pemukiman sebagai tempat hunian manusia yang masih kurang diperhatikan mengakibatkan pula perhatian terhadap anak juga terabaikan.
Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri harus disertai dengan pembangunan pemukiman sebagai suatu kawasan yang integral dan berdampingan dengan kawasan industri tersebut, sehingga tidak akan timbul pemukiman yang tumbuh secara sporadic.

Kehidupan manusia kemungkinan akan terganggu oleh akibat keberadaan kawasan industri, baik polusi maupun akibat sosial yang muncul, apalagi pembangunan kawasan industri tersebut berada pada lingkungan yang secara sosiologis masih bercirikan pedesaan.
Akibat yang paling mendasar adalah hak-hak anak sering terabaikan bahkan seringkali tidak terlindungi. Untuk mengetahui dan memetakan kondisi yang benar-benar akurat tentang upaya memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Beji dan Kecamatan Tapos maka perlu dibuat Program Kota Layak Anak di Tingkat Kecamatan Beji dan Kecamatan Tapos.
Indikator-indikator yang dihasilkan dari program ini tidak saja dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian upaya pemenuhan hak anak yang telah dilakukan tetapi juga sekaligus sebagai bahan masukan guna merumuskan kebijakan dan program intervensi di tahun-tahun mendatang agar lebih efektif dan efisien.
Kemitraan

Pada intinya pemerintah kota dapat berperan penting dalam merealisasikan Konvensi Hak Anak dan konsep Kota Ramah Anak. Hal ini dapat terwujud melalui suatu kemitraan yang seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil.

Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut the International Union of Local Authorites membentuk suatu lingkaran projek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase. Fase yang dimaksud seperti terlihat pada gambar berikut:

Kebijakan dan Anggaran
Kendala utama dalam mewujudkan konsep Kota Ramah Anak adalah kurangnya kebijakan dan terbatasnya anggaran pembangunan untuk anak. Keberhasilan kota-kota di Philippines dalam mengadopsi konsep Kota Ramah Anak adalah karena adanya inisiatif dan komitmen dari pemerintah kota yang tergabung dalam liga kota, disamping kuatnya organisasi dan peran serta komuniti. Keadaan serupa terjadi di Australia dan India. Penerapan konsep Kota Ramah Anak di kedua negara ini didukung oleh undang-undang. Sedangkan di kota
Poerto Alegre, Brazil, konsep ini mudah diterima, karena ada dukungan dana untuk pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah, yakni dengan dilibatkannya warga kota termasuk anak, untuk berperan serta dalam penyusunan anggaran. Jadi tidak mengherankan kalau kemajuan yang dicapai oleh Poerto Alegre dalam menurunkan angka kematian bayi menjadi suatu prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah kota harus didukung oleh kebijakan dan anggaran. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak, untuk mendesak pembuatan kebijakan dan peningkatan anggaran untuk anak.

Peran
Seperti pada uraian sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan konsep Kota Ramah Anak. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Legislatif berperan dalam kebijakan; eksekutif berperan dalam perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peninjauan kembali kebijakan; pihak swasta memberikan konsesi dan dana tanggung jawab sosial; lembaga non pemerintah berperan dalam advokasi kebijakan dan anggaran; dan masyarakat sipil berperan dalam pelaksanaan.

Untuk mewujudkan ‘KLA’ perlu diperkokoh kemitraan pemerintah dengan para pelaku lain yang akan memberikan kontribusi yang unik. Selain itu melalui kemitraan dan partisipasi ini akan mendorong pemanfaatan segala jalur partisipasi untuk mensejahterahkan dan meningkatkan perlindungan hak anak.

Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini menurut the International Union of Local Authorites membentuk suatu lingkaran projek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase. Fase yang dimaksud seperti terlihat pada gambar-2 berikut:

Gambar-2. Fase Kemitraan



Selanjutnya adalah pembagian peran apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan institusi yang ada di perkotaan untuk mewujudkan KLA. Peran yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dan atau institusi. Peran dari para pihak ini perlu dipertegas, seperti uraian berikut:

a. Pemerintah - Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dan memfasilitasi kebijakan KLA. Selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan KLA.

b. Asosiasi Pemerintahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia - APKSI/APEKSI sebagai jaringan komunikasi antar kabupaten/kota mempunyai posisi strategis untuk wadah bertukar pengalaman dan informasi antar anggota untuk memperkuat pelaksanaan KLA di masing-masing kabupaten/kota.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota - Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan memobilisasi potensi sumber daya untuk pengembangan KLA.

d. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan - Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha - Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA.

f. Lembaga Internasional - Lembaga internasional sebagai lembaga memfasilitasi dukungan sumber daya internasional dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA.

g. Komuniti (Masyarakat) - Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

h. Keluarga - Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
i. Anak – anak merupakan unsur utama dalam pengembangan KLA perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubah.



F. LANDASAN HUKUM KLA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pasal 28B ayat 2 : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi:

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Pasal 4 : “ setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanngga.
Pasal 2 : “ lingkungan rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi (a) suami,isteri dan anak (b) orang –orang yang mempunyai hubungan kekerluargaan dengan orang sebagaiman dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 27 : “ Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran”

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.


8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
G. TUJUH INDIKATOR KLA
Kota Layak Anak adalah komunitas yang kuat secara sosial dan fisik, memiliki aturan jelas dan tegas, memberikan kesempatan partisipasi bagi anak untuk menemukan dan berkembang dalam dunia mereka sendiri. Ramah anak dapat pula diartikan dengan “memenuhi” atau “mendukung” bagi pemenuhan hak anak oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menjadikan model KLA ini sebagai prioritas program dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan menetapkan 7 (tujuh) aspek penting dalam pengembangan KLA yaitu :
1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Sosial
4. Hak Sipil dan Partisipasi
5. Perlindungan Hukum
6. Perlindungan Ketenagakerjaan
7. Infrastruktur
Dengan rincian sebagai berikut:
1. Untuk tujuan bidang kesehatan,
a. semua anak tercatat pada saat lahir;
b. semua bayi memperoleh Air Susu Ibu eksklusif selama 6 bulan;
c. semua anak memperoleh imunisasi secara utuh – BCG, DPT, tetanus, polio, dan cacar;
d. semua anak memperoleh makanan yang baik;
e. semua anak usia 1-5 tahun memperoleh Vitamin A dua kali dalam setahun;

2. Untuk tujuan bidang kesehatan ibu hamil,
a. semua kelahiran memperoleh pelatihan oleh tenaga ahli;
b. semua wanita hamil memperoleh semua pemeriksaan kesehatan;
c. semua wanita hamil memperoleh imunisasi tetanus;
d. semua wanita hamil memperoleh Vitamin A dan zat besi;
e. semua wanita hamil mendapat pelayanan darurat;

3. Untuk tujuan bidang pendidikan, :
a. semua anak usia 3-5 tahun memperoleh program pendidikan usia dini;
b. semua anak usia 6-17 tahun dapat bersekolah;
c. semua anak lulus di pendidikan dasar dan menengah pertama;
d. semua anak yang putus sekolah diberikan pendidikan alternatif;
e. semua orang tua yang buta huruf mendaftar pada program literasi

4. Untuk tujuan bidang perlindungan,
a. mengapuskan semua bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya, pelacuran, dan pornografi;
b. semua kasus child abuse (pelecehan) terhapus dari rumah dan komuniti;

5. Untuk tujuan bidang peran serta,
a. semua anak usia 9-18 tahun peran serta di kegiatan sosial budaya dan pengembangan komuniti
a. adanya wadah bagi anak dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi;
b. adanya pertemuan yang teratur dalam penyusunan anggaran dan kebijakan yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan anak.

6. Untuk tujuan kebutuhan keluarga, :
a. semua keluarga mempunyai air minum yang bersih dan aman;
b. semua keluarga hanya menggunakan garam beriodium;
c. semua keluarga menggunakan sanitasi dan WC;
d. semua ayah dan ibu berbagi kepedulian dan membesarkan anak
.
7. Untuk tujuan pelayanan transportasi, :
a. transportasi dapat diakses oleh anak, orang tua, dan orang yang hidup dengan kecacatan secara murah dan seimbang;
b. transportasi didesain sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anak;
c. peningkatan sistem transportasi dengan memperkenalkan tiket terusan;
d. pedestrian dan penyeberangan didesain sesuai kebutuhan anak;

8. Untuk tujuan tempat bermain,:
a. jarak tempat bermain dengan kompleks dekat, misalnya 50 meter dari rumah untuk balita 0-5 tahun;
b. penyediaan fasilitas tempat bermain;
c. pengawasan orang-tua terhadap anak.
d. bersama anak menentukan lokasi dan desain tempat bermain.


Operasinalisasi Depok Kota Layak Anak

1. Di tingkat Kota:
Dibentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA) merupakan lembaga koordinatif yang berkedudukan di tingkat Kota dengan penanggungjawab Sekretaris Walikota dan beranggotakan unsure eksekutif, yudikatif, legislative yang membidangi anak, perguruab tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,sector swasta, orang tua dan perwakilan forum/sanggar anak.

2. Di tingkat Kecamatan
Dibentuk Satuan Tugas KLA (Satgas- KLA) kecamatan yang terdiri dari penanggung jawab oleh Camat, ketua pelaksana, tim teknis yang terdiri dari lintas sektoral pemerintahan/unit SKPD dan tim pelaksana. Untuk menunjang penanganan dan rujukan kasus pelanggaran hak anak di tingkat kecamatan juga akan dibentuk forum/sanggar anak

3. Di tingkat Kelurahan
Dibentuk Tim Kerja Masyarakat KLA(TKM-KLA) yang terdiri dari ketua pelaksana yang dipilih oleh masyarakat, tim pelaksanaan yang terdiri dari perwakilan kader Posyand/PKK, tokoh masyarakat, dan petugas SKPD terkait di level kelurahan. Sedangkan kepala kelurahan sebagai penanggung jawab.

4. Di tingkat RT/RW
Dibentuk Tim Pelaksana Lapangan KLA (TPL-KLA) yang dibantu oleh tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW/Dusun, tokoh agama, pemuda, dan komponen organisasi kemasyarakatan yang lain.


Kegiatan Lapangan Depok Kota Layak Anak
1. Persiapan :
a. Pembuatan konsep dasar Kecamatan Ramah Anak.
b. Advokasi SKPD tingkat Kabupaten.
c. Advokasi unit SKPD tingkat Kecamatan dan Kepada Camat
c. Sosialisasi Kecamatan Ramah Anak oleh Tim ke tim kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW/Dusun dan tokoh masyarakat .
d. Penentuan Desa/kelurahan uji coba/percontohan.
e. Pemantapan organisasi.
f. TOT pelatihan instruktur bagi tim kecamatan, tim desa/kelurahan, tim rt/rw/dusun, kader, dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan.
2. Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Kerja di Kelurahan Uji Coba :
a. Pendataan/pengumpulan data dasar potret pemenuhan hak anak berdasarkan indikator yang telah disusun.
b. Rembug masyarakat guna menyusun rencana kerja sesuai dengan ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana) yang ada di masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dan swasta.
c. Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak oleh seluruh komponen masyarakat melalui yang melibatkan secara aktif anak, keluarga, masyarakat, pemerintah dan NGO, sektor swasta dan sektor lain dalam mempromosikan dan melindungi hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, perlindungan, dan partisipasi. Program yang dilakukan dalam memenuhi indikator pemenuhan hak anak yang belum tercapai berdasarkan temuan dari survey atau pendataan potret hak anak.

d. Pelaporan : dimulai dari tingkat RT/RW/Dusun, tingkat kelurahan, dan terakhir di tingkat kecamatan.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN LAPANGAN
Pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama diawali dengan pelatihan kepada staf kecamatan, staf Puskesmas , staf Dinas Pendidikan dan Unit SKPD di tingkat Kecamatan, Tim kecamatan dan perwakilan kader yang membidangi dengan materi :
1. Materi Dasar
a. Latar Belakang Kota Layak Anak
b. Pengorganisasi Kota Layak Anak
2. Materi Inti : (Definisi Operasional)
a. Pendidikan : Wajar Dikdas, akses layanan Adituka, akses pendidikan anak DO, melek huruf.
b. Kesehatan : Akta kelahiran, ASI eksklusif, vitamin A, BGM, imunisasi lengkap, timbang rutin perbulan, Linakes, periksa kehamilan, imunisasi TT, tablet Fe, garam Yodium, dan jarak kehamilan.
c. Lingkungan : Paraling, pemanfaatan lahan pekarangan, pengelolaan pos kesehatan kelurahan, D/S Posyandu, sistem informasi berbasis anak, strata Posyandu
3. Materi Tambahan :
a. Metode merekap data dasar dan menyajikan data yang didapat agar dapat menjadi sistem informasi yang dapat dipahami semua orang.
b. Petunjuk pengisian kuesioner.
c. Teknik fasilitasi rembug dan gerakan masyarakat ramah anak, penyusunan RTL dan HTL.

4. KEGIATAN LAPANGAN
1. Pendataan Potensi Keluarga dan Lingkungan Ramah Anak
Pendataan adalah hal yang sangat penting agar kita bisa menilai hasil kinerja. Untuk tahun pertama pelaksanaan Kota Layak Anak, pendataan dilakukan di awal kegiatan dalam rangka memperoleh data dasar (baseline) dan untuk menentukan langkah-langkah gerakan penyehatan masyarakat. Untuk tahun-tahun selanjutnya pendataan dilakukan di akhir tahun sebagai bentuk evaluasi dan bahan data dasar dan intervensi tahun berikutnya. Instrumen pendataan dan panduan pengisian serta evaluasinya terlampir.
2. Pendidikan dan Pelatihan Kader dan Tim Kota Layak Anak
Hasil dari pendataan berupa daftar masalah, yang selanjutnya dikomunikasikan kepada masyarakat terutama tokoh-tokoh kunci dan lintas sektoral terkait yang menjadi rujukan penanganan masalah hasil pendataan untuk menentukan prioritas dan menyusun rencana kegiatan dengan beberapa pertimbangan :

a. Sumber Dana
Kota Layak Anak berupaya memfasilitasi proses kerjasama antara SKPD terkait dengan tim Kota Layak Anak dalam berbagai bentuk yang optimal. Dalam hal pendanaan, prioritas penanganan masalah dari hasil pendataan yang dirumuskan dalam RTL kelurahan akan didiskusikan dengan SKPD terkait yang memiliki kesamaan tujuan dan arahan program. Sebagai contoh apabila prioritas masalah yang harus ditangani adalah tentang rendahnya kepemilikan akta kelahiran maka akan didiskusikan tindak lanjutnya dengan Dinas Catatan Sipil. Dalam hal ini tim CSR Kecamatan sudah melaksanakan fungsinya, maka hasil pendataan dan evaluasinya bisa menjadi bahan pembuatan proposal permohonan dana kepada CSR perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan
b. Tenaga
Pelaksanaan gerakan masyarakat ramah anak melibatkan peran masyarakat secara luas dengan bantuan teknis dari SKPD terkait. Untuk mempermudah dalam memperkirakan tenaga dan biaya yang dibutuhkan dalam rencana tindak lanjut, maka dapat menggunakan format RTL terlampir.
5. Kegiatan Kota Layak Anak oleh Masyarakat
Kegiatan ini merupakan inti dari KLA. Dalam bentuk nyata Kota Layak Anak ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan Kesehatan Anak melalui Program Pokok Posyandu dan Pos PAUD Terpadu : untuk penanganan masalah di indikator pendidikan dan kesehatan (akses layanan anak ke Adituka, strata Posyandu, timbang rutin perbulan, imunisasi, dll).
b. Kegiatan Kerja Bakti : untuk penanganan masalah di indikator lingkungan seperti pagar ramah lingkungan, praktek dan penyuluhan pemilahan sampah, serta pengolahan lahan pekarangan.
c. Kegiatan Sayang Ibu dan Kadarzi : untuk penanganan masalah di indikator kesehatan (ASI eksklusif, garam yodium, timbang perbulan, Linakes, keluarga siaga, jarak kehamilan).
d. Kegiatan Pembentukan Sistem Perlindungan Anak : sebisa mungkin kasus kekerasan pada anak dapat dicegah secepat mungkin. Data dasar yang diperoleh diharapkan menjadi acuan awal untuk mendeteksi kasus kekerasan pada anak. Gerakan ini diharapkan akan berperan dalam penanganan masalah seperti update kasus kekerasan anak, musrembang berpusat pada anak, dan forum konsultasi dan perlindungan anak dapat dilaksanakan.
e. Kegiatan Pendidikan untuk Semua
Pendidikan adalah hak bagi anak dari mulai usia dini dan seterusnya. Pemenuhan akses untuk anak dalam asuhan dini, tumbuh kembang anak, persiapan sekolah dasar, wajib belajar, dan akses pendidikan bagi anak inklusi merupakan beberapa optional intervensi yang bisa dilakukan dalam pemenuhan hak anak.
5. Pelaporan kla
Pelaporan hasil kegiatan dan survey Kota Layak Anak akan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan sebagai berikut :
1) Tingkat RT/RW
2) Tingkat Kelurahan
3) Tingkat Kecamatan
5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim Kota Layak Anak tingkat Kecamatan setiap 4 bulan sekali dengan menggunakan kriteria strata kemandirian program Kota Layak Anak. Sistem monitoring dan evaluasinya dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan mekanisme pelaporan.






PUSTAKA ACUAN

Adams, Eillen & Sue Ingham. (1998). Changing Places: Children Participation in Environmental Planning. London: The Children Society.
Christencen, Pia & Margaret O Brien (edit.). (2003). Children in the City Home,
Buku Panduan Kota Layak Anak di Kota Depok, BPPKB,2010
Neighbourhood and Community. New York & London: Routledge Falmer.
Hendricks, Barbara. (2002) “Child Friendly Environments in the City.� di Brescia: Ordine degli Achitetti.
Innocenti Digest. (No.2-Nov.2002). Poverty and Exclusion Among Urban Children. Florence Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
IULA&UNICEF. (2001). Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre
Patilima, Hamid. (2004). Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitan, Jakarta Pusat. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia
Save the Children. (1996). Children on Their Housing. Swedia: Radda Barne

1 komentar:

  1. assalamualiakum,

    Apa khabarnya pak Dosen, oh ya just info untuk pengembangan Kota layak anak, temen temen di kementrian PP dan PA juga mengembangkan indikator-indikatornya, akan menarik kalo di kombine dengan indikatornya bapak Dosen, suwun

    wassalam

    Nanang A SUroboyo Jatim

    BalasHapus